Politik dan keamanan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya alat bantu untuk mempublikasikan hasil raihan suara Pemilu 2024. Hal itu disampaikan untuk merespons pernyataan PDIP yang menolak penggunaan Sirekap.

“Dalam aturan teknis, Sirekap itu adalah alat bantu, bukan alat penentu (raihan suara Pemilu 2024),” kata Komisioner KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Idham menjelaskan, UU Pemilu sudah mengatur secara tegas bahwa hasil penghitungan suara mengacu pada proses rekapitulasi manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU RI. Saat ini, proses rekapitulasi masih berlangsung dan sudah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

UU Pemilu, lanjut dia, memberikan waktu 35 hari kepada KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara sejak pemungutan suara digelar. Karena itu, KPU menetapkan batas akhir rekapitulasi adalah 20 Maret 2024.

Idham menambahkan, proses rekapitulasi manual berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU RI disiarkan lewat live streaming. “Mari masyarakat Indonesia saksikan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai KPU RI,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.

Sebagai gambaran, Sirekap merupakan aplikasi untuk menampung foto C.Hasil Plano (hasil penghitungan suara) yang diunggah oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS. Data yang terkumpul dari seluruh TPS di Indonesia itu lantas ditampilkan dalam format numerik di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Data raihan suara yang ditampilkan di laman tersebut belakangan diketahui ternyata banyak keliru. Salah satunya ketika pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin tercatat mendapat 3,5 juta suara dari sebuah TPS di Lampung.

KPU mengakui, kekeliruan data itu terjadi karena ada kesalahan saat proses pemindaian foto C.Hasil Plano menjadi data numerik di aplikasi Sirekap. Diakui pula bahwa kesalahan konversi data suara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 terjadi di ribuan TPS, tapi sebagian sudah dikoreksi.

Kesalahan itu membuat banyak kalangan, terutama pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud, menduga telah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024. Bahkan, PDIP yang merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud melayangkan surat resmi kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada Selasa (20/2/2024) untuk menolak penggunaan Sirekap.

“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” demikian bunyi salah poin dalam surat yang diteken oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu.(*/Ag)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ masih tak gentar untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres 2024. Terbaru, Timnas AMIN menyebut adanya rekayasa sistem perhitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu diungkap oleh Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan AMIN Bambang Widjojanto. Bambang menekankan bahwa kecurangan yang terjadi tak melulu soal salah menginput data.

“Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis, karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu,” tutur Bambang dalam konferensi pers tentang website KPU (Sirekap) bertajuk ‘Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika’ di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, pihaknya memiliki tim IT forensik yang menyelidiki hal itu. Tim tersebut melakukan beberapa model dan metode forensik untuk mendalami Sirekap.

Ia menjelaskan, berdasarkan analisia kajian forensik terhadap server KPU, pihaknya menduga ada logaritma sistem yang sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu. Sehingga jika ada revisi di satu TPS, itu akan mengubah TPS yang lain.

“Jadi ada yang sudah di-setting, logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertenty yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu,” jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis (15/2/2024), Tim Hukum Nasional (THN) AMIN baru merilis tentang sembilan bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim kemenangan, jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti kecurangan,” kata Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Ari menjelaskan, pihaknya pada satu hari sebelum pencoblosan telah menerima berbagai laporan kecurangan yang tersebar di 34 provinsi. Ia mengatakan, THN AMIN telah mengelompokkan jenis-jenis kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pertama, kecurangan berupa penggelembungan suara melalui sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masif. Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN.

Kedua, kecurangan dalam bentuk surat suara yang sudah tercoblos. Coblosan itu tepatnya untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga, kecurangan berupa pengerahan aparat melalui asosiasi kepala desa. Ari menyebut hal itu telah diomongkan sejak lama bahwa ada modus tersebut yang benar-benar terjadi bahwa para kades memberikan pengarahan langsung ke TPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu.

Keempat yakni adanya pengerahan kalangan lanjut usia (lansia) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kelima, kecurangan berupa surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lalu, keenam yakni kecurangan berupa penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketujuh, kecurangan berupa upaya memanipulasi data DPT.

Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS. Adapun bentuk kecurangan kesembilan atau terakhir yang ditemukan THN AMIN yakni praktik politik uang (money politic). (*/Ag)

JAKARTA – Permasalahan yang muncul dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ramai disorot banyak pihak. Penggunaan Sirekap sebagai alat bantu dinilai menimbulkan kerancuan atas hasil penghitungan rekapitulasi suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dalam penggunaan Sirekap. Salah satunya, penggunaan Sirekap di TPS menimbulkan hambatan bagi petugas KPPS.

