Politik dan Keamanan

JAKARTA – Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan 9.440 kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU. Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam tiga hari terakhir sejak 27 hingga 29 April 2019.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya, menyampaikan bahwa timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.

“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” kata mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Mustofa mengungkapkan, temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Sedangkan kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dijelaskannya, untuk Jabar timnya menemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8 persen), Jateng 706 TPS (7,4 persen), dan Jatim sebanyak 385 (4 persen), jika dijumlah total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan. Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal,” ungkap Mustofa.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Dia menekankan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.

“Melihat besarnya presentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ungkapnya . (*/Jun)

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada toga alternatif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang diusulkan kementerian yang dipimpinnya dan telah dipaparkan dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

“Pertama, tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran istana dan Monas ini dibuat hanya khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian/lembaga,” jelas Bambang usai rapat terbatas itu.

Dengan demikian, jelas Bambang, seluruh kawasan pemerintahan itu berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, lanjut Bambang, pusat pemerintahannya dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius kira-kira 50-70 km dari Jakarta. Ini mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, arahan Presiden jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa, karena pulau Jawa penduduknya 57% penduduk Indonesia.

Artinya, jelas Bambang, penduduknya itu sekitar 140-150 juta orang. Kemudian kedua, ekonominya menyumbang 58% dengan kepadatan yang tinggi tetapi daya dukungnya juga makin terbatas. Apalagi sudah begitu banyak lahan produktif pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti.

“Jadi intinya rekan-rekan media, kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesiasentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” kata Bambang.

Alternatif ketiga, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, adalah memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Model seperti ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea dan juga di Kazakhstan, yang artinya pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dalam rapat tadi diputuskan, tegas Bambang, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. “Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Mengenai biaya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu,arahan dari Presiden adalah pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama, baik dengam BUMN, dengan swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor maupun juga fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah pemukiman.

“Jadi intinya arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga. Tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini,” ujar Bambang. (*/Ag)

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kejar tayang dan memperhatikan keselamatan para petugas yang membantu berjalannya proses Pemilu 2019.

Pernyataan Sandi ini disampaikan terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan bekerja karena mengejar waktu untuk perhitungan suara.

“Saya meyakini bahwa jangan kejar tayang karena kalau misalnya di kejar tayang akhirnya korban terus berjatuhan ini sangat sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” ucapnya usai menemui Relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu (28/4/2019).

“Kalau orang disuruh kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, jam 9 sampai jam 12 malam, kelelahan kan hanya untuk mementingkan tenggat waktu atau deadline ini sangat tidak manusiawi menurut saya,” sambungnya.

Menurut Sandi, peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS ini adalah sebuah bencana yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa.

“Kalau diteruskan seperti ini korban terus berjatuhan, ini seperti killing field dan jangankan 300 lebih yang saya baca di Jawa Pos kemarin, Yang dilaporkan 326 Kalau tidak salah, tapi ini akan terus berlangsung. proses ini Paling tidak 5-6 hari karena rata-rata baru di angka 50 persen. Secara fundamental ada yang salah. Bukan hanya jujur adil bermartabat, tapi juga sehat,” katanya.

Lantas apakah Sandiaga sepakat bahwa perhitungan suara ini harus dihentikan sementara mengingat banyaknya jatuh korban?

“Saya harus koordinasi dengan para tentunya Ikatan Dokter Indonesia sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini proses yang saya harus ada betul-betul penelahaan secara medis. Kenapa terjadinya korban yang yang terus-menerus berjatuhan seperti ini,” tandasnya.

Hingga saat ini, KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 272 orang. Sedangkan 1.878 orang lainnya jatuh sakit. Berdasarkan data tersebut, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit berjumlah 2.150 orang. Data ini diambil Sabtu (27/4/2019) per pukul 18.00 WIB. (*/Ag)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya tetap komitmen berada dalam barisan koalisi adil dan makmur yakni pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno.

“PAN tetap konsisten di koalisi adil dan makmur,” kata Eddy melalui twitternya yang dikutip Jumat (26/4/2019).

Menurut dia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden di acara kenegaraan adalah hal yang biasa,” ujarnya.

Eddy mengatakan Gubernur Maluku yang dilantik saat itu diusung antara lain oleh PAN, bahkan secara pribadi juga Zulkifli sahabat dengan Murad Ismail.

