Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tidak setuju usulan DPR yang menginginkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden. Ia juga menekankan, pemerintah tidak pernah membahas konsep tersebut karena sepenuhnya merupakan inisiatif DPR yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

“Pemerintah tidak setuju,” kata Tito kepada media usai Pembukaan Rakornas Investasi oleh Kementerian Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
.
Tito menjelaskan, RUU DKI merupakan inisiatif DPR sehingga dirumuskan sendiri oleh DPR. Berbeda halnya bila RUU menjadi inisiatif pemerintah maka akan dirumuskan oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR untuk bisa atau tidak disetujui.

Adapun, menurut Tito poin penunjukkan gubernur dan wagub oleh presiden tertulis dalam Pasal 10 RUU DKJ yang dirumuskan oleh DPR.

Sesuai mekanisme yang ada, Tito menjelaskan, DPR nantinya akan mengirim surat kepada presiden untuk pembahasan bersama rancangan undang-undang tersebut. Kemudian presiden menunjuk menteri, dalam hal ini termasuk Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR usulan undang-undang itu.

Namun saat ini, Tito mengaku DPR belum mengirimkan surat permohonan untuk pembahasan RUU DKJ. Bila sudah masuk dalam pembahasan, pemerintah akan membaca secara detail alasan dibalik usulan penunjukkan gubernur dan wagub Jakarta oleh presiden.

Menurut Tito, pemerintah juga sudah memiliki konsep DKJ setelah nantinya ibu kota pindah ke Nusantara. Hanya saja, tidak ada pembahasan ihwal gubernur dan wagub ditunjuk oleh presiden.

“Kami pada posisi lakukan Pilkada untuk menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung. Jadi tidak berubah. Tidak ada penunjukkan. Nanti seperti apa di DPR kita sama-sama melihat,” jelasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, mengungkapkan jika tidak ada larangan bagi angkutan kota (angkot) memasang alat peraga kampanye atau APK, dalam hal ini Hasyim peraturan yang diterbitkan KPU yakni PKPU.

“Kalau yang stiker besar di angkot ya sepanjang yang saya ketahui ya, di peraturan KPU tidak ada larangan itu,” ucap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan, tujuan dari pemasangan APK tersebut, diperuntukkan agar banyak orang yang melihat dan membacanya, namun Hasyim khawatir jika pengendara terlalu fokus dalam membaca APK di angkutan umum bisa membahayakan saat berkendara.

“Cuma kita pernah menegaskan dari Pemilu ke Pemilu karena tujuannya kan supaya orang membaca itu nah ini kan bisa juga mengganggu dan juga apa keselamatan dalam berkendara,” ungkapnya.

“Orang yang namanya berkendara fokus nyupir dan fokus mengendarai kendaraan. Kalau kemudian melirik atau fokus baca, enggak melihat kanan-kiri, depan kan juga repot,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor mengeluarkan surat edaran tentang larangan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada angkutan kota (Angkot) di masa kampanye Pemilu 2024.

Padahal, Komisi Pemilu Umum (KPU) selaku salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu tidak mengeluaran aturan atau larangan terkait pemasangan bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker di angkot.

Menaggapi hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas terkait merupakan bentuk inisiatif yang berkaitan pada aspek keamanan.

“Itu kan prasangka baik aja supaya angkutan umum itu tidak menyebabkan kecelakaan kaca belakangnya dipake atau ditempeli bahan kampanye tapi secara aturan KPU kita juga engga melarang itu kan hak peserta pemilu juga,” ucap Hedi saat dihubungi, Selasa (4/12/2023).

Hedi menilai, aturan yang dikeluarkan Dishub Purwakarta dan Bogor ini tidak bisa dianggap sebuah pelanggaran. Menurutnya, hal pentinganya adalah bagaimana peserta pemilu sadar akan batasan pada masa kampanye ini.(*/Ag)

JAKARTA – Menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, elektabilitas capres dan cawapres sepertinya tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil sigi masih menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul.

Pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti menduga, berbagai survei tentang elektabilitas capres dan cawapres itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Tanpa menyebut pihak yang memesan, Ikrar menyinggung, dua cara lembaga survei membuat Prabowo-Gibran unggul.

“Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil surveinya,” ujar Ikrar kepada media di Jakarta, (5/12/2023).

Kemudian, lanjut Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap tata cara teknis survei. Sehingga hasil survei yang dirilis ke media sesuai dengan keinginan sang pemesan.

“Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran,” ungkap Ikrar.

Menurut eks Dubes RI untuk Tunisia tersebur, berbagai survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar akhirnya mereka memilih duet Prabowo-Gibran. “Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat, para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya,” ujar Ikrar.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari laporan tren elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebutkan, hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi pihak tertentu.

“Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak,” kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/11/2023).(Republika)

JAKARTA – PKS turut menyoroti draft RUU DKJ yang mengusulkan Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, kepala daerah di Jakarta harus tetap dipilih rakyat.

PKS berpendapat, usulan tentang pemilihan umum untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten.

“Atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik,” kata Hermanto, (5/12).

Seperti pada rapat pleno penyusunan draft RUU DKJ, ia menekankan, Fraksi PKS melihat penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan. Padahal, seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum UU IKN.

Fraksi PKS berpendapat, RUU DKJ belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Padahal, UU Nomor 13 Tahun 2023 menyatakan keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, ia menerangkan, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Serta, ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat-pendapat yang diberikan tersebut.

Fraksi PKS menyayangkan, kewenangan khusus bidang kebudayaan, Pasal 22 ayat 1 huruf b, tidak disebutkan lembaga adat dan kebudayaan betawi. Serta, badan usaha dan lembaga pendidikan dalam pemajuan kebudayaan.

“PKS memandang pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan betawi ini sangat penting,” ujar Hermanto.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKS menyimpulkan kalau DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Negara. Karenanya, Fraksi PKS tetap menolak RUU tentang DKJ ditetapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

“Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,”pungkasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik mengatakan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi memomentum penting bagi seluruh masyarakat sehingga KPU harus segera mengakhiri polemik debat. Sebaiknya debat tersebut dikembalikan ke format debat yang selama ini sudah berlaku pada pemilu sebelumnya di mana ada debat khusus cawapres.

‘’Terlebih bagi daerah debat cawapres itu lebih penting. Ini karena visi misi cawapres dalam bidang otonomi daerah sangat menentukan bagi pelaksanaan desentralisasi, penataan dan pemekaran daerah, serta otonomi khusus. Dan harap diketahui selama ini posisi wapres adalah sebagai ketua dewan pertimbangan otonomo daerah (DPOD),’’ kata Abdul di Kholik. Di Jakarta, Selasa (06/12/2023).

Adanya kenyataan itu maka posisi wapres sangat strategis dalam menentukan desain kebijakan otonomi daerah. Jadi posisi wapres di Indonesia ternyata bukan hanya sebagai ‘ban serep’ dalam pemerintahan.

’’Beberapa undang-undang ternyata mendelegasikan langsung wapres dengan tugas-tugas untuk mengurusi daerah, seperti undang-undang otonomi khusus Papua dan draft RUU daerah khusus Jakarta, di mana pembinaan dan pengawasannya di bawah kendali wapres,” tegas Abdul Kholik.

‘’Artinya dalam hal ini kualitas wapres harus setara dengan presiden dalam perspektif otonomi daerah. Maka seorang wapres nantinya harus punya kapabilitas yang juga tak kalah mumpuni,’’ katanya.

