Politik dan Keamanan

PADANG – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, kembali menegaskan komitmennya akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jika pasangan tersebut terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“IKN akan kita teruskan, karena itu isi undang-undang,” kata Mahfud MD di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023). Hal tersebut disampaikan cawapres Mahfud MD usai menghadiri bedah visi misi dan uji gagasan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas.

Sebagai pihak yang terlibat langsung membuat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Mahfud menegaskan cita-cita tersebut harus dilanjutkan jika ia bersama Ganjar Pranowo terpilih. Hanya saja kelanjutan pembangunan IKN tersebut perlu mengkaji aspek tahapan serta menentukan target yang akan dilakukan pemerintah atau pengambil kebijakan.

Ketika ditanya lebih lanjut urgensi atau faktor yang mendesak dibangunnya IKN, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjawab soal aspek kenyamanan. “Ya, biar kita punya ibu kota yang lebih nyaman dihuni,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, pada debat capres perdana capres Ganjar Pranowo melontarkan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan terkait kelanjutan IKN di Kalimantan Timur apabila terpilih. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anies merespons dengan jawaban ketika ada masalah di Jakarta sebagai IKN, tidak harus ditinggalkan tetapi harus diselesaikan.

“Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, kepadatan lalu lintas, kepadatan penduduk maka harus diselesaikan,” jawab Anies saat debat perdana di halaman kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Menurut Anies, dengan meninggalkan Jakarta kemudian pindah ke IKN yang terletak di Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan masalah sehingga hal itu perlu dibereskan.(*/Wid)

JAKARTA – Ribuan orang mengikuti aksi damai bela Palestina, mereka tumpah ruah di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Minggu (17/12/2023).

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam (MOI), K.H. Nazar Haris mengatakan, aksi damai hari ini diikuti oleh 13 organisasi masyarakat (ormas) islam.

“13 ormas islam bergabung hari ini membela Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah ruh dan jiwa kita. Kita menolak apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel,” kata KH Nazar Haris saat aksi maksa dan diunggah di instagram @majelisormasislam.

“Kami meminta anda untuk menghentikan kejahatan perang sebelum anda dihapus dari muka bumi,” sambungnya.

Terlihat massa aksi sudah memadati kawasan depan Kedubes AS sejak pagi hari. Bahkan, mereka sempat melakukan solat subuh berjamaah di masjid terdekat sebelum melakukan aksi damai tersebut.

Mereka kompak mengenakan baju muslim bernuansa hitam dan putih, tidak lupa dengan atribut seperti syal dan bendera Palestina.

Bahkan, terlihat juga para simpatisan ibu-ibu dan wanita muda sengaja membawa boneka berbalut kain kafan. Mereka turut memberikan corak berwarna merah menyerupai darah di atas kain kafan tersebut.

Mereka seolah ingin memberikan gambaran bahwa banyak anak-anak Palestina yang meninggal akibat serangan Israel.
Tidak hanya orang dewasa, aksi damai itu juga diikuti oleh anak-anak yang datang bersama orang tuanya. Mereka terlihat bersemangat dengan turut menempelkan stiker bendera Palestina di wajah mereka.

Poster-poster bernarasi penolakan terhadap Israel juga sengaja dibawa oleh para massa aksi. Salah satunya adalah poster bertuliskan ‘boycott Israel’, ‘We Stand With Palestina’, hingga ‘Israel is The Real Terrorist’.

Sebagai informasi, Majelis Ormas Islam (MOI) menggelar aksi massa di depan Kedubes Amerika Serikat untuk menyerukan pemberhentian genosida di Gaza oleh Israel.

“Sudah lebih dari dua bulan genosida di Gaza dipertontonkan secara vulgar oleh Israel, lebih dari 18.000 korban jiwa, sebagain besar anak-anak. Pemukiman, sekolah, rumah sakit, tempat pengungsian, paramedis, jurnalis, guru, tak ada yang luput dari kebrutalan Israel,” bunyi seruan MOI melalui akun instagram resminya @majelisormasislam, dikutip Minggu (17/12/2023).

“Gaza diambang tragedi kemanusiaan. Namun Amerika Serikat kembali memveto resolusi gencatan senjata yang disetujui oleh mayoritas anggota PBB. Kita harus kembali berdua, kita harus bergerak bersama, lantangkan suara, bagi Gaza yang digenosida. Karena resolusi gencatan senjata selalu ditolak Amerika,” tambahnya.(*/Ag)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mensinyalir Capres Prabowo Subianto belum bisa move on dari Debat pertama capres di KPU beberapa hari lalu. Herry mengingatkan, Prabowo menunjukkan hati yang terbuka atas kritik.

