Politik dan Keamanan

JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono menghadiri diskusi gabungan koalisi masyarakat sipil di gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023).

Dalam diskusi tersebut, Aiman menyinggung soal demokrasi Indonesia yang saat ini tengah terancam. Dia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah terpuruk karena permasalahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Di mana, hakim konstitusi Anwar Usman dicopot jabatannya oleh MKMK sebagai ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang terlibat konflik kepentingan dalam putusan perkara batas usia Capres Cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.

Kata Aiman, Salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

“Hakim konstitusi satu satunya penjabat yang negarawan. Tapi yang terjadi melakukan pelanggaran kode etik, yang menguntungkan keluarganya,” ucap Aiman dalam diskusi yang bertajuk Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan pemohon meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Walikota Solo.
Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu, (22/10/2023).

Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Setelah dilaporkan, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti terlibat konflik kepentingan atas perkara tersebut.
Aiman menuturkan, putusan itu membuat masyarakat resah. Mulai dari rakyat jelata, koalisi masyarakat sipil hingga budayawan menyuarakan aspirasinya.
“Bersuara atas keresahan di MK, mimpi buruk di MK jangan terjadi lagi oleh karena itu, mengingatkan adalah hal yang wajib untuk dilakukan,” katanya.

Aiman lantas upayanya untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap utuh adalah dengan cara mendukung Ganjar dan Mahfud menjadi Capres Cawapres 2024.
“Saya jadi Jubir untuk menjaga demokrasi Indonesia, jadi bukan karena Ganjar dan Prabowo,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Usai kampanye di Kampung Tanah Merah Jakarta, Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan tiba di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu pula menjadikannya capres pertama yang menggelar kampanye di Bumi Tegar Beriman.

Anies Baswedan tiba di lokasi kampanye yakni di GOR Laga Satria yang berada di area Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sekira pukul 13.45 WIB.

Pada kampanye hari pertama ini, ia tidak didampingi oleh pasangan cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang tengah kampanye di Surabaya jawa timur.

Anies Baswedan datang dengan tampilan yang sangat sederhana yaitu mengenakan kemeja berwarna putih polos.

Kehadirannya pun disambut antusias oleh para pendukungnya yang merupakan kader partai NasDem, PKS, PKB, dan Partai Ummat.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanya Daerah Jawa Barat, Haru Suandharu mengungkapkan, setidaknya sekitar 3.000 peserta meramaikan kampanye pasangan AMIN.

“Salah satu basis pemenangan pak Anies di Jawa Barat di sini (Kabupaten Bogor),” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).(*/Jun)

JAKARTA – Tiga pasangan capres-cawapres dan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak akan kampanye dengan menyebar kabar bohong atau hoaks. Selain itu, semuanya berjanji tidak mempolitisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Deklarasi itu disampaikan dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023), tepat sehari jelang masa kampanye dimulai. Naskah deklarasi dibacakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, lalu diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, serta perwakilan 18 partai politik.

Terdapat empat poin yang dideklarasikan. Pertama, peserta pemilu mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

Kedua, “melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang”. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, semua pasangan capres-cawapres dan perwakilan pimpinan partai politik menandatangani naskah deklarasi tersebut. Penandatanganan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Deklarasi serupa juga digelar oleh Bawaslu RI di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ketiga pasangan capres-cawapres serta 18 partai politik juga meneken naskah deklarasi yang isinya serupa dengan naskah yang dibuat KPU.

Sebagai catatan, kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menegaskan, sikap Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan. Ia mengingatkan, sikap itu merupakan amanat dari konstitusi di Indonesia.

“Indonesia akan terus berupaya mendukung perjuangan bangsa Palestina sesuai amanat konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” kata Retno saat rapat kerja di Komisi I DPR RI, Senin (27/11).

Ia menilai, Indonesia turut memberikan fokus untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Serta, menggunakan momentum ini sebagai push factor untuk mendorong proses perdamaian mewujudkan two state solution.

Resolusi ini berhasil disahkan pada 27 Oktober 2023 dengan dukungan 121 negara-negara di dunia. Posisi konsisten ini senantiasa pula disuarakan Indonesia di forum-forum internasional lain seperti OKI dan KTT APEC.

