Politik dan Keamanan

PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengajak pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, karena hak suara mereka akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.

“Kami berharap jangan golput. Siapa pun pemimpin yang dipilihnya, berikan hak suara dengan sebaik mungkin agar bisa ikut menentukan pemimpin negara ini,” kata Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, (14/12/2023).

Menurut dia, proporsi pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh para pemilih pemula sehingga mereka harus diberikan pemahaman agar dapat mengetahui dan paham manfaat memilih seorang pemimpin melalui penggunaan hak suaranya.

Pemilih pemula ini, kata dia, perlu mendapatkan edukasi agar mereka memahami aturan pemilu sehingga bisa melahirkan pemilih cerdas dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU yang telah membidik kalangan pemilih pemula yaitu pelajar tingkat SMA/sederajat agar mereka tidak golput,” katanya.

Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Sopan Wijianto minta pada pelajar yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk agar bisa menggunakan hak pilih.

Kesuksesan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemerintah saja namun peran masyarakat juga menentukan keberhasilan jalannya pemilu.

“Partisipasi pemilih pemula akan mempengaruhi suksesnya pemilu. Pemilih pemula harus menjadi bagian penentu kebijakan dan pembangunan negara dan jangan sampai golput,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda mengatakan pihaknya merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula karena hal itu dapat meningkatkan partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.

“Dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu sangat penting dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dan dilarang golput,” jelasnya.(*/D To)

JAKARTA – Pasangan capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) siap membuka penyelidikan kembali kasus dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer (Km) 50 Tol Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebab, paslon Amin berkomitmen untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.

“Pasangan Amin punya komitmen dan itu tertuang jelas di dalam visi misinya. Kalau memang dibutuhkan, kami siap membuka kembali penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam pemuda yang tidak berdosa di Tol Cikampek, termasuk juga misalnya membuka kembali Tragedi Kanjuruhan,” ujar anggota Bidang Riset dan Kajian Tim Hukum Nasional (THN) Amin, Anang Zubaidy di Jakarta, (14/12/2023).

Anang menjelaskan, penuntasan kasus Km 50 menjadi komitmen pasangan Amin. Bahkan, kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya akan dituntaskan pula oleh paslon Amin.

“Sehingga kalau pertanyaannya soal komitmen apakah berani membuka pelanggaran-pelanggaran dugaan pelanggaran HAM masa lalu, tentu ini menjadi bagian dari komitmen yang disampaikan oleh pasangan ini,” ucap Anang dalam diskusi bertajuk ‘Mengarustamakan HAM dalam Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 yang diadakan Komnas HAM di Jakarta.

Capres Anies dalam debat perdana capres Selasa (12/12/2023) malam WIB, membeberkan empat solusi untuk menghadirkan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan dan Km 50. Keempatnya yaitu memastikan proses hukum yang adil, mengungkap seluruh fakta untuk menjadi penyelesaian kepada keluarga korban, memberi kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan dua peristiwa itu tidak terulang lagi.

Kasus pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) di Km 50 menewaskan enam anggota FPI pada akhir Desember 2020. Dua anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ipda MYO dan Briptu FR.

Keduanya didakwa atas perkara tersebut dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (18/12/2022), majelis hakim memvonis bebas dua terdakwa tersebut.

Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir, menambahkan, transparansi, keadilan, dan fokus pada korban harus dikedepankan dalam penanganan kasus Km 50, termasuk Tragedi Kanjuruhan. Tidak tuntasnya penanganan kedua kasus itu dapat menimbulkan apatisme terhadap penegak hukum dan keadilan.

“Selain itu, penyelesaian kasus ini penting untuk menghapus luka yang dirasakan anak-anak bangsa dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem keadilan, khususnya terhadap Polri,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung tentang kasus Kanjuruhan dan KM50 kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat perdana capres di KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam WIB. Anies menekankan keharusan mengungkap kebenaran atas kasus hukum di Indonesia semacam itu.

“Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun KM50,” kata Anies saat dikonfirmasi wartawan ketika dirinya tengah berkampanye di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (13/12/2023).

