Politik dan Keamanan

JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menolak wacana percepatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari November ke September lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Percepatan tersebut dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

“Kami ingin mengklarifikasi kesimpulan dari pimpinan DPR yang menyatakan PKB menyetujui dengan catatan atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada. Kami tegas menyatakan pembahasan tersebut belum layak untuk ditindaklanjuti,” ujar juru bicara Fraksi PKB DPR Abdul Wahid lewat keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Diketahui, revisi UU Pilkada sudah ditetapkan oleh DPR sebagai RUU usul inisiatif lembaga tersebut. Dari sembilan fraksi DPR, enam menyatakan menerima, satu menolak, dan dua menerima dengan catatan.

Ia menyayangkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan atas pendapat masing-masing fraksi terhadap pembahasan revisi UU Pilkada. Menurutnya, pimpinan DPR terkesan terburu-buru sehingga tidak menangkap aspirasi dari masing-masing fraksi secara utuh.

“Bahkan kami tidak diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan fraksi secara resmi di hadapan rapat paripurna. Sehingga publik tidak mengetahui secara komprehensif sikap dari Fraksi PKB,” ujar Abdul Wahid.

Fraksi PKB keberatan atas rencana pengubahan dan pemajuan jadwal Pilkada serentak menjadi September 2024. Menurut dia, pelaksanaan pilkada lebih baik sesuai jadwal awal, yakni November 2024.

Saat ini, tidak ada kegentingan maupun urgensi melakukan percepatan jadwal Pilkada 2024. Alasan agar kepala daerah bisa lebih cepat bekerja pada Januari 2025 yang diajukan pemerintah terkesan dibuat-buat.

Mereka khawatir jika kengototan pemerintah dalam mempercepat Pilkada 2024 memicu berbagai dampak negatif. Termasuk anggapan jika ada kepentingan politik kekuasaan untuk mempengaruhi hasil kontestasi.

“Kami khawatir keputusan-keputusan besar termasuk percepatan atau pemunduran waktu Pilkada akan kian memanaskan situasi politik jelang Pemilu 2024,”ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon Wakil Presiden Partai Perindo, Mahfud MD, menyinggung etika dan moral pejabat yang tersandung kasus. Menurutnya, para pejabat seharusnya mundur jika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum.

Demikian diutarakan Mahfud MD dalam pidato ilmiah berjudul “Etika profesi sebagai landasan moral penegakan hukum yanh berkeadilan dan berkeadaban” di Dies Natalies Universitas Bung Karno XXIV. Acara itu digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Utara,(30/11/2023).

mu sudah tersangka, harusnya mundur kamu. Lho kan belum divonis. Nah, itu melanggar etika,” ujar Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan, menteri itu bersikukuh mempertahankan jabatannya karena belum divonis dan yang disangkakan kepadanya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dia menilai pejabat itu tidak melanggar hukum, tetapi melanggar etika.

“Bisa (mempertahankan jabatan), tetapi dia tidak punya etika. Tidak punya moral. Harusnya tersangka tahu diri. Masyarakat mencibir. Masyarakat tidak percaya, mundur,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, banyak orang melanggar hukum, tetapi besembunyi di balik norma hukum. Misalnya, ketika perkaranya belum diputuskan oleh pengadilan, orang-orang kerap berlindung di balik asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, publik boleh-boleh saja menduga orang bersalah. Hukum dimulai dari asas praduga bersalah. Dia juga menyinggung Ketua KPK serta pejabat lain yang saat ini menjadi tersangka dan terdakwa.
“Publik boleh-boleh saja menduga mereka bersalah walaupun perkaranya masih akan diputuskan di pengadilan nanti,” tandasnya.(*/Jo)

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melakukan blusukan ke Glodok Chinatown Market Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Berdasarkan pantauan Cak Imin dijaga oleh sejumlah petugas keamanan.

