Politik dan Keamanan

KUNINGAN – Capres nomor urut satu, Anies Baswedan optimistis bisa meriah kemenangan besar di Jawa Barat untuk Pilpres 2024 nanti. Hal itu disampaikan saat berorasi di depan ribuan anak muda di GOR Ewangga.

“Insya Allah Kuningan pilih nomor satu. Kalau di Kuningan menang besar, di Jawa Barat kita akan menang besar,” kata Anies,(9/12/23).

Maka itu, ia berharap, semua elemen bisa bekerja keras dalam rangka menjangkau semua lapisan masyarakat. Anies menegaskan, perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, apalagi satu kelompok semata.

Tapi, ia menekankan, perjuangan ini untuk masa depan depan keluarga-keluarga Indonesia yang lebih baik. Pasangan Muhaimin Iskandar ini mengaku optimistis, Indonesia bisa lebih adil dan lebih makmur lagi.

Ia mengaku bersyukur bisa hadir kembali ke tanah kelahirannya dan meminum air Kuningan lagi. Anies mengingatkan, ada tujuan besar yang hendak dicapai yaitu menghadirkan Indonesia adil dan makmur untuk semua.

“Kita datang dan berkumpul di sini untuk perubahan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua,” ujar Anies disambut histeris massa yang hadir.

Selain itu, Anies mengingatkan, kaum muda merupakan pemilik masa depan bangsa. Karenanya, ia menegaskan, sudah saatnya kaum muda menentukan pilihannya, dan memilih berdasarkan apa yang memang dikehendaki.

“Kalau ingin melanjutkan yang ada, pilih yang lain. Tapi, kalau mau perubahan, pilih nomor satu,” kata Anies.

Sebelumnya, Anies turut melakukan kampanye dengan mengunjungi Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Anies memanfaatkan momen itu untuk menampung keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditemuinya.

Dalam pidatonya, Anies turut mengajak pemilih tidak cuma memenangkan Pilpres 2024, tapi Pileg 2024. Karenanya, Anies turut mempromosikan partai-partai pengusungnya seperti Nasdem, PKB dan PKS untuk dipilih.(*/Eln)

JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia meriis hasil survei 23 November-1 Desember 2023 yang memperlihatkan sebanyak 23,5 persen responden memilih PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024, sedangkan PPP hanya memperoleh dukungan 2,6 persen.

Hasil itu membuat PPP terancam tidak lolos ke DPR RI 2024-2029 mengingat ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari jumlah suara sah nasional.

“Pertama itu PDIP 23,5 persen, disusul Gerindra 16,9 persen. Posisi ketiga Partai Golkar 10,8 persen, PKB pada posisi keempat 7,8 persen,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo melalui konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Selanjutnya posisi kelima, keenam, hingga kedelapan ditempati Partai NasDem dengan 6,3 persen, Partai Demokrat (6), kemudian PKS (5,5), disusul PAN (4,4), dan PPP (2,6).

Meski masih menempati posisi teratas, Hendro mengungkapkan PDIP mengalami tren penurunan pemilih dibandingkan perolehan dukungan 24,1 persen responden pada periode survei sebelumnya.

Kenaikan justru dialami oleh Partai Gerindra yang memperoleh tambahan dukungan responden sekira 2,5 persen dibanding periode sebelumnya.

“PDIP mengalami penurunan sedikit ya atau stagnan dibandingkan survei sebelumnya yang kita lakukan pada Oktober sampai November, itu agak turun. Kita temukan kenaikan yang tampak sekali itu Gerindra 14,4 menjadi 16,9 persen dalam rilis kita sebelumnya Oktober dan sekarang,” katanya.

Tren kenaikan juga dirasakan oleh Partai Golkar, PKB, dan Partai Demokrat yang di periode survei sebelumnya masing-masing hanya memperoleh dukungan 9,3 persen, 7,7 persen, dan 5,2 persen.

Hendro menjelaskan hasil tersebut dilakukan dengan menggunakan simulasi langsung, yakni simulasi surat suara, dan tidak menanyakan simbol partai atau top of mind responden.

“Kita tidak lagi bertanya simbol partai atau top of mind, biasanya seperti itu, tetapi karena sekarang sudah memasuki masa Pemilu sehingga sudah tersedia partai yang bisa ikut atau tidak bisa ikut, termasuk calon-calonnya, kita pakai simulasi surat suara. Pertanyaannya sebetulnya berikut adalah nama-nama partai dan nama-nama calon anggota DPR RI,” katanya.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sementara itu, dilakukan oversample di 15 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua, sehingga total sampel mencapai 5.380 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1200 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara toleransi kesalahan di wilayah oversample sebagai berikut; Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta dan Banten dengan masing-masing sampel 350 responden, serta Bali, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan berjumlah 360 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya Riau dan Sumatera Selatan dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara Provinsi Papua dengan sampel 100 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(*/Ad)

JAKARTA – Polri bersama instansi terkait menggelar rakor lintas sektoral dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengharapkan agar semua persiapan yang dilakukan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat nantinya.

