Pendidikan

BOGOR – Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor melepas 14 orang mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) Internasional ke Thailand dengan target dapat mengajar atau memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar pesantren di negara tersebut.

Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Inovasi dan Pengembangan UIKA Dr. Budi Susetyo di Kota Bogor, Kamis, mengatakan pelepasan 14 orang mahasiswa ke Thailand telah dilaksanakan pada Rabu (15/11) dengan harapan dapat berbagi kegiatan positif bagi masyarakat.

“Untuk tahun ini kami berharap selain mengajar siswa, mohon untuk dijangkau juga masyarakat sekitar pondok pesantrennya,” kata Budi.

Budi menyampaikan KKN internasional UIKA ke Thailand yang telah berjalan sejak tahun 2013 disambut baik akademisi dan masyarakat di sana, bagaimana mengenalkan prinsip-prinsip Islam yang humanis di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keahlian.

Pada pengiriman mahasiswa KKN ke negeri gajah putih akhir tahun 2023 ini, UIKA memberi misi yang lebih luas dari sebelumnya, agar mereka menyentuh langsung penanganan masyarakat di sana.

Mereka harus menyesuaikan kultur dan mempelajari kondisi yang dibutuhkan masyarakat Thailand, sehingga ilmu dan keahlian yang dipraktikkan dapat mengena kepada mereka. Selain itu, menjadi ilmu baru para mahasiswa yang bisa dibawa ke tanah air.

“Misalnya bagi mahasiswa yang berasal dari program studi kesehatan masyarakat bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sana,” kata Budi.

Budi berpesan kepada para mahasiswa yang akan berangkat ke Thailand tepat pada hari ini, untuk selalu bisa menjaga nama baik institusi.

“UIKA Bogor sudah lumayan dikenal tepatnya di Songkhla, Thailand. Sudah banyak pihak yang terbantu dengan adanya program KKN ini. Jadi tolong dipertahankan untuk selalu memberikan kesan positif bagi UIKA Bogor”.

Budi menyampaikan, program KKN internasional UIKA yang sudah berjalan selama ini juga sudah banyak menginspirasi perguruan tinggi lain termasuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia.(*/Do)

CIREBON — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menginventarisasi ruang kelas di sekolah yang kondisinya rusak. Diharapkan ada bantuan dari kementerian terkait untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak itu.

“Sudah kita inventarisasi, ada sekitar 500 ruang kelas. Sebagian besar (kerusakan pada bagian) atapnya,” kata Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, Ronianto, saat meninjau kondisi SDN 1 Kedungdawa di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (18/11/2023).

Ronianto mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait agar bisa membantu perbaikan ruang kelas di sekolah wilayah Kabupaten Cirebon. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan itu disebut terbilang besar.

“Kami juga minta sekolah-sekolah untuk update Dapodiknya (Data Pokok Pendidikan) karena kementerian melihatnya Dapodik keadaan sekolah terkini. Dapodik itu kewenangannya ada di sekolah,” kata Ronianto.

Menghadapi musim hujan, Ronianto mengimbau pihak sekolah mengecek kondisi bangunan. Pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat musim hujan, seperti bangunan ambruk.

Sebagaimana terjadi di SDN 1 Kedungdawa. Atap salah satu ruang kelas di sekolah tersebut dilaporkan ambruk setelah turun hujan deras dan angin kencang pada Jumat (17/11/2023) malam.(*/Dang)

CIBINONG – Kontingen Kabupaten Bogor menerjunkan 23 atlet dan 5 pelatih dalam Invitasi Olahraga Tradisional SD/ sederajat tingkat Jawa Barat 2023.

