Pendidikan

BOGOR — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memastikan tidak ada aktivitas pungutan dalam pengurusan surat guru cuti hamil yang belakangan viral di media sosial. Meski sempat menerima uang tersebut secara tiba-tiba, Disdik menyebut uang itu kini sudah dikembalikan ke guru yang bersangkutan.

Sekretaris Disdik Kota Bogor Hendres Deddy Nugroho mengatakan, staf kepegawaian Disdik menerima uang tersebut secara tiba-tiba melalui transfer bank. Uang yang ditransfer oleh sang guru ke Disdik sebesar Rp 250 ribu.

“Sebetulnya di kami tidak ada aktivitas pungutan apa pun kepada pegawai yang mengurus administrasi kepegawaian di Disdik. Ini tiba-tiba ada staf kepegawaian kami ini menerima transfer (uang) karena sudah membantu mengurus surat cuti. Dia juga kaget kok ada transfer, akhirnya lapor ke kami,” kata Hendres, Kamis (9/11/2023).

Hendres mengatakan, Disdik kemudian menanyakan apa tujuannya mengirim uang tersebut ke staf kepegawaian. Dari jawaban sang guru, uang itu dikirim dalam rangka membantu mengurus surat cuti.

“Kita bilang jangan, akhirnya uang itu dikembalikan kepada yang bersangkutan karena dia (pegawai Disdik) mengaku tidak meminta apa pun. Kan memang urus izin-izin begitu kan memang tidak ada biaya apa pun, tapi tiba-tiba dia ditransfer,” ujarnya.

Padahal, kata Hendres, staf tersebut tidak pernah memberi nomor rekeningnya ke guru yang bersangkutan. Ia pun tidak mengetahui dari mana guru tersebut mengetahui nomor rekening dari staf kepegawaian Disdik hingga mengirim uangnya.

“Justru itu enggak ada, staf kami tidak pernah kasih nomor rekening ke ibu itu, enggak tahu dari mana tahunya. Saya tanya staf, dia enggak pernah kasih nomor rekening, tapi ada notifikasi transfer masuk,” ujarnya.

Dalam berita pengiriman uang yang ada, Hendres memastikan uang itu dikirim oleh sang guru berinisial SO. Setelah dikonfirmasi ke guru yang bersangkutan, uang itu disebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu mengurus surat cuti.

“Bu S juga kita konfirmasi, akhirnya beliau mengakui dan sudah buat pernyataan bahwa dia bukan maksud untuk memberikan sogokan. Dia bilang ‘saya nggak enak karena sudah dibantu, ya sekedar ucapan terima kasih saja’,” kata Hendres.

Kendati demikian, ia tidak mengetahui secara detail kapan sang guru mengajukan cuti dan mengirim uang tersebut. Di samping itu, ia juga menegur staf kepegawaian Disdik Kota Bogor agar tidak ada kejadian yang sama.

“Staf di kepegawaian juga sudah kita tegur jangan sampai terulang. Jadi ditegaskan tidak ada biaya-biaya begitu,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan viral di media sosial, terkait curhatan seorang guru SD di Kota Bogor yang diminta uang hingga diancam dipecat usai mengajukan cuti melahirkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kemudian mendalami persoalan tersebut.

Disdik Kota Bogor telah melakukan penggalian keterangan kepada bagian kepegawaian, terkait isu guru yang diminta uang untuk pengurusan cuti melahirkan. Disdik pun memastikan tidak ada aktivitas pungutan di antara pegawainya.

Kadisdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan pihaknya telah menggali keterangan dari bagian kepegawaian Bidang SD pada Disdik Kota Bogor. Bahkan, pegawai yang bersangkutan juga kaget karena tidak merasa meminta uang tersebut.

