Pendidikan

CIANJUR – Tidak semua tempat internet bisa diakses dengan mudah seperti daerah Cianjur . Minimnya sarana dan prasarana penunjang terutama jaringan internet di wilayah selatan Cianjur, Jawa Barat, membuat sebagian besar tenaga pengajar di wilayah tersebut tetap harus turun langsung dari rumah ke rumah untuk memberikan pengawasan terhadap siswa yang menjalani proses belajar mengajar di rumah.

Seperti yang dijalani Dodi Riana guru honorer SDN Jaya Mekar, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, sejak diberlakukannya pembelajaran di rumah bagi siswa selama pandemi Covid-19, menjadi kendala bagi guru dan siswa di wilayah selatan yang tidak memiliki layanan internet yang baik atau sebagian besar siswa tidak memiliki telepon pintar.

Dia dan beberapa orang guru lainnya harus melakukan kunjungan ke rumah siswa sebagai bentuk bimbingan belajar terutama saat memasuki ujian yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu karena sebagian besar siswanya tidak memiliki telepon pintar layaknya siswa di perkotaan.

“Sejak pemberlakuan sekolah di rumah selama pandemi, kami tidak berhenti mengajar karena sebagian besar siswa tidak memiliki telepon pintar, sehingga kami jemput bola dengan mendatangi rumah siswa yang jaraknya saling berjauhan,” katanya saat dihubungi wartawan Selasa.

Ia menjelaskan, setiap hari dia bersama seorang guru honorer lainnya mampu mendampingi 6 sampai 10 orang siswa yang menjalankan ujian secara manual karena keterbatasan telepon pintar. Namun, ketika hujan turun deras, hanya 4 sampai enam orang yang dapat didampingi.

Letak geografis rumah siswa yang cukup jauh membuat pihaknya tidak dapat memaksimalkan pendampingan terhadap siswa setiap harinya. Meskipun untuk sampai ke lokasi rumah siswa yang berjarak 10 kilometer dari tempat tinggalnya, namun jalan yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tidak jarang, sepeda motor hanya bisa dititipkan di rumah warga karena untuk sampai ke rumah siswa yang dituju, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. “Kalau yang jauh tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor, otomatis membutuhkan waktu yang cukup lama,” katanya.

Meskipun tetap harus mendampingi siswa langsung ke rumahnya masing-masing selama menjalani ujian, tutur dia, hal tersebut dijalani dengan sepenuh hati dengan harapan hasil ujian siswa dapat memuaskan dan seluruh siswa dapat naik kelas.

“Harapan kami jaringan internet bisa sampai ke pelosok, sehingga upaya pendampingan dapat dilakukan melalui telepon pintar. Meskipun masih sulit, kami tetap menikmati upaya pendampingan secara langsung seperti sekarang meskipun waktu yang kami miliki terbatas,” katanya.

Ia menambahkan, buruknya infrastruktur di wilayah selatan, dapat menjadi perhatian dinas terkait di Pemkab Cianjur, agar segera diperbaiki untuk meningkatkan indeks pendidikan dan perekonomian warga sekitar. (*/Yan)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan ada 147 kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota per hari ini, Selasa (10/6). Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 8.423 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan dari jumlah tersebut, 3.517 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 551 orang meninggal dunia. “1.426 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.929 orang melakukan self isolation di rumah,” ujarnya, Rabu (10/6).

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 17.746 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 12.406 orang. Pada hari Selasa, 9 Juni 2020, dilaporkan penambahan kasus konfirmasi Covid-19 yang cukup tinggi di DKI Jakarta sebanyak 234 kasus.

Peningkatan penambahan kasus ini terdiri dari laporan kasus baru baik dari laporan rumah sakit dan hasil active case finding Puskesmas, ditambah akumulasi kasus yang baru dilaporkan oleh RS, dengan rincian sebagai berikut; 84 kasus dilaporkan oleh delapan rumah sakit di Jakarta. Kemudian, 110 kasus dilaporkan oleh 20 Puskesmas di Jakarta sebagai bagian dari peningkatan active case finding pada sasaran dan wilayah yang berisiko seperti pasar, tempat-tempat umum, RW Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) / RW Rawan.

Active case finding Puskesmas dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan No. 94/SE/2020 tentang active case finding Covid-19 tanggal 4 Juni 2020. Dua rumah sakit, yang terdiri dari RS Vertikal dan RS BUMN, baru melaporkan data akumulasi kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 40 kasus.

