Pendidikan

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mendorong agar pemerintah menyusun peraturan yang berpihak kepada sekolah swasta. Ia mengatakan, dalam menyusun cetak biru pendidikan konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta harus ditonjolkan.

“Dalam menyusun blueprint yang baru, dalam merevisi UU Sisdiknas sudah harus ditegaskan bahwa harus terjadi kemitraan antara pihak swasta dan pihak pemerintah. Untuk menjadi mitra harus sejajar,” kata Indra, dalam diskusi secara daring, Selasa (12/5/2020).

Selama ini, ia menilai dalam implementasi di lapangan hubungan antara pemerintah dan swasta tidak bermitra. Sekolah swasta seakan-akan menjadi bawahan dan harus menuruti aturan-aturan yang ditetapkan.

Ia mencontohkan salah satu satuan pendidikan kerjasama (SPK) atau sekolah internasional yang terdapat mata pelajaran bahasa daerah. Indra menilai, bagi SPK pelajaran bahasa daerah tidak diperlukan. Berbeda dengan seni daerah yang mungkin bisa dipelajari, namun tidak tepat untuk bahasa daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan sekolah swasta di Indonesia memiliki jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta di Indonesia.

Peran masyarakat terhadap pendidikan harus terus ditingkatkan. Munculnya sekolah swasta sebenarnya dapat membantu pemerataan pendidikan di Indonesia.

Ferdiansyah pun berharap agar peran masyarakat ini semakin diperluas.

Sekolah swasta dalam hal ini tidak hanya sekolah umum namun juga sekolah luar biasa (SLB) dan juga perguruan tinggi. Ia menjelaskan, SLB di Indonesia banyak yang berstatus swasta daripada yang negeri. Namun, secara aturan sekolah ataupun perguruan tinggi swasta tidak memiliki peraturan khusus yang mendukung mereka.

“Konsep publik dalam dunia pendidikan, saya rasa harus ini yang ditawarkan karena kita tidak akan berhasil kalau hanya bergantung pada APBN saja,” kata Ferdiansyah dalam kesempatan yang sama.

Pemimpin dan pendiri SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu mengatakan di negara asalnya Singapura, pemerintah memiliki peraturan yang jelas. Peraturan tersebut memisahkan sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini menyebabkan pengelolaannya menjadi lebih mudah.

“Di Amerika juga begitu. Mereka punya sistem yang bernama charter school, di mana pemerintah mendanai sekolah ini tapi sektor swasta yang mengelola,” kata Jaspal.

Terkait fakta yang ada di lapangan tersebut, Indra menyarankan agar jenis sekolah di Indonesia dibagi menjadi tiga. Ketiga jenis sekolah tersebut adalah sekolah negeri, sekolah piagam (charter school), dan sekolah swasta.

Sekolah negeri, ia menjelaskan, harus bebas pungutan dan diutamakan untuk masyarakat prasejahtera. Ia juga menyarankan agar sekolah negeri dibuat menjadi satker (satuan kerja). Sebab, anggaran untuk satker akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Jenis kedua adalah sekolah piagam atau charter school. Ia menjelaskan, pengelolaan sekolah piagam dilakukan swasta namun anggarannya didukung oleh pemerintah. Bisa juga menggunakan hibah persiswa.

“Ini akan memudahkan pemerintah dalam membuka akses (pendidikan). Mereka tidak harus membangun gedung baru atau mencari guru. Karena banyak sekolah yang dibangun misionaris dulu, dan cukup disuntik bantuan saja bisa berkembang daripada harus membangun sekolah baru,” kata Indra.

Jenis ketiga adalah sekolah swasta termasuk juga sekolah SPK. Sekolah ini sepenuhnya dikelola swasta dan diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum sendiri. Pembiayaan juga dibebaskan dengan menerima pungutan dari siswa-siswinya.