Hal pertama, menurut Anies, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Sehingga proses penegakan hukum benar-benar ditegakkan. “Kedua, the truth, apa yang sesungguhnya terjadi. Bagi keluarga mereka menginginkan adanya informasi yang lengkap, apa sih yang sebetulnya terjadi,” ujar gubernur DKI periode 2017-2022 itu.

Ketiga, adanya kompensasi yang setara bagi para korban. Adapun, keempat adalah komitmen untuk tidak terulang lagi peristiwa yang serupa. “Jadi itu empat konkretnya,” kata Anies.

Tragedi Kanjuruhan adalah momen kelam persepakbolaan Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tercatat ada 135 orang menjadi korban meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Mereka meninggal usai disemprot gas air mata oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, kasus KM50 adalah kasus penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM50 Tol Jakarta-Cikampek. Kasus itu terjadi pada 7 Desember 2020.

Capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan atensinya pada isu tenaga kerja asing (TKA) yang jumlahnya banyak di wilayah Riau. Anies menekankan pengawasan terhadap TKA ilegal serta peningkatan kualitas SDM dalam negeri agar bisa setara dengan ekspatriat.

Anies membahas isu itu saat melakukan kampanye di Pasar Sail, Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu (13/12/2023). Mulanya moderator menanyakan ihwal keluhan anak-anak muda terhadap banyaknya jumlah TKA di Riau yang mencapai hingga 117 ribu pada 2023 dengan perolehan gaji yang lebih besar dari SDM lokal.

Anies pun menanggapinya. “Yang pertama tidak boleh ada TKA ilegal yang dibiarkan bekerja, itu nomor satu. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak,” kata Anies di hadapan para audiens.

Pihak yang harus ditindak, kata Anies, yakni pekerjanya sekaligus orang yang mempekerjakan. TKA ilegal yang bekerja di dalam negeri sudah pasti menyerobot jatah tenaga kerja Indonesia.

“Yang kedua kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa nantinya menggantikan TKA legal yang bekerja di sini,” ujar Anies.

Pasalnya, sebagian ekspatriat dibutuhkan karena kompetensinya belum dimiliki tenaga kerja dalam negeri. Namun, hal itu jangan terus dibiarkan hingga menjadi ketergantungan. Sehingga sifatnya diharapkan tidak permanen.

“Ketika kita punya kebutuhan dan kita belum ada (keahliannya), kita pakai, tapi kita harus menyiapkan penggantinya, jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut TKA sifatnya temporer, bukan permanen. Nah supaya temporer kita harus siapkan tenaga kerja,” jelas Anies.

Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, adalah selalu ada kebijakan yang melibatkan tenaga kerja lokal dengan pemberian gaji yang layak. “Karena itu, saya punya pengalaman di Jakarta, upah minimum ditetapkan, saya sampaikan ‘kita menetapkan bukan hanya sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan’,” ungkapnya.(*/Gint)

JAKARTA – Politikus Partai Golkar sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons dengan santai ihwal dirinya dicopot dari jabatan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2022–2027.

Nusron mengaku, menerima keputusan tersebut. Sebagai santri, Nusron mengaku, taat atas semua keputusan para kiai. Dia juga mengaku bersyukur sebagai santri, baik ketika diberi jabatan maupun tidak.

“Sebagai santri, saya sami’na waatho’na keputusan para kiai. Kita ini di santri nggak boleh minta jabatan. Pokoknya kalau kita dikasih amanah kita jalankan alhamdulillah, kalau nggak ada amanah alhamdulillah,” kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (13/12/2023).

Nusron menambahkan, sebagai warga NU, dirinya siap menjalankan amanah atau mengabdi jika diberikan penugasan tertentu. Dia memastikan, akan terus berkontribusi bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meski tak lagi punya jabatan.

“Saya tetap akan berkontribusi terus di PBNU,” ujar mantan mantan Ketua Umum GP Ansor NU itu.

Sebelumnya, PBNU mencopot Nusron dan Nasyirul Falah Amru dari jabatan ketua PBNU sisa masa kepengurusan 2022-2027. Perombakan susunan pengurus itu termaktub dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, yang diterbitkan pada Rabu (15/11/2023).(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan Retno dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12/2023), guna menanggapi kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa warga Gaza.

“Saya tegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring dari Jenewa pada Rabu (12/12/2023).