“Selama ini tidak ada aktivitas pungutan kepada pegawai yg mengurus kepegawaian di lingkungan Disdik. Adapun adanya transfer yang dilakukan, Saudara Ade (dari bagian kepegawaian) juga merasa kaget, karena tidak merasa meminta,” kata Sujatmiko , (7/11/2023).(*/Ta)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, tiga target perubahan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang sudah tampak pada tahun ajaran 2023 dan 2024. Salah satunya, beberapa daerah telah berhasil menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Kabar baiknya perubahan yang kita harapkan sudah mulai tampak. Pada tahun ajaran 2023 dan 2024 saat ini. Banyak sekali SD sudah menghapus tes calistung sebagai persyaratan PPDB,” kata Nadiem dalam Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Selain itu, dia menyebut, penerapan masa perkenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru selama dua pekan pertama juga sudah banyak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Menurut Nadiem, capaian itu tak luput dari peran Bunda PAUD yang secara aktif melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan selama masa PPDB dan MPLS tersebut.

Dia menekankan, kolaborasi dalam menyukseskan kebijakan gerakan transisi PAUD ke SD perlu terus-menerus dilakukan. Sebab, kata dia, masih ada target perubahan lain yang perlu dipastikan terjadi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dia berharap, seluruh satuan pendidikan, baik PAUD maupun SD dapat menerapkan pembelajaran yang berfokus pada enam aspek kemampuan fondasi anak.

“Kita harapkan satuan pendidikan telah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan eksploratif, guna membangun rasa ingin tahu yang sarat dengan interaksi positif dalam membangun kepercayaan diri anak,” kata dia.

Ratusan Bunda PAUD dan anggota Pokja Bunda PAUD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota antusias mengikuti Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2023. Acara yang diselenggarakan bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai Bunda PAUD Nasional, Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin selaku Pembina OASE KIM.

Nadiem mengatakan, apresiasi Bunda PAUD merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada seluruh Bunda PAUD di Indonesia yang telah ikut berperan aktif dalam melakukan praktik baik untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. “Mari terus bergerak dan berkolaborasi bersama dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata dia.

Kemendikbudristek mengapresiasi dukungan dan respons positif peran Bunda PAUD sebagai salah satu mitra dan penggerak advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD di daerah masing-masing. Sejak diluncurkan pada Maret lalu, banyak cerita dukungan yang inspiratif dan inovatif dari pemerintah daerah, khususnya Bunda PAUD.

Dalam sambutannya, Iriana memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD di seluruh Indonesia atas pencapaian dan upaya yang sudah dilakukan untuk memperkuat gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Dia mengaku sangat berbangga karena sejak gerakan ini diluncurkan, antusiasme di berbagai daerah di Indonesia sangat tinggi.

“Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat terkait gerakan ini,” ujar Ibunda Gibran Rakabuming Raka itu. Pada kesempatan itu Iriana juga menyempatkan berdialog bersama beberapa perwakilan Bunda PAUD seperti dari DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah yang kemudian diapresiasi dengan diberikan hadiah sepeda.

Salah satu penerima anugerah adalah Bunda PAUD Kabupaten Lombok Utara Galuh Nurdiah. Saat ditemui seusai kegiatan, dia menjelaskan, sejak adanya kebijakan tersebut, Bunda PAUD di Kabupaten Lombok Utara langsung turun ke kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi. Di samping turun ke PAUD, pada saat yang sama pihaknya mengadakan pembinaan.

“Program transisi PAUD ini kami sampaikan kepada baik itu guru ataupun wali murid sehingga mereka mengetahui bahwa program transisi PAUD yang menyenangkan ini harus juga diketahui oleh para wali murid. Sehingga pada saat mereka nantinya melanjutkan ke SD, jadi mereka memahami bahwa masuk ke SD itu tidak harus melalui tes calistung,” kata dia.

Pada Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2023, Kemendikbudristek memberikan penghargaan kepada 42 Bunda PAUD melalui kategori Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama. Para penerima penghargaan tersebut adalah sembilan terbaik untuk Bunda PAUD Provinsi, 24 terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Kota Nontertinggal, dan sembilan terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Daerah Tertinggal.(*/Ind)

JAKARTA – Hasil survei Asesmen Nasional (AN) 2022 menunjukkan, 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan serius oleh semua pihak terkait.

