Pendidikan

PALEMBANG – Menyedihkan nasib yang dialami enam perawat yang bertugas di Rumah Sakit Siloam Palembang diduga mendapat intimidasi dari oknum pihak Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, dan diusir dari tempat kosnya. Alasanya, satu di antara perawat itu terindikasi COVID-19, Minggu (19/4/2020).

Bahkan, kabar dugaan pengusiran perawat ini pun sempat viral di masyarakat Kota Palembang setelah diunggah oleh sejumlah akun publik di Instagram. Menanggapi hal itu, Direktur Medik dan Pelayanan RS Siloam Palembang, dr Anton Suwindro, membenarkan ada enam perawat yang kini dievakuasi untuk tinggal sementara di rumah sakit.

“Iya laporan yang saya terima, mereka ini tinggal di satu tempat kos yang sama,” katanya

Anton menjelaskan, memang beberapa hari lalu RS Siloam melakukan swab test internal ke semua tenaga medis, dan hasilnya ada beberapa di antaranya yang terindikasi corona. Termasuk satu di antara enam perawat tersebut.

“Memang ada satu perawat yang kos di tempat itu terindikasi positif (corona) dan sudah diminta melakukan isolasi diri. Peristiwa itu sendiri terjadi Sabtu yang lalu(18/4) saat itu pemilik kos mereka ini menyampaikan pesan dari pihak kelurahan,” terangnya.
Ditambahkan Anton, pesan tersebut intinya meminta semua perawat yang kos di tempat itu melakukan isolasi mandiri dan tidak diperkenankan bekerja. Namun, jika ingin tetap bekerja maka sementara agar tidak pulang dulu ke tempat kos mereka.

“Nah, dari sana mungkin terjadi miskomunikasi, sehingga masalah ini kemudian menyebar ke masyarakat sekitar daerah itu dan mereka diusir dari tempat kosnya.” jelasnya.

saat ini, para perawat itu sementara waktu sudah dievakuasi di rumah sakit, dan manajemen rumah sakit juga sudah mempersiapkan hotel untuk tempat tinggal sementara mereka.

“Atas peristiwa ini, kami juga menyampaikan agar masyarakat jangan menaruh stigma negatif terhadap tenaga medis maupun pasien yang terindikasi corona. Ubahlah dengan suatu hal yang positif seperti saling memberikan dukungan dan mendoakan.” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan telah meminta keterangan pihak kelurahan setempat terkait peristiwa tersebut.

Dikatakan Dewa, berdasarkan keterangan lurah, awalnya mendapat informasi tekait pasien terindikasi corona yang berada di daerahnya. Kemudian, lurah terkait menghubungi ketua RT setempat untuk mencari alamat yang dimaksud.

“Nah lurahnya itu meminta ketua RT untuk ke lokasi, kemudian ternyata di lokasi itu tidak hanya satu perawat yang dimaksud, tapi ada lima perawat lain yang kos di tempat itu,” katanya.

Kemudian, ketua RT yang bersangkutan meminta agar para perawat itu untuk melakukan isolasi mandiri agar warga sekitar tidak resah. Tapi perawat yang lain tenyata tidak menjalankan pesan yang dimaksud. Akibatnya terjadi kesalahpahaman dengan warga setempat.

“Jadi tidak benar kalau ada info pihak kelurahan melakukan pengusiran kepada mereka. Masalah ini sebenarnya karena ada kesalahpahaman antara mereka dengan warga disekitar,”tutupnya.(*/Gint)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan penyesuaian kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Makanya, kami cantumkan di peraturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan,” ujarnya .

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN). Persentase juga tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

“Syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), tetapi guru honorer tetap harus terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) sebelum 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar,” kata Supriano.

Selain itu, para kepala satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan besaran persentase dana BOP per kategori pemakaian di Permendikbud sebelumnya tidak berlaku.

“Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan juga sekarang diperbolehkan untuk honor dan transportasi pendidik,” ujar Supriano.

Plt Dirjen GTK menambahkan bahwa BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring).

BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa Covid-19, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker.

