Politik dan Keamanan

JAKARTA – Juru Bicara (jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Haris Pertama, menyoroti alasan pertemuan delapan organisasi aparatur desa (kepala desa dan perangkat desa) yang mengaku hanya menyampaikan aspirasinya ke Gibran Rakabuming Raka, dalam acara “Silaturahmi Nasional Desa 2023″ di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.

“Berdasarkan keterangan Koordinator Nasional Desa Bersatu, Ia mengaku menyampaikan aspirasi. Ya kalau benar demikian harusnya semua pasangan capres cawapres diundang. Ini kan namanya sudah praktik politik tidak sehat? tanya Haris Pertama, Kamis (23/11/2023).

Haris menjelaskan, bahwa penyampaian aspirasi Kepala Desa kepada Cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah tidak masuk akal.

“Bagaimana mungkin cawapres Gibran bisa menerima aspirasi aparat desa, padahal dari pencalonan nya saja menuai banyak polemik. Terus, apa sudah yakin menang? Kalau kalah bagaimana?” jelas Haris.

Dikatakan Haris, praktik seperti ini, jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan UU Pemilu dan UU Desa.

‘’Dukungan para aparatur pemerintahan desa yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon Prabowo – Gibran tidak etis dan merusak tatanan demokrasi. Meskipun dilakukan di luar tahapan kampanye, tetapi ini menjadi awal potensi dugaan pelanggaran yang rentan terjadi,’’ tegasnya.

Haris, menilai bahwa literasi hukum seorang cawapres Gibran perlu dipertanyakan. Karena sudah jelas larangan perangkat desa berpolitik praktis telah tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ini jelas aturannya. Kok bisa seorang Cawapres tidak paham aturan, ini bisa jadi cawapres yang punya literasi hukum yang perlu dipertanyakan,” tutur Haris.

Haris juga meyakini masyarakat saat ini sudah cerdas menilai pemimpin yang berproses atau yang minim pengalaman.

“Ya jangan bodohi masyarakat dengan drama seperti drakor ini. Pastinya masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menilai mana calon pemimpin yang berproses dan mana yang karbitan,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak pandang bulu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan itu, sekaligus merespon dukungan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Ia berharap, Bawaslu berikan sanksi tegas bagi perangkat desa dan ASN yang tak netral sepanjang pemilu.

“Saya agak pesimis, ya. Tapi, dari sisi konsitusi, Bawaslu sebenarnya punya kewenangan untuk memberi sanksi. Harapan kita, (kewenangan) itu benar-benar bisa dilakukan,” kata Armand dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Dukungan perangkat desa itu, dinilai telah menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pada Pasal 51 huruf c UU Desa disebutkan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Armand menegaskan, perlu ada sanksi tegas bagi perangkat yang terbukti mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Pemberian sanksi krusial untuk menimbulkan efek jera lantaran gejala ketidaknetralan ASN dan perangkat desa sudah tercium dari jauh-jauh hari.

Armand mencontohkan deklarasi dukungan dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tiga periode, Maret lalu. Jika perpanjangan masa jabatan itu sukses, pemerintah dilaporkan menjanjikan penambahan dana desa dan revisi UU Desa yang menguntungkan para kades.

“Gerakan yang dibuat kepala desa itu kan selalu ada gejala transaksional dari tuntunan revisi UU desa. Sebenarnya mereka ingin memuluskan kepentingan mereka. Tentu gerakan-gerakan itu dengan sangat mudah bisa dipolitisasi. Mereka ini juga sudah aktif untuk memobilisasi kepala desa untuk kepentingan tertentu,” kata Armand.

Menurutnya, Bawaslu tidak bisa lagi sekadar basa-basi. Perlu ada tindakan konkret untuk memagari perangkat desa dan ASN yang gelagatnya tak akan netral pada Pemilu 2024. “Satu-satunya harapan adalah serius dalam penerapan sanksi,” kata Arman.

Selain mengawasi perilaku kepala desa, Armand juga meminta Bawaslu juga mewaspadai program-program di level desa yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, program-program itu rentan dipolitisasi. “Tidak hanya mengawasi gesture dan perilaku, tetapi juga kebijakan dan pelayanan publik. Itu juga patut diwaspadai,” imbuhnya

Seperti diketahui, perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Acara itu digelar bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” itu digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/11/2023).

Acara itu dihadiri Gibran dan sejumlah petinggi TKN Prabowo-Gibran, semisal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran. Surat itu diteken Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas.