Widyastuti menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta, sampai dengan 9 Juni 2020 sebanyak 183.889 sampel.

Total sebanyak 171.093 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 6.265 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 164.828 orang dinyatakan non-reaktif.

“Bagi masyarakat, kami imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antarorang minimal 1,5 hingga 2 meter,” imbaunya.

Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai.

Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 9 Juni 2020 pukul 14.00, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 408.023 Paket Sembako untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/ksbb.(*/Tya)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tahun ajaran baru 2020/ 2021 tetap digelar sesuai jadwal, yaitu pada pekan ketiga Juli 2020 mendatang. Namun, kegiatan belajar mengajar (KBM) belum akan dilakukan di sekolah, melainkan tetap dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui berbagai media.

“Kita mulai tahun ajaran baru pekan ketiga Juli 2020 tetapi itu tidak sertamerta tatap muka. Disesuaikan dengan kondisi dan sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan selama tiga bulan terakhir ini,” ujar Kepala
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evi Mulyani saat konferensi video di akun Youtube Badan Nasiobal Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tema “Lembaga Pendidikan yang Adaptif Terhadap Kebiasaan Baru”, Selasa (9/6).

“Jadi itu (kegiatan pembelajaran tatap muka dan tahun ajaran baru) adalah dua hal yang berbeda,” ucapnya menjelaskan.

Evi mengatakan, Kemendikbud telah melakukan kajian dan analisis yang sangat komperehansif dan akuntabel, koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pihaknya tentu mengutamakan, memperioritaskan kesehatan dan keselamatan guru, murid hingga orang tua.

Evi melanjutkan, kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan dengan berbagai alternatif yaitu melalui internet, stasiun televisi, radio, hingga tersedia modul yang bisa digunakan mandiri.

Ia mengatakan, PJJ harus menjadi pengalaman yang bermakna tanpa dibebani tuntutan untuk menuntaskan kurikulum kenaikan kelas ataupun kelulusan.

Karena itu, untuk menyukseskan pembelajaran jarak jauh ini, Kemendikbud menegaskan dibutuhkan kerja sama atau kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Evi melanjutkan, hikmah dari terjadinya pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) ini adalah orang tua akhirnya memahami sulitnya menjadi guru, hingga perlunya kolaborasi ortu dan guru dalam proses pembelajaran.

“Selain itu pemanfaatan teknologi juga menjadi proses pembelajaran, kemudian adanya peningkatan penyerapan teknologi dalam pendidikan,” jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia akumulasi dari 8 hingga 9 Juni 2020 pukul 12.00 WIB mengalami penambahan cukup besar yakni, sebanyak 1.043 pasien positif. Sehingga jumlah positif corona sebanyak 33.076 orang, sembuh 11.414 orang dan 1.923 meninggal dunia.

“Jumlah konfirmasi Covid-19 positif 1.043 sehingga total menjadi 33.076 orang,” ungkap Juru Bicara Pemerintah Penanganan virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Selasa, (9/6/2020).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 429.161 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun Tes Cepat Molekuler di Laboratorium jejaring. “Kita telah melakukan pemeriksaan spesimens sebanyak 16.181.

Sehingga kemudian total pemeriksaan spesimen yang telah kita periksa adalah 429.161 spesimen,” jelas Yuri.

Yuri mengatakan, saat ini pasien yang sembuh bertambah 510 orang sehingga akumulasinya menjadi 11.414 orang. ”Sementara itu, Kasus meninggal bertambah 40 orang sehingga akumulasinya menjadi 1.923 orang,” tambah Yuri.

Saat ini, kata Yuri kasus positif tersebar di 422 kabupaten/kota seluruh Provinsi di Tanah Air. Selain itu, kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 38.394 orang. Sementara itu, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.108 orang.(*/Joh)

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas pada pandemi Covid-19 dengan memberikan kuota khusus bagi anaknya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya, kuota keluarga nakes Jabar yang bertugas menangani pandemi Covid-19 sebesar dua persen dari total PPDB di tiap-tiap sekolah negeri di Jabar. Dua persen kuota untuk keluarga nakes tersebut masuk ke dalam jalur afirmasi, baik pada PPDB SMA maupun SMK.