Supriano menyampaikan bahwa alokasi penggunaan dana BOS atau BOP juga fleksibel sesuai kebutuhan sekolah/satuan pendidikan yang berbeda-beda.
Menanggapi anggapan bahwa dana BOS atau BOP akan lebih banyak digunakan untuk honor guru dan pembelian pulsa, ia menjelaskan pada dasarnya Kemendikbud tidak mewajibkan sekolah/satuan pendidikan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data untuk menunjang pembelajaran secara daring.

“Kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat ini,” kata Supriano.(*/Ind)

JAKARTA – Setiap mahasiswa ingin kuliahnya selesai tepat waktu, baik dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Namun di tengah wabah virus corona, bagaimana caranya agar seluruh tugas bisa on the track.

Tugas akhir bagi mahasiswa pastinya menegangkan, terlebih pada masa darurat Covid-19 saat ini. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau tugas akhir kuliah tetap jalan meski dilakukan secara daring.

Ada beberapa cara bisa dilakukan agar proses pembimbingan tersebut bisa tetap berjalan.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, Dr Ir Sri Nurdiati MSc memberikan kiat agar bimbingan tugas akhir selama Work From Home (WFH)

Hal yang dapat dilakukan pertama kali adalah dosen pembimbing dapat membuat grup dengan mahasiswanya di media sosial. Melalui grup tersebut, dosen dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa supaya tetap bersemangat mengerjakan tugas akhirnya.

“Dosen pembimbing juga dapat meminta mahasiswanya untuk melaporkan perkembangannya di grup secara periodik. Bila diperlukan, sesekali bisa melakukan video conference untuk mengetahui progres penelitian mahasiswanya,” tambah Dr Sri, seperti dikutip dari laman IPB, Sabtu (18/4/2020).

Dosen pembimbing, lanjutnya, juga dapat membantu mahasiswa dengan memberi informasi terkait materi atau website yang berisi artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Bagi mahasiswa yang sedang penelitian di laboratorium, perlu diarahkan untuk melengkapi hasil penelitiannya dengan studi literatur atau jika memungkinkan melengkapi dengan data yang relevan yang bisa didapatkan secara online.

Di samping itu, dosen pembimbing juga dapat mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas online learning yang banyak tersedia di internet. Hal ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan penelitian mahasiswa agar sesuai target yang sudah ditetapkan.

“Jangan lupa juga untuk selalu menanyakan keadaan mahasiswa dan mendoakan agar semuanya tetap dalam keadaan sehat wal afiat,” tandasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyediakan kemudahan infrastruktur internet untuk menunjang penerapan belajar dari rumah akibat pendemi Covid-19.

“Jadi pemerintah hendaknya bisa membuat infrastruktur internet menjadi mudah diakses atau dijangkau,” kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi, Jumat (17/4)

Sebab, kata dia, jika penyediaan internet dibebankan kepada guru atau kepala sekolah termasuk melalui pembelian pulsa, dikhawatirkan nantinya malah tidak cukup hanya digunakan untuk kepentingan guru dan peserta didik.

Ia menyatakan sebaiknya ada dana yang disediakan pemerintah untuk provider atau perusahaan yang menyediakan layanan kepada pengguna internet, sehingga semua orang bisa merasakan manfaatnya terutama dalam kebutuhan penerapan pembelajaran dari rumah.

Sementara itu dari segi konten untuk penerapan belajar dari rumah, ia mengatakan sebaiknya guru membuat model-model yang menekankan aktivitas menyenangkan antara guru dan siswa.

Selain itu juga menyediakan model penilaian yang berubah yakni bukan merujuk pada penilaian konten, melainkan bagaimana siswa menjadi lebih bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan selama di rumah.

Hal itu dibutuhkan sebab saat sekarang ini dikhawatirkan siswa sudah mulai jenuh melakukan penerapan belajar dari rumah.

“Sekarang mungkin saatnya kita harus mengatakan bahwa guru tidak bisa digantikan dengan teknologi,” ujarnya.

Sebab nyatanya pendekatan dari manusia itu memang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sehingga perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua dalam menemani anak belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet.(*/Ind)

JAKARTA – Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 atau virus corona kembali bertambah. Sampai saat ini tercatat sudah berjumlah 173.732 orang.

