Pendidikan

TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok lagi soal persiapan siswa yang akan kembali belajar di sekolah. Hal ini termasuk mempersiapkan skenario untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang.

“Untuk aturan bagi siswa yang akan kembali bersekolah, kami belum mengeluarkan aturan terkait hal tersebut karena masih menunggu arahan dari pusat,” kata Wali Kota Arief dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020).

Arief menuturkan, sistem pembelajarannya akan diatur menyesuaikan dengan protokol kesehatan, seperti fasilitas bangku dan meja serta penataan murid hanya boleh sebanyak 50 persen dari kapasitas yang ada. “Intinya masih akan kita bahas dan simulasikan ke depan seperti apa,” kata Wali Kota Tangerang.

Ia melanjutkan, Pemerintah Kota Tangerang masih terus mempersiapkan sejumlah skenario untuk PPDB menjelang berakhirnya PSBB di Kota Tangerang. Saat ini Pemkot Tangerang melalui Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan aturan dan skema untuk memudahkan proses PPDB tahun ajaran 2020/2021.

“Sebentar lagi akan ada penerimaan siswa baru. Kita siapkan seluruhnya secara online,” ujar Wali Kota Tangerang.

Menyinggung hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Masyati Yulia menjelaskan bahwa jalur PPDB tahun ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. “Masih kita bagi menjadi empat jalur yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kemudian, bagi siswa SMP ditambah dengan jalur prestasi,” katanya.

Masyati menjabarkan setiap persentase jalur PPDB sebagai gambaran peta penerimaan siswa. “Presentase untuk jalur zonasi pada tingkat SD sebesar 80 persen, namun untuk tingkat SMP hanya 50 persen. Kemudian, pada jalur afirmasi SD dan SMP sebesar 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi bagi PPDB SMP sebesar 30 persen,” ungkap Masyati.

Melengkapi informasi sebelumnya, untuk penerimaan siswa didik baru, masyarakat Kota Tangerang dapat mengakses laman ppdbmandiri.tangerangkota.go.id atau melalui aplikasi Tangerang LIVE.(*/Idr)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor akan kembali dibuka menyusul penerapan normal baru atau “new normal” setelah pencabutan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ade Yasin mengaku sudah menginstruksikan epada camat agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kaitannya dengan persiapan new normal di sektor pendidikan.

Menurutnya, rombongan belajar (rombel) pada masing-masing sekolah akan diperbanyak untuk menjaga jarak di dalam kelas demi mengantisipasi penularan Virus Corona (Covid-19). Hal ini mengingat keterbatasan jumlah kelas di setiap sekolah.

“Saat menerapkan physical distancing (jaga jarak) maka ruangan kelas otomatis tidak akan mencukupi, jadi harus diubah skemanya. Misalkan, masuk sekolah dua hari-dua hari, atau pagi dan siang,” kata Ade Yasin usai memimpin rapat di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah menyusun rencana new normal di tengah pandemi Covid-19 jelang berakhirnya PSBB. “New Normal menjadi suatu keniscayaan, mengingat belum ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir dan vaksin belum ditemukan. Oleh sebab itu, kita harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Ade Yasin.

Ia mengatakan, secara umum konsep new normal, yaitu kembali memberikan kelonggaran sosial setelah dilakukan pembatasan pada masa PSBB. Kelonggaran dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Masyarakat harus sadar dan patuh dalam menjalankan pola hidup sehat, memperkuat kekebalan tubuh, juga harus mampu beradaptasi menjadikan protokol kesehatan sebagai rutinitas sehari-hari,” paparnya.(*/T Abd)

JAKARTA – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebutkan, terdapat penambahan 103 kasus positif Covid-19 per Kamis (28/5) hari ini. Sehingga total sudah 6.929 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru ini di Jakarta.

Sementara untuk orang yang dinyatakan sembuh bertambah 41 orang sehingga total menjadi 1.719 orang. Lalu kasus meninggal dunia bertambah enam menjadi total 514 orang.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, sebanyak 2.055 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.641 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya, Kamis (28/5/2020).

