Politik dan keamanan

BOGOR – Calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto,menyatakan mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur Pilgub Jabar 2024. Bima mengaku, mengikuti instruksi PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.

“Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak saya bergerak, kalau maju saya maju, kalau ke kanan saya ke kanan. Tapi kalau partai meminta tidak melanjutkan, saya sami’na wa ato’na. Dengar, taati, dan ikuti,” ujar Bima saat ditemui di kediamannya di Kota Bogor, Provinsi Jabar, (7/8/2024).

Ketua DPP PAN tersebut menyampaikan, ia mendukung penuh keputusan partai yang berada dalam barisan KIM untuk mendukung penuh Dedi. Hal itu pun akan disampaikannya kepada perangkat DWP PAN Jabar, lantaran setelah mendapat rekomendasi dari DPP, langsung konsolidasi di 27 kabupaten/kota di Jabar.

“Dengan siapa pun Kang Dedi berpasangan, kami akan tetap mendukung. Dari informasi, Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar. Saya mendukung dan saya akan sampaikan ke perangkat partai di Jawa Barat,” jelas wali kota Bogor periode 2014-2024 tersebut.

Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya. Mulai dari relawan, struktur partai, elemen warga masyarakat, hingga media.

“Terima kasih dukungan dan pemberitaannya, telah dibaca, didengar, dan dipikirkan warga pemilih di Jawa Barat. Kita doakan Pilgub Jawa Barat menjadi pemilihan yang mencerahkan dan bertabur gagasan,” jelasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Viral logo Nahdlatul Ulama (NU) dipelesetkan dan diberi tulisan Netanyahu United. Pelesetan ini muncul setelah lima cendikiawan NU ketahuan berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog di tengah dunia sedang berduka dengan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza oleh pasukan Zionis.

Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Moh Mukri menilai mengubah logo NU itu tidak etis dan tak elok. Sebab kunjungan lima cendikiawan itu ke Israel jelas-jelas atas inisiatif pribadi dan tidak melibatkan NU secara organisasi.

“Tidak bolehlah gitu tidak etis, orang mengkritik atau apa tapi (kunjungan) orang itu kan pribadi. NU sendiri PBNU aja tersinggung kecewa, kok ada lah kemudian jadi olok-olok tidak elok,” kata Mukri saat dihubungi, (16/7/2024).

Dia menambahkan lima orang tersebut yaitu Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania diduga dengan sengaja membawa nama NU dan berkunjung tanpa izin. Maka mereka akan dipanggil dan diberikan sanksi jika terbukti bersalah.

“Ada orang mengaku warga NU ya kan mengadakan kunjungan ke Israel ketemu presiden itu kan enggak izin atau ngomong tapi kok bawa bawa nama NU. Maka mereka dipanggil itu orang-orang itu kalau betul mereka kader NU atau pengurus di lembaga apa pasti akan kena sanksi ya kan dia enggak sensitif,”ucapnya.

Dia pun sungguh menyayangkan tindakan kelima orang tersebut. Sebab membuat dampak buruk terhadap citra PBNU padahal ormas Islam ini dinilai telah berjasa menjaga NKRI dari penjajah.

“PBNU terhadap bangsa ini NKRI ini kan jasanya sangat besar gitu dan (kunjungan) itu bukan lembaga tapi orang per orang ada orang yang atas namakan NU berkunjung tanpa seizin bawa-bawa nama NU,”katanya.

Adapun sanksi terberat adalah pemberhentian dari kepengurusan PBNU. Selanjutnya jika salah satu dari mereka merupakan Dosen yang aktif di Unusia, juga akan diberhentikan.

“Iya pemberhentian dari kepengurusan atau kalau dia dosen pemberhentian dari dosen. itu pelanggaran berat, pelanggaran etik,” papaarnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengingatkan 906 calon perwira remaja TNI dan Polri mereka saat dilantik menjadi perwira nanti harus memposisikan diri sebagai seorang kesatria yang mengabdikan diri dan hidupnya untuk NKRI.