Jika dibandingkan dengan data yang disampaikan gugus tugas kemarin, Kamis 16 April 2020, jumlah ODP dalam satu hari bertambah 4.286. Berdasarkan pada laporan kemarin, jumlah ODP 169.446, sedangkan hari ini sebanyak 173.732.

“Kewaspadaan kita ODP yang betul diperhatikan lebih dari 173 ribu,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah Jadi 607 Menyalip Jauh Angka Kematian 520

Sementara itu, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam satu harinya bertambah 737 orang. Dalam laporan hari ini, PDP sebanyak 12.610, sedangkan pada kemarin berjumlah 11.873.

Sampai dengan saat ini sudah ada 42.108 spesimen yang dilakukan uji test Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemeriksaan itu dilakukan di 34 laboratorium yang aktif.

Dari pemeriksaan spesimen tersebut, hasil pasien negatif sebanyak 31.211 orang. Sehingga total kasus positif sebanyak 5.923 kasus. Sementara itu, jumlah kasus yang diperiksa spesimen sebanyak 37.134.

Update data terbaru hari ini, pasien positi Covid-19 bertambah 407 orang sehingga totalnya menjadi 5.923 orang.

Untuk jumlah pasien meninggal dunia juga mengalami penambahan sebanyak 24 orang sehingga totalnya menjadi 520 orang. Sementara pasien yang sembuh dari Covid-19 mengalami penambahan sebanyak 59 sehingga totalnya menjadi 607 orang.(*/Ag)

JAKARTA – Sebanyak 40 dari 157 SMP di empat kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat menggelar ujian sekolah secara online pada Kamis (16/4/2020). Ujian dilakukan menggunakan beberapa aplikasi, salah satunya Google Classroom dan dilakukan di rumah.

“Sejak pagi tadi hanya 40 sekolah yang menggelar ujian daring,” kata Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdhani, Kamis (16/4/2020).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah meliburkan seluruh sekolah sejak akhir Februari 2020. Langkah ini demi memutus dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Terbatasnya sejumlah sekolah yang melakukan ujian online karena penerapan itu diukur sesuai kemampuan sekolah dan para peserta. Untuk melaksanakan ujian online, peserta harus memiliki fasilitas, salah satunya laptop. (Baca juga: Tak Bisa Masuk ke Soal Uraian, USBN Online IPS Diulang)

“Dan termasuk kontennya. Masing-masing sekolah menyiapkan sesuai dengan kemampuan sekolah dan peserta didik,” ucap Agus.

Meski demikian, ujian sekolah tersebut bukanlah menjadi penentuan kelulusan siswa. Sebab, merujuk Keputusan Kadisdik Nomor 356 Tahun 2020 tentang Juknis Penentuan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan 2019/2020.

Maka, kelulusan sekolah ditentukan tiga hal yakni menyelesaikan seluruh pelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Khusus untuk ujian sekolah, Agus menyadari tak semua sekolah memiliki kemampuan sarana. Karena itu, untuk ujian sekolah beberapa sekolah menggunakan portofolio. “Pakai nilai semester rapor untuk SMP mulai semester VII hingga IX, ini disebut portofolio,” ungkapnya.(*/El)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengkritik impor alat kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh para mafia. Sehingga membuat alat kesehatan menjadi langka di Indonesia, terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang ini.
Untuk itu, Erick ingin agar Indonesia tidak bergantung terhadap impor alat kesehatan. Ia pun meminta BUMN bersinergi dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan, seperti alat bantu pernafasan atau ventilator, yang hingga kini kemampuan domestik untuk menyediakannya masih terbatas.

Selain mendorong perusahaan BUMN bersinergi, Erick menegaskan pihaknya akan melawan para mafia yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini, agar tidak menyulitkan negara.

“Kalau kita tidak gotong royong, memangnya bangsa lain peduli? Kita yang harus peduli dengan bangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujung duit terus, akibatnya kita kejebak short term policy, sehingga didominasi oleh mafia-mafia (impor alkes), Kita harus lawan itu. Pak Jokowi punya keberpihakan akan itu,” ujar Erick dalam siaran langsung di akun Instagramnya, @erickthohir, Kamis (16/4/2020).