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengucapkan “ndasmu etik” di acara internal Partai Gerindra. Perkataan Prabowo itu lantas viral di media sosial karena dianggap menyindir Capres Anies.

‘Ndasmu etik’ diduga menyangkut pertanyaan Anies soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait batas usia Cawapres yang sebenarnya menguntungkan pasangan Prabowo yaitu Gibran Rakabuming.

“Ya suasananya begitu, saya rasa Prabowo masih belum move on apalagi jawabannya pun tidak clear, masih banyak asumsi negatif sampai hari ini,” kata Herry , Minggu (17/12/2023).

Herry menyebut pertanyaan yang dilontarkan terkait putusan MK masih relevan untuk dibahas di debat capres. Apalagi peristiwanya masih baru. “Ini kan soal MKMK jadi kontroversialnya pun masih hangat sampai saat ini, wajar saja,” ujar Herry.

Oleh karena itu, Herry menilai semestinya Prabowo dapat menampilkan sikap dewasa dan terbuka atas kritik pedas. Menurutnya, Prabowo tak perlu mengambil sikap defensif ketika ditanya mengenai putusan MK.

“Harusnya pak Prabowo menunjukkan sikap legowo ya atas kritik. Bagi saya, semua paslon harus menerima apapun pertanyaan tanpa harus menilai lebih dulu atau menjustifikasi lebih dulu atau cenderung menghindar atau defensif,” ucap Herry.

Herry malah menganggap capres lain dapat menampilkan sikap lebih fleksibel. Sehingga, Herry mengingatkan Prabowo tak menunjukkan sikap yang sama sebagai contoh kepemimpinan.

“Justru baik Ganjar dan Anies cukup luwes dan artikulatif selama debat capres kemarin. Maka sikap kesatria dan bijaksana harus ditunjukan oleh Prabowo, kan ini sebaliknya yang terjadi dan bisa saja menegaskan kembali bahwa Prabowo ternyata anti kritik,” ungkap Herry.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir hasil sejumlah lembaga survei di Indonesia yang cenderung digunakan untuk memenangkan sosok tertentu. Namun lembaga riset dari Australia, Rey Morgan Poll yang justru menunjukkan, Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan.

“Kita lihat survei bisa menjadi alat pemenangan dari begitu banyak lembaga survei itu kan cenderung memenangkan pihak tertentu,” ujar Hasto usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar), di Kantor DPP PDIP, Jakarta, (16/12/2023).

“Sehingga dengan Rey Morgan ini memberikan opsi bahwa memang ada survei-survei yang dilaksanakan dengan metodologi yang benar, tetapi hasilnya ternyata berbeda jauh dengan apa yang selama ini mencoba dibangun,” sambungnya.

Lembaga riset asal Australia yang sudah berdiri 80 tahun, Roy Morgan Poll merilis hasil risetnya terkait elektabilitas Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sejak Desember 2022 hingga September 2023. Survei tersebut diunggah di laman resminya pada 12 Desember 2023.

“Ganjar mencalonkan diri bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Anies mencalonkan diri bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, dan yang paling menarik, Prabowo mencalonkan diri bersama Gibran Rakabuming, Wali Kota Surakarta dan putra Presiden Jokowi saat ini,” ujar Chief Executive Officer Roy Morgan Poll, Michele Levine lewat keterangannya.

Pada medio Desember 2022, Ganjar yang teratas dengan elektabilitas sebesar 27 persen. Prabowo dan Anies memiliki angka yang sama dengan 17 persen, sedangkan 39 persennya menyatakan “yang lain (others)”.

Selanjutnya pada Maret 2023, mantan gubernur Jawa Tengah itu masih yang teratas dengan angka 28 persen. Di bawahnya adalah Prabowo (17 persen) dan Anies (15 persen). Namun yang menyatakan “yang lainnya” adalah 40 persen.

Lalu pada Juni 2023 terdapat sejumlah perubahan angka dan posisi. Ganjar (29 persen), Anies (19 persen), dan Prabowo (17 persen). Kendati demikian, angka yang menyatakan “yang lainnya” menurun, menjadi 35 persen.