“Jabar memberikan (kuota) afirmasi sampai 20 persen. Dua persen (di antaranya) untuk (keluarga) tenaga kesehatan,” ujar Wahyu, Selasa (9/6/2020).

Wahyu mencontohkan, dalam sekolah untuk satu kelas ada 36 siswa. Dengan jumlah kelas maksimal SMA sebanyak 12 kelas dalam satu angkatan, berarti sekolah tersebut menerima sekitar 400 orang. Dengan demikian, maksimal untuk kuota keluarga nakes sebanyak delapan orang. “Di lokasi lain, bisa jadi tidak maksimal di 12 kelas. Jadi, tergantung penerimaan di masing-masing sekolah tersebut,” katanya.

Wahyu mengatakan, nakes yang dimaksud adalah dokter, perawat, tenaga laboratorium kesehatan (labkes), dan sopir ambulans yang bekerja di rumah sakit rujukan Covid-19 dan labkes yang ditunjuk ataupun bekerja di fasilitas isolasi mandiri yang ditunjuk. “Dan (nakes) yang (bekerja) di rumah sakit rujukan pun hanya tenaga kesehatan yang bertugas menangani Covid-19. Jadi, nanti dari kepala/direktur rumah sakit ada surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan betul tenaga kesehatan yang menangani Covid-19,” kata Wahyu.

Terkait persyaratan pendaftaran, menurut Wahyu, keluarga nakes tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan seperti pendaftar lain. “Serta meng-upload (surat) keterangan dari tempat kerjanya (nakes) itu,” katanya.

Di tengah pandemi global Covid-19, PPDB Jabar tahun 2020/2021 sepenuhnya digelar secara dalam jaringan (daring) atau online. Pelaksanaan ini berbeda dari sebelumnya dengan sistem daring dan luar jaringan (luring). Pelaksanaan PPDB Jabar tahun 2020/2021 Jabar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 37 Tahun 2020 tentang PPDB pada SMA/SMK/SLB.

Berdasarkan regulasi tersebut, ada empat jalur pada PPDB SMA, yakni jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Untuk PPDB SMK, hanya ada tiga jalur, yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sementara itu, PPDB untuk SLB disesuaikan dengan jenis kebutuhan dari siswa.

Ada dua tahapan dalam PPDB Jabar tahun ini. Tahap pertama untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan dilaksanakan pada 8-12 Juni 2020. Sementara itu, tahap kedua untuk jalur zonasi dilaksanakan pada 25 Juni-1 Juli 2020.(*/Hend)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta merancang kurikulum sekolah era pandemi (KSEP). Kurikulum ini diperlukan agar siswa bisa maksimal belajar dari rumah dan dengan dorongan semangat dari guru dan orang tua.

Penyusunan KSEP penting dilakukan agar bisa menjadi solusi pembelajaran jarak jauh mengingat hingga kini belum ada tanda-tanda pasti menurunnya penularan wabah Covid-19 di Tanah Air. Kemendikbud harus aktif meminta pandangan dan pendapat para pakar, asosiasi guru, perwakilan sekolah, hingga orang tua siswa dalam penyusunan KSEP.

“Kami meminta pemerintah harus berhati-hati jika ingin membuka kembali sekolah pada tahun ajaran mendatang. Pemerintah harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya,” ujar Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di Jakarta kemarin.

Unifah menerangkan, PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang kurikulum sekolah era pandemi yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional. Dia melanjutkan, kurikulum sekarang yang padat konten, sulit mendorong anak untuk belajar secara mandiri di rumah. Selain itu juga harus ada keleluasaan kepada sekolah (kluster sekolah) menyusun pembelajaran yang mungkin dicapai oleh siswa.

“Remodelling system belajar atau menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak termotivasi untuk terus belajar, menjadi pembelajar mandiri, bertumpu pada proses, guru sebagai learning manager,” katanya pada webinar Guru Pilar Peradaban.

Model pembelajaran yang bisa diterapkan yakni yang berbasis thematic instruction, collaborative learning, problem based learning, dan experimental learning. Guru besar UNJ ini menjelaskan, standar minimal pendidikan juga harus disusun lebih praktis dan terukur dan berbeda dengan standar yang berlaku saat ini. Pedoman umum pembelajaran yang baru juga harus dibuat agar sekolah dan orang tua dapat mendorong siswa untuk tetap belajar sesuai dengan KSEP dan standar yang sudah ditetapkan.