Ia menambahkan untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 17.069 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.635 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 9.577 orang.

Ani menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR. Di antaranya dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 36 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta, sampai dengan 27 Mei 2020 sebanyak 138.476 sampel. Pada 27 Mei 2020, dilakukan tes PCR pada 2.365 orang, 1.061 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 103 positif dan 958 negatif.

Rapid test juga masih dilakukan di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP).

Total sebanyak 136.854 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen. Rinciannya: 5.665 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 131.189 orang dinyatakan non-reaktif.(*/Tya)

BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tengah merumuskan penerapan belajar di sekolah dengan adanya new normal yang akan segera ditetapkan .

Namun dengan catatan bahwa semua tenaga pendidik harus terbebas dari Covid-19.

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan rapid test kepada seluruh guru dan tenaga pendidik. Hal itu dilakukan untuk menjamin para siswa bisa terbebas dari Covid-19

“Kita masih membahas di lingkup Disdik. Ini juga harus disampaikan dengan Dinkes, harus diskusi dengan gugus tugas juga,” ujarnya , Kamis (28/05/2020).

Fahmi juga mengungkapkan Disdik tengah membuat formulasi tentang skema Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Selain tetap menganut protokol kesehatan, banyak hal yang harus dimodifikasi. Seperti jumlah siswa yang masuk, jam sekolah, persiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah, serta sarana dam prasarananya.

Artinya, sambung Fahmi, dalam satu kelas akan diisi oleh kurang lebih 50 persen dari total siswa perkelas. Bahkan, bisa jadi hanya ada 25 persen dari total yang ada.

“Metode pembelajaran baru juga harus diadaptasikan. Meskipun belajar dengan daring masih tetap diberlakukan. Tapi semua itu, memang tak sesederhana yang dibayangkan,”ungkapnya.(*/Iw)

BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan skenario normal baru terkait masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Hal itu agar wabah Covid-19 tetap dapat ditekan dengan protokol kesehatan maksimal bagi pelajar SMA/SMK/SLB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika, Disdik Jabar akan mengadaptasi protokol kesehatan di sekolah terutama SMA/SMK/ SLB kabupaten/kota yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jabar. Protokol kesehatan ini akan menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak tertular virus.

Disdik Jabar, kata dia, akan mengacu pada data terbaru https://pikobar.jabarprov.go.id/ dalam menentukan SOP di kabupaten/kota dengan zona Covid-19 yang berbeda- beda.

Ike menyatakan, protokol kesehatan di sekolah pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, yakni jaga jarak (physical distancing) dan pola hidup sehat dan bersih.

Namun pada beberapa poin, ada penyesuaian seperti alat pelindung diri tambahan. Hal yang perlu diwaspadai, menurut dia, interaksi siswa sejak dari rumah, dalam perjalanan ke sekolah, di kelas bersama guru, serta interaksi dengan teman-temannya.

“Kita tidak tahu siswa berinteraksi di rumah dengan siapa saja, terus pergi sekolahnya pakai angkot ketemu siapa saja kita tidak tahu. Ini yang harus diantisipasi,” kata Dewi yang akrab disapa Ike, Rabu (26/5/2020).

Di sisi lain, dia mengatakan, Disdik sebetulnya tidak terlalu khawatir siswa SLTA tertular Covid-19 karena berdasarkan data kelompok usia sekolah paling tahan. Hal yang menjadi atensi, yakni siswa berpotensi menjadi pembawa virus bagi orang sekitar yang berusia lanjut.

Siswa dapat menularkan virus ke guru sepuh, orang tua di rumah, atau “teman” perjalanan saat menggunakan transportasi publik. “Anak-anak SMA itu pada kuat, tapi dia bisa menjadi carrier virus. Ini juga perlu jadi perhatian, “ kata Ike.

Hal lain yang perku diantisipasi, kata Ike, SOP penanganan jika di sekolah ternyata ada yang positif Covid-19. Meskipun protokol kesehatan Covid-19 di SLTA yang menyusun adalah Pemerintah Provinsi Jabar, tetapi yang melaksanakan kabupaten/kota.