“Kita tidak perlu takut ini menjadi komersial, karena semakin dia komersial, pajaknya semakin tinggi dan ini juga akan bermanfaat bagi bangsa ini. Toh kita masih punya sekolah negeri dan sekolah piagam,” katanya.(*/Ind)

JAKARTA – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hingga Selasa (12/5) sekitar 5.303 orang dinyatakan positif Covid-19 di Jakarta. Dari jumlah itu terdapat peningkatan pasien sembuh sebanyak 427 orang.

Peningkatan pasien sembuh dari 835 hari kemarin sampai 1.252 orang hari ini, merupakan penambahan yang tertinggi selama pandemi Covid-19 terjadi di Jakarta. Sementara itu, dari 5.303 kasus positif (hari sebelumnya 5.195 orang), 456 orang dinyatakan meninggal dunia (naik tiga orang), kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Ia melanjutkan, jumlah 1.252 orang sembuh itu, dalam persentase, meningkat dari jumlah sebelumnya 16 persen dari jumlah kasus positif per Senin (11/5). Jumlah tersebut sekitar 24 persen dari jumlah kasus positif Selasa ini.

“Sementara jumlah pasien meninggal dunia 457 orang (atau sekitar delapan persen), yang meningkat dari jumlah sebelumnya sebanyak 453 orang meninggal dunia,” katanya.

Dari jumlah pasien positif itu, sekitar 1.844 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit (turun dibanding hari sebelumnya 2.267 pasien). Sedangkan, ada 1.741 orang melakukan isolasi mandiri di rumah (naik dari sebelumnya 1.640 orang).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta juga mencatat di Jakarta, ada yang tergolong orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 1.909 orang (meningkat dari sebelumnya sebanyak 1.840 orang).

Berdasarkan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta, orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 8.592 orang (bertambah dari 7.859 orang) dengan rincian 8.411 sudah selesai prosesnya (bertambah dari sebelumnya 7.601 orang), serta 181 masih dalam pemantauan (berkurang dari sebelumnya 258 orang).

Namun demikian, angka tersebut berbeda dengan yang tertera dalam laman web www.corona.jakarta.go.id yang menyebutkan jumlah ODP seluruhnya 10.501 orang dengan rincian 10.3020 sudah selesai proses pemantauan, serta 181 orang dalam proses pemantauan.

Sementara itu, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 7.095 orang (meningkat dari sebelumnya sebanyak 6.758 orang) yang memiliki rincian 6.508 sudah pulang dari perawatan (meningkat dari sebelumnya 5.525 orang) dan 587 orang masih dirawat (berkurang dari sebelumnya 1.233 orang).(*/Tya)

BANDUNG – Proses pendaftaran sampai seleksi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena tahun ini, PPDB akan digelar secara online atau daring dengan masih merebaknya pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar Dewi Sartika, pada PPDB kali ini, Disdik Jabar akan memberikan akun kepada sekolah dan peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Kedua akun tersebut, akan diberikan kepada SMP dan sederajat di seluruh Jabar.

Menurut Dewi, pihaknya pun akan memastikan kesiapan Disdik Jabar dalam melaksanakan PPDB Tahun 2020/2021. Yakni, mulai dari operasional, seperti sistem dan bandwidth, sampai sosialiasi kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik.

“Tahun ini kita sedang menjalani pandemi Covid-19, sehingga seluruhnya kita fokus untuk menghindari kerumunan. Kita melaksanakan pendaftaran ini semuanya melalui daring,” ujar Dewi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (11/5/2020).

Pelaksanaan PPDB Tahun 2020/2021 Jabar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 37 Tahun 2020 tentang PPDB pada SMA/SMK/SLB.

Dewi mengatakan, berdasarkan regulasi tersebut, terdapat empat jalur pada PPDB SMA yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 50 persen, prestasi dengan kuota minimal 25 persen, afirmasi atau ekonomi tidak mampu dengan kuota minimal 20 persen, dan perpindahan orang tua dengan kuota minimal 5 persen.

