Pendidikan

BOGOR – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor mencatat peningkatan signifikan jumlah penderita kanker yang menjalani rawat jalan di tempat itu pada 2020 dibandingkan dengan pada 2019.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir, di Balai Kota Bogor, Jumat (21/2/2020), mengatakan penderita kanker yang menjalani rawat jalan di RSUD Kota Bogor pada 2019 tercatat 1.840 pasien, sedangkan selama awal 2020, atau sampai dengan 6 Februari sudah tercatat 717 pasien.

Penderita kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD Kota Bogor juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data di RSUD Kota Bogor, pada 2019 pasien kanker yang menjalani kemoterapi 650 orang, sedangkan selama Januari hingga Februari 2020 mencapai 210 pasien.

“RSUD sekarang sudah bisa melayani kemoterapi. Ke depan, kami akan membantu Pemerintah Kota Bogor untuk membangun pusat kemoterapi,” katanya.

Ilham menambahkan untuk pasien penderita kanker yang menjalani rawat inap di RSUD Kota Bogor pada 2019 tercatat 287 pasien, sedangkan pada Januari 2020 tujuh pasien.

“Para penderita kanker yang berobat ke RSUD Kota Bogor, umumnya adalah penderita kanker payudara,” katanya.

Namun, Ilham tidak merinci pasien penderita kanker yang berobat ke RSUD setempat apakah semua dari Kota Bogor atau ada juga dari Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Ilham mengatakan pasien yang berobat di RSUD Kota Bogor secara umum untuk semua penyakit, 60 persen dari Kota Bogor dan 40 persen Kabupaten Bogor.(*/Iw)

JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan masyarakat agar menjaga kebersihan dan hidup sehat. Hal ini untuk mengantisipasi menyebar berbagai virus terutama virus corona.

Ketua Umum IDI dr Daeng M Faqih memuji umat muslim yang selalu membersihkan tangan minimal lima kali dengan berwudhu. Bahkan dirinya mengaitkan karena sering berwudhu segala jenis virus tidak gampang masuk.

“Mungkin ya mungkin, kalau digabungkan dengan keagamaan enggak gampang menular di kita, karena kita sering mensucikan diri,” kata Daeng dalam diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Tak hanya itu, kata Daeng, masyarakat juga perlu memperhatikan dan menjaga daya tahan tubuh. Sebab jika daya tahan tubuh melemah, virus apapun bisa menghinggap ditubuh.

“Yang terakhir memang menjaga daya tahan tubuh kita, karena memang kasusnya yang terkena orang-orang yang sudah tua yang memiliki penyakit penyerba yang memungkinkan orang tersebut daya tahan tubuhnya menurun,” ungkapnya.(*/Nia)

PURWAKARTA – Maranggi bukan hanya dikenal sebagai salah satu makanan khas Purwakarta. Tapi istilah itu juga digunakan dalam menggenjot minat baca masyarakat. Maranggi di sini merupakan akronim dari Maca Rame-rame Ngangge Digital (baca ramai-ramai menggunakan digital).

Pemilihan akronim ini agar mudah diingat apalagi istilah Maranggi sudah sangat melekat di masyarakat Purwakarta. Layanan Maranggi ini sengaja dibuat berbasis buku elektronik (e-book) berupa aplikasi agar bisa diakses melalui gawai.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Purwakarta, Mohamad Ramdhan menuturkan, layanan Maranggi ini sengaja diluncurkan untuk memudahkan layanan perpustakaan. Sebab, dengan layanan ini, masyarakat terutama pelajar bisa mengakses buku bacaan melalui telepon seluler.

“Saat ini, membaca buku di perpustakaan daerah juga bisa dilakukan melalui smartphone,” ujar Ramdhan, Rabu (19/2/2020).

Dia menjelaskan, layanan maranggi ini merupakan pengembangan dari layanan perpustakaan digital yang diluncurkan sebelumnya. Untuk mengakses layanan ini cukup mudah, masyarakat hanya tinggal mengunduh aplikasi E-Perpusda di smartphone. “Untuk saat ini, layanan tersebut sudah bisa akses,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengaku, cukup prihatin karena seiiring berkembangnya teknologi penggemar baca buku pun semakin berkurang. Bahkan, menurut dia, saat ini budaya membaca nyaris dilupakan oleh generasi muda.

Hal itu dibenarkan jika melihat data yang dirilis United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Minat baca masyarakat di Indonesia saat ini hanya di angka 0,001%.