“Gelaran operasi ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada karena memang banyak hal lain yang juga harus kita amankan. Ini komitmen kita bersama untuk untuk melakukan kesiapan dengan baik,” ujar Listyo pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, ada prediksi peningkatan terkait arus mudik dan arus balik saat Natal 2023 dan pergantian tahun 2024 mendatang.

“Kita juga dihadapkan dengan situasi dimana ada tahapan Pemilu dan juga akhir-akhir ini kita mulai menghadapi situasi hujan yang dalam satu bulan ini kita melihat ada beberapa wilayah yang terdampak, apakah banjir, longsor dan ini semua menjadi bahan untuk kita rapatkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, persoalan tersebut diharapkan dapat solusi pemecehannya melalui rakor lintes sektoral itu. Dalam pelaksanaannya nanti, operasi besar guna menghadapi persoalan itu melibatkan TNI, Polri, Kementrian Terkait, dan stakeholder lainnya.(*/Ag)

LAMPUNG – Capres nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan, melakukan rangkaian kampanye di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (7/12/2023). Memaparkan rencana untuk Bandar Lampung di depan mahasiswa, Anies mengaku, sudah memiliki gagasan ingin membangun kereta jalur ganda sampai ke ibu kota Sumatra Selatan.

“Nih kita persiapkan kereta double track, Bakauheni Tanjungkarang, Kertapati, Lampung-Palembang,” kata Anies di hadapan mahasiswa/i Universitas Malahayati, Kota Bandarlampung, Kamis.

Dia menilai, integrasi antarmoda transportasi kereta memang sangat penting dibangun di Bandar Lampung. Sehingga, aktivitas warga baik dalam kota maupun antarkota menjadi tersambungkan dengan jauh lebih efisien jika bepergian menggunakan kereta.

Jika pembangunan jalur ganda Bandar Lampung-Palembang terealisasi, sambung dia, dampaknya warga bisa lebih hemat BBM, hemat biaya, dan lebih tertib berllalu lintas. Anies merasa, jika warga naik kereta maka bisa berbagi ruang karena antara si miskin dan kaya mendapat perlakukan setara dan duduknya sama.

Menurut Anies, suasana yang ada dalam kereta itu akan membangun pula rasa persatuan antarwarga. Dia menganggap, suasana seperti itu tidak bisa dihadirkan jalan tol yang cuma bisa dinikmati warga pemilik mobil. “Doakan tanggal keberangkatannya itu tiketnya untuk tanggal keberangkatan 17 Agustus 2025,” ujar Anies saat menerangkan contoh tiket kereta di layar.

Anies mengungkapkan, mereka sudah memiliki rencana untuk membangunkan transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah di Bandar Lampung. Sehingga, warga bisa ke mana saja dengan biaya yang relatif murah.

Terkait itu, Anies mengaku, ingin mencontoh kesuksesan Jakarta dalam membangun transportasi umum yang mengintegrasikan wilayah sekitarnya. Bahkan, sambung dia, integrasi Jaklingko mampu memudahkan warga ke mana saja dengan biaya yang murah.

Anies berpendapat, transportasi umum penting dibangun karena pada 2045, penduduk Indonesia di perkotaan diperkirakan mencapai 75 persen. Karena itu, transportasi umum menjadi keharusan untuk menghadapi itu.

“Bayangkan kalau setiap orang menggunakan kendaraan pribadi, kemacetan, waktu yang terbuang karena kemacetan sangat besar,” kata gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut.

Sebelumnya, Anies memulai rangkaian kampanye di Bandar Lampung dengan dialog bersama peternak dan mahasiswa PKL peternak muda di PT Indo Prima Beef. Anies akan pula menghadiri Desak Anies yang diikuti kalangan anak muda di Bento Kopi pada Kamis malam.(*/Tian)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tidak setuju usulan DPR yang menginginkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden. Ia juga menekankan, pemerintah tidak pernah membahas konsep tersebut karena sepenuhnya merupakan inisiatif DPR yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

“Pemerintah tidak setuju,” kata Tito kepada media usai Pembukaan Rakornas Investasi oleh Kementerian Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
.
Tito menjelaskan, RUU DKI merupakan inisiatif DPR sehingga dirumuskan sendiri oleh DPR. Berbeda halnya bila RUU menjadi inisiatif pemerintah maka akan dirumuskan oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR untuk bisa atau tidak disetujui.

Adapun, menurut Tito poin penunjukkan gubernur dan wagub oleh presiden tertulis dalam Pasal 10 RUU DKJ yang dirumuskan oleh DPR.