“Hal ini harus ditangani dengan serius karena kekerasan yang dialami oleh anak dalam masa pertumbuhan akan meningkatkan trauma sangat panjang dan mendalam yang dapat mengganggu proses belajar, tentu berdampak dan menghambat tercapainya SDM Indonesia yang berkualitas di masa depan,” ujar Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila lewat keterangannya, (3/11/2023).

Data AN 2022 itu menunjukkan masih adanya potensi-potensi kekerasan di satuan pendidikan. Sementara data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 menyebutkan, kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133 kasus.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) pihaknya bersama empat kementerian dan tiga lembaga telah menyepakati Nota Kesepahaman. Adlin mengajak mitra dari seluruh kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi melaksanakan PPKSP.

Adapun empat kementerian tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sedangkan tiga lembaga lainnya adalah KPAI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Senada dengan Adlin, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menerbitkan peraturan terkait PPKSP. Di mana aturan itu sebagai penyempurnaan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Aturan ini menghilangkan area abu-abu karena memberikan definisi yang jelas untuk membedakan kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” ujar Usman.

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian/Lembaga, Usman mengimbau kepada anggotanya agar menyebarkan secara luas dan masif informasi terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Ia mengatakan, humas pemerintah harus mengambil bagian untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun strategi komunikasi publik yang baik agar regulasi dapat berjalan dengan efektif.

“Semoga usaha dan itikad kita bersama dalam menggaungkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui narasi-narasi yang membumi dan kanal komunikasi publik yang kita miliki dan kelola bersama dapat membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai, hingga perubahan perilaku dapat tersampaikan dari hulu ke hilir,” pesan Usman.

Koordinator Tim Tiga Dosa Besar Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Dedek Suryaman menyampaikan, kekerasan menjadi sorotan pemimpin dunia sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi. Hal itu sesuai dengan target ke-16 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

“Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar,” ajak dia.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Hukum, Tata Laksana dan SDM, Direktorat Jenderal PDM Kemendikbudristek Anny Sayekti menjelaskan hingga 1 November 2023 telah terbentuk 71.657 Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau 16,4 persen dari 436.776 satuan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

“Kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, media, institusi pendidikan, pelaku usaha/industri, serta masyarakat dan komunitas sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia,” jelas Anny.

Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Suwardi mengungkapkan jumlah kasus Tiga Dosa Besar yang terjadi di satuan pendidikan dan ditangani oleh Kemendikbudristek. Hingga saat ini, kekerasan seksual telah terjadi sebanyak 115 kasus, perundungan 61 kasus, dan intoleransi sebanyak 24 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, isu terbanyak adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

“Penjatuhan sanksi telah dilakukan kepada yang terlibat. Dalam penanganan Tiga Dosa Besar di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbudristek melakukan intervensi dengan cara visitasi dan berkoordinasi dengan K/L lain, dinas pendidikan dan dinas terkait, serta jaringan masyarakat sipil untuk selanjutnya memberikan rekomendasi atas penyelesaian kasus,”ujarnya.(Republika/Tya)

CIBINONG – Kemegahan Stadion Pakansari yang selama ini jadi venue perhelatan sepakbola dan atletik tingkat nasional dan internasional ternyata menjadi magnet bagi para siswa sekolah dasar di Kabupaten Bogor yang ingin melihat dari dekat stadion kebanggan rakyat Kabupaten Bogor tersebut.

Kasubag UPT Sarpras Dispora Kabupaten Bogor, Yadi Supriadi alias Wayadi membenarkan kalau Stadion Pakansari saat ini sering dijadikan arena Tour Stadion sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, para siswa dan para tenaga guru ingin tahu secara detail dalam stadoon dan sejarah Stadion Pakansari tersebut.

” Tour Stadion Pakansari sangat bagus untuk memperkenalkan kepada para siswa yeng ingin tahu semua fasilitas sarana olahraga yang ada di Pakansari,” ujar Wayadi.

