Pendidikan

JAKARTA – Publik sangat jelas menolak bila terjadi peleburan pelajaran agama dan PPKn.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan tidak ada peleburan muatan pendidikan agama dengan pendidikan lainnya seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seperti yang belakangan banyak dibicarakan di media.

“Isu mengenai adanya kabar peleburan subjek pendidikan, sebagai penegasan saja bahwa tidak ada keputusan maupun rencana (peleburan) mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lainnya,” ujar Nadiem saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR secara virtual, Senin (22/6/2020).

Nadiem mengakui saat ini Kemendikbud terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan dalam kurikulum nasional, termasuk penyederhanaan kurikulum nasional seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

“Tim kami selalu melakukan kajian, rapat Focus Group Discussion (FGD) untuk penyederhanaan kurikulum. Kami tegaskan tidak ada rencana maupun keputusan untuk pelajaran agama saat ini.

Ini mohon ditegaskan itu tidak ada dalam rencana kita,” katanya.

Nadiem menegaskan hingga saat ini pendidikan agama masih berdiri sendiri dalam kurikulum pendidikan nasional. “Sampai sekarang pelajaran agama masih stand alone sebagai pendidikan agama,” tuturnya.

Dia meminta semua pihak, termasuk anggota Komisi X DPR ketika ada pihak yang mempertanyakan mengenai isu tersebut, termasuk jika ada pertanyaan dari kalangan media agar bisa memberikan kepastian jawaban bahwa tidak akan ada peleburan materi pendidikan agama dengan materi pendidikan lain dalam satu kurikulum.(*/Ind)

JAKARTA – Berhubung belum tercover olek kementerian keuangan disiniu ada selah untuk bisnis baru yaitu rapid test .

Pemerintah telah menggalakkan rapid test masal untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang memiliki gejala virus Corona (Covid-19). Nah ternyata, rapid test ini tidak semuanya tercover anggaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk resmi dalam menangangani dan menjalankan rapid test massal.

Hal itu telah dilakukan oleh beberapa rumah sakit swasta yang menghadirkan tes rapid massal.

“Jadi ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test, karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test,” ujar Ketua Gabunga Perusahaan Farmasi Vincent Harjanto saat dihubungi media di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dia pun melanjutkan, produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test.

“Karena banyak jadi harga produk impornya sekitar USD3-4 (atau di bawah Rp60 ribu, kurs Rp14.000),” katanya.

Melihat harga impor rapid test itu, sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat ketika melakukan tes cepat deteksi Corona ini. Harga tes rapidnya berkisaran ratusan ribu.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun. Dari total anggaran itu, sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut sudah masuk mengenai rapid test massal.

“Kebutuhan anggaran tersebut sudah termasuk untuk peralatan kesehatan, test rapid, laboratorium, penanganan pasien, dan insentif tenaga medis, dan lainnya,” Kata Askolani, Senin (22/6/2020).

Sayangnya, ketika ditanya soal besaran anggaran untuk rapid test, Askolani tak bisa membeberkan.”Detilnya bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menuju new normal baru masih banyak warga tidak menerapkan protokol kesehatan dan ini sangat mempengaruhi peneybaran covid-19 ditengah masyarakat .

Jumlah pasien terkait virus corona atau Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah sebanyak 12 orang.

Sehingga, saat ini tercatat ada 656 yang menjalani perawatan.

“Pasien rawat inap bertambah 12 orang, semula 644 menjadi 656,” kata Perwira Penerangan Kogabwilhan-I Kolonel Marinir Aris Mudian, dalam keterangannya, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Sementara itu, untuk pasien rawat inap yang dinyatakan positif terjangkit virus SARS-CoV-2 dalam tes Swab, saat ini ada 637 orang. Angka itu bertambah sebanyak sembilan orang dibanding jumlah sebelumnya.

Sementara, pasien positif Covid-19 yang didapatkan dari hasil Rapid Test ada 17 orang. Untuk, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini berjumlah dua orang. Dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) nihil.

Sejak difungsikan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet telah tercatat menangani pasien sebanyak 4.848. “Pasien keluar 3.225, dengan rincian, pasien rujuk ke RS lain 138, pasien sembuh 3.084, dan meninggal 3 orang,” ucapnya.