Sementara untuk SMK, kata dia, hanya ada tiga jalur. Yakni, prestasi, afirmasi, dan perpindahan. “Tidak ada jalur zonasi untuk SMK karena SMK itu langsung disesuaikan dengan jurusan atau pilihan dari masing-masing peserta didik. Untuk SLB disesuaikan dengan jenis kebutuhan daripada siswa,” katanya.

Menurut Dewi, ada dua tahapan dalam PPDB Jabar tahun ini. Tahap pertama untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan yang akan dilaksanakan pada 8-12 Juni 2020. Sedangkan tahap kedua untuk jalur zonasi pada 25 Juni-1 Juli 2020.

“Tentu dari sekarang tanggal 11 (Mei 2020) sampai pendaftaran 8 Juni ini persiapan-persiapan terkait pendataan kita lakukan. Lalu, kita akan berkomunikasi dengan pendaftar ataupun juga sekolah asal dalam hal ini terkait pelaksanaan PPDB,” katanya.

Agar PPDB berjalan optimal, Dewi mengimbau kepada guru, khususnya wali kelas, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik terkait akun, proses pendaftaran, dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Sebab, komunikasi wali kelas menjadi salah satu kunci kesuksesan PPDB Jabar Tahun 2020/2021.

“Melalui apa anak-anak mendapatkan akun? Ini harus ada komunikasi sekolah asal dalam hal ini SMP dan MTS. Harus ada sebuah komunikasi antara wali kelas dan masing-masing peserta didik di sekolah asal,” katanya.

Dewi mengatakan, belum lama ini, ia pun melakukan rapat virtual Disdik Jabar dan Disdik se-Jabar. Karena, PPDB 2020/2021 akan sukses ketika kita berkerja sama dan berkolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dewi menegaskan, pengumuman dan penetapan PPDB Tahun 2020/2021 menjadi kewenangan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Sekolah secara mandiri melalui dewan guru dan kepala sekolah menetapkan peserta didik yang akan diterima di sekolah tersebut. Penetapan akan dikeluarkan melalui SK Kepsek dan dilaporkan kepada provinsi untuk diumumkan melalui sistem,” jelasnya.(*/Hend)

CIMAHI – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menyerahkan secara simbolis bantuan nasi kotak ready to eat untuk sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19, Senin (11/5).

Penyerahan bantuan Siliwangi Peduli Covid-19 yang dilakukan di Aula Rumah Sakit Dustira Cimahi ini, hasil kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dengan dua perusahaan.

“Bantuan ini bentuk kepedulian Kodam III Siliwangi dengan memberikan makanan siap santap bagi tenaga medis. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Seneca Indonesia,” sebutnya kepada wartawan usai kegiatan.

Pangdam menyebutkan, bantuan makanan ini akan didistribusikan ke para tenaga medis yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi di Jawa Barat dan Banten.

Dirinya memastikan makanan yang diberikan sehat dan bergizi berisi nasi, ikan, telor, sayuran, dan sajian pendukung lainnya. Semoga bantuan ini bisa membantu asupan gizi bagi para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini.

“Mari kita doakan dan support terus rekan-rekan tenaga medis ini yang masih berjuang, menangani saudara-saudara kita yang terkena virus ini supaya tetap sehat dan pasiennya segera sembuh,” tuturnya.

Bantuan nasi kotak ready to eat ini diperuntukkan bagi berbuka puasa tenaga medis dan setiap hari didistribusikan 3.000 nasi kotak selama tujuh hari mulai tanggal 6-12 Mei 2020.

Semuanya dibagikan kepada tenaga medis di 36 Rumah Sakit, di antaranya di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Subang dan Kabupaten Karawang.

Selain itu, kepedulian Kodam III/Siliwangi lainnya yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan bantuan masker, APD, disinfektan dan hand sanitizer ke sejumlah rumah sakit.

Semuanya hasil kerja sama beberapa lembaga dan organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap pendemi Covid-19 yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah guna dientaskan bersama-sama.