“Tak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan itu. PAN tetap konsisten di koalisi adil makmur. Jangan percaya rumor!,” pungkasnya.(*/He)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan sebanyak 6.000 personel Brimob Nusantara telah berada di Jakarta. Mereka akan disebar di berbagi titik di Jakarta guna pengamanan tahapan akhir Pemilu 2019.

“Brimob Nusantara itu lebih kurang yang sudah datang sampai hari ini itu 6.000 personil. Kita tempatkan di tempat-tempat rawan seperti di Bawaslu, di KPU, di Monas ya, ya di DPR lah kita sebar,” kata Irjen Gatot kepada wartawan, Sabtu (27/4/2019).

Gatot menegaskan bahwa penempatan pasukan Brimob di Jakarta guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan jelang pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU pada 22 Mei 2019.

Jakarta, sebagai pusat akan tahapan akhir Pemilu 2019 menjadi perhatian khusus bagi Gatot guna memastikan kemanan dan ketertiban masyarakat.

“Kenapa kita cek, sekarang kan kita masa melakukan tahapan pengamanan penghitungan suara. Setelah itu nanti ada lagi kegiatan penentuan siapa pemenangnya pada tanggal 22 Mei secara resmi oleh KPU, jadi kita harus siapkan langkah-langkah pengamanannya,” jelasnya.

KPU akan mengumumkan hasil penghitungan manual Pemilu pada 22 Mei 2019. Nantinya, tahapan Pemilu juga masih akan berlangsung sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019. Bagi pihak yang mergasa tidak puas dengan hasil Pemilu, maka bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu atau yang paling akhir melalui Mahkamah Konstitusi (MK).(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan sistem hitung (situng) KPU hanya sebagai alat kontrol masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam proses penghitungan suara Pemilu 2019. Dia tegaskan situng bukan hasil mutlak penetapan hasil pemilu tingkat nasional.

“Situng bisa menjadi alat kontrol bagi banyak pihak. Bagian KPU jadi alat kontrol kalau ada petugas kita yang salah dan nakal. Kalau sekarang ada yang dituduh curang-curang kita bisa ngontrol juga dari situ,” kata Arief di kantornya, Jumat (26/4/2019).

Namun demikian, Arief meminta jangan hanya ketika suara pihak yang didukung dikurangi baru mengajukan komplain, tetapi ketika jumlah suara pihak yang didukung ada penambahan juga harus protes.

“Bagi peserta pemilu, Anda bisa lihat juga sekarang bener nggak suara Anda di situ seperti itu? Ada yang dikurangi nggak, ditambah nggak? Jangan hanya kalau suaranya dikurangi terus dilaporkan, kalau ditambah juga dilaporkanlah, supaya semuanya hasilnya sama persis dengan saat pemungutan suara,” ucap Arief.

Menurutnya, situng juga penting bagi pihak keamanan untuk memantau perkembangan hasil penghitungan suara apakah ada kecurangan atau perbedaan hasil. ini akan membantu menentukan langkah sebagaimana mestinya.

Juga penting bagi para pelaku bisnis, dengan hasil situng maka pebisnis bisa merespon apa saja kebijakan dan visi misi pasangan calon yang memenangkan Pemilu 2019. Juga bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilih, akan mengetahui pasangan yang dipilih menang atau tidak.

“Jadi info yang cepat ini bermanfaat bagi semua pihak. Tapi jangan kemudian dipahami bahwa inilah satu-satunya alat untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Ini sebagai alat untuk menyediakan informasi secara cepat,” tandas Arief. (*/Ridz)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendukung usulan pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk menelusuri adanya dugaan berbagai kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia meminta agar TPF diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen dalam bekerja.

“Ketika ada civil society mengusulkan perlunya dibuat TPF (Tim Pencari Fakta) kami menyambut sangat baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh pihak independen yang bisa diberi akses dalam mencari akses,” ujar Sudirman Said, Jumat (26/4/2019).

Bahkan, lanjut Sudirman, pihaknya sangat mendukung pembentukan TPF agar kegelisahan masyarakat tentang dugaan kecurangan bisa diselesaikan. Bahkan menururnya tidak ada alasan pihak manapun menolak pembentukan TPF.