Dalam acara pembekalan calon perwira remaja (capaja) TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan sikap kesatria itu bermakna mereka harus rela berkorban untuk bangsa dan negara.

“Saya memberi suatu motivasi, suatu pengarahan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat mengabdi. Mereka harus berbuat yang terbaik untuk membela bangsa mereka, bangsa kita. Saya kira intinya itu,” kata Prabowo menjelaskan inti pidato kebangsaannya yang disampaikan kepada 906 capaja TNI-Polri saat dia ditemui selepas acara.

Prabowo lanjut menjelaskan dia sengaja menyoroti tema itu karena semangat rela berkorban itu harus selalu tertanam pada diri mereka terutama setelah mereka nantinya dilantik dan merintis karier sebagai perwira di TNI dan Polri.

Prabowo dalam acara pembekalan menyampaikan pidato berjudul “Perwira Kesatria Pembela Tanah Air”. Dalam pidatonya itu, yang disampaikan selama satu jam lebih, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan yang mencakup tata kelola negara, visi pembangunan negara, dan pentingnya membangun institusi TNI dan Polri yang kuat untuk keberlangsungan bangsa.

Dia juga sempat menyinggung perjuangan para pahlawan selama masa kemerdekaan dan saat mempertahankan kemerdekaan. Dalam paparannya itu, Prabowo juga menyelipkan cuplikan film The East (De Oost) karya Jim Taihuttu yang menceritakan kekejaman Westerling, seorang pemimpin satuan khusus militer Hindia Belanda, yang terlibat aksi pembantaian rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada 1946–1947.

Kemudian, Prabowo lanjut mengingatkan kepada para calon perwira remaja itu mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tujuan nasional bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bangsa kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya itu.

Dia menekankan tujuan melindungi disebutkan lebih dulu daripada “memajukan kesejahteraan umum” yang kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. “Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, untuk apa kita membangun kereta api cepat, untuk apa kita membangun jalan raya, untuk apa kita membangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” ujar Menhan Prabowo.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan para calon perwira remaja bergabungnya mereka ke dalam institusi TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

“Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat,” sambung Prabowo.

Dalam acara pembekalan itu, yang rangkaiannya berlangsung sejak Kamis (11/7), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan kepala staf yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono juga turut hadir.

Sebanyak 906 calon perwira remaja TNI dan Polri itu, yang terdiri atas 417 capaja TNI AD, 129 capaja TNI AL, 113 capaja TNI AU, dan 247 capaja Polri dijadwalkan bakal dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Juli 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dapat diberikan putusan yang seberat-beratnya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI apabila terbukti melanggar.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menyampaikan, pernyataan tersebut untuk menanggapi sidang putusan dugaan asusila Hasyim yang akan dilaksanakan DKPP RI pada Rabu (3/7/2024). “Kalau secara administratif, ya diberhentikan secara tetap, karena dia tidak memberikan contoh yang baik,” kata Olivia di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2024).

Menurut dia, sanksi seberat-beratnya diperlukan bila terbukti melanggar agar tidak menjadi preseden bagi komisioner KPU RI atau KPU di tingkat daerah. “Di KPU-KPU daerah lainnya juga melakukan hal yang sama, misalkan, kemudian ada yang, ‘oh yang ini, yang pusat aja enggak kena’. Jadi, daerah ada pembanding. Jadi, tidak boleh ada impunitas. Itu yang penting sebenarnya,” ujar Olivia.

Selain itu, ia menjelaskan, Hasyim, bila terbukti melanggar maka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurut Olivia, korban bisa melaporkan Hasyim dengan menggunakan UU TPKS.

“Supaya ada efek jera. Masalahnya dia tokoh, pejabat publik, yang tentu punya dampak yang besar buat masyarakat. Lalu, bagaimana masyarakat menilai hukum negara kita terhadap seorang tokoh? Apakah kemudian dibilang tumpul ke atas, tajam ke bawah? Kita menghindari hal-hal seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa hukum korban menjelaskan, perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Hasyim sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.