Sesuai mekanisme yang ada, Tito menjelaskan, DPR nantinya akan mengirim surat kepada presiden untuk pembahasan bersama rancangan undang-undang tersebut. Kemudian presiden menunjuk menteri, dalam hal ini termasuk Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR usulan undang-undang itu.

Namun saat ini, Tito mengaku DPR belum mengirimkan surat permohonan untuk pembahasan RUU DKJ. Bila sudah masuk dalam pembahasan, pemerintah akan membaca secara detail alasan dibalik usulan penunjukkan gubernur dan wagub Jakarta oleh presiden.

Menurut Tito, pemerintah juga sudah memiliki konsep DKJ setelah nantinya ibu kota pindah ke Nusantara. Hanya saja, tidak ada pembahasan ihwal gubernur dan wagub ditunjuk oleh presiden.

“Kami pada posisi lakukan Pilkada untuk menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung. Jadi tidak berubah. Tidak ada penunjukkan. Nanti seperti apa di DPR kita sama-sama melihat,” jelasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, mengungkapkan jika tidak ada larangan bagi angkutan kota (angkot) memasang alat peraga kampanye atau APK, dalam hal ini Hasyim peraturan yang diterbitkan KPU yakni PKPU.

“Kalau yang stiker besar di angkot ya sepanjang yang saya ketahui ya, di peraturan KPU tidak ada larangan itu,” ucap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan, tujuan dari pemasangan APK tersebut, diperuntukkan agar banyak orang yang melihat dan membacanya, namun Hasyim khawatir jika pengendara terlalu fokus dalam membaca APK di angkutan umum bisa membahayakan saat berkendara.

“Cuma kita pernah menegaskan dari Pemilu ke Pemilu karena tujuannya kan supaya orang membaca itu nah ini kan bisa juga mengganggu dan juga apa keselamatan dalam berkendara,” ungkapnya.

“Orang yang namanya berkendara fokus nyupir dan fokus mengendarai kendaraan. Kalau kemudian melirik atau fokus baca, enggak melihat kanan-kiri, depan kan juga repot,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor mengeluarkan surat edaran tentang larangan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada angkutan kota (Angkot) di masa kampanye Pemilu 2024.

Padahal, Komisi Pemilu Umum (KPU) selaku salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu tidak mengeluaran aturan atau larangan terkait pemasangan bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker di angkot.

Menaggapi hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas terkait merupakan bentuk inisiatif yang berkaitan pada aspek keamanan.

“Itu kan prasangka baik aja supaya angkutan umum itu tidak menyebabkan kecelakaan kaca belakangnya dipake atau ditempeli bahan kampanye tapi secara aturan KPU kita juga engga melarang itu kan hak peserta pemilu juga,” ucap Hedi saat dihubungi, Selasa (4/12/2023).

Hedi menilai, aturan yang dikeluarkan Dishub Purwakarta dan Bogor ini tidak bisa dianggap sebuah pelanggaran. Menurutnya, hal pentinganya adalah bagaimana peserta pemilu sadar akan batasan pada masa kampanye ini.(*/Ag)

JAKARTA – Menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, elektabilitas capres dan cawapres sepertinya tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil sigi masih menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul.

Pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti menduga, berbagai survei tentang elektabilitas capres dan cawapres itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Tanpa menyebut pihak yang memesan, Ikrar menyinggung, dua cara lembaga survei membuat Prabowo-Gibran unggul.

“Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil surveinya,” ujar Ikrar kepada media di Jakarta, (5/12/2023).

Kemudian, lanjut Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap tata cara teknis survei. Sehingga hasil survei yang dirilis ke media sesuai dengan keinginan sang pemesan.

“Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran,” ungkap Ikrar.

Menurut eks Dubes RI untuk Tunisia tersebur, berbagai survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar akhirnya mereka memilih duet Prabowo-Gibran. “Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat, para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya,” ujar Ikrar.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari laporan tren elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebutkan, hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi pihak tertentu.

“Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak,” kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/11/2023).(Republika)

JAKARTA – PKS turut menyoroti draft RUU DKJ yang mengusulkan Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, kepala daerah di Jakarta harus tetap dipilih rakyat.

PKS berpendapat, usulan tentang pemilihan umum untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten.

“Atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik,” kata Hermanto, (5/12).

Seperti pada rapat pleno penyusunan draft RUU DKJ, ia menekankan, Fraksi PKS melihat penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan. Padahal, seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum UU IKN.

Fraksi PKS berpendapat, RUU DKJ belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Padahal, UU Nomor 13 Tahun 2023 menyatakan keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, ia menerangkan, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Serta, ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat-pendapat yang diberikan tersebut.

Fraksi PKS menyayangkan, kewenangan khusus bidang kebudayaan, Pasal 22 ayat 1 huruf b, tidak disebutkan lembaga adat dan kebudayaan betawi. Serta, badan usaha dan lembaga pendidikan dalam pemajuan kebudayaan.