“Dengan senang hati kami akan mendukung tim ini. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini,” tegas Sudirman.

Mantan Menteri ESDM ini mengungkapkan bahwa wacana pembentukan TPF sudah mendapat lampu hijau dari beberapa lembaga termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun. Dan ini juga cara terbaik untuk membuat cleaning house. Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipassi,” papar dia.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menegaskan bahwa upaya pembentukan wacana TPF ini tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara Pemilu 2019 yang saat ini masih berlangsung.

“Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah. Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan iniharus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demorkasi kita,” tandas Sudirman. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2019 yang sedianya dilakukan hari ini, Kamis (25/4/2019).

Adapun berdasarkan jadwal yang disampaikan KPU sebelumnya, rekapitulasi suara tingkat nasional akan dilakukan pada 25 April hingga 22 Mei nanti. Pengumuman finalnya disampaikan pada 25 Mei mendatang.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan alasan penundaan rekapitulasi lantaran proses rekapitulasi di tingkat kabupaten hingga provinsi belum rampung dilakukan.

“Rekapitulasi di kabupaten/kota dan provinsi belum selesai. Jadinya belum bisa dilakukan tingkat nasional,” ujar Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2019).

Meski demikian, ia mengatakan jadwal proses rekapitulasi nasional masih ditetapkan hari ini. Untuk itu, KPU akan mempercepat proses penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi.

“Jadi bukan diundur. Jadwal (rekapitulasi nasional) bisa dilakukan sekarang, tapi kalau di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum selesai akan kami tunggu. Prosesnya memang panjang,” pungkasnya.(*/We)

JAKARTA – Jajaran sekjen parpol koalisi Indonesia Adil-Makmur menyambangi Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Tampak sekjen yang juga tergabung dalam tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mendatangi Gedung KPU antara lain Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan kedatangan pihaknya kali ini untuk menemui Ketua KPU Arief Budiman dan membahas sejumlah isu terkait pemilu 2019.

Pertemuan antara para sekjen dan Ketua KPU beserta jajarannya ini pun berlangsung secara tertutup.

Muzani mengatakan, pertemuan ini fokus membahas dugaan kecurangan yang diduga dilakukan KPU dan ramai menjadi perbincangan publik tanah air.

“Kami harap dugaan kecuragaan itu diungkap kalau memang ada,” ujar Muzani di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Pada kesempatan ini, seluruh jajaran sekjen parpol pendukung dan pengusung pasangan calon nomor urut 02 ini juga meminta KPU untuk selalu menjaga integritasnya.

“Jadi, seperti berbagai macam kesalahan data, kami minta agar segera diselesaikan. Kami harap kepada KPU agar sisa waktu yang ada digunakan untuk berlaku baik dan jujur,” tandasnya. (*/Jun)

JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara syukuran dan munajat kemenangan yang diselenggarakan oleh relawan di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (24/4/2019).

Acara tersebut dihadiri ratusan relawan dari berbagai daerah. Namun, acara digelar tertutup, tidak boleh diliput oleh awak media.

Prabowo tiba di padepokan Pencak Silat pukul 15.00 WIB di bawah rintik hujan. Kedatangan calon presiden nomor urut 02 tersebut disambut semangat para relawan dengan teriakan presiden.

“Presiden, presiden, presiden..” teriak kompak relawan mengiringi jalan Prabowo menuju Padepokan Pencak Silat.

Mantan Danjen Kopassus tersebut tidak menyampaikan apapun baik saat datang maupun selesai acara. Prabowo hanya sesekali melambaikan tangan dan tersenyum kepada relawan.

Turut terlihat hadir Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santo (Djoksan); Anggota Dewan Pembina BPN, Amien Rais; dan Ustad Bachtiar Nasir.

Sebelum acara, Djoksan sempat memberikan sambutan kepada relawan. Dia mengintruksikan relawan terus mengawal kemenangan Prabowo-Sandi dan menyiapkan fisik, mental, serta pikiran untuk segala kemungkinan.

“Pernyataan Prabowo menang itu adalah titik yang nggak bisa kembali. Untuk itu kita harus siap berjuang. Ingat, tidak ada kompromi. Sejarah mengajari kita mengapa sejarah kita adalah non cooperation,” kata Djoko Santoso. (*/Ag)