Sebagai anggota DPD, Kholik akan mencermati secara khusus visi dan misi para calon wapres ketika melakukan debat. Sehingga pihaknya meminta kepada KPU agar salah satu materi debat cawapres adalah soal otonomi daerah. ‘’Tanpa kejelasan visi cawapres maka nasib otonomi daerah akan terabaikan. Maka di sinilah ternyata dalam sistem pemerintahan Indonesia posisi wapres sebenarnya sangat signifikan dan menentukan.(*/Ag)

JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai, pembagian susu yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di lokasi car free day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (3/12/2023) pagi WIB, merupakan bentuk kampanye.

Hal itu dikarenakan pembagian susu salah satu program kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, area CFD terlarang bagi kegiatan politik.

“Jadi, kan jelas itu memang program bagi-bagi susu merupakan hal yang dimasukkan dalam program paslon nomor dua. Walaupun dia tidak mengajak ‘pilihan saya atau pilih nomor dua’ itu sudah identifikasi calon nomor dua,” kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (4/12/2023).

Taufik menilai, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang tidak disebut kampanye kalau capres atau cawapres tidak melakukan ajakan untuk memilih dirinya, atau tidak memakai alat praga kampanye (APK), serta tidak berorasi untuk meminta dukungan dari masyarakat agar memilih paslon tersebut.

Dia pun menganggap, aturan KPU sangat longgar sehingga bisa disalahtafsirkan. “Dan ada beberapa hal tapi kan itu sangat terlalu karet ya pasal-pasalnya di aturan-aturan kampanye itu,” kata Taufik.

Dengan kondisi tersebut, sambung dia, mudah saja orang untuk berbuat curang demi bisa mengkampanyekan dirinya dalam bentuk lain tanpa menabrak aturan KPU. “Nah, yang dilakukan Gibran ini seperti itu. Yang lain juga banyak melakukan itu tetapi kalau Gibran ini keliatan memang didukung lah oleh aparat, Polri, KPU, dan penguasa,” kata Taufik menuding.

Selain itu, Taufik mengaku, tidak habis pikir dengan pasangan Prabowo-Gibran karena bagi-bagi susu di CFD. “Saya sih agak skeptis juga ini dengan perkembangan seperti ini bahwa kok ada paslon yang dianakmemaskan oleh panitia (KPU),” ujar Taufik.

Adapun cawapres Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan jika kegiatannya bagi-bagi susu di di Jalan MH Thamrin hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (3/12/2023) pagi WIB, yang termasuk area CFD, sebagai bentuk kampanye.

Bantahan itu dilontarkan Gibran kala menanggapi pertanyaan wartawan.

“Kan tanpa alat peraga kampanye (APK),” kata Gibran saat ditemui di Jalan MH Thamrin. Di lokasi, Gibran didampingi duo politikus PAN Uya Kuya dan Pasha Ungu, Waketum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati.(Republika)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkomentar cukup pedas mengenai proyek lumbung pangan atau food estate. Menurutnya, proyek yang digagas era Presiden Joko Widodo itu gagal.

“Food estate terbukti gagal, telat dijalankan, dan tidak menghasilkan, sehingga kita perlu evaluasi food estate itu,” ujar Cak Imin usai acara Mukernas MUI di kawasan Ancol, Jakarta Utara,(1/12/2023) malam.

Ia menjelaskan, evaluasi food estate perlu dilakukan diantaranya dengan membuat produktivitas petani yang tinggi dan menciptakan lahan yang produktif untuk petani. Juga adanya ketersediaan pupuk dan distribusi hasil pertanian.

“Tugas petani itu produksi, tugas pemerintah menjaga harga sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal,” tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut pandangan mengenai dilanjutkan atau tidaknya program food estate di Indonesia, Cak Imin mengatakan dengan gamblang bahwa itu tidak perlu dilanjutkan. “Pasti enggak dilanjutkan,” tegasnya.

Diketahui, food estate merupakan salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024. Program food estate bertujuan untuk mengembangkan sejumlah komoditas yaitu cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.

Pelaksanaan program yang digagas Presiden Joko Widodo itu tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di Sumba Tengah, misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.