Terakhir pada September 2023, calon presiden (capres) nomor urut 3 itu tetap yang teratas dengan 38 persen. Prabowo (30 persen) dan Anies (25 persen). Pada bulan ini, hanya 7 persen yang menyatakan “yang lainnya”.

“Hasil jajak pendapat yang dilakukan Roy Morgan menunjukkan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini akan dilanjutkan dan partainya, PDIP, akan menjadi pemenang besar pada pemilu tahun depan,” ujar Michele Levine.(*/Ag)

JAKARTA – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) berpendapat masyarakat dapat menilai sendiri soal pernyataan Prabowo Subianto yang mengungkit kembali dukungan kepada Anies pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.

“Masyarakat bisa menilai sendiri, dan apa yang disampaikan Pak Anies saat debat itu fakta,” kata Kapten Timnas AMIN, Marsekal Madya TNI Purn Muhammad Syaugi, ketika ditanya terkait Partai Gerindra yang mengungkit dukungan kepada Anies ketika maju Pilkada DKI, di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan ketika ada pihak-pihak yang mengungkit dukungan itu, maka Timnas AMIN tidak berkomentar banyak. Karena, kata dia, masyarakat yang bisa menilai sendiri apakah itu pantas atau tidak.

Ia menuturkan bahwa ketika pihak lain melakukan framing kepada calon presiden (capres) Anies Baswedan, maka tidak akan dipermasalahkan, karena masyarakat sekarang sudah lebih tahu politik. “Jadi silakan kalau pihak lain bisa mem-framing. tapi masyarakat bisa melihat itu,” tuturnya.

Anies, kata Syaugi, memimpin Jakarta berkat dukungan semua parpol pendukung, bukan hanya satu partai.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Ag)

CIBINONG – Calon Anggota DPR RI No 1 dari PPP Kabupaten Bogor, Hj Elly Rachmat Yasin terus melakukan kunjungan silaturahmi politiknya kesemua elemen masyarakat Kahupaten Bogor yang tersebar di 40 Kecamatan.

Kunjungan yang dilakukan Elly Rachmat Yasin kali ini sebenarnya tidak hanya dilakukan saat musim kampanye saja.

Karena setelah jadi anggota DPR RI Elly Rachmat Yasin juga selama 4 tahun ini selalu rutin turun ke bawah dan menyambangi semua elemen masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

” Saya ini lahir dan besar di Bogor bahkan jadi anggota DPR RI juga karena dukungan suara masyarakat Kabupaten Bogor. Wajib bagi saya untuk selalu turun dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Elly Rachmat Yasin disaat kunjungan dan konsolidasi dengan masyarakat, simpatisan dan kader PPP yang ada di Kecamatan Cijeruk, Kamis, 14 Desember 2023.

Selama 4 tahun jadi anggota DPR RI, Elly Rachmat Yasin sudah banyak memberikan konstribusi atas aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor seperti pemberian bantuan Mobil Ambulans sebanyak 24 unit, Motor Sampah dan bantuan serta pembuatan sarana air bersih di 35 desa yang ada di Kabupaten Bogor saat musim kekekeringan lalu.

Disamping itu, Elly Rachmat Yasin juga bejasa besar bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor yang terdampak Pandemi Covid -19 beberapa waktu lalu.

Berkat sepak terjangnya dan upaya keras yang dilakukan Elly Rachmat Yasin ribuan pelaku UMKM di Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Saat kunjugan ke Kecamatan Cijeruk, Elly Rachmat Yasin mentargetkan 19 ribu suara PPP di Kecamatan Cijeruk yang mempunyai 64 ribu hak pilih .

” Target kami hanya 20 persen suara PPP di Kecamatan Cijeruk dari total hak pilih 64 ribu. Artinya kami hanya meminta 19 ribu suara PPP dari Kecamatan Cijeruk ini,” tegas Elly Rachmat Yasin.

Selama menjadi anggota DPR RI, Elly Rachmat Yasin kerap membantu aspirasi masyarakat di Kecamatan Cijeruk seperti Rehab Ponpes dan pengadaan mobil ambulans.

Saat ini masyarakat di Kecamatan Cijeruk menyampaikan aspirasi soal Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Cijeruk.

