Pendidikan

JAKARTA – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat mencatat sebanyak 2.310 balita di Jakarta Pusat diduga terinfeksi Mycoplasma Pneumoniae. Jumlah tersebut tersebar di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

“Kasus Pneumonia kebanyakan menyerang kelompok balita. Hingga akhir November 2023 ada 2310 balita terkena sakit tersebut,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Rismasari saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).
Saat ini Sudinkes Jakarta Pusat tengah meningkatkan kewaspadaan dengan memantau tren kasus Influenza Like Illness (ILi) di puskesmas. Kemudian, pihak Sudinkes juga langsung menindaklanjuti laporan penemuan kasus yang dicurigai Mycoplasma Pneumoniae.

“Kami juga terus bergerak terhadap laporan yang masuk dan meningkatkan kewaspadaan terkait virus Pneumonia,” tegasnya.

Rismasari mengimbau kepada semua warga Jakarta Pusat untuk melakukan pola hidup bersih sehat (PHBS). Mulai kembali menggunakan masker, menjaga kebersihan rumah, memastikan aliran udara segar.

“Masyarakat kita minta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Itu semua efektif untuk melindungi diri dari Pneumonia,” tutupnya.

Perlu diketahui , Tiongkok mengalami lonjakan kasus penyakit pernapasan pada anak-anak yang tidak biasa. Kasus lonjakan yang luar biasa membuat banyak rumah sakit mengalami kewalahan.

Lonjakan penyakit pernapasan pada anak-anak di Tiongkok baru-baru ini disebabkan oleh banyak patogen pernapasan yang telah ditemukan sebelumnya, dan bukan penyakit baru atau tidak biasa.
Komisi kesehatan nasional tiongkok menyerukan agar segera dilakukan koordinasi regional untuk mengatasi peningkatan jumlah infeksi.
Sementara WHO telah meminta informasi dari Tiongkok mengenai lonjakan penyakit tersebut.(*/Li)

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada dua kasus terkonfirmasi cacar monyet atau Monkeypox di Kota Bogor. Saat ini, kedua pasien tersebut tengah menjalani isolasi mandiri dengan pemantauan Dinkes.

Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan bahwa temuan 2 kasus cacar monyet ini dilaporkan oleh Puskesmas pasa 23 November 2023. dilakukan pengambilan spesimen, berupa spesimen swab orofaring, swab lesi, swab anal dan serum darah.

“Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor,” kata Retno dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Adapun, faktor resiko yang dimiliki untuk kedua pasien terkonfirmasi yakni keduanya memiliki gejala demam disertai ruam di daerah telapak tangan, badan, muka, dan area genital. Kemudian kasus juga terdapat pembengkakan kelenjar getah bening.

“Kedua pasien berjenis kelamin laki-laki, dengan orientasi seksual LSL (laki seks lelaki),” jelasnya.

Selain itu, keduanya memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari terakhir sebelum munculnya gejala. Saat ini, kedua kasus menjalani isolasi mandiri.

“Terhitung dari tanggal 20 November dan dilakukan pemantauan harian melalui Puskesmas,” ungkapnya.

Di sisi lain, tambah Retno, Dinkes Kota Bogor melakukan respons cepat untuk mencegah penularan. Yakni pertemuan koordinasi teknis penemuan kasus suspek Mpox yang dihadiri oleh petugas surveilans dan petugas program HIV di rumah sakit dan Puskesmas.

“Melakukan penyelidikan epidemiologi secara lengkap terhadap masing-masing kasus,” terangnya.

Selanjutnya, melakukan pelacakan dan mendata kontak erat kasus. Termasuk tatalaksana kasus sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox berupa pemantauan harian kasus, pemantauan harian kontak erat, serta assessmen isolasi mandiri.

“Koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium,” tandasnya.(*/Jun)

SIDOARDJO – Matematika atau Bahasa Indonesia telah jadi langganan mata pelajaran wajib di setiap sekolah. Tapi, pernahkah Anda mendengar mata pelajaran tidur siang?
Mata pelajaran ini hadir di salah satu sekolah di Sidoardjo, Jawa Timur. SD Muhammadiyah IV yang berlokasi di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.

Guru di SD Muhammadiyah IV Sidoardjo Kiki Arya Wijaya mengatakan, tidur siang adalah mata pelajaran yang baru diterapkan sekolahnya.

“Baru tahun ajaran ini kita menerapkan pelajaran tidur siang,” kata Kiki, menukil laman resmi Muhammadiyah.