Pelaksanaan Invitasi Ortrad SD / Sederajat Tingkat Jabar 2023 ini berlangsung di Kabupaten Subang, 14 -16 November 2023

Dedi Supriadi selalu Subkor Ortrad Dispora mengatakan, Kabupaten Bogor mengikuti 5 cabor dalam invitasi ortrad kali ini seperti Tarompang Panjang ( Putri) yang menurunkan 3 atlet dari SDN Leuwiliang 5, Dagongan Putra sebanyak 6 atlet yang berasal SDN Leuwiliang 4 dan SDN Karekel 1, Sumpitan Putra sebanyak 5 atlet yang berasal dari SDN Ciasmara 2 Pamijahan dan SDN Sukamulya 1 Leuwiliang, Hadang Putri sebanyak 6 orang yang berasal dari SDN Pabuaran 1 Cibinong dan Egrang Putra sebanyak 3 atlet yang berasal dari SDN Cikutamahi, Cariu.

” Dalam Invitasi kali ini kami berharap semua atlet Ortrad Kabupaten Bogor bisa menunjukan prestasi makismal ,” tegas Dedi Supriadi, Rabu, 15 November 2023.

Lebih lanjut, kata Dedi, selama ini Pemkab Bogor melalui Dispora selalu memberikan bantuan alat Otrad kepada Sekolah SD yang ada di Kabupaten Bogor.

” Jadi Invitasi ini sangat nyambung dan ada kaitannya dengan program Subkor Ortrad yang selalu memberikan bantuan alat Ortrad kepada SD yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

MALANG – Saat ini kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) telah menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti utamanya para siswa Sekolah Dasar (SD). Kegiatan ini dianggap menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter dan moral pelajar.

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ichsan Anshory menjelaskan, Pramuka itu wajib diikuti karena adanya legalitas yang jelas. Alasan lainnya adalah kegiatan ini dapat memperkaya nilai pendidikan. “Memberikan dimensi baru, di mana proses pembelajaran tidak hanya terpaku pada materi dan ruang kelas,” katanya.

Melalui kegiatan Pramuka, anak-anak diajarkan percaya diri, mandiri, tanggung jawab dan saling peduli. Hal ini guna menyokong para pelajar dalam menghadapi kehidupan nyata.

Dalam konteks pendidikan di SD, Pramuka menggunakan metode pembelajaran yang berbasis permainan. Hal ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, efektif, menarik, sehat, dan terarah. Ia menekankan bahwa pendidikan Pramuka di SD didesain dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak-anak, menggabungkan unsur pendidikan dengan kegiatan yang bersifat positif.

Salah satu aspek menarik yang diajarkan dalam kegiatan Pramuka adalah kebersamaan. Melalui kegiatan seperti menyanyikan yel-yel ataupun permainan, anak-anak diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan berbagi pengalaman dengan teman-temannya.

Menurut dia, Pramuka bukan hanya sekadar organisasi semata. “Tetapi juga wadah untuk membentuk kepribadian yang inklusif dan peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya dalam pesan pers yang diterima Republika.

Pentingnya pengajaran Pramuka di SD juga terlihat dari pengembangan skill baru, seperti Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Para siswa diajarkan cara merespons kecelakaan baik secara individu maupun kelompok. Tidak ketinggalan juga diajarkan cara mendirikan tenda melalui kegiatan Persami.

Pramuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kegiatan berkelompok seperti kerja bakti, penyelesaian konflik melalui musyawarah, hingga mengenali isyarat nonverbal menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran ini. Semua dilakukan dalam suasana yang melibatkan orang dengan latar belakang beragam, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif bagi para peserta.

Yang tak kalah penting yaitu menumbuhkan jiwa kepempimpinan. Pramuka juga berperan sebagai wadah kaderisasi dalam membentuk sosok pemimpin ideal untuk berjiwa patriot. Kemudian berkepribadian baik dan menjunjung nilai luhur bangsa.

Pentingnya pengajaran Pramuka di SD juga karena kegiatan ini menjadi bagian integral dari kurikulum. Sebuah langkah positif dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Dia menilai, Pramuka menjadi petualangan pendidikan yang menyenangkan. Kegiatan ini mampu membawa anak-anak lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Hal ini karena memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun karakter positif dan sikap peduli di sepanjang hidup.(*/Gi)

CIBINONG – Sebanyak 100 guru SMP dan Atlet se Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Cabor Hockey yang dilakukan Subkor PITOK Dispora, Kabupaten Bogor di salah satu hotel yang ada di kawasan Megamendung, 13 sampai 16 November 2023.