Pada kesempatan itu, dirinya turut menepis isu politik identitas yang kerapkali disematkan kepada pasangan nya Anies Baswedan di pilpres 2024. Dia pun mengklaim hanya dizamannya Anies semua agama dapat membangun tempat peribadatannya masing-masing.

“Misalnya gereja yang dibangun banyak selama (Anies) gubernur, terbanyak tempat ibadah lainnya, izin vihara ini mas Anies yang keluarkan kemudian beberapa gereja tadi yang puluhan tahun tidak dikeluarkan izinnya, dikeluarkan izinnya oleh mas Anies,” ucapnya.

Lebih lanjut saat dirinya menjadi menteri maupun legislatif, Anies kata Cak Imin selalu bersama koalisi pemerintah menjadi kekuatan yang pro pada kebinekaan dan terus menjaga serta menjaga toleransi.

“PKB dan saya track record jelas mas Anies juga telah membuktikan sebagai pemimpin yang tidak seperti yang dituduhkan,” katanya.

Adapun jika mereka terpilih dan duduk di pemerintahan. Mereka akan memberikan peluang semua agama untuk tumbuh dengan baik. Kemudian mendorong agama sebagai insipirasi dan motivasi bagi bangsa Indonesia.

“Dengan cara Pemerintah fasilitasi dialog-dialog antar-iman, kedua menghapus seluruh aturan-aturan yang memungkinkan adanya diskriminasi, ketiga tentu perhatian pemerintah keada seluruh penjaga, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapat penghormatan dan penghargaan dari negara,” ujar Cak Imin.

Dia pun yakin tokoh-tokoh lintas agama akan memenangkan pasangan Anies Baswedan -muhaimin Iskandar (AMIN) ke kepemimpinan nasional.

“Tokoh-tokoh agama mengatakan kepada saya memenangkan AMIN ini bukan kebutuhan AMIN tetapi kebutuhan kami. Agar kepemimpinan yang sudah terjaga baik selama gubernur ini bisa dibawa ke kepemimpinan nasional. Di mana support lintas iman ini benar-benar akan mengawal kemenangan AMIN ini,” tuturnya.ik
Menurutnya warga Glodok menjadi salah satu bukti keberhasilan Anies menjaga toleransi agama di wilayah DKI Jakarta.

“Artinya apa mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi tidak benar bahwa ada isu politik identitas isu intoleransi, isu diskriminasi, Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap di sini orang-orang nya ada semua yang jadi saksi dan menjadi bukti bahwa mas Anies justru mengembangkan toleransi selama jadi gubernur,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menegaskan bahwa Indonesia secara diplomatik tidak mengakui Israel sebagai negara. Untuk itu, diperlukan adanya sanksi tegas jika ada yang mengibarkan bendera negara Zionis tersebut di Indonesia.

Dia mengatakan, dukungan kepada Israel adalah bentuk ketidaksetiaan kepada pimpinan bangsa Indonesia. Hal itu juga merupakan sikap tidak bertanggung jawab dan jauh dari patriotisme.

“Indonesia secara resmi tidak mengakui adanya negara Israel. (Sehingga jika ada yang mengibarkan bendera Israel) maka ya (perlu diberi sanksi). Harus disita (atribut bendera Israel) oleh negara,” kata Gus Fahrur , Rabu (29/11/2023).

Tak hanya itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga menegaskan sikap penolakan terhadap Israel. Salah satunya adalah adanya peraturan larangan pengibaran bendera Israel maupun menyanyikan lagu kebangsaannya di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam Bab X Hal Khusus poin B nomor 150 yang diteken langsung oleh Menlu Retno. Permenlu tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi;

b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;

c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;

e . kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan

f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.(*/Ag)

JAKARTA – Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, menegaskan RI tidak akan menormalisasi hubungan dengan Negara Zionis tersebut.

Ini secara resmi menunjukan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel. Tak heran jika muncul peraturan yang melarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di Tanah Air.