” Insya Allah saya akan memperuangkan aspirasi masyarakat Cijeruk soal Puskesmas Rawat Inap bagi masyarakat Cijeruk. Saya juga minta kepada semua elemen PPP dan masyarakat yang ada di Kecamatan Cijeruk bisa memberikan suara yang besar bagi PPP pada Pileg 2024,” paparnya.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini sangat optimis PPP Kabupaten Bogor bisa mendulang 19 ribu suara di Kecamatan Cijeruk pada Pileg 2024 mendatang

” Secara keseluruhan di Kabupaten Bogor saya mentargetkan suara saya dan suara partai minimal sebanyak 300 ribu. Syukur syukur bisa 400 ribu dan bisa ada 2 kursi PPP dari Kabupaten Bogor di DPR RI,” tegasnya.

Tidak ada yang tak mungkin, sambung Elly Rachmat Yassin.

” Kalau semua caleg all out dan bergerak saya optimis PPP Kabupaten Bogor bisa melebihi 300 ribu suara di Pileg 2024,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengajak pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, karena hak suara mereka akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.

“Kami berharap jangan golput. Siapa pun pemimpin yang dipilihnya, berikan hak suara dengan sebaik mungkin agar bisa ikut menentukan pemimpin negara ini,” kata Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, (14/12/2023).

Menurut dia, proporsi pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh para pemilih pemula sehingga mereka harus diberikan pemahaman agar dapat mengetahui dan paham manfaat memilih seorang pemimpin melalui penggunaan hak suaranya.

Pemilih pemula ini, kata dia, perlu mendapatkan edukasi agar mereka memahami aturan pemilu sehingga bisa melahirkan pemilih cerdas dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU yang telah membidik kalangan pemilih pemula yaitu pelajar tingkat SMA/sederajat agar mereka tidak golput,” katanya.

Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Sopan Wijianto minta pada pelajar yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk agar bisa menggunakan hak pilih.

Kesuksesan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemerintah saja namun peran masyarakat juga menentukan keberhasilan jalannya pemilu.

“Partisipasi pemilih pemula akan mempengaruhi suksesnya pemilu. Pemilih pemula harus menjadi bagian penentu kebijakan dan pembangunan negara dan jangan sampai golput,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda mengatakan pihaknya merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula karena hal itu dapat meningkatkan partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.

“Dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu sangat penting dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dan dilarang golput,” jelasnya.(*/D To)

JAKARTA – Pasangan capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) siap membuka penyelidikan kembali kasus dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer (Km) 50 Tol Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebab, paslon Amin berkomitmen untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.

“Pasangan Amin punya komitmen dan itu tertuang jelas di dalam visi misinya. Kalau memang dibutuhkan, kami siap membuka kembali penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam pemuda yang tidak berdosa di Tol Cikampek, termasuk juga misalnya membuka kembali Tragedi Kanjuruhan,” ujar anggota Bidang Riset dan Kajian Tim Hukum Nasional (THN) Amin, Anang Zubaidy di Jakarta, (14/12/2023).

Anang menjelaskan, penuntasan kasus Km 50 menjadi komitmen pasangan Amin. Bahkan, kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya akan dituntaskan pula oleh paslon Amin.

“Sehingga kalau pertanyaannya soal komitmen apakah berani membuka pelanggaran-pelanggaran dugaan pelanggaran HAM masa lalu, tentu ini menjadi bagian dari komitmen yang disampaikan oleh pasangan ini,” ucap Anang dalam diskusi bertajuk ‘Mengarustamakan HAM dalam Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 yang diadakan Komnas HAM di Jakarta.

Capres Anies dalam debat perdana capres Selasa (12/12/2023) malam WIB, membeberkan empat solusi untuk menghadirkan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan dan Km 50. Keempatnya yaitu memastikan proses hukum yang adil, mengungkap seluruh fakta untuk menjadi penyelesaian kepada keluarga korban, memberi kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan dua peristiwa itu tidak terulang lagi.

Kasus pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) di Km 50 menewaskan enam anggota FPI pada akhir Desember 2020. Dua anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ipda MYO dan Briptu FR.

Keduanya didakwa atas perkara tersebut dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (18/12/2022), majelis hakim memvonis bebas dua terdakwa tersebut.

Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir, menambahkan, transparansi, keadilan, dan fokus pada korban harus dikedepankan dalam penanganan kasus Km 50, termasuk Tragedi Kanjuruhan. Tidak tuntasnya penanganan kedua kasus itu dapat menimbulkan apatisme terhadap penegak hukum dan keadilan.

“Selain itu, penyelesaian kasus ini penting untuk menghapus luka yang dirasakan anak-anak bangsa dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem keadilan, khususnya terhadap Polri,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung tentang kasus Kanjuruhan dan KM50 kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat perdana capres di KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam WIB. Anies menekankan keharusan mengungkap kebenaran atas kasus hukum di Indonesia semacam itu.

“Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun KM50,” kata Anies saat dikonfirmasi wartawan ketika dirinya tengah berkampanye di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (13/12/2023).

Hal pertama, menurut Anies, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Sehingga proses penegakan hukum benar-benar ditegakkan. “Kedua, the truth, apa yang sesungguhnya terjadi. Bagi keluarga mereka menginginkan adanya informasi yang lengkap, apa sih yang sebetulnya terjadi,” ujar gubernur DKI periode 2017-2022 itu.

Ketiga, adanya kompensasi yang setara bagi para korban. Adapun, keempat adalah komitmen untuk tidak terulang lagi peristiwa yang serupa. “Jadi itu empat konkretnya,” kata Anies.

Tragedi Kanjuruhan adalah momen kelam persepakbolaan Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tercatat ada 135 orang menjadi korban meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Mereka meninggal usai disemprot gas air mata oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, kasus KM50 adalah kasus penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM50 Tol Jakarta-Cikampek. Kasus itu terjadi pada 7 Desember 2020.

Capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan atensinya pada isu tenaga kerja asing (TKA) yang jumlahnya banyak di wilayah Riau. Anies menekankan pengawasan terhadap TKA ilegal serta peningkatan kualitas SDM dalam negeri agar bisa setara dengan ekspatriat.

Anies membahas isu itu saat melakukan kampanye di Pasar Sail, Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu (13/12/2023). Mulanya moderator menanyakan ihwal keluhan anak-anak muda terhadap banyaknya jumlah TKA di Riau yang mencapai hingga 117 ribu pada 2023 dengan perolehan gaji yang lebih besar dari SDM lokal.

Anies pun menanggapinya. “Yang pertama tidak boleh ada TKA ilegal yang dibiarkan bekerja, itu nomor satu. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak,” kata Anies di hadapan para audiens.

Pihak yang harus ditindak, kata Anies, yakni pekerjanya sekaligus orang yang mempekerjakan. TKA ilegal yang bekerja di dalam negeri sudah pasti menyerobot jatah tenaga kerja Indonesia.

“Yang kedua kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa nantinya menggantikan TKA legal yang bekerja di sini,” ujar Anies.

Pasalnya, sebagian ekspatriat dibutuhkan karena kompetensinya belum dimiliki tenaga kerja dalam negeri. Namun, hal itu jangan terus dibiarkan hingga menjadi ketergantungan. Sehingga sifatnya diharapkan tidak permanen.

“Ketika kita punya kebutuhan dan kita belum ada (keahliannya), kita pakai, tapi kita harus menyiapkan penggantinya, jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut TKA sifatnya temporer, bukan permanen. Nah supaya temporer kita harus siapkan tenaga kerja,” jelas Anies.

Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, adalah selalu ada kebijakan yang melibatkan tenaga kerja lokal dengan pemberian gaji yang layak. “Karena itu, saya punya pengalaman di Jakarta, upah minimum ditetapkan, saya sampaikan ‘kita menetapkan bukan hanya sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan’,” ungkapnya.(*/Gint)

JAKARTA – Politikus Partai Golkar sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons dengan santai ihwal dirinya dicopot dari jabatan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2022–2027.

Nusron mengaku, menerima keputusan tersebut. Sebagai santri, Nusron mengaku, taat atas semua keputusan para kiai. Dia juga mengaku bersyukur sebagai santri, baik ketika diberi jabatan maupun tidak.

“Sebagai santri, saya sami’na waatho’na keputusan para kiai. Kita ini di santri nggak boleh minta jabatan. Pokoknya kalau kita dikasih amanah kita jalankan alhamdulillah, kalau nggak ada amanah alhamdulillah,” kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (13/12/2023).

Nusron menambahkan, sebagai warga NU, dirinya siap menjalankan amanah atau mengabdi jika diberikan penugasan tertentu. Dia memastikan, akan terus berkontribusi bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meski tak lagi punya jabatan.

“Saya tetap akan berkontribusi terus di PBNU,” ujar mantan mantan Ketua Umum GP Ansor NU itu.

Sebelumnya, PBNU mencopot Nusron dan Nasyirul Falah Amru dari jabatan ketua PBNU sisa masa kepengurusan 2022-2027. Perombakan susunan pengurus itu termaktub dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, yang diterbitkan pada Rabu (15/11/2023).(*/Ag)