Kegiatan kali ini dibuka secara langsung oleh Kadispora Kabupaten Bogor , Asnan AP dan dihadiri oleh Ketua FHI Kabupaten Bogor , M Saepudin dan Joko Widodo salah satu pejabat eselon IV di Dispora Kabupaten Bogor.

Ketua FHI Kabupaten Bogor, M Saepudin mengatakan jajaran pengurus Hockey Kabupaten sangat menyambut positif kegiatan pelatihan kali ini.

Apalagi, kata Aep panggilan akrab dari Ketua FHI Kabupaten Bogor ini , pemateri yang menjadi narasumber dari kegiatan ini adalah salah satu wasit Hockey Internasional yakni Salman M, Pd dan perangkat pertandingan dari FHI Jabar.

” Saya berharap semua peserta bisa fokus dalam meningkatkan wawasan kepelatihan , managemen dan pengembangan organisasi cabor Hockey di Kabupaten Bogor,” ujar Aep yang saat ini tercatat sebagai Sekcam Megamendung, Selasa, 14 November 2023.

Program kegiatan pelatihan yang melibatkan banyak cabor di Subkor PITOK Dispora merupakan hasil atau buah pemikiran M Saepudin selama menjabat sebagai Sukbor PITOK beberapa waktu lalu

Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP berharap kegiatan ini bisa memberikan Konstribusi positif bagi perkembangan olahraga Hockey di Kabupaten Bogor.

” Saya optimis dari 100 peserta yang ambil bagian dalam pelatihan kali ini nantinya akan menjadi pendorong kemajuan dan perkembangan olahraga Hockey di sekolah yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

TANGERANG – Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek mencatat, sampai Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dilaporkan drop iut (DO) atau lulus tidak melanjutkan (LTM) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mencapai sekitar 21.829 siswa jenjang SD sampai SMA.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah. Caranya bisa menyediakan kerja paket A, B, hingga C.

“Kami memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia di atasnya melalui program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa yang merupakan implementasi ‘Desa Peduli Pendidikan’,” jels Dadan saat ditemui di Hotel Yasmine, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Senin (13/11/2023).

Menurut Dadan, tingginya angka putus sekolah juga disebabkan karena tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke sistem Dapodik Kemendikbudristek. Misalnya, siswa yang menempuh pendidikan formal memilih ke jalur nonformal, seperti pesantren serta melanjutkan pendidikannya di luar negeri.

Kendala lainnya, kata Dadan, karena sekolah tidak memasukkan perpindahan atau sekolah lanjutan, setelah mereka belajar di tingkat sebelumnya atau tidak terdaftarnya peserta didik di aplikasi Dapodik Kemendikbudristek atau EMIS di lingkup Kemenag, seperti pesantren modern yang tidak mendaftarkan NPSN

“Hal ini masih terjadi, masalah kesalahan meng-input ataupun meneruskan kejenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di sistem Dapodik, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” katanya.

Dadan menjelaskan, program kolaborasi antara Disdik dan DPMPD Kabupaten Tangerang nantinya melibatkan juga beberapa pemangku kepentingan, seperti Bappeda, Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Disdukcapil, hingga Kemenag Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan pemerintahan kecamatan hingg desa di seluruh Kabupaten Tangerang. “Kami pun memandang perlu adanya dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan dengan pelaksanaan program ini, di antaranya Forum Camat, hingga Kepala Satuan Pendidikan Negeri,” ujar Dadan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid di acara yang sama mengaku, tidak ingin anak-anak putus sekolah. “Saya minta jangan terjadi lagi anak-anak di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Rombongan Civitas Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) yang dipimpin oleh Arif Hidayat selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik melakukan kunjungan ke Kota Bogor pada Sabtu, (28/10/2023) tepatnya di Komplek Duta Pakuan Kota Bogor yang merupakan Sekretariat Koppaja (Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan donasi untuk Perpustakaan Koppaja.