“Jika misalnya ada kasus di sekolah, Provinsi tidak mungkin datang langsung ke sekolah, harus dari kabupaten/kota karena sekolahnya ada di daerah,” kata Ike.

Kendati demikian, Disdik Jabar akan membuat keputusan tergantung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19. “Pak Menteri Nadiem ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tetapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas Covid Pusat,” ujar Ike.

Ike berharap, adaptasi protokol kesehatan di SMA/SMK/SLB ini dapat rampung secepat mungkin agar dapat disosialiasasikan ke kabupaten/kota. “Kementerian Pendidikan sudah ada plan A, plan B, plan C tapi belum sampai ke kita (Disdik). Insyaallah Jum’at ini sudah jelas,”terangnya. (*/Hend)

JAKARTA – Di tengah wacana new normal yang digaungkan pemerintah, jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Rabu (27/5/2020) justru bertambah 105 orang dibandingkan hari sebelumnya. Hingga kini jumlah kasus postif Covid-19 di Jakarta menjadi 6.826 orang dengan jumlah pasien sembuh 1.678 orang.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, total kasus hari ini sebanyak 6.826 orang positif, 1.689 orang dinyatakan telah sembuh dan 510 orang meninggal dunia. Sementara pada hari sebelumnya yakni, Selasa, 26 Mei 2020, jumlah total 6.721 orang positif, 1.678 orang dinyatakan telah sembuh dan 508 orang meninggal dunia.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, sebanyak 2.043 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.584 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Ani dalam siaran tertulisnya, Rabu (27/5/2020).

Ani melanjutkan, Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 16.138 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.451 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 9.421 orang. Ani menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit COVID-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 36 laboratorium pemeriksa COVID-19.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta, sampai dengan 26 Mei 2020 sebanyak 135.286 sampel. Pada 26 Mei 2020, dilakukan tes PCR pada 1.036 orang, 882 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 105 positif dan 777 negatif.

Rapid test juga masih dilakukan di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP).
“Total sebanyak 133.854 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif COVID-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 5.627 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 128.227 orang dinyatakan non-reaktif,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Rencana pemerintah membuka kembali kegiatan pembelajaran sekolah masih belum mendapatkan kepastian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga belum mengeluarkan keputusan terkait kapan pelaksanaan awal tahun ajaran baru dimulai.

Menanggapi hal itu, Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai tak masalah bila pelaksanaan awal tahun ajaran baru sekolah itu dimulai Juli mendatang. Namun dengan syarat, jika pemerintah sudah memastikan kasus penularan Covid-19 di daerah-daerah sudah melandai dan aman.

“Sejauh daerah sudah melandai dan aman, para siswa baru bisa masuk sekolah. Melandai dan aman artinya ada 10 persen populasi di daerah sudah dites dan tidak ditemukan positif corona,” kata Doni , Selasa (26/5/2020).

Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting itu memahami ada beberapa kabupaten/kota yang mengklaim sebagai wilayah zona hijau atau belum ada temuan kasus Covid-19. Namun, menurut dia, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penularan virus Corona.

“Yang ada adalah belum dites, sehingga tidak tahu siapa yang terkena. Kalau uji tes populasi sudah minimal 10 persen dan aman, anak-anak boleh sekolah,” ujarnya.

Bila syarat ini tidak terpenuhi, Doni meyakini pembukaan kegiatan belajar di sekolah justru membahayakan para siswa, guru, dan orang tua. Bahkan, penyebaran virus berpotensi akan semakin cepat.

Bagi daerah yang belum aman, ia menyarankan agar dinas pendidikan setempat mengeluarkan surat edaran terbaru tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan metode belajar online alias daring. Namun, metode itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan dukungan jaringan internet.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menampik terkait kabar bahwa Kemendikbud akan membuka sekolah pada awal tahun ajaran baru di Juli.

“Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian. Karena memang keputusannya bukan di kami. Keputusan kapan, dengan format apa, dan seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, itu masih di Gugus Tugas,” jelas Nadiem.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan terkait keputusan pembukaan awal tahun ajaran baru sekolah. Berdasar kalender pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020.(*/Ind)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menampik pernyataan pembukaan sekolah merupakan keputusan sepihak Kemendikbud RI.

