Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut banyak pemilih pemula atau Gen Z akan menentukan pilihan saat sesi debat pasangan capres/cawapres Pemilu 2024 yang digelar saat masa kampanye.

Anggota KPU RI August Melasz menyebut dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 53% adalah pemilih muda. Generasi muda justru akan menentukan pilihannya pada saat debat paslon.

“Ada data-data survei lain yang menunjukkan disini teman-teman yang gen z dan milenial itu justru akan menjadikan momentum debat capres-cawapres sebagai penentu akhir dari dia mau milih siapa,” katanya dalam acara diskusi Kick-Off Program dan Diskusi Publik #MudaMemilih dengan tajuk “Anak Muda dan Pemilu 2024: Memperjuangkan Masa Depan Indonesia” di Media Centre Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

“Kita (KPU) tentu tidak bisa pengaruhi akan pilih siapa tetapi kalau berdasarkan data survei kelihatannya preferensi temen-temen pemilih muda itu akan menjatuhkan pilihannya bergantung pada debat capres-cawapres,” lanjutnya.

Melasz lantas mengatakan KPU sebagai penyelenggara harus mengemas debat tersebut menjadi lebih baik.

Lebih lanjut, Melasz memastikan KPU akan menggelar kampanye debat capres/cawapres sebanyak lima kali. Namun, untuk tema debat masih dalam penggodokan.

“Isu apa saja termasuk panelis tapi yang jelas untuk sampai akhir tahun 2023 itu akan ada dua debat capres/cawapres, pertama untuk capresnya, kedua cawapresnya,” ujarnya.

Diketahui, masa kampanye baru akan dimulai KPU pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Melasz berharap pada masa kampanye tersebut, pemilih bisa benar-benar mengenali peserta Pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan partai politik.

“Harapannya segala yang ditawarkan oleh para peserta Pemilu itu mampu menjawab tantangan tantangan kita kedepan,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Laksamana Yudo Margono resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (22/11/2023). Usai upacara serah terima jabatan itu, di hadapan seluruh jajaran TNI dan tamu undangan, Yudo mengucapkan terima kasih dan berpamitan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden, diberikan negara pada saya untuk memimpin TNI sejak 19 Desember 2022 yang lalu hingga saat ini. Dan pada seluruh masyarakat tentunya saya juga mengucapkan terima kasih,” kata Yudo kepada wartawan di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

“Dan juga pada seluruh jajaran TNI di mana pun berada dan bertugas. Saya mohon pamit,” kata dia melanjutkan.

Selain itu, Yudo menitipkan pesan agar TNI tetap profesional, modern dan tangguh dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ia juga meminta maaf atas kekurangannya selama menjabat sebagai Panglima TNI.
“Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan maupun tidak berkenan selama saya melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ujar Yudo.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Agus Subiyanto mengaku bakal melanjutkan berbagai program kerja telah dilaksanakan oleh Yudo. “Jadi sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, (yakni) profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” ujar Agus.

Agus menyebut, ada tiga program yang bakal dia lakukan dalam waktu dekat. Rinciannya, well trained atau melatih prajurit secara profesional, baik manuver individu ataupun manuver secara kelompok.

Selanjutnya, well equip atau melengkapi alutsista dan perlengkapan prajurit secara modern. Agus menjelaskan, pada poin ini, TNI akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri.

“Kemudian well paid. Kita akan berikan ULP, terutama ULP yg sangat memadai. Nanti kita akan ajukan secara button up ke Kementerian Pertahanan. Mungkin itu saja program yang terdekat akan saya lakukan. Terima kasih,” ungkap Agus.

Adapun sebelum resmi menjabat sebagai Panglima TNI, Agus mengemban tugas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia menjabat kurang dari sebulan sejak dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11/2023) pagi. Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada pukul 08.30 WIB. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanggalan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI oleh Presiden. Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.(*/Ag)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Usulan Indonesia akhirnya disetujui secara bulat pada Sidang Umum Unesco pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Upaya pengusulan merupakan salah satu implementasi dari amanat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Usulan itu merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto Pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara.

Dengan disetujuinya usulan itu, maka sekarang terdapat 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO yang terdiri atas enam bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, serta empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia.

Duta Besar Mohamad Oemar, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia dengan menyampaikan, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia.

“Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150 ribu penutur asing saat ini,” ujar Oemar dalam siaran pers, Selasa (21/11/2023).

Oemar menyebutkan, kepimpinan aktif Indonesia di tataran global telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi bibit terbentuknya Kelompok Negara Non-Blok. Indonesia memilliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional.

“Dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, melalui peran keketuaan Indonesia di forum G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 ini,” terang dia.

Lebih lanjut, Oemar menekankan, meningkatkan kesadaran terhadap Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerja sama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek E Aminudin Aziz menuturkan, dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Selanjutnya, kata dia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional melalui pengakuan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO.

“Sejauh ini, pengakuan internasional ini merupakan penegasan bahwa bahasa Indonesia memang layak dikategorikan sebagai sebuah bahasa di tengah perdebatan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia,” tutur dia.

Proses awal pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Potensi itu selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. Dalam waktu yang sempit disusunlah strategi untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Pada 7 Februari 2023, Kepala Badan Bahasa bertemu dengan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, serta Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (OINB), Kementerian Luar Negeri, di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan peluang dan strategi mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Pada pertemuan tersebut disepakati, pemerintah akan berupaya mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Sidang Umum UNESCO. Setelah itu, disusunlah naskah ajuan yang diperlukan dalam waktu yang sangat terbatas.

Selanjutnya, prosedur pengusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku. Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Proposal itu kemudian disampaikan oleh perwakilan RI di Paris kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada bulan Mei 2023.

Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menyelenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.

Pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa, Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa mempresentasikan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis.

Sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Selanjutnya, hasil sidang Legal Committee diajukan untuk disidangkan secara pleno pada 21 atau 22 November 2023.

Pada 20 November 2023, sidang pleno UNESCO memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum UNESCO.(Republika/Fa)

JAKARTA – Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menegaskan netralitas institusinya pada Pemilu 2024. Hal itu kembali disampaikannya usai DPR menetapkannya sebagai pengganti Laksamana Yudo Margono dalam rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

Netralitas TNI pada Pemilu 2024 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalamnya mengatur, sanksi denda maupun pidana bagi anggota TNI aktif yang terlibat dalam kampanye.

Dalam UU Pemilu, bentuk keikutsertaan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI adalah termasuk melaksanakan, menjadi peserta, dan tim kampanye peserta pemilu. Lalu, aparat TNI juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta atau tim kampanye tertentu di pemilu.

“Itu (netralitas) komitmen kita,” ujar Agus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

TNI sudah membentuk posko pengaduan jika masyarakat menemukan prajuritnya yang tak netral pada Pemilu 2024. Ia mengingatkan adanya sanksi teguran hingga pidana terhadap anggotanya yang berpolitik praktis.

Di samping itu, TNI juga sudah menerbitkan buku saku terkait netralitasnya pada Pemilu 2024. Terdapat lima poin di dalamnya, yang pertama adalah tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung.

“Kalau dia melakukan suatu pelanggaran itu seperti yang sudah saya sampaikan, dia bisa dipidana atau teguran dari komandan satuannya,” ungkap Agus.(*/Mu)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan Rapat Paripurna pengesahan KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada besok Selasa 21 November 2023.

“Jadi insya Allah besok DPR RI akan melakukan sidang paripurna terkait Panglima TNI untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari presiden terkait penggantian panglima TNI yang akan datang,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan menjelaskan, Panglima TNI saat ini Laksamana Yudo Margono akan memasuki akhir masa tugasnya akhir November ini. Maka dari itu, katanya, perlu ada pengganti kursi Panglima TNI secepatnya.

“Karena Panglima Bapak Yudo akan mengakhiri masa tugasnya. Kalau sesuai aturan itu sesuai dengan ulang tahun beliau yang nantinya kan jatuh pada tanggal 26 (November). Jadi sebelum beliau (Yudo) masuki masa pensiun segara ada pengganti nama calon panglima TNI,” kata Puan.

Diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Persetujuan diberikan sembilan fraksi di Komisi I DPR. “Memberikan persetujuan kepada kelengkapan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Senin 13 November 2023.

Selain persetujuan terhadap Agus, rapat tersebut juga menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Yudo Margono. Selanjutnya, persetujuan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pekan depan.

Agus dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Kurang dari sepekan menjabat KSAD, namanya langsung dicalonkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(*/Ad)

JAKARTA – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan keterlibatan aktif anak muda Indonesia dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak suara mereka pada Pilpres 2024 sangat penting

“Anak muda jangan jadi penonton dan jadi golput karena tidak dihitung suaranya,” kata Anies dalam acara 13 Tahun Mata Najwa di Jakarta, Minggu(19/11/2023).