Mantan Petinju Porda Kabupaten Bogor ini menilai kunjungan Tour Stadion juga bisa merangsang motivasi para siswa untuk jadi atlet sepakbola dan atletik.

” Sangat sering sekali Stadion Pakansari dijadikan destinasi Tour Stadion oleh sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Bogor,” paparnya. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengatakan guru harus bisa menjadi pemantik nilai-nilai keteladanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

“Ilmu yang didapat para guru selama mengikuti pendidikan semestinya menjadi pemantik nilai-nilai keteladanan yang diterapkan pada lingkungan sekitar dimulai dari yang kecil hingga yang lingkupnya lebih luas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nunuk menuturkan nilai-nilai keteladanan yang dimaksud adalah ilmu yang didapat para guru melalui pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan Guru Penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

Ia menjelaskan Kemendikbudristek selama ini berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar termasuk pelatihan Guru Penggerak.

“Fleksibilitas guru dalam berinovasi terhadap sistem dan model pembelajaran melalui Merdeka Belajar semakin didukung oleh program Guru Penggerak,” katanya.

Meski demikian, guru-guru yang mengikuti program Guru Penggerak harus bersedia untuk menyebarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat terutama kepada guru yang tidak mengikuti program ini.

Hal itu, kata dia, karena program Guru Penggerak memberikan kemerdekaan pada semua aktor pendidikan untuk bekerja mengekspresikan daya upayanya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

“Dalam pendidikan Guru Penggerak selalu disampaikan bahwa setelah selesai dari Guru Penggerak apa yang harus saya lakukan?” kata Nunuk.

Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan Muhammad Nur Rizal mengatakan adanya krisis besar yang mungkin tidak disadari namun ada di sekeliling yakni krisis Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ketika manusia atau guru-guru kita tidak menemukan passion dan talentanya sendiri maka mereka tidak mencintai pekerjaannya,” ujarnya.(*/Ind)

CIBINONG – Dunia pendidikan di Kabupaten Bogor masih belum merata dalam menyikapi pembangunan sekolah seperti yang terjadi didaerah Bogor Barat .

Akibat kekurangan kelas, siswa SDN Bandasari di Kampung Bojong Menteng, RT03/03, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, terpaksa belajar di teras sekolah.

Bukan hanya minimnya kurang kelas, bangunan sekolah yang tidak layak pun sering dikeluhkan siswa. Pasalnya akibat kurang layaknya bangunan sekolah berdampak saat kegiatan belajar.

Pantauan Bogorupdate.com di lapangan, Sekolah SDN Bandasari, yang berada di pelosok wilayah Kecamatan Nanggung itu hanya memiliki enam ruang kelas. Tiga ruang kelas diantaranya digunakan untuk kegiatan belajar, dan ruang guru.

“Sementara untuk tiga ruang kelas lainnya sudah tidak layak digunakan, karena bangunan tersebut rawan roboh. Bahkan ada beberapa bangunan sekolah yang belum rampung dibangun karena ditinggal kabur kontraktor,” kata salah satu guru SDN Bandasari Dewi P kepada wartawan, Sabtu (28/10/23).

“Hingga sampai saat ini bangunan tersebut terbengkalai dan belum mendapat perhatian serius dari dinas pendidikan Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Dewi menuturkan, sekolah yang memiliki 137 siswa dengan total enam rombel itu diakuinya tidak cukup.

“Para siswa terpaksa harus belajar secara bergiliran bahkan ada juga siswa harus belajar di teras halaman sekolah,” tutur Dewi.

Sementara salah satu wali murid Sunarti mengaku sangat prihatin dengan kurangnya ruang kelas SD Negeri Bandasari. Sampai saat ini belum tersentuh bantuan pembangunan dari Dinas pendidikan Kabupaten Bogor.

“Untuk memberikan kenyamanan kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di sekolah, saya berharap Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan agar memberikan bantuan penambahan ruang kelas di sekolah kami,” tandasnya.(*/Ru)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengajak guru untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam penguasaan digital, seiring dengan perkembangan teknologi.