Kata Kiki, diadakannya mata pelajaran ini juga bukan tanpa alasan. Pihak sekolah merasa tidur siang jadi salah satu kebutuhan siswa agar tak merasa kelelahan hingga bisa lebih fokus belajar.

“Sebelumnya kami melihat para siswa kelelahan hingga tak jarang meminta pulang. Alhamdulillah setelah istirahat, konsentrasi para murid naik sehingga mampu menyerap pelajaran di sore hari,” katanya.

Sebagai informasi, sekolah ini menerapkan metode full day school. Dengan adanya mata pelajaran tidur siang, diharapkan anak-anak bisa lebih fokus saat harus belajar di sore hari.

Mata pelajaran tidur siang ini berjalan selama satu jam. Pelajaran ini serentak dilakukan pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Para siswa juga wajib tidur siang di jam tersebut.

Para murid juga tidur bersama di kelas. Setiap kelas akan didampingi seorang guru yang mengawasi.

Selain menghadirkan mata pelajaran tidur siang, sekolah ini juga meniadakan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Semua tugas wajib selesai di sekolah agar ketika sampai di rumah siswa tak terbebani.(*/Gi)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II, serta Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) per Selasa (28/11/2023). Pencairan dana subsidi pendidikan tersebut disalurkan secara bertahap.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk membantu pemenuhan kebutuhan anak-anak sekolah yang kurang mampu. Dengan demikian, mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan,” kata Plt Kepala Disdik DKI, Purwosusilo di Jakarta pada Kamis (30/11/2023).

Dia menjelaskan dana KJP Plus tahap II 2023 gelombang I diberikan kepada 576.263 peserta didik. Adapun jumlah dana yang diterima setiap jenjang berbeda dan dibagi menjadi biaya rutin serta biaya berkala.

Untuk tingkat SD/MI dengan jumlah penerima sebanyak 226.400 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 135 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Adapula tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 130 ribu.

Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs dengan jumlah penerima sebanyak 179.407 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 185 ribu, dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Adapula tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 170 ribu.

Bagi yang menempuh jenjang SMA/MA, jumlah penerima sebanyak 63.137 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 235 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 185 ribu. Ada juga tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 290 ribu.

Sedangkan bagi yang tercatat di SMK, jumlah penerima sebanyak 105.583 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 235 ribu, dan biaya berkala per bulan Rp 215 ribu. Hal itu masih ditambah SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 240 ribu.

Untuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan jumlah penerima sebanyak 1.736 siswa, mendapatkan bantuan biaya rutin per bulan Rp 185 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Purwosusilo menjelaskan, penggunaan biaya rutin maksimal dapat diambil secara tunai sebesar Rp 100 ribu setiap bulan.

Sementara itu, sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara nontunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. “Untuk KJMU tahap II tahun 2023 gelombang I, jumlah penerimanya sebanyak 13.575 mahasiswa. Total bantuan sebesar Rp 9 juta per semester,” ujar Purwosusilo.

Terkait BPMS, Purwosusilo melanjutkan, jumlah penerima sebanyak 62.466 peserta didik. Perincianannya sebanyak 5.665 siswa SD/MI, 20.842 siswa SMP/MTs, 8.559 siswa SMA/MA dan 27.400 siswa SMK.

Dia menyebut, di rekening peserta didik penerima BPMS tahun 2023, sudah ada dananya, tetapi dalam kondisi terblokir. Dana tersebut akan dipindahkan ke rekening giro sekolah sebagai pembayaran uang pangkal jika peserta didik belum melunasi uang pangkal.

“Sekolah dapat mengajukan surat permohonan pendebitan dana BPMS ke Bank DKI. Sementara itu, bagi peserta didik yang sudah melunasi uang pangkal, silahkan meminta dana BPMS yang sudah didebit tersebut kepada pihak sekolah,” ungkapnya.(*/Ind)

SUKABUMI – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Terutama guru honorer non ASN yang mengajar di sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan Plt Ketua PGRI Kota Sukabumi Histato D Kobasah dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI Ke-78 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tingkat Kota Sukabumi tahun 2023 di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Senin (26/11/2023). ” Guru honorer non ASN jangan ditinggal dan memohon pemda mengangkat THL melalui SK pemda non-ASN yang masa kerjanya di atas 10 tahun,” kata Plt Ketua PGRI Kota Sukabumi Histato D Kobasah.