Perpustakaan Koppaja merupakan salah satu upaya yang dilakukan para relawan peduli pendidikan anak jalanan untuk meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas, Universitas Nusa Mandiri mendukung upaya tersebut dengan penyerahan donasi untuk pembentukan perpustakaan tersebut.

Pada acara tersebut, Ketua Koppaja, Syafei mengungkapkan rasa terima kasih terhadap Universitas Nusa Mandiri dan semua yang telah berpartisipasi dalam acara donasi ini.

“Dukungan dari Universitas Nusa Mandiri sangat berarti bagi anak-anak jalanan yang kami layani. Perpustakaan ini akan menjadi tempat yang penuh harapan, tempat di mana mereka dapat mengejar impian mereka dan mengembangkan diri,” katanya.

Sementara itu, Arif Hidayat menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya-upaya positif seperti ini dalam mendorong pendidikan yang merata.

“Pendidikan merupakan kunci untuk masa depan yang lebih baik dan kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya seperti perpustakaan Kopajja untuk mencapai tujuan ini,” ungkapnya.(*/Ju)

BOGOR — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memastikan tidak ada aktivitas pungutan dalam pengurusan surat guru cuti hamil yang belakangan viral di media sosial. Meski sempat menerima uang tersebut secara tiba-tiba, Disdik menyebut uang itu kini sudah dikembalikan ke guru yang bersangkutan.

Sekretaris Disdik Kota Bogor Hendres Deddy Nugroho mengatakan, staf kepegawaian Disdik menerima uang tersebut secara tiba-tiba melalui transfer bank. Uang yang ditransfer oleh sang guru ke Disdik sebesar Rp 250 ribu.

“Sebetulnya di kami tidak ada aktivitas pungutan apa pun kepada pegawai yang mengurus administrasi kepegawaian di Disdik. Ini tiba-tiba ada staf kepegawaian kami ini menerima transfer (uang) karena sudah membantu mengurus surat cuti. Dia juga kaget kok ada transfer, akhirnya lapor ke kami,” kata Hendres, Kamis (9/11/2023).

Hendres mengatakan, Disdik kemudian menanyakan apa tujuannya mengirim uang tersebut ke staf kepegawaian. Dari jawaban sang guru, uang itu dikirim dalam rangka membantu mengurus surat cuti.

“Kita bilang jangan, akhirnya uang itu dikembalikan kepada yang bersangkutan karena dia (pegawai Disdik) mengaku tidak meminta apa pun. Kan memang urus izin-izin begitu kan memang tidak ada biaya apa pun, tapi tiba-tiba dia ditransfer,” ujarnya.

Padahal, kata Hendres, staf tersebut tidak pernah memberi nomor rekeningnya ke guru yang bersangkutan. Ia pun tidak mengetahui dari mana guru tersebut mengetahui nomor rekening dari staf kepegawaian Disdik hingga mengirim uangnya.

“Justru itu enggak ada, staf kami tidak pernah kasih nomor rekening ke ibu itu, enggak tahu dari mana tahunya. Saya tanya staf, dia enggak pernah kasih nomor rekening, tapi ada notifikasi transfer masuk,” ujarnya.

Dalam berita pengiriman uang yang ada, Hendres memastikan uang itu dikirim oleh sang guru berinisial SO. Setelah dikonfirmasi ke guru yang bersangkutan, uang itu disebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu mengurus surat cuti.

“Bu S juga kita konfirmasi, akhirnya beliau mengakui dan sudah buat pernyataan bahwa dia bukan maksud untuk memberikan sogokan. Dia bilang ‘saya nggak enak karena sudah dibantu, ya sekedar ucapan terima kasih saja’,” kata Hendres.

Kendati demikian, ia tidak mengetahui secara detail kapan sang guru mengajukan cuti dan mengirim uang tersebut. Di samping itu, ia juga menegur staf kepegawaian Disdik Kota Bogor agar tidak ada kejadian yang sama.