“Sekarang kan bicara terkait digitalisasi. Tidak bisa semuanya ‘offline’, tidak lagi semua berbasis konvensional,” katanya, saat peluncuran Festival Lokal Belajar.id Kota Semarang 2023, di Semarang, J(27/10/2023).

Menurut Ita, sapaan akrab Hevearita, sistem pembelajaran pun terus berkembang di era digital, termasuk dengan adanya akun belajar.id yang dapat mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek RI.

“Pastinya harus mengikuti di era digitalisasi. Apalagi, ini menjadi ‘pilot project’ atau percontohan untuk Kurikulum Merdeka Belajar,” kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu.

Festival Lokal Belajar.id memberikan akun belajar.id yang telah menyediakan berbagai aplikasi kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka maupun jarak jauh atau luring (luar jaringan).

Akun belajar.id dimaksudkan untuk memudahkan dan meningkatkan kemampuan para peserta didik dan tenaga pendidik dari berbagai jenjang, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan bahwa belajar.id merupakan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, kaitannya dengan pembelajaran digital.

“Jadi, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara ‘offline’, tetapi juga dilakukan secara ‘online’. Sudah ada platform khusus yang disediakan pemerintah dengan belajar.id,” katanya.

Platform tersebut, kata dia, sudah memiliki format khusus yang ditujukan untuk menunjang pembelajaran sekolah, mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA-SMK, termasuk sekolah luar biasa (SLB).

Dengan adanya belajar.id, ia mengatakan bahwa para guru bisa memberikan bahan ajar kepada peserta didik secara seragam dan sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, yakni Mereka Belajar.

“Diharapkan guru-guru bisa melakukan pembelajaran dari platform yang sudah disediakan oleh pemerintah, semacam kurikulum. Sehingga supaya ketika mengajarkan pada peserta didik bisa seragam,” ujarnya.(*D/D To)

BANDUNG – Program pendidikan Jabar Masagi yang dicetuskan pasangan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan eks Wakil Gubernur Jabar Uu Ruhzanul Ulum didorong untuk dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya di Jawa Barat. Sebab, banyak sekolah yang merasakan dampak positif adanya Jabar Masagi.

Pengawas SMK cabang dinas pendidikan wilayah 9 Winarno menilai, perubahan drastis di lingkungan sekolah terjadi usai program Jabar Masagi berjalan. Terdapat praktik yang baik seperti fast learning, keteladanan, karakter, dan kolaborasi.

“Sebelum adanya program Jabar Masagi, praktik-praktik baik untuk mengedepankan pembelajaran yang berbasis pada proyek fast learning, keteladanan, karakter, kolaborasi dan sebagainya belum muncul,” ucap dia, Jumat (27/10/2023).

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar dinilai berhasil mengimplementasikan life skills. Winarno berharap, program Jabar Masagi dilanjutkan dengan penguatan yang lebih konkret.

“Kami berharap program Jabar Masagi ini dilanjutkan dengan penguatan yang lebih konkret,” kata dia.

Selain memperbanyak jumlah sekolah yang mengikuti program Jabar Masagi, ia berharap para pengawas terus dilibatkan dan aktif dalam program.

Guru SMK Taruna Terpadu 1 Hamdan berharap program Jabar Masagi terus dilanjutkan agar melestarikan pendidikan berbasis karakter dan budaya. Sebab anak-anak tidak terlalu terkontaminasi.

“Kami rasa perlu dilanjutkan karena lewat program Jabar Masagi ini kita bisa mencegah, mempertahankan, dan juga mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak sekarang,” kata dia.

Kurikulum Masagi merupakan model implementasi kurikulum nasional yang berbasis nilai-nilai budaya lokal. Pemprov Jawa Barat telah menerapkan program Jabar Masagi sejak tahun 2018 diterapkan di kurang lebih 252 sekolah tingkat SMA/SMK/SLB dan Madrasah di Jawa Barat.(*/He)

CIBINONG – Prestasi membanggakan baru saja diraih Kanaya Laila Wahda (14). Gadis yang duduk di SMPN 2 Sukaraja itu lolos ke final tingkat nasional putri batik kategori best speech (pidato terbaik).