Sebenarnya, larangan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam Bab X Hal Khusus poin B nomor 150. Menlu Retno menekennya sendiri.

Lalu bagaimana isi lengkapnya? Berikut dirangkum , Selasa (28/112023)dikutip dari CNBC Indonesia.

Di antaranya, Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi;

b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;

c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;

e . kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan

f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.”(*/Ag)

CIBINONG – Pada hari pertama masa kampanye, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukannya dengan mengunjungi GOR Laga Satria, Pakansari, Cibinong.

Di depan ribuan pendukungnya, saat kampanye di Pakansari itu Anies Baswedan mengajak mereka untuk berjuang demi perubahan kebijakan pengelolaan bangsa Indonesia, agar ekonomi tidak lagi sulit, harga-harga tidak mahal, dan lowongan pekerjaan mudah dicari.

Saat kampanye di Pakansari itu, Anies Baswedan yang pernah satu periode menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti sulitnya warga mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Warga banyak yang kesulitan mengajukan KPR, padahal kalau mengkredit motor maupun mobil itu terbilang mudah. Saat ini, ada 12,7 juta warga yang belum punya rumah,” kata Anies Baswedan, Selasa 28 November 2023.

Anies Baswedan menuturkan, saat ini syarat-syarat mengajukan KPR terbilang sulit, dimana orang yang boleh mengajukan KPR adalah orang yang bekerja secara formal.

“Saat ini istilah KPR kadang bukan Kredit Pemilikan Rumah tetapi Kapan Punya Rumah, hal itu karena warga terutama bukan yang bekerha formal kesulitan memenuhi syarat-syaratnya,” tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan harusnya Bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu warga Indonesia untuk memiliki rumah melalui KPR.

“Padahal memgkredit rumah harga jual rumahnya naik terus tetapi proses pengajuan KPRnya sulit, sementara kredit kendaraan harga jualnya turun itu prosesnya mudah. Ketidak adilan ini harus diubah peraturannya dan untuk itu kita butuh kewenangan (dalam kepemimpinan),” tegas Anies Baswedan.

Ia mencontohkan dengan kewenangan, warga tidak perlu melakukan aksi unjuk rsa berhari-hari, tinggal kita rebut kewenangannya, lalu selama 5 menit kita ubah peraturannya.

“Dulu Alexis (THM) didemo ratusan warga tetapi Pemprov DKI Jakarta tidak juga menutupnya, lalu setelah kita punya kewenangan, bermodalkan selembar kertas dan tanda tangan, Alexis kita tutup,” kata alumnus UGM tersebut. (Rez)

JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono menghadiri diskusi gabungan koalisi masyarakat sipil di gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023).

Dalam diskusi tersebut, Aiman menyinggung soal demokrasi Indonesia yang saat ini tengah terancam. Dia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah terpuruk karena permasalahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Di mana, hakim konstitusi Anwar Usman dicopot jabatannya oleh MKMK sebagai ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang terlibat konflik kepentingan dalam putusan perkara batas usia Capres Cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.

Kata Aiman, Salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

“Hakim konstitusi satu satunya penjabat yang negarawan. Tapi yang terjadi melakukan pelanggaran kode etik, yang menguntungkan keluarganya,” ucap Aiman dalam diskusi yang bertajuk Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan pemohon meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Walikota Solo.
Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu, (22/10/2023).

Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Setelah dilaporkan, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti terlibat konflik kepentingan atas perkara tersebut.
Aiman menuturkan, putusan itu membuat masyarakat resah. Mulai dari rakyat jelata, koalisi masyarakat sipil hingga budayawan menyuarakan aspirasinya.
“Bersuara atas keresahan di MK, mimpi buruk di MK jangan terjadi lagi oleh karena itu, mengingatkan adalah hal yang wajib untuk dilakukan,” katanya.