Merespons itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sudah angkat suara terkait acara yang digelar kelompok Desa Bersatu itu. Ia mengatakan, Bawaslu telah menerjunkan personel untuk mengawasi acara tersebut. Sejumlah bukti video juga dikumpulkan.

”Ada potensi (pelanggaran). Pertama, tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Kedua, tidak boleh melibatkan (aparat desa),” ungkap Bagja.(*/Ad)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan paslon capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘Amin’ berkomitmen bakal mengawal kampanye hitam atau black campaign. Timnas Amin menekankan pentingnya cara-cara baik seperti unjuk prestasi dalam memenangkan Pilpres 2024.

“Tentang black campaign, capres dan cawapres sudah menyampaikan kita tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain. Tunjukkan prestasi Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah teruji sebelumnya,” kata Kapten Timnas Pemenangan Amin Muhammad Syaugi dalam konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, (22/11/2023).

Syaugi mengatakan Anies dan Imin memiliki prestasi yang menunjukkan mereka merupakan capres-cawapres mumpuni. Anies dengan pengalamannya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun dan Imin dengan pengalamannya menjadi anggota DPR serta pimpinan partai politik.

Syaugi mengatakan, pihaknya juga akan terus mengawal bentuk-bentuk kecurangan dalam proses berjalannya pemilu 2024. Diantaranya mengawasi pemerintah untuk mengedepankan netralitas.

“Semua pihak berusaha mengawal jangan sampai ada kecurangan. Diharapkan pemerintah netral,” ujar dia.

Pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024. Anies-Imin akan berkontestasi dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapat nomor urut 3.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar acara debat capres dan cawapres Pilpres 2024 sebanyak lima kali. Empat di antaranya hendak digelar di sejumlah daerah di luar Jakarta.

“Kami punya rencana nanti satu (debat) di Jakarta. Empat (debat) kalau bisa di luar Jakarta biar diputar, mulai dari ujung Indonesia barat, tengah, seperti itu,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Terkait waktu penyelenggaraanya, Mellaz menyebut kemungkinan dua kali debat digelar pada Desember 2024. Tiga sisanya digelar pada Januari dan Februari 2024.

Lima kali debat itu, kata dia, terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. “Jadi nanti selang-seling tuh, debat capres lalu cawapres, capres lalu cawapres dengan tema yang berbeda-beda,” ujarnya.

Terkait tema debat, Mellaz menyebut pihaknya kini masih masih dalam proses penentuan. Dalam kesempatan sebelumnya, Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan, isu lingkungan kemungkinan besar akan menjadi salah satu tema dalam debat kandidat capres dan cawapres Pilpres 2024.

“Belum kita ambil keputusan, tapi 99,99 persen isu lingkungan hidup akan masuk menjadi salah satu isu yang diprioritaskan sebagai pokok bahasan dalam salah satu tema debat,” kata Afif dalam seminar publik yang digelar CSIS di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Dia menjelaskan, ketika nanti KPU telah menetapkan isu lingkungan sebagai salah satu tema debat, maka tim pakar akan merumuskan permasalahan-permasalahan seputar lingkungan hidup. Permasalahan tersebut bakal dilontarkan ketika debat agar para kandidat bisa menyampaikan gagasannya terkait lingkungan.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut banyak pemilih pemula atau Gen Z akan menentukan pilihan saat sesi debat pasangan capres/cawapres Pemilu 2024 yang digelar saat masa kampanye.

Anggota KPU RI August Melasz menyebut dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 53% adalah pemilih muda. Generasi muda justru akan menentukan pilihannya pada saat debat paslon.

“Ada data-data survei lain yang menunjukkan disini teman-teman yang gen z dan milenial itu justru akan menjadikan momentum debat capres-cawapres sebagai penentu akhir dari dia mau milih siapa,” katanya dalam acara diskusi Kick-Off Program dan Diskusi Publik #MudaMemilih dengan tajuk “Anak Muda dan Pemilu 2024: Memperjuangkan Masa Depan Indonesia” di Media Centre Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

“Kita (KPU) tentu tidak bisa pengaruhi akan pilih siapa tetapi kalau berdasarkan data survei kelihatannya preferensi temen-temen pemilih muda itu akan menjatuhkan pilihannya bergantung pada debat capres-cawapres,” lanjutnya.

Melasz lantas mengatakan KPU sebagai penyelenggara harus mengemas debat tersebut menjadi lebih baik.

Lebih lanjut, Melasz memastikan KPU akan menggelar kampanye debat capres/cawapres sebanyak lima kali. Namun, untuk tema debat masih dalam penggodokan.