Kemudian, Hasyim menjalani persidangan pertama pada Rabu (22/5/2024) yang berakhir sekitar pukul 17.15 WIB. Lalu, dia hadir dalam persidangan kedua atau terakhir pada Kamis (6/6/2024) yang selesai pada pukul 12.45 WIB.(*/Ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, kemarau mulai melanda sejumlah provinsi yang padat penduduk di Indonesia. Prakirawan BMKG Yuni Maharani mengatakan, provinsi-provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua, dan Papua Selatan mulai memasuki musim kering sejak Jumat (28/6/2024) lalu hingga 4 Juli 2024 mendatang.

Delapan provinsi dengan populasi terbanyak di RI itu menambah jumlah kawasan yang telah beralih ke musim kemarau. “Adapun daerah lain yang telah memasuki musim kemarau antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan juga Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Yuni Maharani, (29/6/2024).

Ia mengatakan, sistem pemantauan cuaca BMKG telah memetakan potensi kawasan yang sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan. Di antaranya adalah sebagian besar Sumatra, sebagian besar Jawa-Bali, NTB, dan NTT. Demikian pula dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah-wilayah tersebut agar tidak membakar sampah atau lahan. Mereka juga diharapkan tidak membuang puntung sembarangan demi menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang merupakan kondisi anomali iklim. Ini mewujud dalam bentuk berkurangnya curah hujan dalam jangka waktu bulanan, musiman, atau bahkan durasi yang lebih lama lagi.

“Dampak kekeringan dapat berupa penurunan hasil panen dan gagal panen, berkurangnya pasokan air bersih, gangguan pada keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pertanian dan industri, serta kabut asap yang dapat mengganggu transportasi,” katanya.

BMKG telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera memitigasi potensi dampak kekeringan. Misalnya dengan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pengisian waduk dan membasahi rawan terbakar atau lahan gambut.

BMKG juga merekomendasikan penyesuaian pola dan waktu tanam di wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat juga dapat memanen air hujan melalui tandon atau tampungan air, serta sumur resapan di wilayah-wilayah yang masih mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa suhu permukaan bumi meningkat sangat cepat setiap tahunnya yang berdampak buruk pada kehidupan manusia dan seluruh mahluk hidup.

Berdasarkan laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), suhu permukaan global telah meningkat dengan cepat, dengan rata-rata tahunan mencapai 1,45 derajat celcius pada 2023, dibandingkan dengan baseline setelah era Revolusi Industri.

Padahal pada 2020, menurut laporan WMO tentang keadaan iklim global, kenaikan rata-rata suhu global adalah 1,2 derajat celcius. Hal ini berarti hanya dalam beberapa tahun, ada peningkatan suhu permukaan yang signifikan.

“Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas, dan informasi ini hanya dapat diperoleh melalui pengamatan sistematis untuk fenomena kebumian. Tanpa pengamatan kebumian yang sistematis, informasi yang diberikan bisa menyesatkan atau salah. Pengamatan kebumian yang sistematis ini diperlukan baik di tingkat nasional, regional, maupun global,” ungkap Dwikorita dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (23/6/2024).

Dwikorita mengatakan, pengataman sistematis sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya, untuk memberikan data dukung dalam aksi adaptasi iklim, aksi mitigasi iklim, atau keputusan atau kebijakan apa pun terkait mitigasi dan adaptasi iklim.

Oleh karena itu, Dwikorita meminta agar pengamatan sistematis perlu diikuti oleh tindakan sistematis di segala lini agar dampak panas ekstrem tersebut dan dampak perubahan iklim lainnya dapat ditangani secara efektif.

Dwikorita mencontohkan agar informasi mengenai fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan panas laut yang meluas di Pasifik tropis bagian timur merupakan hasil pengamatan kebumian sistematis yang didukung juga oleh pemantauan satelit.

Selain itu, prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) mengenai ancaman krisis pangan pada 2050 mendatang juga merupakan hasil dari pengamatan kebumian yang sistematis secara global, nasional, dan lokal.

Singkatnya, tambah dia, pengamatan sistematis tersebut, memungkinkan seluruh negara di dunia untuk melakukan analisis dan prediksi lebih lanjut.