PGRI juga melakukan sejumlah survei terkait dengan harapan orang tua, anak, dan guru terhadap rencana pembukaan sekolah. Sebanyak 85,5% orang tua cemas jika sekolah dimulai pada pertengahan Juli ini. Sebaliknya sekitar 65% anak berharap dapat bersekolah kembali. Harapan yang dapat dipahami karena anak sudah terlalu lama tinggal di rumah, ada kejenuhan dan rindu suasana sekolah. Berbeda dengan itu, guru 57% siap kembali mengajar dan 43% memilih mengajar dari rumah.

Di samping survei di atas, PGRI melakukan serangkaian survei periodik terkait dengan kesiapan guru dengan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Hasilnya sangat menarik karena gerakan untuk belajar dirasakan di mana-mana. ‘’Pemerintah harus memanfaatkan ini sebagai suatu momentum untuk melakukan pembenahan pendidikan nasional,’’ ujarnya.

Sementara itu, melalui siaran pers Kemendikbud menetapkan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan dimulai pada pertengahan Juli 2020. Dalam pelaksanaannya, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani menegaskan, dimulainya tahun ajaran baru tersebut tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

“Tentunya yang menjadi prioritas kami adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah (siswa, guru dan orang tua) sehingga pembukaan kembali sekolah di wilayah zona hijau tidak serta-merta dibuka, tetapi akan dilakukan dengan sangat hati-hati, dan tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Adapun sekolah yang berada di zona merah dan kuning, kata Evy, sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan utama pemerintah dalam menerapkan model pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. “Sering kali kita masih temukan kerancuan terkait tahun ajaran baru masih disamakan dengan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Saat ini model pembelajaran jarak jauh akan menjadi pilihan utama sehingga bagi sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir,” papar Evy.

Evy melanjutkan, pembukaan kembali sekolah, khususnya di zona hijau, akan dibahas Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sedangkan protokol kesehatan di bidang pendidikan akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan.

“Sekolah yang berada di zona hijau tidak langsung bisa dibuka secara otomatis, tetapi melalui prosedur izin syarat yang ketat. Misalnya sebuah sekolah berada di zona hijau, tetapi berdasarkan penilaian keseluruhan prosedur dan syarat, ternyata tidak layak untuk dibuka kembali, tentu ini harus tetap menjalankan pendidikan jarak jauh,”ungkapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 mengatakan, ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 96 kasus per hari ini.

Dengan begitu, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di wilayah Ibu Kota hingga Senin (8/6/2020), sebanyak 8.042 kasus.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan sementara untuk jumlah kumulatif pasien sembuh sebanyak 3.205 orang. Sedangkan jumlah total pasien meninggal dunia hingga hari ini sebanyak 539 orang.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.447 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.851 orang melakukan self isolation di rumah,” katanya.

Ani melanjutkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 17.290 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 12.113 orang. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta, sampai dengan 7 Juni 2020 sebanyak 177.332 sampel. Pada 7 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 2.448 orang, 1.920 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 96 positif dan 1.824 negatif.

Pemeriksaan masif secara selektif terus dilakukan di daerah Kelurahan terpilih yang dikaji secara epidemologis dan menurut kepadatan penduduk. Ada 58 Kelurahan terpilih yang dilakukan rapid test tersebut. Sasaran ditujukan kepada warga lansia, warga dengan kasus penyakit tertentu, dan juga pada ibu hamil.

Total sebanyak 166.341 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 6.139 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 160.202 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

“Bagi masyarakat, kami imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antarorang minimal 1,5 hingga 2 meter,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai.

Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 7 Juni 2020 pukul 14.00, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 398.610 Paket Sembako dan 163.111 Paket Makan Siap Saji untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/ksbb.(*/Tub)

JAKARTA – Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani mengatakan pembukaan sekolah di zona hijau masih dibahas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sedangkan protokol kesehatan di bidang pendidikan akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan.

“Sekolah yang berada di zona hijau tidak langsung dibuka secara otomatis, tetapi melalui prosedur izin, syarat yang ketat,” kata Evy, dalam keterangannya,Minggu (7/6/2020).

Misalnya, ia menjelskan, sebuah sekolah berada di zona hijau, tetapi masih tidak layak dibuka kembali berdasarkan penilaian keseluruhan prosedur dan syarat.