Salah seorang tenaga medis di RS Dustira, Arie Puspita Ningrum mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan untuk tenaga medis ini.

Dia menuturkan, momen saat ini adalah masa-masa terberat yang harus dilakukan tenaga medis seperti dirinya. Ini dikarenakan selama bekerja dirinya harus mengenakan APD lengkap supaya tidak terpapar dan harus bersih-bersih hingga steril sebelum pulang.

“Kekhawatiran ada tapi saat bertugas dari pukul 08.00-15.00 WIB kami selalu memakai APD lengkap. Adanya bantuan seperti ini kami merasa terbantu dan diperhatikan, makanya saya sangat berterima kasih,”tuturnya.(*/Hend)

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengumumkan pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Hal tersebut merujuk surat Nomor: 443/ 5867 – Set.Disdik tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di Rumah.
Selain itu, karena tanggal 22 Mei 2020 ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan tanggal 24 hingga 25 Mei 2020 ditetapkan sebagai libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, maka tidak dilaksanakan PBM di rumah.

Kadisdik Jabar, Dewi Sartika menyatakan, keputusan tersebut memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020; Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020; dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020.

“Serta memperhatikan surat kami sebelumnya Nomor 443/ 5037 – Set.Disdik tanggal 23 April 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di rumah dan Perubahan Informasi Kegiatan Akademik Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah,” tutur Kadisdik, Senin (11/5/2020).

Kadisdik menginformasikan kepada seluruh pengawas dan kepala SMA/SMK/SLB, bahwa ada lima poin yang cukup penting, pertama pelaksanaan PBM di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, kasubbag tata usaha sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020.

Kedua pada tanggal 22 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan pada tanggal 24 s.d. 25 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, tidak dilaksanakan PBM di rumah.

Ketiga surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini.

Keempat pelaksanaan PBM di rumah dan pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan masa berlakunya dapat diperpanjang/diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana akibat Covid-19 di lapangan.

“Yang kelima komite sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik dalam bekerja sama, membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan PBM di rumah,”” tambah Dewi.

Dia menambahkan berkenaan dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB tahun 2020, Kadisdik mengimbau Kacadisdik bersama seluruh pengawas menyampaikan kanal-kanal informasi PPDB kepada Kadisdik Kab./Kota dan kepala SMP/MTs. di sekitar wilayah masing-masing.

“Sampaikan kanal-kanal informasi resmi PPDB kepada Kadisdik kabupaten/kota dan kepala sekolah di sekitar wilayah masing-masing,” tandasnya. (*/Hend)

YOGYAKARTA – Praktisi pendidikan, Muhammad Nur Rizal, mengungkapkan pandemi Covid-19 telah berhasil memaksa pendidikan merevolusi dirinya, membongkar paradigma lama tentang pembelajaran, serta melakukan transformasi keilmuan.

Akibat pandemi, kata dia, pendidikan harus mengubah pengelolaan dan praktiknya secara mendasar dan sangat cepat. Kurang dari dua pekan, pendidikan harus mengubah kebiasaan mengajar di sekolah atau di kampus menjadi belajar di rumah. Hal ini kemudian menjadikan rumah beralih fungsi sebagai lingkungan belajar baru.

“Covid-19 memaksa siswa dan mahasiswa melakukan belajar mandiri dan kolaboratif,” kata Rizal dalam Kuliah Sore Alternatif Ramadhan 1441 Hijriah bertema ‘Transformasi Pendidikan di Era Corona’ yang disiarkan langsung via aplikasi Zoom, Youtube, dan Facebook, Jumat (8/5)

Belajar di rumah, menurut Rizal membawa tuntutan orientasi kurikulum yang tidak boleh lagi hanya mengejar ketuntasan materi ajar atau penguasaan hafalan dan rumus, melainkan keterampilan melakukan belanja mandiri (self-study). Tujuan utamanya adalah mendorong pendidik dan siswa untuk selalu belajar dengan senang.