“Pada saat penggunaanya oleh operator di tingkat TPS, Sirekap menimbulkan hambatan, kerancuan dan berbagai kesalahan, yang selain menggangu juga menghambat kinerja KPPS secara keseluruhan,” kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).

Kaka menambahkan, buruknya kinerja Sirekap juga dapat dilihat ketika sistem aplikasi itu sempat down pada Rabu (14/2/2024) petang hingga Kamis (15/2/2024) pagi. Alhasil, data yang masuk hingga saat ini baru mencapai 50 persen. Padahal, saat ini proses penghitungan suara di TPS sudah selesai.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kesalahan akurasi pembacaan Sirekap yang muncul di website pemilu2024.kpu.go.id. Dampaknya, Sirekap menimbulkan keresahan dan spekulasi.

“Intinnya mengganggu suasana sosial dan politik masyarakat pascapemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung relatif lancar,” ujar dia.

Karena itu, KIPP Indonesia meminta KPU untuk menghentikan proses Sirekap. KPU dinilai lebih baik untuk mengembalikan fungsi publikasi model C hasil dan C hasil salinan dengan menayangkan fotonya.

“KPU diminta fokus pada rekapitulasi manual berjenjang sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui adanya ketidaksesuaian data perolehan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang diunggah dalam Sirekap. Namun, data perolehan suara yang tidak sesuai itu bukan karena salah ketik.

“Form C hasil dibaca oleh sistem dalam Sirekap terkadang salah baca dan akibatnya salah konversi hasil hitung suara,” kata Hasyim, Kamis (15/2/2024).

Kendati adanya salah konversi, yang dijadikan rujukan dalam Sirekap adalah unggahan form C hasil untuk memastikan data yang benar. Sementara data perolehan hasil suara yang salah konversi tetap terpantau oleh sistem dan akan dilakukan koreksi, merujuk C hasil yang diunggah dalam Sirekap.

Hasyim menyebutkan, hingga 15 Februari 2024 pukul 19.30 WIB, Sirekap telah mendeteksi perolehan suara yang salah konversi berasal dari 2.325 TPS. Sedangkan TPS yang sudah mengunggah Form C hasil dalam Sirekap berjumlah 358.775 TPS atau 43,58 persen dari total 823.236 TPS. Artinya, kesalahan konversi itu hanya terjadi di sekitar 0,64 persen dari total TPS yang telah mengunggah formulir C hasil.(*/Ad)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut menjelang pencoblosan atau pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024) besok Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) aman dan kondusif. Bahkan angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya juga mengalami penurunan jelang pencoblosan. Namun dia mengingatkan kepada personel di lapangan agar tetap waspada dan tidak terlena

“Tetap laksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang telah diberikan sehingga kehadiran kita di lokasi TPS (tempat pemungutan suara) dapat mengamankan jalannya proses pemungutan sampai perhitungan suara sampai selesai dalam kondisi yang kondusif,” tutur Karyoto saat memimpin Apel Pergeseran Petugas BKO Pengamanan TPS wilayah hukum Polda Metro Jaya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, (13/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Karyoto menyampaikan bahwa selama pelaksanaan pemilu, personel yang diploting akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan pengamanan TPS.

Ia meminta dalam proses pemungutan dan perhitungan suara agar diantisipasi terjadinya gejolak ataupun perselisihan di lapangan terkait dengan hasil perhitungan suara ataupun ketidakpercayaan kepada petugas. Karena itu juga terdapat personel yang disiagakan untuk mengamankan situasi kontingensi.

“Saya minta anggota segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan, jika terjadi perkembangan situasi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan berlebihan,” tutur Karyoto.

Selain itu, Karyoto itu juga meminta anggota di lapangan untuk melakukan analisis serta pemetaan terhadap tempat TPS, memahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut.

Jajarannya juga diminta melakukan koordinasi dengan anggota TNI, pihak terkait terkait serta elemen masyarakat untuk meredam naiknya suhu politik di TPS. Serta berkoordinasi selalu dengan petugas di TPS dan jangan melakukan hal-hal kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi Polri maupun TNI.

“Jaga netralitas kita dengan menjauhi tindakan yang dapat mendeskriditkan kita, berpihak ke salah satu paslon atau partai politik,” pesan Karyoto.(*/Ag)

JAKARTA – Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bahwa penggunaan hak suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menentukan masa depan generasi penerus.

Ia menilai, masyarakat bisa menentukan nasib bangsa dan negara dengan ikut memilih calon pemimpin dan wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah.

“Tentu saja seluruh warga negara Indonesia (WNI), sebaiknya harus menggunakan hak pilihnya ya, agar dia dapat menentukan arah kebangsaan Indonesia ke depan,” kata Firman kepada di Jakarta, Senin.