“Analisis masa lalu merupakan cara untuk memvalidasi dampak dari peningkatan suhu yang berlangsung dan kondisi Bumi kekinian. Selanjutnya, pada analisisi lebih lanjut yang didasarkan pada data pengamatan sistematis dapat diketahui bahwa ternyata perubahan iklim memberi tekanan pada sumber daya air yang sudah langka, menghasilkan hotspot air. Nah, hal ini dapat ditangkap dan dianalisis lagi berdasarkan pengamatan sistematis,” paparnya.

Dwikorita menegaskan, peningkatan suhu global tidak dapat dianggap sepele. Tidak hanya berdampak pada suhu bumi yang makin panas, kondisi tersebut juga meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi, kekeringan, buruknya kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan, gelombang panas, risiko kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga ancaman kelangsungan hidup spesies di bumi.

“Situasi tersebut, pada akhirnya tentu akan menganggu stabilitas perekonomian dan politik dunia,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai, pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, tidak diperlukan.

Yandri menilai, upaya evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag) cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI. “Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR,” kata Yandri dalam siaran pers di Jakarta, (18/6/2024).

Adapun salah satu temuan yang dipersoalkan, menurut Yandri, adalah terkait bahan baku pangan yang berasal dari Thailand. Dengan jumlah 240 ribu lebih jamaah asal Indonesia, seharusnya bahan baku pangan berasal dari dalam negeri.

Yandi mengatakan, inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII Tahun 2019-2022. Realisasinya, kata dia, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifki Hasan.

“Saat ini tinggal memaksimalkan pelaku usaha nasional untuk menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan oleh jamaah,” kata politikus PAN tersebut.

Namun apabila bahan baku dari Tanah Air belum tersedia, Yandri menilai, penyelenggara pun harus tetap menyediakan konsumsi bagi jamaah walaupun bahan bakunya berasal dari negara lain.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. “Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024,” kata Puan di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Puan menjelaskan, pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.(*/Ag)

JAKARTA – Dewan Pers telah membentuk Tim Seleksi Anggota Komite yang akan mengawal pelaksanaan amanah Perpres Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Tim ini akan menyeleksi calon anggota komite dari unsur Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 perpres tersebut.

Nantinya anggota komite dari unsur pakar akan dipilih oleh Kemenko Polhukam dan Kementerian Kominfo.

Sementara itu anggota komite dari unsur Dewan Pers maksimal sebanyak 5 orang. Demikian juga jumlah yang sama untuk pakar yang dipilih oleh Kemenko Polhukam. Adapun anggota komite dari unsur Kemenkominfo akan diwakili satu orang.

Tim seleksi membuka kesempatan kepada para profesional terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota komite dari unsur Dewan Pers.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Juni 2024 hingga 29 Juni 2024. Pendaftaran bisa dilakukan di www.timsel.dewanpers.or.id. Di alamat tersebut juga bisa diperoleh persyaratan, aturan, dan mekanisme pendaftaran. Informasi lengkap bisa dilihat di bawah ini.

Kriteria dan Persyaratan

Persyaratan menjadi calon anggota komite:

A. Syarat Umum:

a. Memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan

terkait serta undang-undang lain yang terkait dengan ekosistem bisnis media,

persaingan usaha,dan perkembangan teknologi digital.

b. Memiliki integritas pribadi dan rekam jejak profesional (dinyatakan dalam surat

pernyataan).

c. Dalam 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota dan atau pengurus parpol,

manajemen perusahaan pers, atau perusahaan platform digital.

B. Syarat Khusus:

1. Unsur dari Dewan Pers dengan kriteria:

a) Memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan di

bidang pers.

b) Memiliki perspektif tentang kemerdekaan pers dan jurnalisme berkualitas (ditunjukkan

dengan menulis makalah tanpa AI).

c) Memahami perkembangan industri media digital dan teknologi pendukungnya (disertai

keterangan tertulis, kecakapan dan pengalaman dalam perkembangan media digital dan

AI).

d) Mendapat rekomendasi dari masyarakat pers yang tidak terafiliasi dengan perusahaan

pers, platform digital, atau parpol.