PGRI lanjut dia mendorong honorer memiliki kesejahteraan yang layak agar hidup layak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009. Ditandai dengan terpenuhuninya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak.

Selain itu kata Histato, PGRI mendorong pemerintah melakukan seleksi afirmatif khususnya guru non-ASN. Upaya ini dalam mendapatkan kepastian hukum sebagai wujud penghargaan pemerintah atas jasa guru.

PGRI juga sambung Histato, memohon pemda agar tetap memberikan tunjangan guru dan memberikan ruang sertifikasi guru dalam jabatan berkeadilan. ”Guru honorer mengisi kekosongan guru tetap, tanpa mereka pembelajaran di sekolah akan terhenti karena ketiadaan guru,” jelasnya.

Di sisi lain Histato menerangkan, sejarah tidak boleh dilupakan PGRI berdiri menjadi garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan. Pasca pandemi hikmah yang diambil peran guru tidak tergantikan oleh teknologi karena profesi jadi suluh terbaik bagi anak bangsa meraih cita-cita.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, hingga saat ini pemda sudah mengangkat sebanyak 650 orang guru honorer menjadi PPPK. ‘” Formasi PPPK bisa ditambah dan terbuka lebar agar didukung pemerintah pusat, tinggal bagaiaman kualitas guru khususnya sekolah negeri ditingkatkan,” katanya.

Pemda dan stakholder terkait lanjut Kusmana, memberikan perhatian kepada guru. Diantaranya peningkatan kesejahteraan guru, memberikan fasilitas memadai dan mendukung profesionalisme.

”Guru bukan hanya pendidik di ruang kelas, tapi pahlawan tanpa jasa setiap harinya berjuang membentuk karakter generasi,” ungkap Kusmana.

Melalui tema peringatan hari guru yakni transformasi guru wujudkan Indonesia maju diingatkan guru menjadi media transfer ilmu dan pengetahuan serta sumber inspirasi bagi siswa dan masyarakat.(*/Yan)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru menjadi hal yang sangat penting.

Pemerintah menargetkan selama tiga tahun 2021-2024 akan merekrut satu juta guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu (25/11/2023) pagi.

“Ini laporan yang saya terima dari Mendikbud dan Menpan-RB rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021 dan Tahun 2022 telah terdapat 544.000 guru honorer yang lolos seleksi ASN P3K,” ujar Jokowi.

“Dan harapan kita nanti dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN P3K dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN P3K,” tambahnya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terhadap guru termasuk peningkatan kesejahteraan.

“Permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya, saat ini sudah Tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K,” ungkapnya.

Para guru, kata Jokowi, adalah kunci pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga keberadaan guru-guru unggul menjadi viral agar bonus demografi Indonesia di masa mendatang bisa lebih maju.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Jokowi melihat ada tiga hal yang membuat guru mengalami tingkat stress cukup tinggi yakni siswa, kurikulum dan teknologi.

“Kenapa? Karena perilaku siswa. Juga karena perubahan kurikulum. Hati-hati pak Mendikbud. Ya kurikulum kan memang harus berubah, apalagi saat ini disrupsi teknologi berlangsung setiap hari,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta para guru di Indonesia dapat beradaptasi dan mampu menghadapi tiga tantangan tersebut. “Perkembangan teknologi. Ada tiga, pertama karena perilaku siswa, perubahan kurikulum, dan perkembangan teknologi. Semua guru harus mengikuti perubahan teknologi yang ada,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menekankan guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, namun merupakan penentu laju peradaban.

“Guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, yang menjadi suri teladan anak-anak didik, melainkan tokoh yang menentukan laju peradaban bangsa,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun media sosial Instagram @jokowi, bertepatan Hari Guru Nasional, yang dikutip di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Presiden menyampaikan guru menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah ke masa depan.

Dia mengatakan di pundak guru tersampir harapan orang tua, masyarakat, dan bangsa yang besar.

“Selamat Hari Guru Nasional,” ujar Presiden.

Dalam unggahannya Presiden menyertakan foto ilustrasi guru dan murid dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tengah melakukan kegiatan belajar mengajar di taman.(*/Ind)

JAKARTA – Di tengah polemik kesejahteraan guru yang jadi permasalahan yang tak kunjung usai, ternyata guru jadi salah satu kategori pekerjaan yang terjangkit pinjaman online (pinjol). Lantas mengapa lingkaran pinjol ini bisa terjadi pada para pendidik anak bangsa? Adakah solusi untuk menghapus guru dari lingkaran tersebut?

