Pendidikan

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mendapat sorotan dari publik.

Kali ini terkait rencana dihapuskannya Dirjen PAUD dan Dikmas yang dirasa mengancam keberlangsungan pendidikan masyarakat, khususnya golongan ekonomi ke bawah.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengaku dirinya sudah meminta klarifikasi kepada Nadiem Makarim terkait hal itu.

“Kepada kami, Mas Nadiem mengatakan bahwa itu hanya reorganisasi, tidak menghilangkan peran Kemendikbud terhadap PAUD,” kata Susanto, Jumat (27/12/2019).

Pada prinsipnya, tegas Susanto, KPAI mengingatkan kepada pemerintah agar tetap memiliki komitmen terhadap PAUD dan pendidikan masyarakat.

Sementara itu, penggiat pendidikan masyarakat Crissinda Sutadisastra mengatakan selama ini Ditjen PAUD dan Dikmas menaungi Pendidikan Non Formal (PNF) seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dengan dihapusnya dari struktur Kemendikbud maka menimbulkan pertanyaan nasib PKBM ke depannya.

“Sebagai penggantinya, siapa yang akan menaungi PKBM? Ini tidak dijelaskan. Masyarakat perlu penjelasan,” ucap Crissinda.

Menurut dia, kehadiran PNF atau PKBM sangat dibutuhkan masyarakat. Mereka dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan tanpa terbebani soal biaya yang tinggi.

Mengenai rumor yang menyebutkan PKBM akan dijadikan lembaga pendidikan formal, Crissinda menyatakan tidak keberatan. Tapi, dia meminta pemerintah mempermudah syarat untuk merealisasikan itu.

“Salah satu contoh syarat yang memberatkan PKBM untuk berevolusi menjadi sekolah formal yaitu harus berdiri di lokasi tanah yang luasnya minimal 1.200 m2. Kami ini swadaya, tidak punya seluas itu,” tuturnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa orang yang bergelut di PKBM merupakan tenaga amatiran, dibantahnya.

Pendiri PKBM Starisa School ini menjamin para pengajar di tempatnya merupakan tenaga-tenaga profesional dan ahli di bidangnya.

“Sistem pendidikan yang diterapkan di Starisa School sudah menerapkan ‘Merdeka Belajar’ seperti yang diinginkan Menteri Nadiem. Kami tidak hanya mengajarkan pendidikan umum saja, tapi menggali minat dan bakat masyarakat,” tuturnya.

Penolakan terhadap rencana penghapusan Ditjen PAUD dan Dikmas disuarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia (IMADIKLUS Indonesia).

Ini dilakukan dengan membuat petisi di website change-org. sedikitnya sudah 2145 orang menandatangai petisi ini.

Menurut IMADIKLUS Indonesia Perpres No. 82/2019 tentang Kemendikbud tanggal 16 Desember 2019 yang isinya meniadakan Dikmas/PNF bertentangan dengan UU No. 20/2003 tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi 3 yaitu Pendidikan Informal, Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal. (*/Ind)

BOGOR – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor Dadang Suntana menyambut baik program Kamis Basa Sunda yang digulirkan Bupati Bogor Ade Yasun pada Kamis (19/12/2019).

Dadang mengatakan, program Kamis Basa Sunda menjadi penguatan muatan lokal mata pelajaran Bahasa Sunda.

“Dalam kurikulum muatan lokal (mulok) kan setiap minggu mata pelajaran Bahasa Sunda dipelajari selama dua jam. Dengan program Kamis Basa Sunda ini berarti dorongan semangat agar para siswa siswi mempraktekannya minimal di setiap hari kamis,” kata Dadang Ia saat dihubungi wartawan, (22/12/2019).

Dadang berharap, program Kamis Basa Sunda tidak hanya dilakukan di sekolah dan Pemkab Bogor, tetapi juga di lingkungan masyarakat.

“Bahasa Sunda adalah bahasa indung masyarakat Kabupaten Bogor sehingga jangan sampai terlupakan dan hilang begitu saja,” harapnya.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, program Kamis Basa Sunda adalah sebuah tindakan persuasif dan ajakan kepada warga Kabupaten Bogor untuk melestarikan Bahasa Sunda agar tidak punah.