Angka tersebut, ternyata tak jauh beda dengan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di 2012 lalu, yang menunjukkan, masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi.

Mungkin, saat ini yang cenderung lebih diperhatikan, yakni tayangan televisi, sosial media dan permainan elektronik digital lainnya. Apalagi, saat ini sedang trend fasilitas – fasilitas hiburan yang menggunakan jaringan internet.(*/As)

BOGOR – Ribuan Guru Madrasah se-Kabupaten Bogor menagih janji Bupati Bogor Ade Yasin saat mencalonkan diri sebagai calon orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman periode 2018-2023.

Pengurus Daerah (PD) Mathlaul Anwar (MA) Kabupaten Bogor, Abdul Azis mengatakan, dalam menagih janji Bupati Bogor, Ade Yasin saat kampanye di pertengahan 2018 lalu, ribuan massa yang terdiri guru madrasah se-Kabupaten Bogor akan menggelar aksi demo pada Kamis (20/2) hari ini.

“Insya Allah gerakan kami MA bersama konsituen akan menggelar aksi demo dengan massa tak kurang dari 1000 orang, kita pertanyakan kemana janji-janji Bupati Ade Yasin sewaktu mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor beberapa waktu lalu,” kata Ketua PD MA Kabupaten Bogor, Abdul Azis saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/2/2020).

Ia menjelaskan, Ade Yasin itu dianggap belum memenuhi janjinya saat kampanyenya dulu, yang hingga kini tak kunjung merealisasikan anggaran sesuai janjinya dalam program pancakarsa di Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban.

“Dalam aksi besok, kami menuntut lima poin.

Diantaranya, menagihk janji kampanye Bupati Bogor untuk madrasah, pancakarsa/Bogor Cerdas tidak pernah menyentuh Madrasah, siswa madrasah tidak ada satupun yang menerima Kartu Bogor Cerdas, Sertifikasi Daerah/insentif untuk guru honorer Madrasah hanya bualan dan omong kosong, dan kelima rehabilitasi gedung madrasah hanya sebuah harapan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan, dalam program Bogor Cerdas itu dirinya tidak mengetahui program yang dicetuskan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023.

“Surat pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin sewaktu mencalonkan diri ada di kami yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh beliau (Bupati,red) langsung saat maju sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bogor, tertanggal 20 Juni 2018 ” tegasnya.

Parahnya, kata dia, dalam audiensi pertemuan dengan Bupati Bogor beserta staf ahli Pemkab Bogor dan perwakilan Polres Bogor yang berlangsung dikantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor pada Rabu (19/2), namun orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu hanya diwakilkan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor.

“Empat orang staf ahli dari Pemda Kabupaten Bogor hadir, dan perwakilan polres Bogor juga datang. Tapi kenapa Bupati Bogor hanya diwakilkan oleh Ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin. Memang apa tupoksinya dia dalam persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris PGM Kabuaten Bogor, Ade Irawan menambahkan, sesuai janji-janji Bupati Bogor terpilij yang telah ditandatangani itu akan ditagih oleh PGM Kabupaten Bogor melalui aksi yang akan digelar besok dengan diikuti ribuan massa aksi.

“Surat pernyataan yang telah ditandatangani Bupati Bogor, Ade Yasin apa poinnya yang ditandatangani sewaktu kampanye, itu saja yang kita tagih dalam aksi esok hari,” ucapnya.

Bagi pria yang akrap disapa Ade ini menuturkan, ketika surat pernyataan itu ditandatangani berarti telah dipahami oleh Bakal Calon Bupati maupun Bupati Bogor terpilih saat ini.

“Dan itu pastinya sudah mengikat, kemudian apa saja kewajiban dia saat janji-janji kampanye nya kepada masyarakat terutama ke seluruh pengurus madrasah se-Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia membeberkan, dalam surat pernyataan itu Bupati Bogor menandatangani yang isinya, Bismillahirahmanirahim Saya Selaku Calon Bupati Bogor 2018-2023 siap menerima dan menjalankan program yang disiapkan oleh guru madrasah. Dengan ini Saya berjanji siap Mendukung Penguatan Pelaksanaan Pendidikan agama dan Keagamaan Khususnya Pendidikan Islam di Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah melalui pemberian hibah atau bantuan sosial keagamaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah, antara lain.

“Pemberian tunjangan daerag bagi guru RW dan Guru Madrasah yang belum bersertifikat.

Kedua, siap mengalokasikan hibah pembangunan RKB dan rehab madrasah.

