Pendidikan

CIBINONG – Beredar informasi dugaan pelecehan seksual oknum guru SMP terhadap siswinya di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.

Informasi tersebut berawal dari beredarnya foto oknum guru yang diduga melakukan pelecehan. Dinarasikan, oknum guru itu telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap siswinya yang terjadi di ruangan BK (Bimbingan Konseling) sekolah.

Dalam foto beredar itu juga dituliskan oknum guru sempat memberikan pesan kepada siswinya untuk tidak bercerita kepada orang lain. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kronologi maupun yang lainnya terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengaku sejauh ini belum menerima laporan polisi terkait kejadian tersebut. Namun, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kalau laporan polisi belum kami terima, tapi kami lagi lidik ke lapangan juga sedang coba datangi rumah korban untuk klarifikasi,” kata Teguh dikonfirmasi wartawan, (23/2/2024).

Teguh menambahkan, apabila dalam penyelidikan memang ada indikasi tindakan tersebut maka pihak korban akan diarahkan membuat laporan polisi.

“Kalau dari penyelidikan ada indikasi pencabulan, kami arahkan pihak orangtua korban untuk langsung buat laporan polisi di Polres,” tandasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy, mengatakan pihak sekolah harus mengantisipasi sejak awal bila terbentuk klik, geng, atau kelompok berdasarkan kesamaan tertentu di antara para siswa.

Menurut Muhajir, biasanya terjadinya aksi bullying karena adanya geng. Karena aksi bullying kata dia jarang dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan antara sebuah kelompok kepada satu orang, atau orang dengan jumlah minoritas.

“Di dalam teori psikologi sosial itu namanya klik. Biasanya bullying itu tidak dilakukan perorangan tapi oleh klik atau komplotan anak-anak geng. Biasanya orang itu bergerombol atau berkumpul dengan suatu kesamaan. Guru harus waspadai,” kata Muhajir, di Istana Wakil Presiden di Jakarta, (22/2/2024).

Muhajir mengatakan hal tersebut saat menanggapi kejadian bullying yang terjadi di Binus School, Serpong, Tanggerang Selatan, beberapa waktu lalu. Sekarang yang penting lanjut Muhajir, pihak sekolah harus mengedukasi kepada semua anak terutama tentang buruknya bullying.

“Kedua preventif, berusaha mencegah kemungkinan terjadinya bullying. Yang harus diwaspadai para guru di sekolah,”ucap Muhajir.

Bila terjadi aksi bullying di sekolah, Muhajir menyarankan pihak guru segera melakukan langkah pemulihan. Termasuk konsultasi dan bimbingan. Muhajir menyarankan konsultasi dan bimbingan itu tidak hanya kepada korban, tapi juga terharap pelaku.

“Karena yang melakukan ini mereka belum dewasa dan butuh treatment agar jadi tak jadi perilaku kambuhan,”kata Muhajir menambahkan.

Aksi bullying di Binus School beberapa hari lalu viral karena ada rekaman adegan kekerasan yang dilakukan anggota geng sekolah yang sudah senior. Di antara pelaku diduga ada anak artis dan presenter kondang Vincent Rompies.(*/Ta)

CIREBON – Ratusan siswa SMA Negeri 1 Pabedilan Kabupaten Cirebon terpaksa belajar secara daring,(12/2/2024). Hal itu karena sekolah mereka terendam banjir sejak Ahad (11/2/2024) malam.

Wakasek Humas SMAN 1 Pabedilan, Taufik Hidayat mengatakan, total ada 27 ruang kelas di SMAN 1 Pabedilan. Dari jumlah itu, separuhnya terendam banjir dengan ketinggian genangan air di dalam kelas sekitar 50 sentimeter.

“Ruang guru dan ruang BK juga ikut terendam,” kata Taufik, (12/2/2024).

Taufik menjelaskan, hujan deras mengguyur sejak Minggu (11/2/2024) sore. Air diketahui mulai masuk ke dalam ruang kelas pada malam hari. Karena itulah, pihak sekolah memutuskan para siswa belajar lewat daring pada hari ini.

Ada sebanyak 900 siswa di SMAN 1 Pabedilan yang hari ini belajar di rumah masing-masing secara daring. Tak hanya merendam sekolah, banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di delapan desa di Kecamatan Pabedilan. Ketinggian air mencapai paha hingga pinggang orang dewasa.