“Jangan sampai Bahasa Sunda ini terlupakan dan punah, hingga saya pun mengajak pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa pergaulan sehari-hari atau minimal di hari Kamis,” ujar Ade.

Politisi PPP ini pun meminta program Kamis Basa Sunda bisa disambut baik dan dilanjutkan dengan giat lainnya, seperti lomba pidato Bahasa Sunda, lomba ngabodor, lomba menulis Bahasa Sunda, lomba pupuh, lomba menyanyi lagu Sunda dan lainnya.

“Kita tak bisa memaksakan masyarakat dan lainnya untuk ikut melestarikan Bahasa Sunda, dengan adanya lomba ngabodor, lomba menulis Bahasa Sunda, lomba pupuh, lomba menyanyi lagu Sunda dan lainnya maka kita harapkan mereka mencintai bahasa indung ini,” katanya. (*/He)

JAKARTA – Sistem asesmen yang digadang-gadangkan Kemendikbud akan menggantikan ujian nasional (UN) memerlukan perhatian yang lebih, terutama pada kemampuan guru.

Pasalnya, guru akan menjadi kunci keberhasilan sistem tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, dalam membuat suatu asesmen diperlukan ilmu dan tata cara baru. Kemendikbud, meski mengotonomikan proses penilaian siswa pada guru, bukan berarti bisa lepas tangan.

Pemerintah justru harus memberi pembinaan yang cukup dan menjamin setiap sekolah bisa menjalankan dengan baik proses asesmen ini. Pasalnya, guru lah yang akan mewujudkan program Merdeka Belajar itu bisa berjalan dengan baik atau tidak.

“Jadi, saya kira tetap fokusnya dan prasyarat atau kunci keberhasilan sebenarnya ada di guru. Pemerintah harus tetap memberi pembinaan yang cukup dan menjamin setiap sekolah mampu menjalankan dengan baik juga,” tandas Hetifah seusai diskusi “Asesmen Nasional Dapatkah Mengembalikan Esensi Belajar?” di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Politikus Golkar ini mengatakan bahwa para ahli bisa didatangkan untuk melatih para guru. Para ahli dari Indonesia, NGO yang fokus pada bidang pendidikan, dan atau para ahli dari PISA juga bisa bekerja sama untuk memberikan kompetensi tambahan pada guru dengan metode baru ini sehingga niat dasar Kemendikbud bisa terwujud.

Berbicara tentang pendidikan itu tidak hanya terkait dengan satu bidang. Jika saat ini ada program asesmen, hal ini juga terkait dengan kurikulum dan guru. Namun, dia menilai yang paling penting adalah kesiapan guru.

“Karena kita sudah launching maka next step-nya adalah berikan kemampuan guru-guru itu sesuai yang dibutuhkan. Agar tahun depan, khususnya di 2021 ini, sudah terwujud,” tandasnya.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Totok Suprayitno menjelaskan, pada geladi resik UN tahun depan, Kemendikbud akan mencoba mengenalkan sistem asesmen kompetensi minimum dan survei karakter kepada guru. Harapannya, dengan pengenalan ini maka bisa menjadi bahan renungan guru untuk mencoba membuat soal dengan jenis yang sama. (*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Baznas Bazis DKI Jakarta memberikan bantuan sebesar Rp688.140.775 untuk menebus ijazah 171 siswa yang masih ditahan di 79 sekolah swasta di Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menyerahkan secara simbolis bantuan tebus ijazah tersebut kepada 4 (empat) perwakilan siswa di Lantai Dasar Blok G, Balai Kota Jakarta pada Kamis (19/12/2019).

Ijazah para siswa mulai PAUD hingga SMA ini sebelumnya masih ditahan sekolah karena menunggak biaya operasional sekolah. Dalam sambutannya, Saefullah mengimbau agar dana yang telah diterima untuk langsung disalurkan ke sekolah masing-masing agar ijazah segera bisa diterima.

“Dari 171 siswa hari ini, yang kita selesaikan melalui BAZNAS BAZIS DKI jumlahnya Rp688.140.775. Orang ini tidak diterima oleh siswa. Diterima sebentar, tapi langsung diberikan ke sekolah. Supaya ijazahnya ketarik. Kalau nanti melalui tangan ke tangan, ijazahnya tidak balik-balik lagi, bisa menjadi persoalan.” ujar Saefullah.