Ia menekankan bahwa peran serta anak muda dalam memberikan suara pada pemilu merupakan bagian yang krusial. Yakni untuk mewujudkan demokrasi yang sehat serta memastikan aspirasi generasi muda terwakili dengan baik dalam pemilihan kepemimpinan negara.

Menurut dia, penting bagi anak muda untuk mengidentifikasi calon pemimpin yang memiliki gagasan dan rencana konkret dalam menangani permasalahan. Seperti biaya pendidikan yang tinggi dan tingkat pengangguran di Indonesia.

“Siapa yang punya ide terkait dengan anak muda lalu langsung ambil dan tentukan pilihan, jangan jadi penonton,” ujarnya.

Menurut Anies, dalam konteks sebuah pemilu jika hanya 40 persen dari total pemilih yang turut serta, sementara 60 persen sisanya memilih untuk tidak memberikan suara, hal ini tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya hasil pemilu.

“Ketika kita memutuskan untuk melakukan pemilu, maka yang dihitung adalah suara yang memilih, mereka yang tidak datang tidak diperhitungkan suaranya,” ujarnya.

Oleh karena itu, harapan Anies adalah agar anak muda dapat bersikap aktif dalam mengambil peran dengan menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk menentukan arah serta masa depan bangsa Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.(*/Ag)

YOGYAKARTA – Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi buka suara soal isu yang menyebut adanya intervensi dari pihak Rektorat UGM untuk melarang kehadiran calon presiden Anies Baswedan di salah satu kegiatan seminar yang digelar di UGM. Andi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah acara UGM.

“Pertama, itu acara bukan acara UGM ya, jadi acara itu dilaksanakan sebuah institusi yang namanya Bersama Indonesia dan meminjam tempat di MM UGM, dan izinnya pun hanya meminjam tempat,” kata Andi kepada wartawan, Minggu(19/11/2023).

Andi menambahkan, pihak rektorat tak pernah memberi pernyataan terkait persiapan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pihak UGM juga sudah menghubungi panitia dan menanyakan terkait tangkapan layar percakapan yang tersebar di media sosial.

“Yang chat tersebar itu chat dia di grup tapi bukan dia yang nyebar. Yang memberi nama rektorat itu dia salah mempersepsikan padahal orang itu bukan orang rektorat,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya beredar tangkapan layar percakapan pesan singkat di sebuah akun media sosial X @UGM_FESS yang berisi percakapan antara panitia dengan pihak yang diduga rektorat. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa pihak rektorat akan membatalkan seminar tersebut jika dihadiri Anies. Andi mengatakan Nama Pak Wija bukanlah orang rektorat

“Dia kasih nama di kontaknya itu sebagai rektorat itu panitianya yang salah persepsi,” ungkapnya.

Andi menegaskan UGM tidak pernah melarang kegiatan akademis yang dihadiri kehadiran Anies atau calon lainnya. Hanya saja dalam konteks pemilu dan kampanye, Andi mengatakan UGM sudah memiliki standar operasional prosedur sendiri dalam mengundang calon presiden.

“Umpamanya sekarang ada yang salah satu unsur fakultas atau sekolah atau pimpinan universitas ingin mengundang Pak Prabowo, nah tiga-tiganya harus kita undang. Perkara nanti umpamanya Mas Anies, atau Mas Ganjar nggak bisa datang itu urusan lain, tetapi kami harus berlaku adil,” ungkapnya.

Sebelumnya calon Presiden Anies Baswedan batal hadir sebagai pembicara di Indonesia Future Stadium Generale di Auditorium Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/11/2023).

Kegiatan seminar Indonesia Future Stadium Generale mengangkat tema ‘Finding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as Global Sharing City. Anies diundang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.(*/D To)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi dan mutasi puluhan anggota TNI.

Total ada 60 pati TNI yang dirotasi, termasuk 25 pati TNI AU.

Rotasi dan mutasi dilakukan untuk mengoptimalkan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mutasi dan promosi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

“Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 60 Pati TNI terdiri dari 25 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL dan 25 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, Minggu(19/11/2023).

Beberapa jabatan strategis pati TNI AU yang berubah adalah Wakil KSAU, Pangkogabwilhan, dan Pangkoopsudnas. Marsdya TNI A Gustaf Brugman yang sebelumnya menjabat Wakasau dirotasi menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Sedangkan Marsdya TNI Andyawan Martono yang awalnya menjabat Pangkogabwilhan II dirotasi menjadi Wakasau. Jabatan Pangkogabwilhan II diisi Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono yang sebelumnya menjabat Pangkoopsudnas.