Menurut data dari OJK, sebanyak 42% dari korban pinjaman online berprofesi sebagai guru. Kebanyakan masyarakat yang berani mengambil pinjaman online karena terlilit hutang. Hal ini juga sejalan dengan penyebab guru terjebak di lingkaran ini, sebab upah guru di Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara.

“Profesi nomor satu yang (terjebak) pinjol adalah guru,” kata Prita Hapsari Ghozie, CEO dan Principal Consultant Zap Finance, dikutip dalam acara Zap Finance Peduli Kesehatan Guru di Setiabudi, Jakarta, (23/11/2023).

Dari sisi psikologi juga menjelaskan penyebab guru dapat terjebak menjadi pelaku pinjol terbesar di Indonesia adalah banyaknya tuntutan yang ada, entah tuntutan pribadi atau keluarga. Jika seseorang terdesak dalam posisi ini, perlu pikiran yang jernih untuk menghindari kebiasaan mengambil pinjaman atau berhutang.

“Ketika seseorang berhadapan dengan tuntutan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah berpikir. Kemampuan berpikir ini akan berguna dalam menganalisis masalah dan mencari jalan keluar yang lebih logis dan sehat,” kata Ayank Irma, Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga sekaligus Founder @ruangtumbuh.

Bagaimana Guru Bisa Lepas dari Lingkaran Pinjaman Online?

Profesi guru jadi salah satu profesi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan generasi bangsa. Maka dari itu seorang guru yang mendidik generasi harus terhindar dari masalah yang mengganggu kinerjanya.

Pinjaman online jadi salah satu permasalahan umum yang mengganggu kinerja guru. Tak sedikit yang akhirnya mengganggu produktifitas dan kesehatan mental karena terjebak hutang akibat pinjaman online. Berikut ini tips dari Prita Hapsari Ghozie selaku Konsultan Keuangan agar guru terhindar dari kebiasaan mengutang.
Cara Terlepas dari Utang Pinjol

1. Punya Tekad Untuk Lepas dari Utang
Hal pertama yang harus dilakukan agar bisa lepas dari jeratan hutang, khususnya pinjol adalah memiliki tekad yang kuat untuk melepas diri (tidak menghutang). Tekad juga sejalan dengan menjaga mental agar tidak terganggu sebab pinjaman online yang tentunya dapat mengganggu kinerja guru.

2. Sistematis Secara Finansial
Untuk mengatur keuangan agar lebih sistematis, hal yang pertama harus dilakukan adalah periksa dompet terlebih dahulu. Dengan begitu, gambaran keuangan selanjutnya jadi lebih jelas dan rencana anggaran kehidupan sehari-hari menjadi terukur.

3. Melakukan Aksi
Cara paling utama untuk terlepas dari pinjol dan menata keuangan yang lebih baik adalah melakukan rencana yang telah dibuat sebelumnya yakni memiliki tekad terlebih dahulu, membuat rencana keuangan yang sistematis dengan memeriksa budget dan membuat anggaran bulanan. Untuk melepas lingkaran pinjol, aksi yang dapat dikerjakan adalah mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan.(*/Li)

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap data terbaru kasus terkonfirmasi monkeypox alias mpox di seluruh Indonesia. Berdasarkan pendataan Kemenkes hingga 22 November 2023, sudah tercatat ada 57 kasus terkonfirmasi mpox dan 33 di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

”Hingga kemarin 22 November total kasus yang terkonfirmasi mpox ada 57 kasus,” ucap Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Farchanny Tri Adryanto, dalam konferensi pers secara daring, (23/11/2023).

Dia juga mengungkapkan, delapan orang masih suspek, artinya sudah diperiksa laboratorium, tetapi hasilnya masih belum keluar. Kemudian, ada 191 orang yang hasil labnya sudah dinyatakan negatif. Menurut Ahmad, dari 57 kasus terkonfirmasi yang ada 33 di antaranya sudah dinaytakan sembuh dari mpox.

“Dari keseluruhan kasus yang terkonfirmasi tadi hingga saat ini jenis kelamin pasiennya adalah 100 persen laki-laki. Jadi kita belum ada laporan kasus pada wanita,” jelas dia.

Sementara untuk persebaran kasus, dari 57 kasus terkonfirmasi itu 42 di antaranya ada di DKI Jakarta. Lalu sisanya ada di Provinsi Banten enam kasus konfirmasi, Provinsi Jawa Barat enam kasus konfirmasi, Provinsi Jawa Timur dua kasus konfirmasi, dan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak satu kasus terkonfirmasi.