Kanaya mengaku bangga bisa lolos ke final pada kegiatan berskala nasional dan diikuti oleh ratusan peserta dari banyak provinsi di Indonesia.

“Mohon doanya, final akan dilangsungkan di Kuningan Jakarta hari Minggu besok,” kata Kanaya Laila Wahda saat ditemui di Yayasan Wisma Dharmais Sukaraja, Jumat, 27 Oktober 2023

Gadis yang hobi menyanyi dan dansa itu mengaku siap memberikan yang terbaik saat grand final nanti. Masuk kategori best speech, tentunya segala persiapan terus dilakukan.

“Intinya saya ingin mengajak semua warga untuk tetap mencintai batik,” sambung Kanaya Laila Wahda.

Kanaya berparas cantik dengan tinggi 165 centimeter itu mengajak anak muda untuk cinta batik. Menurutnya, batik tak hanya dikenakan saat acara formal, namun dapat juga dipakai untuk aktivitas keseharian.

“Saya mendorong untuk anak-anak muda untuk mencintai batik. Batik itu tidak harus dipakai secara resmi atau formal, tapi bisa dipakai untuk keseharian juga,” jelas Kanaya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 2 Sukaraja, Dedi Budi Sumardi yang akrab disapa Debus mengatakan sangat bangga atas prestasi yang diraih Kanaya yang lolos ke Nasional .

Debus menambahkan, Kanaya aktif diorganisasi kesiswaan sekolah juga prestasi akademiknya bagus

“Kanaya akan menjadi contoh seluruh siswa akan cinta produk daerah dan kebudayaan nasional seperti Batik,” ujat Dedi Budi Sumardi, Jumat, 27 Oktober 2023.

Lebih lanjut, kata Debus, selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Sukaraja dan semua guru yang ada di SMPN 2 Sukaraja sangat mendukung dan mendoakan semoga Kanaya bisa menjadi yang terbaik di kancah nasional.

: Kanaya sudah membawa harum keluarganya, SMPN 2 Sukaraja dan juga masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkas Debus. ( Asep Syahmid)

TANGERANG SELATAN – Komunitas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima aduan orang tua terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Orang tua diminta membayar Rp 4,2 juta.

Koordinator Advokasi JPPI Ari Hardi mengakui, pihaknya mendapatkan laporan dugaan pungli di Tangsel. “Besarnya pungutan ke orang tua mencapai Rp 4,2 juta. Rinciannya Rp 2,4 juta untuk seragam dan Rp 1,8 juta,” ujar Ari , Kamis (26/10/2023).

Dia menambahkan, JPPI mendapatkan laporan ini pada 13 Oktober 2023. Kemudian, laporan diunggah ke media sosial instagram keesokan harinya.

Terkait tindak lanjut laporan ini, JPPI sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Banten. Tak hanya itu, dia menambahkan, aduan ini juga dilaporkan ke Dinas Pendidikan Tangsel.
“Tetapi belum ada kabar lanjutan,” katanya.

Sementara itu, Republika mencoba mengonfirmasi masalah ini ke Kepala Dinas Pendidikan Tangsel Deden Deni. Namun, Deden belum merespons hingga berita ini ditulis.

Sebelumnya, akun instagram infotangsel.co di menulis postingan berjudul SMKN 1 Tangsel Diduga Pungli, Orang Tua Diminta Bayar Rp 4,2 Juta. Di postingan ini ditulis caption narasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) di SMKN 1 Tangerang Selatan.

Besaran pungutan ke orang tua mencapai Rp 4,2 juta. Rinciannya, Rp 2,4 juta untuk seragam dan Rp 1,8 juta untuk kegiatan sekolah. Pihak sekolah awalnya meminta sumbangan, namun akhirnya orang tua wajib membayar.(*/Idr)