“Secara paradigmatik, Covid-19 akan menghentikan institusi pendidikan yang hanya berorientasi pada hasil. Jadi, semua harus dirancang ulang. Dosen dan muridnya harus melakukan peran sosial. Sehingga, hal ini harus didukung pola belajar yang menyenangkan,” tutur pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) tersebut

Menurut Rizal, hal terkait transfer pengetahuan, administrasi, dan rutinitas pendidikan sudah harus digantikan teknologi. Ke depannya, suasana belajar harus lebih menyenangkan, meningkatkan kolaborasi anak dan orang tua serta pendidik untuk saling mempelajari pengetahuan atau keterampilan di tengah wabah.

“Kebiasaan baru ini harus diikuti dengan mengubah pola pikir guru yang terlanjur nyaman dengan cara lama yaitu dari konvensional ke blended learning dengan memanfaatkan teknologi sebagai enabler budaya belajar baru, bukan sekedar kosmetik pembelajaran,” kata Rizal.

Sementara menurut pembicara lainnya, Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Titi Savitri Prihatiningsih, pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini juga berpengaruh pada kebiasaan anak sehari-hari. Gawai lebih mendominasi anak dan pendidikan jadi tereduksi, terutama dalam aspek pengetahuan.

“Kita harus melihat lagi, bahwa sebenarnya founding fathers bangsa itu sudah sangat visioner. Beriman bertakwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, memiliki rasa tanggung jawab adalah poin-poin yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Namun, saat ini kita lebih fokus hanya pada pengetahuan dan keterampilan. Padahal ada banyak tujuan lain yang selama ini cenderung kita abaikan,” kata Titi.

Meski demikian, menurut Titi, Covid-19 ini pun ada hikmahnya, yakni keluarga diperintahkan untuk di rumah. “Menurut saya luar biasa untuk memberikan waktu kepada kami sebagai orang tua. Covid ini menjadi titik balik manusia, untuk menyadari apa sih yang kita kejar selama ini? Ini menjadi titik balik kita untuk merenungi apa sih tujuan hidup kita selama ini?” katanya.

Titi menawarkan solusi bahwa kita harus merelaksasi waktu. Jadwal sekolah dikurangi, yakni 50 persen di sekolah dan 50 persen di rumah. Tapi di rumah harus terstruktur dan lembaga juga harus memberikan flexi time untuk orang tua. Flexi time tidak hanya bekerja dari rumah, namun juga membawa anak-anaknya bekerja.

“Covid ini sebagai tombak gerakan out of the box kebijakan untuk mengembalikan manusia ke fitrahnya. Saya pun berharap sekolah bukan sekadar untuk mentransfer ilmu, tapi untuk membentuk kepribadian anak,” tutur Titi.

Sementara itu, narasumber ketiga yaitu Kepala Kopertis/LLDikti Wilayah V 2010-2019, Bambang Supriyadi menyatakan ke depan institusi pendidikan harus menyiapkan diri supaya tidak terjadi kebuntuan proses pendidikan atau pengajarannya.

“Masalah kesiapan teknologi adalah masalah yang harus diselesaikan, baik bagi penyelenggara pendidikan maupun peserta. Institusi pendidikan harus segera berubah dan belajar menghadapi itu,” kata Bambang.

Dalam hal ini ada kesamaan semangat dari para narasumber bahwa proses akselerasi harus segera dilakukan oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan keluarga.(*/Ind)

JAKARTA – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, mayoritas orang positif terinfeksi virus corona di Indonesia memiliki gejala awal berupa batuk.

“Jadi kalau kita lihat dari gejala positif yang ada ternyata gejala yang paling sering muncul itu adalah batuk. Jadi paling mudah kita lihat dari batuk dan terlihat persentasinya batuk paling tinggi,” kata Wiku saat diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Dijelaskan Wiku, kesimpulan banyaknya penderita Covid-19 diawali dengan gejala batuk merujuk data yang dikumpulkan Gugus Tugas dari seluruh rumah sakit, puskesmas, hingga Dinas Kesehatan di daerah-daerah.