Pada Rabu (29/11/2023), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program food estate atau lumbung pangan harus dilanjutkan untuk mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dia menyebut intensifikasi telah dilakukan untuk pertanian yang sudah eksisting dan membangun food estate untuk berjaga-jaga alias menjadi cadangan negara.

Jika dikelola dalam skala besar dan didukung dengan pengelolaan pertanian yang modern, Amran yakin program food estate berhasil. Hal itu disampaikan menyusul kritikan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tidak menyetujui penerapan food estate di Indonesia dan lebih memilih contract farming.(*/Ag)

CIANJUR – Wakil Bendahara PBNU, Dr. H. Mohammad Nuruzzaman, akrab dengan sapaan Gus Nuruzzaman mengatakan, bahwa sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dalam fakta sejarahnya Nahdlatul Ulama (NU) dilahirkan tidak hanya untuk kepentingan Nasional, tetapi juga untuk dunia Internasional.

“Dengan potensi besar yang dimiliki tersebut, NU hingga kini terus mampu meningkatkan kontribusinya hingga tingkat global, khususnya untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Artinya banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap peran NU di tingkat global yang sekarang ini memerlukan gagasan dan pikiran-pikiran jernih untuk membenahi berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam acara Upgrading Tata Kelola Perkumpulan bagi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) tingkat kecamatan dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) tingkat desa/kelurahan di Aula Rapat Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jalan Raya Cianjur-Bandung, Rawabango, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Selain memiliki ulama dan cendekiawan kelas dunia, lanjut Gus Nuruzzaman, NU juga memiliki banyak jaringan profesional dan kelas menengah, baik dari kalangan pengusaha maupun dari profesi yang lain. Ia menyebut NU juga memiliki jaringan internasional, dengan banyaknya Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di berbagai negara.

“Oleh sebab itu, NU mampu berkontribusi lebih besar untuk merawat dan membangun peradaban dunia. NU sekarang siap untuk memberi solusi lebih besar di tingkat global. NU siap menjadi organisasi milik umat, milik bangsa, hingga menjadi milik dunia,” tegasnya menuturkan dengan detail dan gamblang.

Namun demikian, Gus Nuruzzaman mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi NU saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki tersebut dengan menkonversi potensi yang dimiliki itu menjadi kekuatan riil yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terkonsolidasi dengan baik.

“Saya harap melalui upgrading MWC dan PRNU ini segala kekuatan dan potensi besar NU dapat menjadi lokomotif gerakan perbaikan di semua aspek kehidupan. Artinya potensi NU jangan hanya menjadi kekuatan yang terkumpul, tetapi tidak memberikan dampak dinamika terhadap perbaikan-perbaikan, kita harus menjadi kekuatan lokomotif penggerak di berbagai sektor,” urainya.

Di samping itu, dirinya secara khusus meminta para pengurus NU baik di PCNU, MWC NU, dan PRNU agar juga berfungsi sebagai kader penggerak, laksana dinamo yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa. Menurutnya, hal ini agar seluruh jaringan NU dapat bergerak di semua tingkatan.

“Arti dari Nahdlatul Ulama itu kan adalah kebangkitan ulama. Kalau tidak terjadi gerakan itu bukan NU lagi namanya, tapi Sukutul Ulama atau diamnya ulama,” imbuhnya tegas.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa konflik global sekarang ini belum dapat diselesaikan dengan cara politik dan militer. Untuk itu, ia menyebut agar dalam kontribusinya, NU membawa pendekatan kemanusiaan berlandaskan persaudaraan (ukhuwah).

“Ukhuwah yang sudah kita miliki yaitu ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Insaniyah, bisa menjadi rool model bagaimana membangun dunia yang damai, dunia yang baru, yang lebih damai, yang lebih sejahtera, dan lebih mengedepanpan persatuan,” paparnya.