“PKS memandang pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan betawi ini sangat penting,” ujar Hermanto.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKS menyimpulkan kalau DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Negara. Karenanya, Fraksi PKS tetap menolak RUU tentang DKJ ditetapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

“Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,”pungkasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik mengatakan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi memomentum penting bagi seluruh masyarakat sehingga KPU harus segera mengakhiri polemik debat. Sebaiknya debat tersebut dikembalikan ke format debat yang selama ini sudah berlaku pada pemilu sebelumnya di mana ada debat khusus cawapres.

‘’Terlebih bagi daerah debat cawapres itu lebih penting. Ini karena visi misi cawapres dalam bidang otonomi daerah sangat menentukan bagi pelaksanaan desentralisasi, penataan dan pemekaran daerah, serta otonomi khusus. Dan harap diketahui selama ini posisi wapres adalah sebagai ketua dewan pertimbangan otonomo daerah (DPOD),’’ kata Abdul di Kholik. Di Jakarta, Selasa (06/12/2023).

Adanya kenyataan itu maka posisi wapres sangat strategis dalam menentukan desain kebijakan otonomi daerah. Jadi posisi wapres di Indonesia ternyata bukan hanya sebagai ‘ban serep’ dalam pemerintahan.

’’Beberapa undang-undang ternyata mendelegasikan langsung wapres dengan tugas-tugas untuk mengurusi daerah, seperti undang-undang otonomi khusus Papua dan draft RUU daerah khusus Jakarta, di mana pembinaan dan pengawasannya di bawah kendali wapres,” tegas Abdul Kholik.

‘’Artinya dalam hal ini kualitas wapres harus setara dengan presiden dalam perspektif otonomi daerah. Maka seorang wapres nantinya harus punya kapabilitas yang juga tak kalah mumpuni,’’ katanya.

Sebagai anggota DPD, Kholik akan mencermati secara khusus visi dan misi para calon wapres ketika melakukan debat. Sehingga pihaknya meminta kepada KPU agar salah satu materi debat cawapres adalah soal otonomi daerah. ‘’Tanpa kejelasan visi cawapres maka nasib otonomi daerah akan terabaikan. Maka di sinilah ternyata dalam sistem pemerintahan Indonesia posisi wapres sebenarnya sangat signifikan dan menentukan.(*/Ag)

JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai, pembagian susu yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di lokasi car free day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (3/12/2023) pagi WIB, merupakan bentuk kampanye.

Hal itu dikarenakan pembagian susu salah satu program kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, area CFD terlarang bagi kegiatan politik.

“Jadi, kan jelas itu memang program bagi-bagi susu merupakan hal yang dimasukkan dalam program paslon nomor dua. Walaupun dia tidak mengajak ‘pilihan saya atau pilih nomor dua’ itu sudah identifikasi calon nomor dua,” kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (4/12/2023).

Taufik menilai, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang tidak disebut kampanye kalau capres atau cawapres tidak melakukan ajakan untuk memilih dirinya, atau tidak memakai alat praga kampanye (APK), serta tidak berorasi untuk meminta dukungan dari masyarakat agar memilih paslon tersebut.

Dia pun menganggap, aturan KPU sangat longgar sehingga bisa disalahtafsirkan. “Dan ada beberapa hal tapi kan itu sangat terlalu karet ya pasal-pasalnya di aturan-aturan kampanye itu,” kata Taufik.

Dengan kondisi tersebut, sambung dia, mudah saja orang untuk berbuat curang demi bisa mengkampanyekan dirinya dalam bentuk lain tanpa menabrak aturan KPU. “Nah, yang dilakukan Gibran ini seperti itu. Yang lain juga banyak melakukan itu tetapi kalau Gibran ini keliatan memang didukung lah oleh aparat, Polri, KPU, dan penguasa,” kata Taufik menuding.

Selain itu, Taufik mengaku, tidak habis pikir dengan pasangan Prabowo-Gibran karena bagi-bagi susu di CFD. “Saya sih agak skeptis juga ini dengan perkembangan seperti ini bahwa kok ada paslon yang dianakmemaskan oleh panitia (KPU),” ujar Taufik.

Adapun cawapres Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan jika kegiatannya bagi-bagi susu di di Jalan MH Thamrin hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (3/12/2023) pagi WIB, yang termasuk area CFD, sebagai bentuk kampanye.

Bantahan itu dilontarkan Gibran kala menanggapi pertanyaan wartawan.

“Kan tanpa alat peraga kampanye (APK),” kata Gibran saat ditemui di Jalan MH Thamrin. Di lokasi, Gibran didampingi duo politikus PAN Uya Kuya dan Pasha Ungu, Waketum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati.(Republika)