Selain mendesak gencatan senjata segera dan permanen, Retno juga mengajak dunia untuk menolak standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Barat dalam isu Israel-Palestina. Dalam hal ini, negara-negara Barat pendukung Israel dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan HAM, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan Israel di Gaza.

“Indonesia menolak penerapan HAM yang tidak konsisten,” ujar Retno, menegaskan.

Dia kembali menekankan konflik yang saat ini berlangsung di Gaza adalah pelanggaran berat HAM, dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan untuk membela diri, seperti yang selalu dinarasikan oleh Israel. “Oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya,” kata Retno.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendukung mekanisme akuntabilitas, terrmasuk yang sudah mulai berjalan melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait.

“Saya juga mendorong agar Komisi Independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik,” kata Retno.

Dia pun menyampaikan bahwa Indonesia akan akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional. “Ini adalah bukti konkret dukungan kita, dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini,” kata Retno menambahkan.

Selain menlu RI, menlu dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, serta wakil menlu Turki juga turut berpartisipasi dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina.(*/Tya)

SERANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopulhukam) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD, di Serang, Banten, Rabu, mengatakan, masyarakat mempunyai hak aspirasinya secara bebas dalam memilih pemimpin.

“Masyarakat punya hak untuk mengajukan pilihan atau aspirasinya secara bebas tidak boleh ditekan dan diintimidasi karena siapapun punya hak untuk menentukan pilihan pemimpinnya,” katanya usai mengisi seminar kebangsaan di Universitas Faletehan, Serang, Banten, Rabu.

Mahfud juga menyampaikan terkait Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.

“Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera perilaku politik maupun geopolitik dunia,” katanya.

Ia menyampaikan, ke depan Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi. “Pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika,” katanya.

Prasyarat menuju itu, kata Mahfud yakni dengan demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.

Ia menyampaikan, di zaman reformasi ini, sudah ada instrumen hukum pemilu yang lebih adil. Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kini independen dipilih DPR.

“Sehingga kalau ada kecurangan, lebih banyak dilakukan kontestan. Ya memang masih ada sih orang ndablek, bukan kontestan, ikut-ikutan merepsesi,” katanya.

Mahfud juga berpesan agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin secara selektif, terutama tidak terbawa arus atau euforia sesaat. Dia juga meminta seluruh komunitas akademik ikut mengambil peran aktif dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.(*/Dul)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan pernyataan dan gaya yang menarik perhatian publik saat memberikan kata-kata penutup dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023). Di akhir salam penutupnya, Anies menirukan gaya ‘Wakanda Forever’ ala Black Panther.
Anies mengikuti acara debat bersama dengan dua capres lainnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Tema debat perdana itu adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Setelah debat yang cukup panas dan seru terjadi di antara ketiganya, selama sekitar 100 menit, Anies menyampaikan pernyataan penutup. Anies menekankan langkah perubahan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan tema debat.

“Saya rasa kita kita semua menginginkan sebuah negeri di mana praktik korupsi diberantas hingga tuntas, pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, dan kita menjunjung etika kita,” kata gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Anies menuding, saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Hal itu terkait mengenai keberjalanan Indonesia sebagai negara hukum atau negara kekuasaan.

“Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan ada gerakan perubahan kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum dimana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin mengatakan bahwa etika dijunjung tinggi, ketika ada pelanggaran etika jangan bersembunyi di balik keputusan hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Anies menyinggung tugas pimpinan tertinggi yang mestinya memberikan contoh yang benar jika ada pelanggaran etika. Dia juga menyinggung ihwal fenomena orang dalam (ordal) dalam berbagai tatanan kehidupan, termasuk utamanya di pemerintahan. Menurutnya, etika mesti yang utama untuk dijunjung.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama kalangan anak muda untuk cerdas dalam memilih pemimpin negara. Dia menjanjikan akan memberikan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Anak-anak muda kita semua menyadari pemilu tentang masa depan Anda memilih masa depan, saya yakin Anda memilih yang serius menjadi presiden bukan yang main-main untuk menjadi presiden, dan ketika kita bicara masa depan saya ingin menyampaikan kepada semua kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut,” ujar Anies.