Terakhir, pria asal Kabupaten Cirebon Jawa Barat tersebut berpesan, NU harus terus memegang teguh khittah Annahdliyyah sebagai organisasi perbaikan dalam setiap langkahnya saat ini dan ke depannya.

“NU adalah gerakan ulama dalam memperbaiki umat, baik menyangkut masalah keagamaan maupun masalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan tentu menyangkut persoalan ekonomi, budaya, politik, dan semua aspek kemasyarakatan,” tandasnya menutup pernyataan.(*/Yan)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi ihwal agkabar KPU meniadakan debat khusus cawapres pada Pilpres 2024. Padahal, debat cawapres ada pada pemilu sebelumnya, termasuk 2019.

Cawapres nomor urut 1 itu mengaku, berharap skema debat cawapres sama dengan sebelumnya. “Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi, tentu kita menyesal itu terjadi tidak seperti lima tahun yang lalu,” kata Imin usai menghadiri acara Mukernas MUI di Ancol, Jakarta Utara, (1/12/2023) malam WIB.

Saat ditanya apakah perubahan itu menguntungkan paslon tertentu, Imin menekankan agar ada transparansi. Ketua umum DPP PKB tersebut juga berharap debat khusus cawapres penting diadakan untuk menjadi ajang adu gagasan.

“Sebetulnya debat ini bagian dari transparansi dari rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggu supaya lebih terbuka,” jelas Cak Imin.

Dia pun berharap debat khusus cawapres tetap diadakan pada Pilpres 2024, sama dengan Pilpres 2019. Cak Imin menganggap debat khusus cawapres penting digelar. “Ya pasti kita ingin berharap itu,” ujar wakil ketua MPR itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres. Tidak ada putaran debat yang khusus dihadiri capres atau cawapres saja seperti Pilpres 2019.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, lima putaran debat pada dasarnya terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali antarcawapres. Kendati begitu, dalam lima kali debat itu pasangan capres-cawapres selalu hadir bersamaan. Hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.

“Lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja, proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres proporsinya untuk cawapres lebih banyak,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (1/12/2023).(*/Ag

CIBINONG – Optimalisasi kinerja semua bidang yang ada di Dispora Kabupaten Bogor menjadi salah satu agenda utama dari kegiatan sinergitas yang dilakukan Dispora Kabupaten Bogor salah satu OPD yang ada di Pemkab Bogor. Hal tersebut dikatakan oleh Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP disela sela acara Sinergitas Dispora di salah satu hotel yang ada di kawasan Megamendung, Kamis, 30 November 2023

Asnan AP menambahkan, Kegiatan Sinergitas yang dilakukan Dispora Kabupaten Bogor ini punya spirit yang positif dan sportif serta diikuti sekitar 168 orang ASN dan Non ASN semua bidang serta UPT yang ada di Dispora Kabupaten Bogor.

” Membangun kebersamaan menuju optimalisasi Kinerja Dispora menjadi tema sentral kegiatan Sinergitas Dispora kali ini,” ucap Asnan AP.

Lebih lanjut, kata Asnan AP, dengan sinergitas kali ini diharapkan akan mampu menjadi motivasi dan menggairahkan spirit kebersamaan dalam optimalisasi kinerja semua ASN dan Non ASN yang ada di Dispora Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan yang sama, tambah Asnan AP, dengan adanya sinergitas ini secara tidak langsung Dispora punya target untuk meningkatkan optimalisasi atau capaian kinerja pada semua bidang yang ada di Dispora.

Kegiatan Sinegitas Dispora yang akan berlangsung hingga Jumat, 1 Desember 2023 melibatkan para pengelola dan pelatih cabor yang ada di UPT PPOPM Kabupaten Bogor.

Asnan AP mengatkan, kegiatan Sinergitas Dispora ini masuk dalam salah satu program kegiatan dari Subag Umum dan Kepegawaian ( Subag Umpeg) Dispora Kabupaten Bogor. ( Asep Syahmid)