“Jadi Covid-19 itu bisa kita lihat gerakannya dari refleksi, dari data yang ada. Di mana, pertama kita bisa lihat dari data yang ada, kita lihat dari gejala positifnya,” ujarnya.

Data-data yang dikumpulkan tersebut, kata Wiku, digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dalam perang melawan Covid-19, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengantisipasi Covid-19 secara mandiri.

“Dengan pengumpulan data yang lebih lengkap dari seluruh daerah, dari dinkes, rumah sakit, puskesmas, kalau kita kumpulkan, kita bisa melihat bagaimana sebenernya yang terjadi di Indonesia. Karena data yang ada ini adalah navigasi buat kita bersama, sehingga kita bisa lihat pergerakan lawan kita,”tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan telah menyalurkan 5.030 paket sembako untuk para guru honor dan tenaga kependidikan.

“Kami seluruh jajaran Dinas Pendidikan urunan dan kami belanjakan puluhan ton beras dan bahan pangan lainnya untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Masyati Julia, Jumat (08/05/2020).

Dikatakannya ribuan paket bahan pangan tersebut akan disalurkan dari rumah ke rumah bagi para guru honor dan tenaga kependidikan yang ada dikota Tangerang.

“Mereka adalah keluarga besar kita juga, dan mereka wajib dibantu kan namanya juga keluarga harus berbagi,” jelasnya.

Semetara itu Drs Jamalludin, Sekretaris dinas pendidikan secara teknis menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 25 ton beras untuk para guru honorer dan tenaga kependidikan.

“Total keselurahan beras yang sudah kami persiapkan untuk sekota tangerang kurang lebih 25 ton dan 5.030 paket sembako,”jelasnya.

“Insya Allah semua paket sudah terdistribusikan disetiap korwil, dan dalam waktu dekat tersalurkan seluruhnya,” tambahnya.

Sementara itu, Soswanto salah satu guru honorer di SDN Sukasari 6 menyambut baik perhatian pemkot terhadap para guru honorer, secara langsung dia juga ucapkan terima kasih kepada pemkot Tangerang.

“Kami atas nama guru Non PNS SDN Sukasari 6 khususnya dan atas nama keluarga besar guru non PNS Se Kota Tangerang, kami mengucapkan terimakasih atas bantuan non tunai berupa beras dan mie instan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah kami terima, pada hari ini Jumat, 08 Mei 2020,” tuturnya.

“Bantuan ini sangat membantu kami dalam menghadapi dampak Covid-19 ini,”ucapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Jumlah kasus positif Covid 19 di wilayah DKI Jakarta per tanggal 8 Mei tercatat sebanyak 4.901 orang. Ada penambahan kasus baru Covid 19 sebanyak 126 orang dibandingkan hari sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, selain itu juga ada penambahan pasien sembuh sehingga jumlah total adalah 763 orang atau 15,5 persen dari total kasus positif Covid 19.

Sedangkan jumlah meninggal dunia hingga hari Jumat mencapai 431 orang atau sekitar 8,7 persen dari jumlah kasus positif.

“Dari pasien positif itu, 2.281 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan, 1.426 orang melakukan isolasi mandiri di rumah,” katanya Jumat (8/5).

Gugus tugas juga mencatat di Jakarta, untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1.676 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 7.733 orang dimana 7.491 sudah selesai dipantau dan 242 masih dipantau.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 6.331 orang, terdiri dari 5.266 sudah pulang dari perawatan dan 1.065 masih dirawat.

Widyastuti menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan rapid test di enam wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP). Total sebanyak 83.192 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid 19 sebesar empat persen, dengan rincian 3.176 orang dinyatakan reaktif Covid 19 dan 80.016 orang dinyatakan negatif.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR yang telah dilakukan di DKI Jakarta sampai dengan 7 Mei 2020 sebanyak 76.342 sampel. Sedangkan, tes PCR pada 7 Mei 2020 dilakukan pada 2.311 orang. “Sebanyak 926 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 126 positif dan 800 negatif,” kata Widyastuti.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan layanan kesehatan jiwa terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19. Masyarakat dapat berkonsultasi secara daring melalui aplikasi sahabat jiwa (berbasis website) pada situs https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id.