Aiman lantas upayanya untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap utuh adalah dengan cara mendukung Ganjar dan Mahfud menjadi Capres Cawapres 2024.
“Saya jadi Jubir untuk menjaga demokrasi Indonesia, jadi bukan karena Ganjar dan Prabowo,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Usai kampanye di Kampung Tanah Merah Jakarta, Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan tiba di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu pula menjadikannya capres pertama yang menggelar kampanye di Bumi Tegar Beriman.

Anies Baswedan tiba di lokasi kampanye yakni di GOR Laga Satria yang berada di area Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sekira pukul 13.45 WIB.

Pada kampanye hari pertama ini, ia tidak didampingi oleh pasangan cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang tengah kampanye di Surabaya jawa timur.

Anies Baswedan datang dengan tampilan yang sangat sederhana yaitu mengenakan kemeja berwarna putih polos.

Kehadirannya pun disambut antusias oleh para pendukungnya yang merupakan kader partai NasDem, PKS, PKB, dan Partai Ummat.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanya Daerah Jawa Barat, Haru Suandharu mengungkapkan, setidaknya sekitar 3.000 peserta meramaikan kampanye pasangan AMIN.

“Salah satu basis pemenangan pak Anies di Jawa Barat di sini (Kabupaten Bogor),” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).(*/Jun)

JAKARTA – Tiga pasangan capres-cawapres dan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak akan kampanye dengan menyebar kabar bohong atau hoaks. Selain itu, semuanya berjanji tidak mempolitisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Deklarasi itu disampaikan dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023), tepat sehari jelang masa kampanye dimulai. Naskah deklarasi dibacakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, lalu diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, serta perwakilan 18 partai politik.

Terdapat empat poin yang dideklarasikan. Pertama, peserta pemilu mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

Kedua, “melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang”. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, semua pasangan capres-cawapres dan perwakilan pimpinan partai politik menandatangani naskah deklarasi tersebut. Penandatanganan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Deklarasi serupa juga digelar oleh Bawaslu RI di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ketiga pasangan capres-cawapres serta 18 partai politik juga meneken naskah deklarasi yang isinya serupa dengan naskah yang dibuat KPU.

Sebagai catatan, kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menegaskan, sikap Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan. Ia mengingatkan, sikap itu merupakan amanat dari konstitusi di Indonesia.

“Indonesia akan terus berupaya mendukung perjuangan bangsa Palestina sesuai amanat konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” kata Retno saat rapat kerja di Komisi I DPR RI, Senin (27/11).

Ia menilai, Indonesia turut memberikan fokus untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Serta, menggunakan momentum ini sebagai push factor untuk mendorong proses perdamaian mewujudkan two state solution.

Resolusi ini berhasil disahkan pada 27 Oktober 2023 dengan dukungan 121 negara-negara di dunia. Posisi konsisten ini senantiasa pula disuarakan Indonesia di forum-forum internasional lain seperti OKI dan KTT APEC.

Retno menegaskan, perdamaian langgeng harus terwujud sesuai parameter internasional yang telah disepakati. Indonesia turut mengawal reparasi yang setimpal dan dukungan internasional untuk membantu Palestina.

“Membantu Palestina boleh dan membangun kembali infrastrukturnya,” ujar Retno.

Di Forum PBB, ia menuturkan, Indonesia senantiasa konsisten menyuarakan posisi tegas, baik di Sidang Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB.

Retno turut mengingatkan, Presiden Jokowi sudah pula menegaskan kembali posisi Indonesia di KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab di Riyadh, 11 November 2023. Serta, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina.

Pada 29 November 2023 besok, ia menerangkan, akan dilakukan High Level Debat di Dewan Keamanan PBB terkait Gaza. Menlu Retno sendiri akan berangkat ke New York pada Senin (27/11) sore menghadiri pertemuan itu.

“Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan perdamaian, dan untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan,”tegas Menlu.(*/Ad)