Perlu diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan klarifikasi dan verifikasi ke sekolah-sekolah yang terindikasi menahan ijazah sebagaimana dalam daftar usulan DPRD.

Klarifikasi dan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data tunggakan siswa dengan kondisi senyatanya yang dibuktikan dengan pernyataan masing-masing kepala sekolah dengan diketahui pengawas sekolah. Hasil klarifikasi menunjukkan jumlah siswa terverifikasi sebagai berikut.
1. 15 siswa jenjang SMA
2. 48 siswa jenjang SMP
3. 97 siswa jenjang SMK
4. 0 siswa jenjang PAUD dan Dikmas
5. 11 siswa jenjang SD

Lebih lanjut, Saefullah menekankan agar anak-anak di Jakarta tidak putus sekolah dengan alasan biaya. Pemprov DKI Jakarta telah membuat program untuk membantu anak didik mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang layak.

“Tolong disampaikan kepada saudara, keluarga, tetangga kiri-kanan, harusnya anak Jakarta ini tidak boleh putus sekolah, baik SMP dan SMA, apalagi SD. Karena Pemprov DKI Jakarta ini sudah mengalokasikan biaya pendidikannya 26 persen. Salah satunya, kita salurkan melalui KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itu bisa buat naik macam-macam tuh, naik Transjakarta, naik Jaklingko, ke Monas, ke Ragunan. Itu tinggal pakai kartu KJP,” tandasnya.(*/Ni)

LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol Drs Purwadi Arianto didampingi Karo SDM Polda Lampung Kombes Novian Pranata menerima silaturahmi dari siswa SMA Taruna Nusantara dan para orang tua siswa di ruang Siger Lounge .(19/12/2019)

Rombongan anak-anak Taruna Nusantara dan para orang tua dipimpin Adi selaku orang tua dari siswa M Arizky Nugraha Pratama memberikan beberapa pertanyaan kepada Kapolda Lampung terkait tugas tugas polisi menjaga Kamtibmas.

Usai audiensi dilakukan penyerahan plakat dari Kapolda Lampung kepada siswa Taruna Nusantara lalu dari Siswa Taruna Nusantara kepada Kapolda Lampung. (*/Kris)

JAKARTA – Dalam mendorong kreativitas para siswa lewat film pendek, Kelas Pintar menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Kali ini dukungan diberikan bagi siswa dari SMA dan SMK yang membuat film pendek tentang konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya mereka, solusi belajar online yang dikembangkan oleh PT Extramarks Education Indonesia ini mengajak 500-600 siswa SMA dan SMK se-Jakarta untuk nonton bareng film pendek trilogi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Selain Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kelas Pintar juga menggandeng Yayasan Karakter Pancasila/ Pusat Kajian Pendidikan-Budaya Dewantara dan dukungan dari Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Founder Kelas Pintar dan Country Manager PT Extramarks Education Indonesia Fernando Uffie menilai transfer ilmu pendidikan tidak hanya harus fokus pada materi akademis saja, tetapi juga perlu mendorong, membuka pola pikir, wawasan dan paradigm berpikir siswa seluas-luasnya.

“Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, salah satunya seperti membuat film pendek,” ujar Uffie dalam siaran persnya, Kamis (19/12/2019).

Dia menyakini, prestasi akademik siswa juga akan terdorong naik karena adanya stimulus dari kegiatan positif tersebut yang akan terbawa juga dalam kegiatan belajar siswa.

“Kita dapat memberikan semangat belajar siswa, baik di kelas, lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah,” imbuhnya.

Dengan adanya teknologi, Uffie melanjutkan, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja karena bisa mengakses materi pelajaran melalui laptop dan tablet.

Seperti solusi Kelas Pintar yang memadukan teknologi dan metode pembelajaran teruji. Tidak hanya lengkap secara materi dan cara penyajian (visual, audio, kinesthetic), tapi juga tercatat dan dapat dimonitor secara real-time.

Sebagai informasi, solusi Kelas Pintar juga sudah tersedia dalam versi aplikasi berbasis Android dan iOS.(*/Nia)

TANGSEL – Ratusan staf pengajar atau guru madrasah yang tersebar di tujuh kecamatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020 mendatang bakal mendapatkan insentif Rp 150 ribu/bulan sebagai salah satu bentuk perhatian Pemkot setempat.