Sangat penting bagi masyarakat yang memiliki hak suara untuk menggunakan kesempatan itu, guna ikut menentukan nasib Indonesia melalui pilihan terhadap presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hasil pemilu akan melahirkan pemimpin yang akan menyusun atau membuat kebijakan untuk jangka menengah dan rancangan pembangunan jangka panjang.

“Pemerintahan yang terpilih, akan membentuk Indonesia apakah jauh lebih baik ke depan, bisa biasa-biasa saja atau lebih buruk,” kata dia.

Peneliti senior itu mengimbau, agar masyarakat jangan menyia-nyiakan momentum lima tahun tersebut, guna ikut berkontribusi membangun landasan awal yaitu memilih pemimpin untuk pembangunan pembangunan nasional.

Setelah menentukan sikap untuk ikut memilih, masyarakat bisa mencari tahu rekam jejak calon yang akan dipilih, visi dan misinya, serta memastikan bahwa tidak pernah tersangkut kasus korupsi yang merugikan negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Ag)

LAMPUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas pada masa tenang menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024.

“Kami harap di masa tenang ini tidak muncul kegaduhan. Sehingga bangsa ini bisa melewati, masa-masa seperti ini dengan damai, tidak ada kegaduhan, karena ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran pendewasaan bangsa,” Ketua Umum MUI Lampung Prof Moh Mukri, di Bandarlampung, Senin.
4
Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mendukung serta mencintai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu pula sebaliknya.

“Boleh tidak suka salah satu paslon tapi tidak berlebihan, boleh juga mencintai dan mendukung tapi tidak juga berlebihan. Karena siapa pun nanti yang terpilih itulah yang akan menjadi pemimpin kita semua, Bangsa Indonesia,” kata dia.

Prof Mukri pun meminta masyarakat tetap menjaga persaudaraan antar sesama sekalipun berbeda pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024

“Jadi menjelang pemungutan suara diharapkan kepada masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap menjaga kondusifitas dan hubungan baik dengan orang terdekat serta antar sesama,” kata Ketua Umum MUI Lampung itu.

Menurutnya, sekalipun masyarakat berbeda pilihan politiknya, tetap harus menjaga harmonisasi hubungan satu sama lain, dan

jangan sampai hal itu malah memecah belah persaudaraan antar anak bangsa.

“Sekalipun beda pilihan politik, kami harap tetap jaga hubungan baik, karena bangsa Indonesia memang memiliki gen plural. Kita bisa bersatu jadi Indonesia karena Bhineka Tunggal Ika,” kata dia.

Ketua MUI Lampung itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak golput dan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (tps) untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Saya juga mengajak masyarakat jangan golput karena bisa bahaya sekali. Sebab kalau golput nanti orang baik yang harusnya terpilih jadi presiden dan DPR tidak terpilih, dan sebaliknya bisa jadi orang yang niatnya tidak baik malah yang terpilih,” tukasnya.(Antara)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons viralnya hasil perhitungan suara atau exit poll WNI di luar negeri yang sudah menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasyim menegaskan tindakan tersebut dapat tergolong pelanggaran pidana pemilu.

Pernyataan Hasyim disampaikan seusai viralnya hasil Pemilu di luar negeri bagi WNI. Hasyim menegaskan pengumuman penghitungan suara atau exit poll Pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat tuntas.

“Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” kata Hasyim dalam keterangannya kepada wartawan,Minggu (11/2/2024).

Aturan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 449 ayat 5 mengatur bahwa pengumuman prakiraan penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Apalagi pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dilarang dilakukan pada Masa Tenang sesuai bunyi pasal 449 ayat 2. Hari ini tergolong masa tenang Pemilu.

“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) (UU Pemilu) merupakan tindak pidana Pemilu,” ujar Hasyim.

Adapun bunyi Ayat 4 dimaksud ialah Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Diketahui, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu 14 Februari 2024. Tapi, pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri diadakan berbeda. Sejumlah WNI di beberapa negara bakal melakukan pencoblosan lebih dulu ketimbang di Tanah Air.

Hal ini sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 122 tahun 2024.(*/Ag)

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menghadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Sabtu 10 Februari 2024, malam.

Dalam sambutannya Anies mengapresiasi kehadiran insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, dewasa ini pers menghadapi berbagai tantangan salah satunya kekerasan fisik dan serangan sistem digital kepada jurnalis.

“Perlu dukungan sistemik dan perlindungan kepada pers yang mengalami baik kekerasan/ancaman fisik maupun serangan sistem digital kepada jurnalis, dan saat diskusi dengan jurnalis di daerah hal tersebut lebih banyak dialami mereka,” kata Anies dalam keterangannya dikutip, Minggu (11/2/2024).