Adapun delapan desa yang terendam banjir adalah Desa Tersana, Silih Asih, Pabedilan Kulon, Pabedilan Wetan, Kalimukti, Babakan Losari, Babakan Losari Lor dan Desa Kalibuntu.

Camat Pabedilan, Moch Yusuf mengatakan, banjir yang merendam wilayah yang dipimpinnya itu disebabkan hujan deras yang turun pada Ahad siang hingga malam hari. Selain itu juga disebabkan karena meluapnya kali Tersana.

“Air mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul sembilan malam. Alhamdulillah pagi ini mulai surut,” katanya.

Untuk mencegah terulangnya banjir, diperlukan adanya normalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah Cirebon timur, dari mulai hulu hingga ke hilir. Dengan adanya normalisasi, wilayah Kecamatan Pabedilan lebih kurang tiga tahun tidak mengalami banjir seperti sekarang ini.(*/El)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoret dua pelajar Jakarta Timur dari daftar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024. Kedua pelajar terlibat tawuran di kolong jalan layang (flyover) Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (28/1/2024).

“(Pencabutan KJP Plus) ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan,” kata Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Waluyo Hadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Waluyo menyebutkan, pada Pasal 23 peserta didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur, merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Lalu, melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas, atau pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras atau beralkohol, terlibat pencurian, melakukan pemalakan, pemerasan, penjambretan, terlibat perkelahian, dan penipuan dan tindakan terlarang lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus milik pelajar yang terlibat tawuran di Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur.

“Oh, itu otomatis (dicabut), kalau pelaku sebagai penerima KJP, itu kita telusuri siapa orangnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, (31/1/2024).

Purwosusilo mengatakan masih berkoordinasi dengan kepolisian dan wilayah untuk menelusuri status remaja yang terlibat tawuran, mulai dari identitas lengkap dan lokasi sekolah.

Polisi telah menangkap empat pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang remaja berinisial DSS (18 tahun luka parah di bagian pergelangan tangan usai terlibat tawuran di kolong flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Ahad (28/1/2024).

“Empat pelaku sudah kita tangkap. Mereka berinisial AM (17), AP (16), RA (15) dan P (17),” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Selasa (30/1/2024).

Para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Namun, pelaku lainnya berinisial FAA yang merupakan otak dari tawuran itu sampai saat ini masih buron.(Antara)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan mencabut program KJP Plus kepada para penerima yang terlibat aksi tawuran. Pencabutan itu dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik DKI Jakarta Waluyo Hadi menjelaskan, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi para penerima KJP Plus. Apabila aturan itu dilanggar, terdapat sanksi yang akan dikenakan, yaitu penarikan dan penghentian bantuan sosial biaya pendidikan.

“Diatur dalam pasal 23 sampai 26 dalam Peraturan Gubernur nomor 110 Tahun 2021,” kata dia ketika dikonfirmasi, (2/2/2024).

Dalam Pasa 23 huruf f Pergub itu terdapat larangan tawuran untuk peserta didik penerima bantuan sosial biaya pendidikan. Sementara dalam Pasal 26 ayat 1 disebutkan sanksi untuk yang melanggar adalah penarikan dan penghentian bantuan sosial dana pendidikan. Namun, dalam Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa sanksi diberikan berdasarkan rekomendasi satuan pendidikan.

Waluyo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat data siswa pelaku tawuran di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berstatus sebagai penerima KJP Plus. “Bisa jadi pelaku tawuran bukan siswa KJP,” ujar dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran dari aparat kepolisian. Pasalnya, kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur itu telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur.

“Pelakunya juga ada yang belum ketangkep kan. Nanti kalau sudah dari hasil penelusuran Polres, kami akan dalami terkait dengan pelaku kalau terkait dengan sekolah,” kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (31/1/2024).

Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke sekolah. Sosialisasi itu bukan hanya untuk mencegah aksi kekerasan seperti tawuran, melainkan juga perilaku menyimpang lainnya, seperti bullying.