Erick menerangkan 90% alat kesehatan dan bahan baku obat masih diimpor dari luar negeri. Oleh karenanya, peluang mafia bergelayutan di importasi alat kesehatan ini besar.

“Mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, jangan kita ini selalu terjebak praktik kotor,” ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk berani membongkar dan melawan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi dan tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan dan farmasi.

“Saya minta tolong. Jadi ini bukan eranya saling menyalahkan, tapi eranya gotong-royong. Memang tidak mudah membangun industri nasional tapi mustinya kita bisa,” ujarnya memotivasi.

Erick pun ingin membangun kemandirian industri alat kesehatan nasional, dengan mensinergikan para penemu ventilator okal dengan BUMN-BUMN industri pertahanan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.

“Saya berharap, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dengan segala Kementerian, kita tidak punya ego sektoral. Dan hari ini, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para penemu ventilator lokal akan kita sinergikan dengan industri pertahanan kita,” tutupnya.(*/Yo)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan termasuk gaji guru honorer, karena adanya pandemi Covid-19.

“Saat ini dana BOS reguler dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer yang tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dengan kriteria sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu.

Nadiem menjelaskan kebijakan itu ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah selama pandemi Covid-19.

Untuk ketentuan pembayaran maksimal 50 persen sudah tidak lagi berlaku. Mendikbud menambahkan kepala sekolah tetap dapat memberikan honor kepada para tenaga kependidikan jika masih tersedia dana setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat Covid-19.

Mendikbud menjelaskan bahwa dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, juga tetap dapat digunakan untuk memberikan biaya transportasi pendidik.

“Ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan tidak berlaku,” terang dia.

Penyesuaian juknis penggunaan BOS Reguler diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Sedangkan perubahan juknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020.

Dalam penyesuaian kebijakan penggunaan BOS Reguler serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan tanggal 9 April 2020 tersebut, Kemendikbud memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP untuk pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik.

Selain itu, dana BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk pembiayaan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Dana BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, cairan pembasmi kuman (disinfektan), masker, maupun penunjang kebersihan lainnya.

Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan itu berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. (Antara)

JAKARTA – Sejak Senin (13/4) pagi, TVRI menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan di dunia maya. Di media sosial seperti Twitter, TVRI sempat menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan. Rupanya warganet sedang membicarakan program Belajar dari Rumah yang dimulai memasuki pekan ini.

Dimulai pukul 08.00 WIB tayangan yang ditujukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimulai. Anak-anak PAUD ataupun yang ingin ikut menyaksikan tayangan pembelajaran mulai menyalakan televisi atau melihat tayangan melalui gawai masing-masing.

Selanjutnya, diikuti oleh program untuk siswa kelas 1 hingga 3 SD yang dimulai pukul 08.30 WIB. Masing-masing program setiap kelasnya ditayangkan dalam waktu 30 menit. Program Belajar dari Rumah ini tidak hanya diberikan untuk siswa namun juga orang tua dengan adanya program parenting pada pukul 14.30 WIB. Pada malam harinya, ditayangkan film-film yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Media sosial ramai membicarakan berbagai tayangan yang disajikan. Berbagai komentar pun muncul, termasuk salah satunya keluhan program yang terlalu sebentar. Pendapat warganet ini pun dibenarkan oleh salah satu orang tua siswa MI Alkhairiyah Mampang Prapatan, Inung.

Inung yang menemani anaknya kelas 5 SD belajar melalui program di TVRI mengeluhkan materi yang diberikan terlalu cepat. Ia menceritakan, anaknya belum sempat mencatat dan memahami topik yang dibicarakan namun materinya sudah berganti.

“Dia lari ambil pulpen buat catat soal, eh sudah ngilang dari layar,” kata Inung, menceritakan kegiatan anaknya.

Ia juga menceritakan keluhan teman-teman sesama orang tua yang menemani anaknya belajar di TVRI. Ada yang mengeluhkan TVRI melalui sambungan televisi sulit diakses karena sinyal yang tidak bagus sehingga tampilan layar buram.