“Maka saya sampaikan wakanda no more Indonesia forever,” tutup Anies sambil memeragakan gaya ‘Wakanda Forever’ ala Black Panther, disambut riuh tepuk tangan audiens. Namun, saat menyebut ‘Indonesia Forever’ dia menaikkan tangan sambil menegakkan kedua jari telunjuknya menunjukkan angka 1, nomor urutnya dalam Pilpres 2024.
Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan kerap mengkritik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto saat berjalannya perdebatan di acara debat perdana capres di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa malam WIB. Salah satu kritikan itu menyatakan bahwa Prabowo tidak kuat menjadi oposisi.

Mulanya, dalam agenda debat capres itu, panelis menanyakan isu tentang demokrasi kepada Anies bahwa salah satu pilar demokrasi adalah partai politik, sementara kepercayaan publik terhadap parpol rendah. Sehingga pertanyaan yang diajukan adalah mengenai tata kelola pembenahan parpol.

Lantas, Anies menjawab, rakyat tidak sekadar tidak percaya pada parpol, tapi lebih dari itu yakni kepada proses demokrasi. Dia menyebut, ada tiga poin dalam demokrasi, yakni adanya kebebasan dalam berbicara, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah yang menjadi penyeimbang pemerintah, dan adanya proses pemilu yang netral, transparan, jujur, dan adil.

“Kita saksikan akhir-akhir ini bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik. Dan angka indeks demokrasi kita menurun. Lalu oposisi kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini,” kata Anies saat menjawab pertanyaan panelis.

Kemudian, jawaban itu mendapatkan tanggapan dari Prabowo Subianto. Prabowo mengungkapkan dengan cukup lantang bahwa Anies berlebihan dan cenderung menyerang.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur,” tutur Prabowo.

“Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur! Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya. Kita oposisi, Anda terpilih,” kata Prabowo disambut riuh suara audiens.
Setelah Prabowo memberi tanggapan, Anies pun diperkenankan untuk menyampaikan sanggahan. Dia juga memberikan pernyataan yang tak kalah pedas. “Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi,” kata Anies.

“Seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan tidak bahwa berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada di dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” kata Anies menutup argumennya.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswesan bertemu massa pendukung yang akan nonton bareng debat perdana di Posko Timnas AMIN, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Pantauan di lokasi, Anies dan istrinya Fery Farhati tiba di Posko Timnas pukul 18.31 WIB. Bersama istri, Anies tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Ditanya soal persiapan, Anies mengatakan dirinya hanya istirahat yang cukup, membaca buku, dan menenangkan diri.

“Hari ini, hari santai, Iya istirahat cukup, rileks, terus ngobrol-ngobrol,” kata Anies kepada wartawan.

Dia juga berguyon bahwa tidak gugup sama sekali karena sudah terbiasa menghadapi massa banyak termasuk para wartawan.”Kan sudah biasa ngadapin wartawan,” tuturnya.

Ketika disinggung bahwa panelis debat pertama merupakan alumni Universitas Gajah Mada alias satu almamater dengan Capres dari Koalisi Perubahan tersebut, Anies justru balik bertanya.”Adik kelas apa kaka kelas?,” tanya Anies.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pada hari ini, Selasa (12/12/2023). Debat Pilpres 2024 digelar di halaman Kantor KPU mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai.

Nantinya debat akan berlangsung selama 120 menit, terbagi dalam enam segmen. Segmen pertama akan diisi oleh pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi dan program kerja.

Adapun tema debat perdana untuk capres yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.(*/Ad)

JAKARTA – Total sebanyak 2.000 personel diterjunkan guna mengawal jalannya debat perdana calon presiden dan wakil presiden di kawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (12/12/2023).

“Seluruh personel yang dilibat dalam proses pengamanan ini ada sebanyak 2.000 personel,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko.

Sebanyqk 2.000 personel itu terdiri dari tujuh satuan tugas (satgas). Pertama preemptif, lalu preventif, serta satgas gakkum (penegakan hukum). Dia menyebut pihaknya pin menyiagakan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Kantor KPU sejak pukul 15.00 WIB.