“Isu apa saja termasuk panelis tapi yang jelas untuk sampai akhir tahun 2023 itu akan ada dua debat capres/cawapres, pertama untuk capresnya, kedua cawapresnya,” ujarnya.

Diketahui, masa kampanye baru akan dimulai KPU pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Melasz berharap pada masa kampanye tersebut, pemilih bisa benar-benar mengenali peserta Pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan partai politik.

“Harapannya segala yang ditawarkan oleh para peserta Pemilu itu mampu menjawab tantangan tantangan kita kedepan,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Laksamana Yudo Margono resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (22/11/2023). Usai upacara serah terima jabatan itu, di hadapan seluruh jajaran TNI dan tamu undangan, Yudo mengucapkan terima kasih dan berpamitan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden, diberikan negara pada saya untuk memimpin TNI sejak 19 Desember 2022 yang lalu hingga saat ini. Dan pada seluruh masyarakat tentunya saya juga mengucapkan terima kasih,” kata Yudo kepada wartawan di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

“Dan juga pada seluruh jajaran TNI di mana pun berada dan bertugas. Saya mohon pamit,” kata dia melanjutkan.

Selain itu, Yudo menitipkan pesan agar TNI tetap profesional, modern dan tangguh dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ia juga meminta maaf atas kekurangannya selama menjabat sebagai Panglima TNI.
“Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan maupun tidak berkenan selama saya melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ujar Yudo.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Agus Subiyanto mengaku bakal melanjutkan berbagai program kerja telah dilaksanakan oleh Yudo. “Jadi sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, (yakni) profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” ujar Agus.

Agus menyebut, ada tiga program yang bakal dia lakukan dalam waktu dekat. Rinciannya, well trained atau melatih prajurit secara profesional, baik manuver individu ataupun manuver secara kelompok.

Selanjutnya, well equip atau melengkapi alutsista dan perlengkapan prajurit secara modern. Agus menjelaskan, pada poin ini, TNI akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri.

“Kemudian well paid. Kita akan berikan ULP, terutama ULP yg sangat memadai. Nanti kita akan ajukan secara button up ke Kementerian Pertahanan. Mungkin itu saja program yang terdekat akan saya lakukan. Terima kasih,” ungkap Agus.

Adapun sebelum resmi menjabat sebagai Panglima TNI, Agus mengemban tugas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia menjabat kurang dari sebulan sejak dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11/2023) pagi. Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada pukul 08.30 WIB. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanggalan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI oleh Presiden. Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.(*/Ag)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Usulan Indonesia akhirnya disetujui secara bulat pada Sidang Umum Unesco pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Upaya pengusulan merupakan salah satu implementasi dari amanat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Usulan itu merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto Pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara.

Dengan disetujuinya usulan itu, maka sekarang terdapat 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO yang terdiri atas enam bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, serta empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia.

Duta Besar Mohamad Oemar, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia dengan menyampaikan, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia.

“Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150 ribu penutur asing saat ini,” ujar Oemar dalam siaran pers, Selasa (21/11/2023).

Oemar menyebutkan, kepimpinan aktif Indonesia di tataran global telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi bibit terbentuknya Kelompok Negara Non-Blok. Indonesia memilliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional.

“Dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, melalui peran keketuaan Indonesia di forum G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 ini,” terang dia.

Lebih lanjut, Oemar menekankan, meningkatkan kesadaran terhadap Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerja sama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek E Aminudin Aziz menuturkan, dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Selanjutnya, kata dia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional melalui pengakuan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO.

“Sejauh ini, pengakuan internasional ini merupakan penegasan bahwa bahasa Indonesia memang layak dikategorikan sebagai sebuah bahasa di tengah perdebatan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia,” tutur dia.

Proses awal pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Potensi itu selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. Dalam waktu yang sempit disusunlah strategi untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Pada 7 Februari 2023, Kepala Badan Bahasa bertemu dengan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, serta Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (OINB), Kementerian Luar Negeri, di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan peluang dan strategi mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Pada pertemuan tersebut disepakati, pemerintah akan berupaya mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Sidang Umum UNESCO. Setelah itu, disusunlah naskah ajuan yang diperlukan dalam waktu yang sangat terbatas.

Selanjutnya, prosedur pengusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku. Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Proposal itu kemudian disampaikan oleh perwakilan RI di Paris kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada bulan Mei 2023.

Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menyelenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.

Pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa, Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa mempresentasikan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis.

Sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Selanjutnya, hasil sidang Legal Committee diajukan untuk disidangkan secara pleno pada 21 atau 22 November 2023.

Pada 20 November 2023, sidang pleno UNESCO memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum UNESCO.(Republika/Fa)

JAKARTA – Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menegaskan netralitas institusinya pada Pemilu 2024. Hal itu kembali disampaikannya usai DPR menetapkannya sebagai pengganti Laksamana Yudo Margono dalam rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

Netralitas TNI pada Pemilu 2024 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalamnya mengatur, sanksi denda maupun pidana bagi anggota TNI aktif yang terlibat dalam kampanye.

Dalam UU Pemilu, bentuk keikutsertaan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI adalah termasuk melaksanakan, menjadi peserta, dan tim kampanye peserta pemilu. Lalu, aparat TNI juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta atau tim kampanye tertentu di pemilu.

“Itu (netralitas) komitmen kita,” ujar Agus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

TNI sudah membentuk posko pengaduan jika masyarakat menemukan prajuritnya yang tak netral pada Pemilu 2024. Ia mengingatkan adanya sanksi teguran hingga pidana terhadap anggotanya yang berpolitik praktis.

Di samping itu, TNI juga sudah menerbitkan buku saku terkait netralitasnya pada Pemilu 2024. Terdapat lima poin di dalamnya, yang pertama adalah tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung.

“Kalau dia melakukan suatu pelanggaran itu seperti yang sudah saya sampaikan, dia bisa dipidana atau teguran dari komandan satuannya,” ungkap Agus.(*/Mu)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan Rapat Paripurna pengesahan KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada besok Selasa 21 November 2023.

“Jadi insya Allah besok DPR RI akan melakukan sidang paripurna terkait Panglima TNI untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari presiden terkait penggantian panglima TNI yang akan datang,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan menjelaskan, Panglima TNI saat ini Laksamana Yudo Margono akan memasuki akhir masa tugasnya akhir November ini. Maka dari itu, katanya, perlu ada pengganti kursi Panglima TNI secepatnya.

“Karena Panglima Bapak Yudo akan mengakhiri masa tugasnya. Kalau sesuai aturan itu sesuai dengan ulang tahun beliau yang nantinya kan jatuh pada tanggal 26 (November). Jadi sebelum beliau (Yudo) masuki masa pensiun segara ada pengganti nama calon panglima TNI,” kata Puan.

Diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Persetujuan diberikan sembilan fraksi di Komisi I DPR. “Memberikan persetujuan kepada kelengkapan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Senin 13 November 2023.

Selain persetujuan terhadap Agus, rapat tersebut juga menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Yudo Margono. Selanjutnya, persetujuan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pekan depan.

Agus dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Kurang dari sepekan menjabat KSAD, namanya langsung dicalonkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(*/Ad)

JAKARTA – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan keterlibatan aktif anak muda Indonesia dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak suara mereka pada Pilpres 2024 sangat penting

“Anak muda jangan jadi penonton dan jadi golput karena tidak dihitung suaranya,” kata Anies dalam acara 13 Tahun Mata Najwa di Jakarta, Minggu(19/11/2023).

Ia menekankan bahwa peran serta anak muda dalam memberikan suara pada pemilu merupakan bagian yang krusial. Yakni untuk mewujudkan demokrasi yang sehat serta memastikan aspirasi generasi muda terwakili dengan baik dalam pemilihan kepemimpinan negara.

Menurut dia, penting bagi anak muda untuk mengidentifikasi calon pemimpin yang memiliki gagasan dan rencana konkret dalam menangani permasalahan. Seperti biaya pendidikan yang tinggi dan tingkat pengangguran di Indonesia.

“Siapa yang punya ide terkait dengan anak muda lalu langsung ambil dan tentukan pilihan, jangan jadi penonton,” ujarnya.

Menurut Anies, dalam konteks sebuah pemilu jika hanya 40 persen dari total pemilih yang turut serta, sementara 60 persen sisanya memilih untuk tidak memberikan suara, hal ini tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya hasil pemilu.

“Ketika kita memutuskan untuk melakukan pemilu, maka yang dihitung adalah suara yang memilih, mereka yang tidak datang tidak diperhitungkan suaranya,” ujarnya.

Oleh karena itu, harapan Anies adalah agar anak muda dapat bersikap aktif dalam mengambil peran dengan menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk menentukan arah serta masa depan bangsa Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.(*/Ag)