“Staf di kepegawaian juga sudah kita tegur jangan sampai terulang. Jadi ditegaskan tidak ada biaya-biaya begitu,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan viral di media sosial, terkait curhatan seorang guru SD di Kota Bogor yang diminta uang hingga diancam dipecat usai mengajukan cuti melahirkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kemudian mendalami persoalan tersebut.

Disdik Kota Bogor telah melakukan penggalian keterangan kepada bagian kepegawaian, terkait isu guru yang diminta uang untuk pengurusan cuti melahirkan. Disdik pun memastikan tidak ada aktivitas pungutan di antara pegawainya.

Kadisdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan pihaknya telah menggali keterangan dari bagian kepegawaian Bidang SD pada Disdik Kota Bogor. Bahkan, pegawai yang bersangkutan juga kaget karena tidak merasa meminta uang tersebut.

“Selama ini tidak ada aktivitas pungutan kepada pegawai yg mengurus kepegawaian di lingkungan Disdik. Adapun adanya transfer yang dilakukan, Saudara Ade (dari bagian kepegawaian) juga merasa kaget, karena tidak merasa meminta,” kata Sujatmiko , (7/11/2023).(*/Ta)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, tiga target perubahan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang sudah tampak pada tahun ajaran 2023 dan 2024. Salah satunya, beberapa daerah telah berhasil menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Kabar baiknya perubahan yang kita harapkan sudah mulai tampak. Pada tahun ajaran 2023 dan 2024 saat ini. Banyak sekali SD sudah menghapus tes calistung sebagai persyaratan PPDB,” kata Nadiem dalam Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Selain itu, dia menyebut, penerapan masa perkenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru selama dua pekan pertama juga sudah banyak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Menurut Nadiem, capaian itu tak luput dari peran Bunda PAUD yang secara aktif melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan selama masa PPDB dan MPLS tersebut.

Dia menekankan, kolaborasi dalam menyukseskan kebijakan gerakan transisi PAUD ke SD perlu terus-menerus dilakukan. Sebab, kata dia, masih ada target perubahan lain yang perlu dipastikan terjadi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dia berharap, seluruh satuan pendidikan, baik PAUD maupun SD dapat menerapkan pembelajaran yang berfokus pada enam aspek kemampuan fondasi anak.

“Kita harapkan satuan pendidikan telah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan eksploratif, guna membangun rasa ingin tahu yang sarat dengan interaksi positif dalam membangun kepercayaan diri anak,” kata dia.

Ratusan Bunda PAUD dan anggota Pokja Bunda PAUD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota antusias mengikuti Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2023. Acara yang diselenggarakan bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai Bunda PAUD Nasional, Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin selaku Pembina OASE KIM.

Nadiem mengatakan, apresiasi Bunda PAUD merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada seluruh Bunda PAUD di Indonesia yang telah ikut berperan aktif dalam melakukan praktik baik untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. “Mari terus bergerak dan berkolaborasi bersama dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata dia.

Kemendikbudristek mengapresiasi dukungan dan respons positif peran Bunda PAUD sebagai salah satu mitra dan penggerak advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD di daerah masing-masing. Sejak diluncurkan pada Maret lalu, banyak cerita dukungan yang inspiratif dan inovatif dari pemerintah daerah, khususnya Bunda PAUD.

Dalam sambutannya, Iriana memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD di seluruh Indonesia atas pencapaian dan upaya yang sudah dilakukan untuk memperkuat gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Dia mengaku sangat berbangga karena sejak gerakan ini diluncurkan, antusiasme di berbagai daerah di Indonesia sangat tinggi.

“Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat terkait gerakan ini,” ujar Ibunda Gibran Rakabuming Raka itu. Pada kesempatan itu Iriana juga menyempatkan berdialog bersama beberapa perwakilan Bunda PAUD seperti dari DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah yang kemudian diapresiasi dengan diberikan hadiah sepeda.

Salah satu penerima anugerah adalah Bunda PAUD Kabupaten Lombok Utara Galuh Nurdiah. Saat ditemui seusai kegiatan, dia menjelaskan, sejak adanya kebijakan tersebut, Bunda PAUD di Kabupaten Lombok Utara langsung turun ke kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi. Di samping turun ke PAUD, pada saat yang sama pihaknya mengadakan pembinaan.