Pangkoopsudnas dijabat Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi. Sementara Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko dimutasi dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Posisi yang ditinggalkan Teguh Arief diisi Laksdya TNI Dadi Hartanto yang sebelumnya menjabat Setjen Wantannas.

Pergantian juga terjadi di jabatan Dankoopssus TNI, di mana diisi Brigjen TNI Suhardi menggantikan Mayjen TNI Joko Purwo Putranto. Mayjen Joko dimutasi menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus. Sedangkan Brigjen Suhardi sebelumnya menjabat Dir D Bais TNI.(*/Ha)

JAKARTA – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan capres Anies Baswedan mempunyai peluang untuk memenangi pemilihan presiden (pilpres) dalam satu putaran saja.

Namun kondisi itu akan terealisasi jika capres yang didukung partai-partai dari koalisi perubahan ini bisa mendapat suara 35 persen lebih.

Menurut Hensat, kondisi Anies menang lebih dari 35 persen sangat mungkin terjadi jika suara umat Islam dapat dikantonginya. Karena Anies memiliki modal kuat terkait basis pendukung dari umat muslim.

“Kalau dia bisa melewati 35 persen, Anies Baswedan menang satu putaran. Apa (caranya) umat. Umat muslim di Indonesia itu kan terbanyak di dunia, terbesar di dunia, kalau ada hal-hal yang terkait demokrasi yang dicurangi dan lain-lain pasti larinya ke Anies Baswedan,” jelas Hendri Satrio saat diskusi publik KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2013).

Dia mengatakan, yang ditakuti dari capres Anies Baswedan oleh para kandidat lain adalah suara dari silent majority yang belum memutuskan. Mereka yang diam dan tidak menunjukkan keberpihakan sangat mungkin untuk mendukung Anies.

“Memang Anies Baswedan itu kekuatan yang ditakuti oleh dua calon yang lain karena memang ada silence nya, silent majority. Itu yang belum memutuskan dan itu bisa saja memilih Anies Baswedan,” katanya.

Selain prediksi itu, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga menjelaskan kemungkinan kekalahan Prabowo. Pasangan Prabowo dan Gibran diprediksinya akana kalah jika Pilpres nantinya menjadi dua putaran.

“Kalau saya memprediksi Prabowo, kalau tidak satu putaran dia pun gagal menembus putaran kedua. Karena Ganjarnya pasti tinggi. Jadi Anies dan Ganjar saya sebut paling berpotensi menembus putaran kedua kalau Ganjar sama PDI Perjuangan serius dan Prabowo bisa jadi menjadi yang kalah pertama,” ujarnya.

Dia menyebut Prabowo saat ini diterpa sentimen Nepo Baby karena menjadikan putra Presiden Jokowi sebagai Cawapres. Sosok Prabowo bagi kalangan pemilih muda juga hanya sekedar dicitrakan sebagai seorang kakek gemoy yang suka berjoget.

“Hasil FGD-nya kedai kopi, anak muda memang sudah punya pilihan. Tapi dia suka nanya ke orang tuanya, konfirmasi (bertanya soal capres pilihan), pak bener nggak ini. Banyak yang menarik tapi kalau saya prediksi kalau Prabowo nggak bisa satu putaran, dia kalah,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan Polri tidak netral dalam pilpres 2024. Menurutnya, Polri tidak mengarahkan untuk condong ke pasangan capres-cawapres tertentu.

“Kalau saya secara pribadi itu tidak meragukan, karena saya kalau boleh jujur saya sering komunikasi koordinasi sama aparat kepolisian dan saya kan punya pandangan politis sebagai mahasiswa juga. Tugasnya mereka mereka ini itu hanya sekadar untuk pengamanan,” kata Abdul,(18/11/2023).

Dia percaya sampai hari ini Polri tetap netral pada momentum pemilu.

“Saya banyak yang saya kenal (polisi) dan setiap saya tanya jawabnya adalah ‘ya netral aja mas kita, kita tidak punya kecenderungan kemana mana dan kerjanya kita ini untuk pelayanan’, ucapnya.

“Makanya saya yakin lah dengan netralitasnya, sampai hari ini saya sangat percaya dengan netralitas Polri dalam momentum 2024,” tuturnya.

Menurut, Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR tidak perlu dibentuk. Dia khawatir tujuan dari diusulkannya Panja itu karena alasan politik.

“Enggak usah deh kayanya, misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU bawaslu bentukan dari partai politik,” tuturnya.

“Itu pun saya punya data juga itu, jadi kita percaya ajalah saya kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu,” tandasnya.(*/Ag)