“Kami telah mengajukan anggaran tersebut dan sepakat dengan anggota DPRD Tangsel untuk memberikan dana insentif bagi guru atau staf pengajar madrasah yang ada di tujuh kecamatan,” kata Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Rabu (18/12).

Bantuan ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Tangsel terhadap para guru yang ada dibawah naungan Kementerian Agama dan hasil dari sejumlah usulan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu dari sejumlah aktivis, guru dan staf pengajar serta masyarakat luas.

Yang jelas pihaknya telah sepakat dengan DPRD Tangsel bahwa tahun 2020 akan memberikan perhatian kepada sekolah ataupun guru-guru diluar tanggung jawab kami temasuk para guru Madrasah akan mendapatkan insentif dengan jumlahnya sekitar Rp150 ribu/bulan, katanya.

“Tolong jangan melihat nominalnya tapi bentuk perhatian Pemkot Tangsel terhadap para guru. Namun pemberian insentif itu tentunya harus tetap dilakukan pengawasan yang ketat sehingga pengalaman beberapa waktu lalu dapat menjadi pelajaran seperti ada ketua yayasan kemudian menjadi guru agar mendapatkan insentif,” pungkasnya. (*/Dul)

GARUT – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Garut yang terletak di Jalan Cimanuk No. 309 A, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut baru saja melakukan renovasi pada sebagian gedungnya.

Dilansir oleh Pikiran-Rakyat.com dari website resmi SMKN 1 Garut, tahun 2017 yang lalu, SMKN 1 Garut meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Presiden Joko Widodo karena menerapkan lingkungan sekolah dengan baik.

Lingkungan SMKN 1 Garut yang dinilai baik tersebut mulai dari penataan air, taman, dan kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan kebersihan sampah di sekolah.

Selain penerapan lingkungan sekolah yang baik, SMKN 1 Garut juga berhasil mendidik siswa-siswinya untuk menjadi individu yang bertanggung jawab.

Akhir tahun 2019 ini, SMKN 1 Garut telah menyelesaikan proyek revitalisasi SMKN 1 Garut Tahun Anggaran 2019 dengan membangun bangunan baru.

Melalui akun instagram resminya @smkn1garut_official, nampak wajah baru SMKN 1 Garut tersebut layaknya Istana Presiden.

Seperti Istana Presiden Indonesia, bangunan megah tersebut didominasi warna putih dan emas.Berdiri empat pilar sebagai penyangga gedung tersebut dengan Lambang Garuda di atas pintu masuknya.

Bangunan megah bertuliskan ‘Selamat Datang di Kampus SMKN 1 Garut’ tersebut langsung bisa terlihat kala masuk ke dalam area sekolah dan terletak di sebelah kiri.

Pembangunan wajah baru SMKN 1 Garut ini dipersembahkan untuk para siswa-siswi agar dapat nyaman dalam belajar dan mencerdaskan pendidikan mereka karena menjadi penyemangat baru.

Pihak SMKN 1 Garut dalam postingannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran sivitas Akademika SMKN 1 Garut, Dinas Pendidikan Wilayah Garut, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tak hanya itu, pihak SMKN 1 Garut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (Ditjen PSMK) yang telah memberikan dukungan kepada pengembangan pendidikan di SMKN 1 Garut.(*/Asp

INDRAMAYU – Menghadapi potensi terjadinya bencana alam pergerakan tanah yang menyebabkan banjir dan longsor, Pemkab Indramayu, Rabu (18/12/2019) melakukan mitigasi bencana bagi 21 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) melalui aplikasi Inarisk, Kabupaten Indramayu memiliki resiko bahaya yang tinggi terhadap bencana banjir dan resiko bahaya sedang bencana gempa bumi.

Di sisi lain Kemendiknas tahun 2018 mencatat 10 sekolah di 4 kecamatan Kabupaten Indramayu yaitu; Terisi, Gantar, Kertasemaya dan Sukagumiwang, rawan terjadinya banjir bandang. Sedangkan 11 sekolah memiliki rawan gempa bumi di 8 kecamatan yaitu; Gantar, Terisi, Widasari, Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Sliyeg dan Sindang.