“Terdiri dari 7 satgas, satgas preemptif, preventif, kemudian satgas kamsotib jalantas dan juga adanya satgas tindak dan satgas gakkum serta serta satgas humas,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI akan menggelar debat capres-cawapres perdana pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 19.00 WIB. Debat perdana hanya dikhususkan untuk calon presiden (capres) saja yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Tema debat pertama akan membahas mengenai Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan korupsi, Penguatan demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.

Terdapat enam segmen dalam debat capres-cawapres perdana besok. Segmen pertama adalah pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja. Dilanjutkan segmen kedua berupa pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Selanjutnya, segmen ketiga yakni mencakup pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh Moderator. Segmen keempat dan kelima berisi tanya jawab dan sanggahan dan terakhir yaitu penutup.

Untuk diketahui, skema rekayasa lalu lintas disiapkan di kawasan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, buntut digelarnya debat calon presiden dan wakil presiden di sana, besok.
Rekayasa lalin bakal dilakukan mulai sore haril lantaran jalan depan Kantor KPU akan ditutup. Maka dari itu, bagi warga yang pulang kerja namun tidak mau terjebak macet besok baiknya menghindari kawasan Kantor KPU.

“Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 15.00 WIB,” ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin 11 Desember 2023.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan mengingatkan agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak berlebihan mengeksploitasi joget gemoy. Menurut dia, pasangan Prabowo-Gibran tidak boleh terus-menerus membius pemilih muda dengan gimik politik semacam itu.

“Style komunikasi publik yang sudah kreatif harus diimbangi dengan (kemampuan adu gagasan) di forum-forum resmi. Forum resmi debat kan digelar bukan hanya oleh KPU, tapi banyak. Saya kira Prabowo-Gibran juga juga jangan banyak absen,” kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Gemoy berarti menggemaskan. Istilah itu lekat pada Prabowo karena kerap spontan berjoget atau menari ketika menghadapi keadaan “sulit”. Salah satu aksi joget yang viral ialah saat Prabowo berhadapan dengan jurnalis Najwa Shihab dalam adu gagasan ala Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pertengahan September 2023.

Dalam satu momen wawancara, Najwa sempat mencecar Prabowo soal dua eks napi kasus korupsi yang tercatat sebagai caleg DPR RI dari Gerindra. Najwa menyebut, kehadiran dua caleg itu mengindikasikan lemahnya komitmen antikorupsi Prabowo dan Gerindra.

Alih-alih langsung menjawab, Ketum Gerindra itu terlebih dahulu menari-nari kecil. “Tunggu! Tunggu dulu. Saya mau jawab. Dua calon itu sudah saya coret,” ujar Prabowo ketika itu.

Menurut Yusak, gimik politik gemoy terbilang strategi pemasaran politik yang cukup berhasil bagi Prabowo-Gibran. Di beragam platform media sosial, tagar gemoy rutin dimainkan oleh warganet, baik itu oleh para pendengung atau oleh individu organik.

Sayangnya, gimik ikonik tersebut dinilai minim substansi edukatif. Walhasil, kapabilitas Prabowo-Gibran untuk memimpin bangsa pun kerap dipertanyakan publik. Apalagi, pasangan itu sering absen di debat publik yang diselenggarakan institusi pendidikan dan lembaga pemikir.

Dari sekitar 19 forum dialog dan adu gagasan yang digelar selama beberapa bulan terakhir, Prabowo-Gibran tercatat absen hingga 10 kali. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin sama-sama hanya absen sekali. Di beberapa forum, Prabowo juga kerap tampil sendirian.

Secara khusus, Yusak mengkritik langkanya kehadiran Gibran di forum debat. Sebagai cawapres, Gibran seharusnya berani beradu gagasan dengan kandidat-kandidat lainnya di forum publik. Dengan begitu, Gibran tak selalu dipersepsikan mendapat tiket cawapres lantaran statusnya sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Supaya persepsi publik ini tidak menganggap bahwa Gibran datang hanya dengan pepesan kosong. Hanya menghadirkan joget-joget ikon gemoy dan sebagainya. Kalau Prabowo, beda. Dia sudah dua kali ikut pilpres dan lebih siap. Kalau bicara visi-misi, Prabowo sudah teruji di panggung- panggung. Gibran yang perlu lebih membuktikan diri,” jelas Yusak.(*/Ag)