Disisi lain, Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Kepulauan Riau, saat ini tercatat merawat 63 orang. Dari jumlah itu, 46 diantaranya dinyatakan positif virus corona. “PDP 11 orang dan ODP 6 orang,” tukasnya.(*/Tya)

BANDUNG – Masih terjadinya peningkatan penyebaran covid-19 ditengah masyarakat perlu sekali anak didik untuk belajar jarak jauh dan belajar dirumah saja . hal ini agar tidak terjadi cluster disekolah .

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih menerapkan model pembelajaran dari jarak jauh pada awal tahun ajaran 2020/2021 karena belum ada daerah di wilayahnya yang dikategorikan masuk dalam zona hijau penularan COVID-19.

“Sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hanya sekolah di zona hijau yang boleh melaksanakan KBM (kegiatan belajar mengajar) secara tatap muka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, Sabtu (20/6).

“Di tahun ajaran baru di Juli ini belum dilakukan dengan pola tatap muka, masih kita lakukan dengan pola daring,” kata Dedimenambahkan.

Menurut dia, model pembelajaran dari jarak jauh akan diterapkan sampai ada hasil evaluasi kondisi penularan COVID-19 selanjutnya dari Gugus Tugas Percepatan PenanggulanganCOVID-19 Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa sampai sekarang belum ada wilayah kabupaten/kota yang dikategorikan berada dalam zona hijau, daerah tanpa kasus positif COVID-19.

“Ada beberapa daerah yang daerah itu dikatakan zona hijau, tapi masih level kecamatan. Secara kabupaten/kota, belum ada yang dikatakan statusnya zona hijau,” kata Dedi.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran jarak jauh untuk menghindari terjadinya kesenjangan capaian program pendidikan antar-daerah di Jawa Barat.

Dedi mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat ini juga sedang menyusun rancangan peraturan tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemiyang bisa menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota.(*/Hend)

JAKARTA – Pandemi corona virus belum juga melandai malah yang terjadi tren kenaikan dan penambahan baru hal ini juga menuju new normal .

Jumlah pasien positif Covid-19 atau virus corona di Indonesia terus meningkat. Hari ini pasien positif bertambah 1.226. Totalnya, per hari ini, Sabtu 20 Juni 2020 hingga pukul 12.00 WIB, orang dinyatakan positif corona menjadi 45.029.

“Kasus positif kita dapatkan penambahan kasus baru berdasarkan konfirm PCR Covid-19 bertambah 1.226 dan total jumlah positif menjadi 45.029,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Dr. Achmad Yurianto dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

Sementara pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 17.883 orang, setelah mengalami penambahan sebanyak 534 orang. Untuk pasien yang meninggal dunia juga bertambah sebanyak 56 orang, sehingga totalnya menjadi 2.429 orang.

Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk menekan penyebaran kasus Covid-19, dengan tetap berada di rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain dan memakai masker.

Hingga saat ini, pemerintah terus bekerja untuk memerangi Covid-19. Di antaranya dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.

Sejumlah daerah mulai melonggarkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), salah satunya DKI Jakarta. Saat ini, Jakarta memasuki babak baru penanganan Covid-19. PSBB yang semula ketat mulai dilonggarkan.

Sejumlah sektor yang semula ditutup mulai dibuka kembali. Sejumlah aktivitas yang semula dilarang juga mulai diperbolehkan. Syaratnya, protokol pencegahan penyebaran Covid-19 tetap harus dijalankan. PSBB saat ini menjadi masa transisi menuju kenormalan baru (new normal), transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.(*/Tya)

JAKARTA – Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta klarifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sedang membahas kemungkinan penggabungan mata pelajaran PAI dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

“Kami meminta penjelasan atau tabayun kepada Kemendikbud terkait beredarnya power point yang ditulis rahasia terkait penyederhanaan PAI dan PKn,” kata Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6).

Jika upaya penggabungan PKN dan PAI menjadi satu mata pelajaran, Mahnan menegaskan, AGPAII menolak kebijakan itu karena menimbulkan persoalan besar.

Dia mengatakan, PAI dan PKN masing-masing memiliki materi yang mendalam jadi dengan penggabungan dapat mereduksi masing-masing mata pelajaran (mapel).

Untuk PKN yang materinya berisi Pancasila, kata dia, juga sebaiknya tidak direduksi melalui penggabungan dengan PAI.

“Strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam mapel PAI atau mapel lainnya,” kata Mahnan.