Retno menegaskan, perdamaian langgeng harus terwujud sesuai parameter internasional yang telah disepakati. Indonesia turut mengawal reparasi yang setimpal dan dukungan internasional untuk membantu Palestina.

“Membantu Palestina boleh dan membangun kembali infrastrukturnya,” ujar Retno.

Di Forum PBB, ia menuturkan, Indonesia senantiasa konsisten menyuarakan posisi tegas, baik di Sidang Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB.

Retno turut mengingatkan, Presiden Jokowi sudah pula menegaskan kembali posisi Indonesia di KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab di Riyadh, 11 November 2023. Serta, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina.

Pada 29 November 2023 besok, ia menerangkan, akan dilakukan High Level Debat di Dewan Keamanan PBB terkait Gaza. Menlu Retno sendiri akan berangkat ke New York pada Senin (27/11) sore menghadiri pertemuan itu.

“Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan perdamaian, dan untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan,”tegas Menlu.(*/Ad)

JAKARTA – Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung isu kecurangan dan netralitas aparat ketika berpidato terkait komitmen kampanye damai dalam acara Rakornas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat,(27/11/2023).

Acara tersebut berlangsung tepat sehari jelang masa kampanye dimulai. Acara dihadiri jajaran Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Hanya saja, saat Anies berpidato Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah meninggalkan lokasi acara bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Anies mengatakan, isu dugaan kecurangan ramai dibicarakan sebelum hari pencoblosan baru terjadi pada Pemilu 2024. Isu dugaan kecurangan itu termasuk di dalamnya ihwal netralitas aparatur penegak hukum.

“Baru menjelang pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak orang membicarakan netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran,” kata Anies yang berpidato didampingi wakilnya, Abdul Muhaimin Iskandar.

Menurut Anies, fenomena itu menandakan bahwa ada penurunan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Dia berharap agar semua penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk bersikap netral supaya kepercayaan masyarakat kembali.

“Sehingga, kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus, karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, pilarnya non demokrasi (adalah) rasa takut,” kata mantan menteri pendidikan itu.

Dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto meneken prasasti komitmen netralitas jajaran Polri dan TNI. Anies berharap agar komitmen tersebut dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Kami menyambut baik komitmen yang sudah disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Anies menuturkan, orang-orang yang pernah menjadi pemimpin pasti pernah mengalami beberapa anak buah tidak mematuhi perintah. Saat pimpinan memberikan perintah untuk bekerja dengan lurus, tapi ada satu atau dua anak buah yang memilih berbelok ke kiri ataupun kanan.

“Karena itu kami berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri, segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan komitmen kampanye damai. “Kami memegang komitmen itu. Insya Allah kami akan laksanakan,” paparnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan jajarannya tidak akan pandang bulu dalam menegakkan peraturan pemilu selama masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Siapa pun yang melanggar akan ditindak.

Hal itu disampaikan Bagja dalam acara Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023), tepat sehari jelang masa kampanye dimulai. Acara turut dihadiri tiga pasangan capres-cawapres dan pimpinan dari semua partai politik peserta Pemilu 2014.

“Kami harus yakinkan kepada peserta pemilu bahwa badan pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai nanti ketika ada pengawas TPS tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan ” kata Bagja.

Dia menambahkan, penegakkan peraturan pemilu akan disertai netralitas aparatur penyelenggara pemilu dan personel TNI dan Polri. “Kami akan yakinkan kepada peserta pemilu bahwa suara satu di TPS akan bertahan sampai dengan satu di tingkat rekapitulasi nasional nanti,” ujarnya.

Di sisi lain, Bagja berharap semua peserta Pemilu 2024 dan tim kampanye masing-masing untuk berkampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 dengan mematuhi semua peraturan. Jangan sampai melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu.

Secara spesifik, Bagja mengajak semua peserta pemilu dan tim kampanye untuk menjauhi tindakan politik uang, tidak melakukan politisasi SARA, tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian demi mewujudkan pemilu yang aman, damai dan demokratis.

Dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto meneken prasasti komitmen netralitas jajaran Polri dan TNI. Selain itu, 18 perwakilan pengurus pusat partai politik juga membacakan deklarasi pemilu damai, tertib, dan taat hukum.(*/Mu)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak relawan Anies-Muhaimin (AMIN) menjaga solidaritas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yakni menciptakan Indonesia yang lebih makmur dan adil.