“Program transisi PAUD ini kami sampaikan kepada baik itu guru ataupun wali murid sehingga mereka mengetahui bahwa program transisi PAUD yang menyenangkan ini harus juga diketahui oleh para wali murid. Sehingga pada saat mereka nantinya melanjutkan ke SD, jadi mereka memahami bahwa masuk ke SD itu tidak harus melalui tes calistung,” kata dia.

Pada Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2023, Kemendikbudristek memberikan penghargaan kepada 42 Bunda PAUD melalui kategori Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama. Para penerima penghargaan tersebut adalah sembilan terbaik untuk Bunda PAUD Provinsi, 24 terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Kota Nontertinggal, dan sembilan terbaik untuk Bunda PAUD Kabupaten/Daerah Tertinggal.(*/Ind)

JAKARTA – Hasil survei Asesmen Nasional (AN) 2022 menunjukkan, 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan serius oleh semua pihak terkait.

“Hal ini harus ditangani dengan serius karena kekerasan yang dialami oleh anak dalam masa pertumbuhan akan meningkatkan trauma sangat panjang dan mendalam yang dapat mengganggu proses belajar, tentu berdampak dan menghambat tercapainya SDM Indonesia yang berkualitas di masa depan,” ujar Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila lewat keterangannya, (3/11/2023).

Data AN 2022 itu menunjukkan masih adanya potensi-potensi kekerasan di satuan pendidikan. Sementara data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 menyebutkan, kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133 kasus.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) pihaknya bersama empat kementerian dan tiga lembaga telah menyepakati Nota Kesepahaman. Adlin mengajak mitra dari seluruh kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi melaksanakan PPKSP.

Adapun empat kementerian tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sedangkan tiga lembaga lainnya adalah KPAI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Senada dengan Adlin, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menerbitkan peraturan terkait PPKSP. Di mana aturan itu sebagai penyempurnaan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Aturan ini menghilangkan area abu-abu karena memberikan definisi yang jelas untuk membedakan kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” ujar Usman.

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian/Lembaga, Usman mengimbau kepada anggotanya agar menyebarkan secara luas dan masif informasi terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Ia mengatakan, humas pemerintah harus mengambil bagian untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun strategi komunikasi publik yang baik agar regulasi dapat berjalan dengan efektif.

“Semoga usaha dan itikad kita bersama dalam menggaungkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui narasi-narasi yang membumi dan kanal komunikasi publik yang kita miliki dan kelola bersama dapat membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai, hingga perubahan perilaku dapat tersampaikan dari hulu ke hilir,” pesan Usman.

Koordinator Tim Tiga Dosa Besar Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Dedek Suryaman menyampaikan, kekerasan menjadi sorotan pemimpin dunia sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi. Hal itu sesuai dengan target ke-16 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

“Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar,” ajak dia.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Hukum, Tata Laksana dan SDM, Direktorat Jenderal PDM Kemendikbudristek Anny Sayekti menjelaskan hingga 1 November 2023 telah terbentuk 71.657 Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau 16,4 persen dari 436.776 satuan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

“Kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, media, institusi pendidikan, pelaku usaha/industri, serta masyarakat dan komunitas sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia,” jelas Anny.

Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Suwardi mengungkapkan jumlah kasus Tiga Dosa Besar yang terjadi di satuan pendidikan dan ditangani oleh Kemendikbudristek. Hingga saat ini, kekerasan seksual telah terjadi sebanyak 115 kasus, perundungan 61 kasus, dan intoleransi sebanyak 24 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, isu terbanyak adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

“Penjatuhan sanksi telah dilakukan kepada yang terlibat. Dalam penanganan Tiga Dosa Besar di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbudristek melakukan intervensi dengan cara visitasi dan berkoordinasi dengan K/L lain, dinas pendidikan dan dinas terkait, serta jaringan masyarakat sipil untuk selanjutnya memberikan rekomendasi atas penyelesaian kasus,”ujarnya.(Republika/Tya)