Keluhan lain diungkapkan salah seorang orang tua siswa SD Negeri Pela Mampang 03 Pagi Jakarta Selatan, Heru. Heru yang anaknya masih kelas 1 SD mengeluhkan sulitnya mengajak anak untuk fokus menonton TV untuk belajar.

Ia menilai, meskipun sudah ada program di TVRI masih susah untuk mengajak anak belajar bersama. “Umur segitu masih masa-masanya bermain. Maunya sambil main,” kata Heru.

Meskipun mendapatkan sejumlah kritik, tidak sedikit pula masyarakat yang mengapresiasi program Belajar dari Rumah ini. Seorang siswi SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Nabila menceritakan dari sekolahnya meminta agar siswa-siswi menonton TVRI sesuai jadwal jenjang kelasnya untuk belajar.

Menurut Nabila, program yang ditayangkan dan menarik dan sangat membantunya dalam kegiatan belajar di rumah yang diterapkan selama sekitar satu bulan ini. “Sangat membantu sih kalau saya,” kata Nabila.

Ia menjelaskan, selama menonton materi pembelajaran di TVRI, konten yang disampaikan sangat menarik dan mudah dipahami. Nabila juga tidak merasa bosan ketika menonton tayangan yang disiarkan.

“Pas nonton enggak ngebosenin kok. Seru juga untuk media belajar anak milenial,” kata dia lagi.

Sementara itu, apresiasi lain juga datang dari siswi SMA Negeri 1 Parung, Farrel Nathania. Nathania mengatakan, program Belajar dari Rumah yang ditayangkan cukup bagus dalam menemani kegiatan pembelajaran di rumah.

Sayangnya, menurut dia sekolahnya kurang bisa memanfaatkan program yang ada di TVRI. Ia hanya diminta untuk menonton tanpa melakukan tindak lanjut dari program yang disaksikan. Nathania beranggapan hal ini tidak akan efektif untuk menambah ilmu pengetahuan.

“Sedikit kurang efektif di seklahku. Disuruh ikutin saja enggak diberi tugas sekolah dari guru di sekolah. Jadi, maksudnya kalau begitu materinya malah cepat lupa,” kata Nathania.

Namun, ia berharap tugas yang diberikan tidak memberatkan. Sebab, selama kegiatan belajar di rumah tugas yang diberikan cukup memberatkan sehingga apabila ditambah tugas lain dari program di TVRI tentunya akan menambah beban para siswa.

Program ini sebelumnya diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Direncanakan, program di TVRI ini ditayangkan setidaknya selama tiga bulan ke depan.

Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga nonpemerintah.

“Yang perlu dicatat bahwa sesungguhnya dalam keadaan seperti ini, yang menjadi penting saat adalah pemberian pendidikan yang bermakna,” kata Nadiem.(*/Ind)

JAKARTA – Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah tentu sangat berduka lantaran masih adanya korban jiwa akibat terjangkit virus corona atau Covid-19.

“Kami sangat berduka dengan masih adanya saudara-saudara kita yang terpaksa harus meninggal karena penyakit Covid-19,” kata Yuri dalam konferensi pers yang siairkan langsung melalui saluran YouTube BNPB, Selasa (14/4/2020).

Data hingga Selasa hari ini, tercatat ada 459 pasien positif corona yang dilaporkan meninggal dunia. Yuri menyebut, berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah, pasien yang meninggal sudah hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kita mencatat jumlahnya sudah merata hampir di semua provinsi,” jelas dia.

Bahkan menurutnya, masih akan ada penambahan korban jiwa akibat virus tersebut. Dengan begitu akan memberikan dampak bagi keluarta ataupun pihak lainnya.

“Kita juga meyakini bahwa ini masih akan terus terjadi ini akan mengakibatkan berbagai macam dampak baik pada keluarga yang ditinggalkan atau kepada kita semuanya,” paparnya.

Meski demikian, Yuri mengajak semua pihak untuk saling bergotong-royong dalam memberantas virus corona tersebut.

“Oleh karena itu, ini keprihatinan yang sangat mendalam bagi negara dan kita tidak mungkin lagi untuk kemudian berdiam diri tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini dan tidak semakin merapatkan barisan untuk bergotong-royong menyelesaikan masalah ini,”pungkasnya.(*/Ag)