Pemprov DKI Jakarta juga, kata Widyastuti, turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkolaborasi menangani pandemik Covid 19. Ia mengatakan terdapat total 140 kolaborator dari berbagai unsur yang telah berpartisipasi melalui Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta.

“Bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi, dukungan berupa Alat Pelindung Diri, masker, sarung tangan, dan disinfektan, dapat langsung disampaikan ke Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta, Balai Kota, Blok G Lantai 2 atau melalui kanal jdcn.jakarta.go.id,” ucap Widyastuti.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemik Covid 19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB di bulan Ramadan ini. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Pemberian bantuan melalui situs corona.jakarta.go.id/ksbb.

Sejak 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020 pukul 12.00, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen untuk 141.453 Paket Sembako, 46.827 Paket Makan Siap Saji, dan 16.498 Paket Lebaran untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Berdasarkan kompilasi data komitmen yang masuk disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RW, maka data keterpenuhan kebutuhan RW, pada minggu ke-2 Ramadan per 7 Mei, terdapat 61 RW yang telah terpenuhi kebutuhannya dari total 152 RW terdampak.

Pokja KSBB juga telah menerima komitmen bantuan dari berbagai kalangan, yang saat ini terdapat 26 donatur perusahaan/kelompok dan 2 donatur perseorangan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bermitra dengan penyalur bantuan resmi, yaitu Palang Merah DKI Jakarta, Baznas Bazis DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Dompet Dhuafa, dan Human Initiative.(*/Tub)

JAKARTA – Sebuah dokumen terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta beredar luas di kalangan guru, orang tua murid, dan lembaga bimbingan belajar pada Kamis (7/5/2020).

Sejumlah orang tua pun melancarkan protesnya mengenai ketentuan sistem zonasi yang menerapkan seleksi berdasarkan usia untuk calon siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

“Tidak adil kalau seleksinya berdasarkan usia, apa gunanya nilai akademik selama ini?” tanya Vita Mutia, salah seorang warganet melalui akun Facebook-nya.

Sementara itu, salah satu orang tua murid kelas tiga SMP di Jakarta Timur, Nuniek Lestari, menganggap seleksi berdasarkan usia akan membuat anaknya berada di urutan bawah dalam daftar calon siswa SMA di dekat rumahnya.

Ia mengatakan, anaknya belum genap berusia 15 tahun ketika tahun ajaran baru dimulai.

“Harus diprotes ini,” ujarnya Kamis.(7/5/2020)

Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi dalam dokumen tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan hingga saat ini petunjuk teknis PPDB tersebut belum dirilis. Kepala Hubungan Masyarakat Disdik DKI Jakarta Sonny Juhersoni mengatakan, mekanisme PPDB masih dibahas.

“Disampaikan bahwa saat ini PPDB DKI sedang dalam pembahasan akhir,” kata Juhersoni saat dikonfirmasi , Jumat (8/5/2020).

Juhersoni memastikan, bila pembahasan PPDB telah selesai maka petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB tersebut akan disampaikan pada publik. Penyampaian itu dilakukan melalui sarana resmi Pemprov DKI Jakarta.

“Juknis PPDB 2020/2021 akan di-release melalui sarana informasi resmi dinas pendidikan,” kata Juhersoni.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, sistem zonasi disebut mendapatkan persentase 50 persen kuota PPDB. Dalam tabel tersebut tertera calon peserta didik dari jalur zonasi diseleksi berdasarkan usia. Syarat umum usia maksimal 15 tahun untuk SMP dan 21 tahun untuk SMA, terhitung sebelum 21 Juli 2020.(*/Ind)