Ketiga, akan mengingatkan kesejahteraan guru madrasah dibidang akademik berupa kegiatan seminar, workshop dan kegiatan lainnya. Dan keempat, dirinya berjanji akan menyiapkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan yang ditandatangani pada 20 Juni 2018 oleh Ade Yasin,” terangnya.

Terpisah, ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin menjelaskan, tupoksi dirinya yang hadir dalam pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Bogor itu pihaknya hadir sebagai perwakilan dari Bupati Bogor untuk menyampaikan kebijakan Bupati terhadao madrasah.

“Tahun ini saja 20 Miliar, Rp9 miliar untuk rehab kelas madrasah, dan 11 miliar diperuntukkan bagi insentif guru madrasah,” ungkap Gus Udin.

Ia juga memaparkan, bagi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Mdrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah dalam pertemuan itu mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas kebijakan tersebut.

“Mereka semua mengucapkan terimakasih atas program Bupati ini.

Kalaupun ada tuntutan dari PGM yang dikabarkan akan gelar demo itu sebenarnya mereka hanya menanyakan realisasi anggaran bulan april keatas,” tambahnya.

Ia menambahkan, dari total yang diajukan Kemenag Kabupaten Bogor dalam program Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diajukan dana yang dibutuhkan sebesar Rp31 miliar.

Yang mana, 11 miliar bagi Diniyah, kemudian Rp9 miliar nya untuk rehabilitasi kelas ada 100 ruang kelas belajar (RKB) perpaketnya 90 juta, dan 9 miliar lainnya untuk insentif melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

“Sebenarnya yang dibutuhkan Rp31 miliar bukan hanya 20 miliar saja untuk madrasah saja. Karena Diniyah itu kan lembaga non formal ya, dan kalau total 37 miliar sesuai dalam famplet program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diperuntukkan bagi Ponpes dan insentif guru,”

Untuk penyusunannya bagaimana, lanjut Gus Udin, dari KKM yang mengusulkan kepada Kemenag Kabupaten Bogor termasuk ormas-ormas islam.

“Jadi dalam penyusunan itu juga sekolah-sekolah dilibatkan dan diajukan melalui simral sesuai juklak dan juknis yang ada di Kemenag,” tandasnya.(T Abd)

BANDUNG – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengapresiasi sikap Bank BJB dalam upaya menyejahterakan guru di Jawa Barat, pada program BJB Cinta Guru.

Menurutnya, apa yang dilakukan BJB adalah salah satu bentuk nyata kepedulian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam bidang pendidikan. Dia berharap, BJB dapat terus berinovasi dalam program-program lain, untuk membangun pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik.

“Kami mengapresiasi langkah Bank BJB dalam ikut menyejahterakan guru dan wujud kepedulian BJB kepada guru di Jawa Barat, yang diimplementasikan pada program BJB Cinta Guru. Ini merupakan langkah nyata BJB dalam memerhatikan pendidikan di Jawa Barat.
Kami berharap BJB agar terus melakukan inovasi,” ujar Cucu.

Cucu melanjutkan, pihaknya berharap BJB juga mampu menciptakan program-program lain untuk membangun Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam menyejahterakan rakyat.

“Kami berharap, Bank BJB terus mempunyai andil besar dalam keikutsertaannya membangun Provinsi Jawa Barat dan ikut andil dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (*/Hend)

SUKOHARJO – Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kasus bullying, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Jawa Tengah, meminta para guru untuk menekankan pendidikan karakter pada siswa. Di sisi lain, kepala sekolah juga harus aktif dalam melakukan pemantauan sistem pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Darno, mengatakan pihak sekolah diminta untuk lebih mengedepankan penanaman pendidikan karakter. Selain itu juga mengajarkan budi pekerti pada siswa dengan langsung memberikan contoh nyata, karena dinilai bisa memberikan pengaruh besar perkembangan siswa.

“Bentuk yang paling sederhana yang sudah diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo di semua sekolah, yakni mewajibkan guru menyambut kedatangan siswa sebelum masuk belajar di kelas,” kata Darno seperti dilansir Krjogja, Minggu 16 Februari 2020.

Darno menjelaskan, di masing masing sekolah sudah menerapkan sistem piket terhadap guru untuk berdiri di depan gerbang sekolah menyambut kedatangan siswa. Para siswa yang datang kemudian memberikan salam dan penghormatan pada guru.