B. Syarat Administrasi:

a. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan

timsel.

b. Menyerahkan SKCK.

c. Surat keterangan tidak dipidana dari pengadilan negeri setempat.

d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba dari Rumah

Sakit Pemerintah Kelas A.

e. NIK/NPWP dan SPT terakhir.

f. Pasfoto berwarna ukuran 4×6.

g. Menyampaikan biodata (CV) dan rekam jejak profesional.

h. Bersedia menandatangani komitmen mendukung kemerdekaan pers dan jurnalisme

berkualitas.

i. Pernyataan bersedia diverifikasi.

j. Bersedia menandatangani pakta integritas, bahwa yang bersangkutan tidak

terlibat langsung sebagai pengelola platform digital ataupun dengan perusahaan

media dalam periode yang ditetapkan.

k. Bersedia menandatangani pernyataan komitmen waktu untuk menjalankan

tugas sebagai anggota komite.

Berkas pencalonan anggota komite diterima mulai tanggal 7 Juni 2024 sampai paling lambat hari Jumat tanggal 27 Juni 2024 pukul 24.00 WIB melalui microsite pendaftaran sesuai link berikut: https://timsel.dewanpers.or.id.

Hanya calon yang memenuhi syarat yang akan diikutkan dalam seleksi. Keputusan tim seleksi tidak dapat diganggu gugat.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa menanggapi usulan DPR RI terkait pembentukan kementerian haji terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menjalankan misi haji dengan baik.

“Tapi sesungguhnya di Indonesia urusan Haji sudah diurus dalam satu Dirjen khusus selama ini kami melihat sudah sangat luar biasa baik,”kata Zulfa saat ditemui dalam pelepasan tamu haji Raja Salman, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah luar biasa. Sehingga diperlukan pertimbangan yang matang terkait pembentukan kementerian haji tersendiri itu.
“Apakah perlu dibentuk Kementerian khusus karena beban kerjanya lebih besar ke depan nanti itu perlu dipertimbangkan matang-matang,” katanya.

Meski begitu, dia menilai DPR mempunyai sudut pandang yang harus dipertimbangkan. Bisa saja hal itu agar dapat mempermudah kerja dari pemerintah.

“Kami akan melihat nanti seperti apa usulannya, apakah itu akan memberikan kemudahan atau akan menambah sisi lain kepada negara karena kita tahu Haji ini kalau di luar negeri itu memang ada Kementerian haji,”ucapnya.

“Tapi Kementerian haji di sana sesungguhnya digabung dengan Kementerian Agama kadang-kadang,”sambungnya.

Berbeda dengan Kerajaan Arab Saudi yang mempunyai Kementerian Haji tersendiri krena Arab Saudi harus melayani jutaan umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahun nya.

“Tapi khusus untuk Saudi memang selalu ada sampai Kementerian haji karena kita paham Saudi melayani seluruh dunia. Kalau dibentuk Kementerian haji itu sudah masuk akal,”kata dia.

“Menurut saya perlu dikaji dulu secara matang kalau sebagai wacana boleh-boleh saja,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Jalan Ridwan Kamil alias Kang Emil maju Pilgub DKI Jakarta 2024 makin terbuka. Setelah Partai Golkar, kini giliran Partai Gerindra yang memberi rekomendasi ke mantan gubernur Jawa Barat itu bertarung di Ibu Kota.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Gerindta telah merekomendasi Ridwan Kamil untuk sebagai calon gubernur 2024-2029.

“Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Wakil Ketua DPR RI itu meyakini rekomendasi yang sama juga akan diberikan oleh Partai Golkar. Hal ini dikatakan saat disinggung soal rekomendasi ini berbeda dengan Golkar yang tengah memberikan tugas Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat.

“Saya rasa bukan, bukan berbeda. Tetapi pasti akan sama, bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasikan (Golkar) maju di DKI Jakarta,” ujarnya.

Dengan memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil, Dasco mengakui masih berharap agar bisa diduetkan dengan kader internalnya.

“Ya kira-kira begitulah,”tandasnya.(*/Ad)