“Tentu ini harus tetap menjalankan pendidikan jarak jauh,” ujar dia.

Sementara itu, untuk sekolah yang berada di zona merah dan kuning, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan utama pemerintah. Karena itu, meskipun tahun ajaran baru dimulai Juli 2020/2021, siswa yang sekolahnya berada di zona merah dan kuning sudah pasti masih belajar dari rumah.

“Saat ini model pembelajaran jarak jauh akan menjadi pilihan utama, sehingga bagi sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir,” kata dia lagi.

Untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini, Kemendikbud telah merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Selain itu, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Evy menambahkan, aktivitas dan tugas pembelajaran pada sistem pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan bervariasi sesuai dengan minat siswa. Selain itu, pertimbangan serta akses atau fasilitas belajar di rumah juga harus dipikirkan.

“Aktivitas dan tugas pembelajaran juga dapat bervariasi antar siswa kemudian disesuaikan juga dengan minat dan kondisi masing-masing termasuk juga mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah,” lanjutnya.(*/Ind)

JAKARTA – Jumlah pasien positif Covid-19 atau virus corona di Indonesia terus meningkat. Hari ini pasien positif bertambah 672.

Totalnya, per hari ini, Minggu 7 Juni 2020 hingga pukul 12.00 WIB, orang dinyatakan positif corona menjadi 31.186.

“Kasus positif kita dapatkan penambahan kasus baru berdasarkan konfirm PCR Covid-19 bertambah 672 dan total jumlah positif menjadi 31.186,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

Sementara pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 10.498 orang, setelah mengalami penambahan sebanyak 591 orang. Untuk pasien yang meninggal dunia juga bertambah sebanyak 50 orang, sehingga totalnya menjadi 1.851 orang.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menekan penyebaran kasus Covid-19, dengan tetap berada di rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain dan memakai masker.

Hingga saat ini, pemerintah terus bekerja untuk memerangi Covid-19. Di antaranya dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.(*/Tya)

JAKARTA – Memasuki era normal baru atau new normal, sektor pendidikan tak luput dari perhatian publik. Berbagai kekhawatiran dan keresahan muncul terkait isu wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 mendatang.

Keresahan itu umumnya muncul dari para orangtua siswa. Mereka cemas akan keamanan dan keselamatan anaknya dari potensi penularan virus Corona (Covid-19) jika kegiatan belajar mengajar kembali aktif secara tatap muka di sekolah. Mereka berpandangan belum adanya vaksin dan kasus virus Corona yang justru masih bertambah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Yogi Prawira memahami kekhawatiran itu.

Dia berpandangan, anak memang memiliki hak untuk hidup, hak sehat juga hak pendidikan. Di antara semua itu, hak anak untuk hidup harus menjadi fokus utama saat ini.

“Sebagai manusia, anak punya hak, yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan, baru kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi jangan terbalik, kita pastikan mereka bisa survive (bertahan), bisa sehat dulu baru kita memikirkan tentang pendidikannya,” tutur Ketua Satgas Covid-19 IDAI, Yogi Prawira dalam diskusi virtual dengan sejumlah kementerian/lembaga, Selasa 2 Juni 2020.

Yogi menyampaikan pihaknya terus berdiskusi dengan Perhimpunan Guru Indonesia terkait wacana normal baru di satuan pendidikan. Dalam masa transisi menuju normal baru, IDAI juga menyatakan kesiapan perwakilan IDAI di 34 provinsi mendampingi pemerintah daerah melakukan asesmen teknis.

Sejauh ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati tahun pelajaran baru tetap akan dimulai pada Juli 2020. Adapun metode pembelajarannya masih dilakukan secara jarak jauh, baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

“Dalam masa transisi menuju new normal, setiap kepala dinas pendidikan dan kepala satuan pendidikan di daerah bersama-sama Gugus Tugas Daerah wajib melakukan pemetaan kesiapan daerah sesuai kriteria dan daftar periksa yang sedang disiapkan,” tegas Pelaksana Tugas Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khamim.

Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Umar juga mendukung tidak dibukanya madrasah selama pandemi Covid-19 belum mereda.

Tidak hanya bagi anak, hal itu juga dilakukan demi menjamin keamanan dan kesehatan tenaga pendidik. “Kami sudah menyiapkan kurikulum darurat sebagai rujukan untuk para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring,” jelas Umar.(*/Ind)