Program tersebut diharapkan mampu mendeteksi apabila terjadi masalah pada siswa. Selain itu juga antisipasi apabila ada bullying di sekolah terhadap siswa.Pemantauan juga dilakukan sekolah dengan melihat perkembangan media sosial dan aktif melakukan komunikasi antara guru dengan siswa. Kepala sekolah juga memiliki peran penting dengan bertanggungjawab menjaga sistem program pendidikan yang sudah disusun berjalan lancar.

“Termasuk kepala sekolah juga wajib menanamkan pendidikan karakter dan mengajarkan budi pekerti pada siswa. Hal sepele dengan datang pagi dan menyambut kedatangan siswa sebelum masuk kelas,” lanjutnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo sampai sekarang belum menemukan kasus bullying di sekolah. Meski demikian, pihak sekolah diminta wajib memantau dan memberikan laporan perkembangan sistem pendidikan mereka ke dinas.

“Baik sebelum, selama dan sesudah kegiatan belajar mengajar guru harus aktif memantau siswa. Hal sama juga ditekankan pada siswa apabila menemui masalah maka segera melaporkanya ke guru,” tandasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Kasus pemukulan oleh oknum guru pada muridnya di SMA 12 Kota Bekasi memancing reaksi dari kalangan legislatif di DPRD Jabar. Akibatnya Dinas Pendidikan Provinsi Jabar segera diminta lakukan pembinaan mental pada semua tenaga pendidik.

“Moral juga harus dibina tetapi tidak hanya kepada guru saja, seluruh SDM yang berkaitan dengan dunia pendidikan harus juga diberi pembinaan. Itu pun berlaku juga untuk lembaga pendidikan dari swasta, jadi tidak hanya negeri,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Johan Jauhari Anwari di ruang kerjanya pada Minggu 16 Februari 2020.

Menurut Johan semua tingkatan jabatan di dunia pendidikan di Jabar ini harus segera diintensifkan pembinaannya.
“Baik dari guru, petugas administrasi bahkan hingga kepala sekolahnya. Jangan sampai kejadian di Bekasi terulang,” katanya.

‎Oknum guru pada kasus pemukulan tersebut lanjut Johan sudah melenceng dari sistem pendidikan di Indonesia yang sudah lama terjaga.

“Itu sudah keluar dari SOP yang ada, sekarang ini kan justru yang dimunculkan seharusnya pendidikan berkarakter. Maka hal itu tidak dibenarkan,” katanya.

Antisipasi ke depan lanjut Johan, Disdik Jabar yang kini menaungi ‎SMA, SMK maupun SLB harus mulai serius menjalankan pembinaan ini. Bahkan jika bisa ada SOP khusus bagaimana cara memperlakukan murid-murid di sekolah dengan benar.”Miris sekali jika hal ini nantinya terulang lagi, maka saya minta dengan sangat Disdik Jabar segera bertindak. Langkah-langkah strategis pembinaan pun harus dibuat dengan seksama, sekarang sudah bukan zamannya memukul siswa,” kata politikus PKB tersebut.

Seperti diketahui kasus pemukulan tersebut terekam di video yang kemudian tersebar luas. Kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi di SMA 12 Kota Bekasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai pada Selasa 11 Februari 2020 lalu.

Kejadian tersebut dipicu oleh terlambatnya ratusan siswa ke sekolah. Keterlambatan tersebut dikarenakan ditutupnya akses masuk ke sekolah tersebut dari arah tempat parkir sekolah. Akibatnya para siswa harus berjalan kaki berputar ke pintu gerbang sekolah di Kota Bekasi tersebut.

Hanya saja oknum guru yang diketahui berinisial I kemudian mengarahkan para siswa untuk berkumpul di lapangan upacara sekolah. Di tempat tersebut terjadilah tindak pemukulan kepada dua orang siswa kelas 12 berinisial A dan R.(*/Hend)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat baru ada 136 ribu sekolah yang sudah lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan 120 ribu sekolah belum dapat menerima dana BOS karena belum memenuhi ketentuan.

“Sampai sekarang sekolah yang terverifikasi dengan semua syarat yang bisa dipenuhi untuk mentransfer anggaran dana BOS baru sekitar 136 ribu. Berarti sisanya sekitar 120 ribuan sekolah masih belum terverifikasi,” Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).

Erlangga menjelaskan sekolah penerima dana BOS harus melakukan memperbarui Data Pokok Pendidikan alias Dapodik secara berkala. Verifikasi data tersebut, menurut Erlangga, dimaksudkan untuk mendapatkan data sekolah secara akurat sehingga dana bantuan dari pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna.