Sebaliknya, dia mengatakan, keputusan membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM), merupakan pertimbangan Gugus Tugas Covid-19.

“Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan semua skenario. Kami sudah ada berbagai macam. Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri.

Jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan,” ujar Nadiem seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemendikbud, Sabtu (23/5).

Nadiem menegaskan, pernyataan tersebut juga telah disampaikan secara langsung dalam telekonferensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu lalu.

Ia menegaskan, kabar pembukaan sekolah yang akan dilakukan pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli 2020, merupakan rumor yang tidak benar. “Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian, karena memang keputusannya bukan di kami. Jadi mohon stakeholders atau media yang menyebut itu, itu tidak benar,” tegas Nadiem.

Dia melanjutkan, di berbagai negara, awal ajaran baru memang relatif tetap. Namun demikian, penyesuaian metode tetap akan disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.

“Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas,”jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Sekjen PB IDI Moh Adib Khumaidi mengapresiasi kinerja para dokter dan tenaga medis lainnya yang masih terus berjuang merawat pasien Covid-19 saat momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 H atau Lebaran 2020.

Menurut dia, para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 merupakan konsekuensi serta tanggungjawab profesi yang harus dijalani.

“Mereka tidak akan menyerah dan tetap semangat untuk berjuang membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini,” ujar Adib saat dikonfirmasi , Minggu (24/5/2020).

Meski demikian, ia pun berharap peran serta masyarakat untuk bersama-sama melawan pandeni virus corona dengan menerapkan physical distancing dan tetap berada di rumah.

“Tanpa peran serta aktif dari masyarakat maka Indonesia semakin sulit mengatasi Covid ini dan akan berisiko semakin banyak korban dari masyarakat dan juga kami tenaga medis. Perang melawan Covid ini Perang bersama seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Anggota Komisi X (Pendidikan) DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunggu rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pembukaan tahun ajaran baru. Rekomendasi penting agar kembali ke sekolah tidak menjadi risiko bagi lingkungan.

“Kita tunggu rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional. Ini penting supaya tidak setiap orang/tiap pejabat bicara soal selera dan kepentingannya, tapi kita tunggu otoritas yang diberikan kewenangan saat pandemi ini untuk merekomendasikan,” kata Andreas , Kamis (21/5).

Andreas memaparkan, dalam rapat kerja Komisi X dengan Kemdikbud, masalah tahun ajaran baru ini telah dipertamyakan kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Mendikbud pun meberikan jawaban bahwa Kemdikbud juga sedang membicarakan, mendiskusikan dengan para ahli dan konsultasi dengan Gugus Tugas Nasional Covid 19.

Namun sampai saat ini belum diputuskan, masih menunggu perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. “Pertimbangan tahun ajaran baru dalam situasi pandemi ini memang tidak hanya menyangkut variabel pendidikan tetapi terutama juga harus memperhatikan variabel kesehatan,” kata Andreas.

Sampai saat inipun pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Nasional Covid-19 belum secara resmi mengumumkan akhir dari situasi wabah dan kembali ke kehidupan normal. Maka Kemdikbud sebagai penanggung jawab utama Pendidikan nasional perlu menyiapkan skenario agenda tahun ajaran baru.

Andreas memaparkan, terdapat sejumlah skenario. Pertama skenario optimis yang artinya wabah ini akan meredah di bulan Mei, sehingga Kalau Juni berakhir, maka Juli 2020 bisa dimulai tahun ajaran baru 2020-21.

Sedangkan skenario pesimis, wabah ini mereda sekitar September-Oktober 2020, dan berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran baru dimulai Januari 2021. Artinya, ini kembali seperti aebelum 1979 ketika tahun ajaran dimulai pada Seatiap Januari.

“Dua skenario ini tingkat kemungkinan pelaksanaannya, tergantung pada tingkat kepatuhan dan disiplin warga bangsa ini mematuhi protokol Covid-19,” tuntasnya.(*/Ind)