Anies memaparkan bahwa data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2023 jumlah kekerasan kepada jurnalis mengalami peningkatan 42 persen dibanding tahun sebelumnya, dan itu yang terlaporkan, belum yang tidak terlaporkan. Maka dari itu Anies berkomitmen menjaga kebebasan pers dan itu dan dilihat dari rekam jejak selama berada di pemerintahan.

“Jadi ini komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini dan bukan hanya sekedar berbicara esok tapi kami miliki rekam jejak karena prediktor terbaik atas masa depan, adalah masa lalu, jika masa lalunya bekerja baik dengan media, maka ke depan juga demikian,” ungkapnya.

“Dan kami (selama di Pemerintahan) kalau ada masalah langsung lapor ke dewan pers bukan kepolisian karena kita ingin menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia, dan ini pekerjaan rumah yang besar karena kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan amanat konstitusi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga menerangkan bahwa untuk membangun sebuah ekosistem pers yang sehat, insan pers juga perlu objektif sehingga produk yang dihasilkan akan membantu suasana yang sehat dalam menyusun kebijakan

“Bagaimana menjaga objektifitas adalah letak tantangannya karena kita berhadapan dengan pasar yang memberikan reward maupun disinsentif. Dan ini menjadi PR bersama yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa membangun ekosistem pers yang sehat dan menjaga demokrasi kita,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Deddy Mulyana mengatakan pers turut mengawal suksesi kepemimpinan periode 2024-2029 berjalan aman, damai, dan lancar.

“Sejauh ini media massa cetak dan elektronik dalam berita politiknya tidak ikut-ikut menggunakan pemancing klik atau click bait karena risikonya amat tinggi,” kata Deddy pada Jumat (9/2/2024).

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, itu juga menilai masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi terkait akses terhadap informasi Pemilu karena akses terhadap informasi terbuka sedemikian lebar berkat media massa.

Deddy juga berpesan agar pers menghindari tokoh antagonis yang dikhawatirkan bisa menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan bahkan konflik di antara pemangku kepentingan Pemilu.

“Insan pers tidak perlu menyampaikan sesuatu yang bisa memperkeruh. Malah sebaliknya, yang diharapkan adalah komunikasi media massa ikut berperan menjernihkan persoalan,” kata Deddy.

Deddy juga mengatakan bahwa netralitas dan objektivitas media massa menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengimbau insan pers kembali pada model awal yang sudah lama dikenal publik, yaitu pers sebagai pilar keempat demokrasi dan berperan sebagai watchdog atau anjing penjaga demokrasi yang setia.

Insan pers, kata Deddy, diharapkan terus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan keutuhan bangsa, bukan pada kepentingan segelintir orang dan golongan, sebagaimana tema Hari Pers Nasional 2024 “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang tahun ini berusia 78 tahun. Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Legislatif pada 14 Februari.(Antara)

JAKARTA – Suasana di radius tiga kilometer dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (10/2/2024) sudah dipenuhi lautan manusia dan kendaraan. Mereka semua ingin hadir mengikuti Kumpul Akbar capres cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Pantauan kawasan Sunter, jalanan dari segala arah sudah sulit dilewati bahkan dengan berjalan kaki. Hal itu karena akses menuju JIS yang sempit tidak sebanding dengan jumlah massa.

Ribuan kendaraan baik roda dua, roda empat sudah terjebak macet. Bahkan sudah banyak sepeda motor yang terpaksa parkir di trotoar karena akses menuju JIS sudah penuh dengan massa simpatisan dan pendukung Amin.

Massa pendukung Anies meriuhkan jalanan dengan yel-yel dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tersebut. Suasana juga berisik bunyi klakson pengendara mengikuti alunan yel-yel Amin. Meski begitu, massa juga membukakan jalan bagi ambulans yang lalu lalang keluar masuk JIS.

Salah satu pendukung Amin, Iwan, mengatakan dirinya sudah jauh-jauh datang untuk Kumpul Akbar Amin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Iwan mengaku, sudah datang ke Jakarta sejak dini hari tadi. Tapi dirinya kemudian terjebak jauh dari rombongan karena berencana mencari sarapan.

“Saya sudah di dalam tadi. Keluar cari sarapan eh sudah ramai saja tidak bisa lewat. Luar biasa pak ya,” kata Iwan pada awak media .

Massa yang memadati jalanan terlihat memakai kaus bergambar Amin. Mereka juga banyak yang membawa simbol partai, seperti PKB, PKS, dan Partai Nasdem. “Padat banget Pak. Tapi tetap happy saya. Senang banyak yang dukung Pak Anies dan Pak Muhaimin,” ungkapnya.(*/Ag)