Pancasila, menurut Mahnan, adalah sebuah sumber hukum, filsafat dan nilai yang tidak akan kering digali. “Pancasila harusnya jadi mapel sendiri sebagai strategi penguatan ideologi Pancasila,”ungkapnhya.(*/Ind)

JAKARTA – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, bahwa terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 140 kasus di wilayah DKI Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Sehingga, lanjut Dwi, jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 9.525 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.682 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 599 orang meninggal dunia.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.382 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.682 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Dwi kepada wartawan.

Ia menambahkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 22.798 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.491 orang.

Ia menjelaskan, bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020. Kemudian juga membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

“Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 18 Juni 2020, sebanyak 234.909 sampel. Pada 18 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 4.069 orang, 3.195 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 140 positif dan 3.055 negatif,” ujarnya.

Kemudian secara kumulatif, Testing Rate untuk pemeriksaan PCR di Jakarta adalah 10.587 test per 1 juta penduduk. Dalam periode 1 minggu terakhir yaitu 1.863 tes per 1 juta penduduk, lebih dari target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk.

Total sebanyak 188.443 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 6.843 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 181.600 orang dinyatakan non-reaktif.

“Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah,” tutur dia.

Tak lupa Dwi mengimbau kepada masyarakat agar pada masa PSBB transisi ini untuk tetap waspada terhadap virus corona ini.(*/Ta)

JAKARTA – Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

PPDB tahun 2020 dilakukan secara online untuk menghindari penyebaran COVID-19. Seperti tiga tahun ajaran sebelumnya, PPDB 2020 diterapkan menggunakan sistem zonasi, yakni calon peserta didik dianjurkan untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisili masing-masing. Pengaturan ini bertujuan agar tidak ada sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit.

Keterbatasan akses informasi kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi. Orangtua dan siswa tak cukup paham soal sistem zonasi, sekolah apa saja yang masuk dalam wilayah zonasinya, dan bagaimana profil serta kualitas sekolah tersebut.
Berdasarkan pengalaman PPDB zonasi di tahun 2019, banyak siswa dan orangtua yang masih bingung dengan sistem ini. Ditambah lagi peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi, membuat mobilitas orangtua terbatas untuk mendatangi setiap SMA yang akan dipilih. Padahal penentuan sekolah tidak bisa sembarangan karena sangat memengaruhi pendidikan serta masa depan anak.

PT Aku Pintar Indonesia, melalui aplikasi Aku Pintar, menyediakan informasi tersebut lewat fitur Sekolah Pintar yang dapat diakses melalui akun siswa SMP. Saat ini, fitur Sekolah Pintar dilengkapi fitur Zonasi dan Bandingkan Sekolah yang melengkapi fitur sebelumnya, yaitu Cari Sekolah. Fitur Zonasi akan memudahkan siswa dan orangtua dalam mendapatkan informasi terkait SMA atau SMK negeri dan swasta se-Indonesia yang dituju sesuai sistem zonasi.

Dalam fitur Zonasi, saat ini pengaturan sekolah ditentukan berdasarkan kota. Untuk menggunakan fitur ini, dapat memakai pilihan sekolah Anda yang secara otomatis menampilkan SMP yang tertera dalam profil siswa atau bila orangtua dan siswa sedang berada di rumah, gunakan pilihan lokasi saat ini. Daftar sekolah yang muncul bisa diurutkan mulai jarak terdekat sampai terjauh dari titik yang dipilih.

Pilihan sekolah juga dilengkapi informasi status sekolah (swasta atau negeri), akreditasi, kurikulum, sarana dan prasarana, prestasi sekolah, nilai UN, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta jumlah peserta didik (PD). Fitur Zonasi saat ini dapat diakses melalui aplikasi Aku Pintar dan diunduh melalui Play Store di Android.

Sementara, fitur Bandingkan Sekolah memungkinkan siswa untuk melihat dua sekolah secara langsung dengan membandingkan poin-poin seperti jarak ke sekolah, status, akreditasi, kurikulum, rata-rata nilai UN SMA IPA dan IPS, serta jumlah siswa dan guru. Melalui informasi dan perbandingan secara langsung, siswa maupun orangtua akan lebih mudah menemukan SMA negeri dan swasta sesuai pilihan dan kebutuhan mereka.