“(Sosialisasi) itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan pak. Terkait perilaku menyimpang, tindak kekerasan, bullying, tawuran di sekolah,” ujar Purwosusilo.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur, polisi telah menangkap empat orang pelaku dalam aksi tawuran yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Ahad (28/1/2024). Empat pelaku itu seluruhnya masih di bawah umur.(*/Ind)

JAKARTA – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengutuk keras tawuran yang melibatkan pelajar di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim). Mengingat, aksi tawuran itu menimbulkan korban yang mengalami luka berat hingga tangannya terputus.

Justin meminta aparat kepolisian memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku. Meski pelaku masih berusia di bawah umur, menurut dia, tindakan tegas harus diberikan agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

“Bahkan jika memang pelaku tawuran masih tergolong anak di bawah umur 18, tetap harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Justin di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Selain meminta tindakan tegas dari aparat kepolisian, Justin juga meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengusut para pelaku tawuran tersebut. Apabila di antaranya para pelaku berstatus pelajar dan memiliki KJP Plus, dia menyarankan, haknya mesti dicabut.

Menurut dia, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021, KJP Plus dapat dicabut jiwa pelajar ketahuan melakukan tindakan tawuran. “Para pelaku harus diusut,” kata Justin.

Dia juga menyayangkan aksi tawuran yang juga terjadi di Mal Bassura, Jakarta Timur pada (28/1/2024) pagi WIB. Pasalnya, aksi tawuran itu menyebabkan lima polisi terluka. Mereka mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu saat warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, bentrok.(*/Ya)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menyiapkan kebijakan terkait penguatan SDM di bidang pendidikan. Untuk mengatasi soal pemerataan guru, Kemenpan-RB akan menyiapkan pemberian insentif dan kenaikan pangkat bagi para guru yang mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi strategi besarnya, masalahnya bukan soal penyebaran guru atau PNS, tetapi redistribusinya. Oleh karena itu kebijakan atas arahan Pak Presiden di Peraturan Pemerintah yang baru, kita akan berikan insentif khusus bagi mereka yang mengajar di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,” tutur Menpan-RB Muhammad Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Peringkat PISA di Jakarta,(25/1/2024).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan skor Program for International Student Assessment (PISA). Di mana salah satunya dengan penerapan metode pembelajaran gampang, asik, dan menyenangkan (GASING). Untuk itu, serangkaian kebijakan akan turut dikeluarkan oleh Kemenpan-RB sebagai pengelola SDM aparatur negara.

“Kami menyiapkan kebijakannya, jadi tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Kami sudah petakan peta jabatan dan lain-lain, dan kita sudah petakan yang positive growth dan zero growth. Guru ini termasuk sektor yang masih positive growth,” ujar Anas.

Lebih lanjut Anas menegaskan, pengembangan kapasitas, khususnya profesi guru yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan, perlu diperkuat. Selain itu, kata dia, permasalahan yang dihadapi adalah penyebaran guru yang tidak merata.

“Terkait dengan penyebaran jadi masalahnya bukan hanya kekurangan guru, tetapi peta penyebaran guru. Kemarin ada formasi guru di daerah 3T, termasuk Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang tidak terisi. Sehingga ini jadi isu yang harus diselesaikan dengan baik,” ungkap Anas.

Anas menambahkan, jika dilihat peta penyebarannya, setelah mendapat formasi di luar pulau Jawa, guru-guru tersebut pindah ke pulau Jawa, atau yang berada di kabupaten/desa terpencil kemudian pindah ke kota. Sebab itu langkah di ataslah yang rencananya akan diambil oleh Kemenpan-RB.

Sebagai informasi, metode GASING merupakan suatu metode pembelajaran langkah demi langkah yang membuat anak menguasai materi secara gampang, asik, dan menyenangkan. Dalam implementasinya, anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga sehingga konsep yang disampaikan dapat dirasa dan dibayangkan.

Untuk diketahui, hasil penelitian PISA 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68. Hasil PISA 2022 Indonesia tersebut merupakan capaian paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Salah satu faktor yang mendorong naiknya peringkat tersebut yaitu keluar dari zona nyaman melalui pemanfaatan digitaliasi dimana pelatihan guru yang disediakan oleh Kemendikbudristek.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk mengentaskan angka stunting. Apalagi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan target angka prevalensi stunting di DKI Jakarta dapat turun hingga 14 persen pada 2024.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya secara intensif melakukan berbagai upaya intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting. Sepanjang 2023, dinkes secara aktif melakukan jemput bola untuk menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi, termasuk stunting, untuk diintervensi.

”Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar, kekurangan berat badan, gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Jika ditemukan, harus segera ditindaklanjuti,” kata dia melalui siaran pers, Kamis (25/1/2024).

Pemberian intervensi secara spesifik dilakukan melalui pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita bermasalah gizi. PMT yang diberikan, antara lain makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu. Pasalnya, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak.

Ani menambahkan, upaya intervensi tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat melalui gerakan Jakarta Beraksi. Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.

”Peran aktif ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari APBD,” ujar Ani.

Menurut dia, program Jakarta Beraksi kini telah hadir hingga tingkat kelurahan berupa pos gizi. Di pos gizi terdapat berbagai kegiatan, seperti PMT, edukasi, hingga dilakukan evaluasi.

Dari data yang ada hingga November 2023, sebanyak 19,64 persen dari jumlah balita yang stunting berhasil lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi. ”Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Ani.

Berdasarkan catatan Republika, pada Oktober 2023, terdapat sekitar 22 ribu kasus stunting di DKI Jakarta. Ketika itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan sekitar 9.000 dari total kasus sudah berhasil dituntaskan.(*/Ya)

CIBINONG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah untuk lebih prioritaskan alokasi pendidikan hingga masalah tenaga pendidikan terkait dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada Rabu (1/24/24).

“Kita meminta kepada Pemerintah agar secara nasional alokasi anggaran pendidika itu jangan dianggap sebagai invensasi sesaat tetapi harus dianggap sebagai investasi jangka panjang,” kata Plt Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Barkeh Dimyati, pada Rabu (24/1/24).

Lanjut ia mengatakan dalam cakupan anggaran, pendidikan seharusnya didukung melalui ketersediaan ketenaga pendidikan yang menjadikan guru berkualitas dalam jangka waktu kedepan.

“Nah dengan meter cukupan anggaran itu, pendidikan yang baik harus didukung ketersediaan guru dengan guru yang berkualitas. Bahkan juga dengan sarana dan prasarana yang baik, sehingga itu sangat berkaitan dengan anggaran dan sebagainya,” jelasnya.

Meskipun begitu, menurutnya permasalahan tenaga pendidikan bukan hanya di kabupaten bogor yang mengalami kekurangan malu kan secara global juga berpengaruh atau seluruh Indonesia.

“Tetapi solusi pemerintah sementara serupa dengan pengangkatan pppk. Tapi menurut saya itu tidak 100 persen menjawab masalah, salah satu contoh kabupaten bogor boleh dikatakan sebagai penyediaan anggaran pppk terbesar dan itu terbukti untuk tahun ini saja 2.900-an lebih pengangkatan pppk. Tetapi hanya ada yang mengikuti test 2023 dan itu pun ada sebanyak 2.303 yang sudah lulus passing gradenya dan penempatannya pun terbatas atau belum ditepatkan,” ungkapnya.

Barkeh mengkhawatirkan pada tahun 2024 akan mencoba test ulang kembali, padahal para tenaga pendidik tersebut tersebut sudah dinyatakan sebagai lulus passing grade, sehingga mereka mengusulkan agar diperjuangkan oleh PGRI.

“Minimal bisa mengurangi dan secara umumnya pengurus besar bahwa memperjuangkan seruan dengan mendesak kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah tentang go pabrik pan to endocetion, jadi anggaran pendidikan itu jangan dianggap beban,” ungkapnya.(*/Ju)

JAKARTA – Pemerintah bakal menghentikan alokasi anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” kata Muhadjir dalam keterangannya dikutip Kamis (18/1/2024).

Muhadjir menjelaskan bahwa nantinya anggaran pendidikan 20 persen bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa. Serta, peningkatan pendidikan untuk perguruan tinggi.

Selain itu, kata Muhadjir, anggaran tersebut juga difokuskan untuk vokasi bahkan S2. Hal tersebut untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja.

“Kan tiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu. 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset,” ungkapnya.

Meski alokasi anggaran dihentikan, Muhadjir memastikan bahwa program beasiswa LPDP tetap dilanjutkan.

“LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yg agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan. Yang penting risikonya terukur,” jelasnya.(*/Ind)