“Kami berharap dapat memenangkan (suara di Kabupaten) Kuningan; dan jika kami menang di Kuningan, kami yakin bisa menang di Jawa Barat; dan jika kita bersatu, insyaallah, kita bisa membawa perubahan bagi Indonesia,” kata Anies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Anies menyampaikan hal itu secara daring dalam acara Konsolidasi Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (24/11/2023). Oleh karena itu, Anies menekankan pentingnya membangun tim pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memastikan kelancaran proses pemilihan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2024.

Tak hanya itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memilih untuk terlibat dalam ikhtiar besar menuju Indonesia lebih sejahtera dan adil. “Bersama-sama akan mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia,” tambah Anies.

Sementara itu, calon legislatif (caleg) DPR RI Dony Endrassanto memastikan Anies Baswedan adalah pilihan tepat untuk memimpin Indonesia menuju arah yang lebih baik. “Warga Kuningan dapat memberikan dukungan maksimal dengan target memenangkan pasangan AMIN minimal 70 persen suara di wilayah tersebut,” kata Dony.

Dewan Pakar Timnas AMIN, Fahrus Zaman Fadhly, turut menambahkan soal pentingnya memilih pasangan AMIN. Fahrus menekankan bahwa pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki karakteristik kepemimpinan yang mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Saw, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

“Dengan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dianggap sebagai pilihan yang sangat layak,” ujar Fahrus.

Acara Konsolidasi Gerakan Rakyat untuk Perubahan itu juga dihadiri oleh berbagai tokoh ulama dan pemimpin masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang ikut berkomitmen mendukung perubahan oleh AMIN.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepada masyarakat terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengatakan, rakyat memiliki kedaulatan dalam memberikan suaranya pada pilpres tahun depan.

“Siapa pun yang bapak ibu dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak pertama memang kehendak Allah yang kedua memang kehendak rakyat,” kata Jokowi di pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXII dan Munas Kohati XXV Tahun 2023, Kubu Raya, Kalimantan Barat, (24/11/2023).

Jokowi mengatakan, rakyat menjadi penentu terpilihnya calon pemimpin Indonesia berikutnya. Karena itu, masyarakat bisa bebas memilih calon presiden yang terbaik di pilpres nanti. “Mau memilih pak Anies, silakan. Mau memilih Pak Prabowo, silakan. Mau memilih Pak Ganjar, silakan,” ucap eks gubernur DKI tersebut.

Kendati demikian, Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat tak salah dalam memilih pemimpin. Sehingga kemajuan yang telah tercapai dan terbangun tidak menjadi sia-sia.

“Jangan sampai kemajuan yang telah ada yang telah terbangun ini menjadi sia-sia karena perpecahan, karena kesalahan kita dalam memilih pemimpin sehingga sering saya bicara bolak-balik hati-hati memilih pemimpin,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berpesan agar kader HMI tetap optimistis namun juga realistis dalam menatap masa depan. Selain itu, ia juga meminta agar HMI bisa menjaga persatuan dan perdamaian bangsa.(*/AD)

JAKARTA – Survei Polling Institute menunjukkan beda demografi dari pemilih capres-cawapres. Salah satu yang disorot, pasangan Anies-Muhaimin yang ternyata unggul di kalangan pemilih terpelajar atau lulus kuliah.

Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim mengatakan, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan dukungan besar dari pemilih yang memiliki latar pendidikan minimal kuliah. Bahkan, angkanya mampu mencapai 37,8 persen.

“Pak Anies relatif kuat di kalangan terpelajar atau yang lulus kuliah,” kata Kennedy, (23/11/2023).

Untuk kalangan terpelajar atau lulus kuliah ini, pasangan Prabowo-Gibran berada di posisi kedua dengan 35,5 persen. Sedangkan, untuk pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga dengan dukungan 21,9 persen.

Kondisi berbeda terlihat dari pasangan Ganjar-Mahfud. Kennedy menyebut, pasangan ini mampu meraih dukungan besar dari pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.