“Mereka harus terverifikasi di data dapodik. Untuk transfer segala macem mereka juga harus punya rekening. Dan data dapodik juga harus di update terus, setiap tahun harus di update.

Misal siswanya, gurunya dan berbagai hal yang terkait sarana dan prasarana. Harus ada updating Dapodik,” jelasnya

“Ini terkait dengan peluncuran dana bos dan DAK yang bersifat fisik. Supaya dana DAK ini bisa ditransfer secara cepat, tentu kita kan harus dibantu dengan data yang akurat,” imbuh Erlangga.

Sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS, syarat bagi sekolah penerima BOS yakni mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.

Selain itu sekolah harus memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Selanjutnta emiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. (*/Ind)

DEPOK – Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dibuka pada Jumat (14/2/2020) pukul 14.00 wib. Pada jalur tersebut, Universitas Indonesia (UI) siap menerima 1.098 mahasiswa yang tersebar di 64 program studi di UI.

Humas UI, Egia Etha Tarigan menyebutkan, siswa yang masuk ke dalam perangkingan sekolah dan sudah membuat akun di situs Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dapat mulai memilih perguruan tinggi negeri dan jurusan yang dinginkan, termasuk di UI.

”Tidak ada kebijakan tertentu. Semua kebijakan di UI berlaku sama untuk semua mahasiswa dari jalur masuk manapun,” kata Egia ke awak media, Jum’at (14/02/2020).

Egi—biasa Egia Etha Tarigan—disapa menegaskan, UI sudah mengimbau kepada para peserta yang ingin mendaftar ke UI agar berhati-hati terkait modus penipuan jalur selain yang UI selenggarakan, dan yang mengatasnamakan UI.

”Dalam situs UI sudah ada imbauan kepada para peserta. Kami tidak menerima jalur mana pun, selain lewat SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri,” tegas Egi.

Selain itu, Egi juga membantah apabila terdapat rekening selain rekening UI dalam bentuk rekening pribadi. Ia mengatakan, sistem pembayaran UI berbentuk Host to Host langsung ke rekening UI.

Egi menegaskan, apabila peserta mendapatkan modus penipuan serupa melalui SMS atau media sosial, diharapkan segera melapor dan meneruskan pesan tersebut ke Kantor Humas dan KIP di nomor 021-7867222 atau 100179, atau 100161 atau email Humas UI yang tertera di situs UI.

”Siswa yang diterima di SNMPTN tidak bisa mendaftar SBMPTN karena per tahun 2020 diberlakukan sistem single sign on. Dimana siswa hanya bisa mendaftar pada satu akun untuk mendaftar kuliah berart i satu kesempatan,” jelasnya.

Bagi siswa yang menolak kesempatan SNMPTN, kata Egi, tempat siswa bersekolah tersebut akan dievaluasi besaran indeks sekolahnya.

”Indeks sekolah berupa akreditasi sekolah tersebut, jumlah siswa yang masuk SNMPTN di PTN yang bersangkutan, IPK alumni, dan sebagainya,” tandasnya.(*/Idr)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan menyusul maraknya aksi tawuran pelajar, terlebih sudah beberapa kali terjadi korban jiwa akibat peristiwa itu.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku tindakan berupa sanksi tegas terhadap sekolah yang terbukti melanggar aturan yaitu mencabut izin operasional sekolah.

“Kami sudah punya langkah-langkah strategis antisipasi tawuran pelajar ini. Dapat berupa sanksi kepada sekolah dengan saksi paling keras yakni mencabut izin operasionalnya. Kami telah melakukan evaluasi kepada sekolah-sekolah,” ucap Pradi di Balai Kota Depok, Rabu (12/2/2020).

Sanksi yang dilakukan Pemkot terjadap sekolah dikarenakan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tawuran pelajar yang sudah cukup banyak jatuh korban luka-luka dan meninggal dunia.

“Sudah sangat meresahkan para orangtua jadi sudah saatnya diambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar,” tuturnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihak terkait, apabila mendapati informasi sejumlah pelajar yang akan melakukan aksi tawuran. Sebab pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok untuk mengambil tindakan tegas para pelajar yang tawuran.

“Saya juga berpesan kepada masyarakat untuk memantau dan menginformasi aktivitas pelajar di media sosial (medsos) yang mengundang tawuran pelajar,” harapnya.(*/Idr)