Oleh sebab itu Pemkab Indramayu memiliki kewaspadaan dalam upaya mengurangi risiko akibat bencana. Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indramayu ini sangat penting agar diketahui para siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Ali Hasan mengatakan, sebagai keseriusan Pemkab Indramayu dalam mitigasi bencana di sekolah saat ini telah dibentuk sebanyak 20 sekolah aman bencana di berbagai wilayah kecamatan. Selanjutnya dengan kegiatan ini semua sekolah di Kabupaten Indramayu bisa melaksanakan program sekolah aman bencana.

Kepala BPBD Kabupaten Indramayu, Edi Kusdiana mengatakan, selama tahun 2019 telah terjadi beberapa kali bencana di Kabupaten Indramayu. Rinciannya; bulan April, bencana banjir di 5 kecamatan dan merendam 7.815 rumah.

“Kemudian bencana kekeringan yang mengancam puso tanaman padi seluas 12.358 hektar. Bencana tanggul longsor di Desa Kertasemaya dan beberapa hari lalu, bencana angin puting beliung yang menimpa Kecamatan Jatibarang, Widasari dan Cikedung,” tandasnya. (*/Asp)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengganti sistem Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kemendikbud mengatakan penggantian sistem UN ini bukan kajian coba-coba.

“Jadi pengganti asesmen berbasis kompetensi, penalaran ini sudah dirintis. Kita sudah punya embrionya sejak awal dan sudah mulai dilakukan uji coba. Jadi nggak coba-coba. Sangat berbahaya pendidikan itu coba-coba,” kata Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno, di fX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Gelora, Jakarta Pusat, (17/12/2019).

Totok mengatakan Kemendikbud bukan hanya sekadar melakukan kajian. Namun juga telah melakukan uji coba praktek, salah satunya seperti program Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).

“Tidak sekadar kajian tapi sudah praktek. Sudah praktek di antaranya mirip AKSI,” ucap Totok.Menurut Totok sistem pendidikan saat ini kurang melatih kompetensi penalaran anak. Dia yakin asesmen pengganti UN yang baru ini lebih fokus mengarah pada penguasaan kompetensi penalaran.

“Kami punya keyakinan kalau asesmen model ini yang mengarahkan pada penguasaan kompetensi bernalar, ini sesuai kaidah-kaidah pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya menguasai konten mata pelajaran. Pendidikan itu sebuah proses melatih berpikir anak. Dan ini yang selama ini kurang,” ujar Totok.

Totok juga menegaskan anggaran UN saat ini bukan alasan utama dalam kajian pengganti UN. Menurutnya, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter nantinya juga akan membutuhkan anggaran.

“Apakah itu (pengganti UN) tidak berbiaya? Berbiaya. Jadi biaya bukan alasan utama untuk mengganti UN untuk menjadi asesmen karakter dan literasi dan numerasi ini. Kalau soal biaya sebenarnya UN pun hanya berapa ribu peranak. Jadi pertimbangan biaya bukan alasan untuk mengganti ini,” jelas Totok.

Lebih lanjut, Totok menjelaskan bentuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan bervariasi. Mulai dari pilihan ganda, pilihan benar salah, hingga pilihan esai.

“Untuk pengganti UN, asesmen kompetensi itu dimulai tahun 2021. Bentuknya tetap ada multiple choice, ada multiple choice kompleks, benar salah itu kan multiple choice kompleks juga, jadi nggak hanya sekadar memilih A, B, C. Benar salah juga, mengurutkan, misalnya. Jadi multiple choice kompleks, diupayakan juga isian, dan jika memungkinkan ada sedikit esai. Tapi ini masih dalam pengembangan ya,” tutur Totok.

Totok mengatakan konsep UN saat ini hanya terpaku pada soal pilihan ganda. Menurut Totok ini merupakan bentuk belenggu dalam proses belajar yang tidak seusai dengan ide dari ‘Merdeka Belajar’.

“Jangan selalu mutliple choice. Kalau bukan kuncinya guru pasti salah. Itu salah satu belenggu dan melawan merdeka belajar tadi. Dan tidak sesuai ide merdeka belajar,” tandasnya.(*/Tya)