“Dari keseluruhnya 57 kasus konfirmasi ini orientasi seksual pada penderita adalah kebanyakan pada LSL (lelaki seks dengan lelaki). Di komunitas LSL ada 35 kasus. Kemudian yang orientasinya biseksual ada 11 kasus, yang heteroseksual ada tujuh kasus,” terang dia.

Kemenkes mengonfirmasi meninggalnya satu pasien mpox yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Menurut Kemenkes, penyebab kematian pasien tersebut bukan akibat infeksi virus monkeypox.

“Ada laporan satu kasus di RSCM meninggal, tapi bukan karena mpox,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Maxi mengatakan, pasien tersebut terkonfirmasi positif mpox dengan riwayat HIV (human immunodeficiency virus) positif, tapi belum pernah mendapatkan obat antiretroviral (ARV). Dia menjelaskan, pasien itu meninggal karena penyumbatan usus (ileus obstruksi).

“Kalau gejala mpox-nya hanya lesi di kulit saja,” jelasnya.(*/Ta)

BANDUNG – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar kegiatan yang bertajuk “Deklarasi Stop Pernikahan Dini”, Rabu, 22 November 2023. Kegiatan yang digelar di Youth Centre Sport Jabar Arcamanik ini dihadiri oleh 2.045 pelajar dari 122 sekolah se-Kota Bandung, yang terdiri atas 75 SMP negeri, 20 SMP swasta, dan 27 SMA negeri.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran untuk berkomitmen melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang dan berkualitas, juga mencegah lahirnya generasi stunting.

“Adapun beberapa tujuan dari deklarasi ini yaitu, pertama memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik untuk perencanaan keluarga yang berkualitas,” ujar Kenny dalam keterangan, (22/11/2023).

Dalam kegiatan ini, Pemkot Bandung juga memberikan edukasi dan penanaman komitmen pada peserta didik untuk mengurangi angka pernikahan dini demi mencegah lahirnya generasi stunting. Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asep Saeful Gufron, sangat mengapresiasi kegiatan Deklarasi Pelajar ini.
“Saya sangat bersyukur, angka pernikahan dini di Kota Bandung masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah lain,” kata Asep.

Dia berharap, melalui kolaborasi DPPKB dan Disdik Kota Bandung dapat mengoptimalkan pencegahan pernikahan dini, baik melalui komunikasi, informasi, maupun edukasi. Dia menyebut, dengan adanya deklarasi ini menunjukkan komitmen dan upaya Kota Bandung untuk terus mencegah pernikahan dini. “Jika pernikahan dini dapat dientaskan, stunting pun pasti berkurang,” ujar Asep.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung merilis jumlah pengajuan dispensasi nikah sepanjang 2023 yang mencapai 76 permohonan. Tercatat 66 pengajuan atau hampir 90 persen, disebabkan hamil di luar nikah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya telah mengadakan pojok sekolah siaga kependudukan di sekitar 20 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandung. Selain itu, DPPKB juga terus menggencarkan roadshow ke beberapa sekolah.

“Kita buat pojok sekolah siaga kependudukan, sebenarnya sudah ada dari tahun kemarin kegiatannya di 20 SMP dan setiap tahunnya kita coba tingkatkan, karena di Kota Bandung ini ada sekitar 200-an SMP,” kata Kenny di Balai Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

Pojok Sekolah Siaga Kependudukan, kata Kenny, nantinya akan diisi oleh para duta Generasi Berencana (GenRe) sekolah yang akan memberikan edukasi, informasi, dan konseling kepada teman-teman sebaya mereka. Edukasi yang diberikan mencangkup program keluarga berencana, bahaya stunting dan pernikahan dini.

“Pengemasan edukasinya sendiri kita coba sesuaikan dengan minat dan kreativitas anak-anak masa kini supaya mereka tidak bosan dengan cara-cara konvensional,” kata Kenny.

DPPKB Kota Bandung, kata dia, juga terus memperbanyak kerjasama dan kolaborasi dengan komunitas maupun stakeholder terkait untuk memasifkan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Dia berharap, kolaborasi ini dapat mendongkrak kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

“Kita kerja sama dengan banyak stakeholder juga, nggak cuma datang ke sekolah-sekolah tapi juga melalui film pendek, terus juga animasi,” jelasnynya.(*/He)