Co-Founder dan CEO Aku Pintar Lutvianto Pebri Handoko mengungkapkan, adanya fitur Sekolah Pintar yang dilengkapi fitur Zonasi dan Bandingkan Sekolah merupakan salah satu upaya Aku Pintar untuk meningkatkan layanannya sebagai aplikasi pendidikan.

“Masa depan anak sangat berharga. Pemilihan sekolah serta jurusan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan karier dan masa depan. Ini harus ditentukan sejak anak duduk di bangku SMP. Oleh karena itu, aplikasi Aku Pintar menyediakan beragam fitur secara gratis mulai dari rangkaian tes minat, bakat, dan penjurusan lengkap serta materi pembelajaran sampai informasi SMA dan kampus untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempermudah mereka menentukan jurusan dan karier yang tepat,” beber Pebri melalui siaran resminya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah mengizinkan sekolah di zona hijau atau bebas dari paparan Covid-19 untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, keputusan akhir apakah siswa akan kembali masuk sekolah berada di tangan orang tua.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan, jika ada di antara orang tua yang tidak mau mengirim siswanya maka sekolah tidak boleh memaksa.

“Sekolah harus menyiapkan dua pola pembelajaran. Bagi yang mau tatap muka, silakan tatap muka. Bagi yang tidak mau, tetap dengan pendidikan jarak jauh. Ini opsi yang harus dilakukan. Intinya bukan kewajiban, tapi ini pilihan,” katanya melalui telekonferensi dengan topik Pendalaman Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 kemarin.

Dia juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memang telah menetapkan zona hijau, namun masing-masing pemerintah daerah tetap memiliki dua opsi, yakni bisa membuka sekolah di daerahnya atau tidak.

Hamid menyampaikan, pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan gugus tugas di daerah, ikatan dokter, dan ahli epidemiologi untuk menentukan apakah daerahnya benar-benar masuk kategori zona hijau. Setelah mendapat kepastian pemerintah daerah bisa memberikan izin kepada sekolah untuk membuka kembali pelajaran dengan cara tatap muka.

Setelah sekolah diberikan izin, ada protokol wajib yang harus dipenuhi sekolah sesuai dengan panduan yang diberikan Kemendikbud. Hamid menegaskan, jika sekolah memenuhi daftar kelayakan yang dibuat Kemendikbud, sekolah itu benar-benar boleh buka. Namun, kalau dinyatakan belum layak, maka belum boleh dibuka. Jika sekolah dibuka kembali namun dalam waktu 1-2 minggu berikutnya ada kasus positif corona, pemerintah daerah wajib menutup kembali sekolah tersebut.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSG) Satriwan Salim mengatakan, berdasarkan survei yang dibuat FSGI, ada 55,1% responden guru/kepala sekolah atau 908 orang menjawab sekolah belum memenuhi semua kebutuhan pokok dalam menghadapi kenormalan baru. Komponen pokok yang perlu disiapkan adalah protokol kesehatan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah, sosialisasi kepada orang tua dan siswa.

Selain itu, aturan teknis di sekolah seperti pengaturan jam belajar, shift, jadwal guru, masker, dan lainnya, kesiapan guru, kesiapan sarana pendukung new normal, kesiapan manajemen sekolah, anggaran, dan lainnya.(*/Ind)

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, saat ini ada 36.698 Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait virus corona atau Covid-19.
“Kami melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan ada 36.698,” kata Yuri dalam jumpa pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Sementara, kata Yuri, untuk pasien dalam pengawasan (PDP) sampai hari ini setidaknya ada 17.923 orang. “Pasien dalam pengawasan sebanyak 17.923 orang,” ujar Yuri.

Ia menyebut bahwa dampak dari penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 34 provinsi serta 435 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“435 kabupaten/kota sudah terdampak (Covid-19) di 34 provinsi,” jelas Yuri.

Diketahui berdasarkan terbaru yang diumumkan Gugus Tugas percepatan Covid-19, pasien positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 1.331 orang per hari ini sehingga totalnya menjadi 42.762 orang.

Sementara jumlah pasien sembuh mengalami penambahan sebanyak 555 orang, sehingga totalnya menjadi 16.798 orang. Sementara untuk pasien meninggal dunia juga bertambah sebanyak 63 orang, sehingga totalnya menjadi 2.339 orang.(*/Tya)