“Pasangan Ganjar-Mahfud relatif kuat di kalangan pendidikan yang lulus SD,” ujar Kennedy.

Walau cukup kuat, dukungan yang didapatkan dari kalangan SD tersebut bagi Ganjar-Mahfud masih kalah dari Prabowo-Gibran. Ganjar-Mahfud meraih 28,1 persen, Prabowo-Gibran 39,1 persen dan Anies-Muhaimin 21,5 persen.

Prabowo-Gibran unggul pula di kalangan pemilih berlatar pendidikan atau yang minimal lulus SMP dan SMA. Mereka mendapat dukungan 43,5 persen dari pemilih SMP dan mendapat dukungan 51,3 persen dari pemilih SMA.

“Prabowo-Gibran unggul di hampir semua latar belakang pendidikan,” kata Kennedy.

Survei Polling Institute dilakukan untuk periode 15-17 November 2023 usai penetapan nomor urut 14 November 2023. Dilakukan kepada 1.496 responden dengan margin of error 2,6 dan tingkat kepercayaan 95 persen.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai cuti bagi menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota yang menjadi peserta Pemilu 2024. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 itu, disebutkan bahwa menteri hingga wali kota peserta pemilu tak perlu mengundurkan diri.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 itu tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil wali kota,” demikian bunyi ayat (1) Pasal 18 perpres tersebut.

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan, peraturan pemerintah soal aturan cuti bagi para menteri hingga kepala lembaga telah diterbitkan. Sehingga aturan tersebut tinggal dijalankan.

“Sekarang sudah ada perpres yang baru. Mungkin teman-teman bisa cek Perpres tentang aturan cuti pada menteri, dan pada kepala lembaga, kementerian. Dan saya kira kita sudah punya koridor ya. Sudah mengatur soal itu. Tinggal kita melaksanakan, menjalankan,” ujar Ari kepada wartawan, (24/11/2023).

Ari juga meminta agar seluruh peserta pemilu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. “Ikutin aja aturan main yang sudah ada. Jadi lihat koridor aturan mainnya, rule of the game-nya seperti apa. Sudah diatur dalam pepres itu,” kata dia.

Dalam Pasal 18 Ayat (1a) PP tersebut diatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang menjadi peserta pemilu harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

“Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden,” demikian bunyi pasal tersebut.

Sementara, bagi ASN, TNI, Polri, serta karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD harus mengundurkan diri jika menjadi peserta pemilu.

“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,” bunyi ayat (2) Pasal 18.

Lebih lanjut, Ari pun menekankan pentingnya netralitas hingga soal penggunaan fasilitas negara oleh menteri, kepala lembaga non-kementerian, ASN, TNI, dan Polri.

“Teman-teman sudah bisa lihat bagaimana tindak lanjut dari arahan Presiden yang sudah sangat tegas itu, jelas itu. Misalnya posko pengaduan dari TNI sudah dibuat, kemudian di ASN publikasi soal aturan yang harus ditaati ASN itu sudah ada,” katanya.

Ia menyampaikan dalam aturan tersebut sudah jelas terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi menteri hingga wali kota dan pejabat negara. Dalam aturan tersebut juga sudah diatur mengenai ancaman sanksi pidana jika melanggar.

“Kita ikutin koridor aturan perundangan yang berlaku kan. Semuanya sudah sangat jelas soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan bahkan ada ancaman sanksi pidana untuk itu,” kata Ari.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga diawasi baik oleh lembaga yang berwenang dari KPU, Bawaslu, DKPP, hingga masyarakat.

Dalam PP No 53/2023 tersebut juga mengatur terkait syarat pengajuan cuti bagi menteri hingga wali kota. Pasal 34A ayat (1) menyebut bahwa para pejabat negara tersebut bisa mengajukan cuti pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden; pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden; pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden; dan selama masa kampanye pemilihan umum atau cuti sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian juga diatur mengenai mekanisme permohonan cuti. Sedangkan di Pasal 36 Ayat (1) diatur mengenai jatah cuti bagi menteri hingga wali kota, yakni satu hari dalam satu minggu selama kampanye.

“Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa kampanye pemilihan umun,” bunyi Pasal 36 ayat (1).
Sementara, hari libur disebut sebagai hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti.(*/Ad)