Pendidikan

JAKARTA – Kelauarga yang mampu menginginkan anaknya agar bisa masuk sekolah negeri dan mengenyampingkan yang kurang mampu .

Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji meminta orang tua yang mampu untuk tidak ngotot memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri jika tidak memenuhi persyaratan.

“Logikanya sederhana, biarkan anak dari keluarga menengah ke bawah sekolah di sekolah negeri yang gratis dan yang mampu sekolah di sekolah swasta yang berbayar,” ujar Indra di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Pada aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta yang menerapkan prioritas usia tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Hal itu menuai protes dari sejumlah orang tua murid yang menginginkan seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

Indra menambahkan selama ini di sekolah negeri terutama yang berstatus favorit didominasi siswa dari keluarga mampu. Padahal di dekat sekolah tersebut terdapat anak usia sekolah, namun karena nilainya tidak mencukupi terpaksa sekolah di tempat lain.

Hal itu jauh sebelum sistem PPDB zonasi diterapkan, yang mana seleksi berdasarkan nilai. Indra menjelaskan siswa dari keluarga mampu dengan mudah bisa mendapatkan nilai agar bisa masuk ke sekolah negeri tujuan, karena bisa mengakses bimbingan belajar.

“Inilah yang menjadi masalah besar selama ini. Untungnya Pak Anies Baswedan mengubah aturan PPDB tanpa menggunakan nilai lagi,” kata dia.

Indra mengingatkan agar orang tua siswa dari keluarga mampu peduli dengan sesama. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang hanya bisa bersekolah di sekolah negeri. Sementara, jika anak dari keluarga mampu bisa sekolah di sekolah swasta jika tidak bisa masuk sekolah negeri.

“Harus diingat, bahwa banyak orang yang lebih membutuhkan dari pada kita. Sekolah di DKI Jakarta ini, sebenarnya kapasitasnya cukup untuk menampung semua anak sekolah,”tukasnya.(*/Ind)

SURABAYA – Banyaknya yang menjadi korban yang terjadi dengan para medis membuat semua pihak menjadi perihatin .

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Sutrisno menyatakan IDI masih mengonfirmasi data adanya 12 dokter terpapar Covid-19 saat menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo.

Sutrisno mengaku memang mendengar informasi tersebut, tetapi belum mendapatkan informasi yang valid dari pihak yang bersangkutan.

Namun, menurut dia, terlepas benar atau tidaknya kabar tersebut, IDI Jatim meminta semua pihak, terutama rumah sakit, untuk memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, maupun tenaga administrasi.

“Bukan hanya RSUD dr Soetomo saja, tapi seluruh rumah sakit di Jatim. Dokter, perawat, bidan, dan tenaga pendukung yang lain keselamatannya harus menjadi hal yang utama,” kata Sutrisno saat dikonfirmasi, Selasa (23/6).

Pihak rumah sakit harus memperhatikan ketersediaan alat pelindung diri (APD). RS pun mesti memperhatikan pengaturan jam serta sistem kerja, apalagi bagi mereka yang rentan dan mempunyai penyakit penyerta.

“Suplemen, vitamin, makana,n dan yang membuat daya tahan tubuhnya lebih baik seharusnya juga mendapat perhatian dan penganggaran tersendiri dari rumah sakit dan pemerintah,” kata dia.

Sutrisno menyebutkan, saat ini semua rumah sakit rujukan Covid-19 sedang overload atau kelebihan kapasitas. Kasus seperti ini, menurut dia, bukan hanya terjadi di Jawa Timur, melainkan di seluruh Indonesia. “Walaupun di Jawa Timur ada 385 rumah sakit, tidak sembarang rumah sakit mampu merawat Covid-19 sehingga aliran pasien Covid-19 ditunjukkan kepada rumah sakit rujukan,” ujarnya.

Fenomena tersebut, menurut dia, secara otomatis membuat beban tenaga kesehatan berlipat-lipat lebih berat. Karena itulah, hal tersebut menjadi salah satu faktor petugas di rumah sakit rujukan rawan tertular Covid-19.

Sebelumnya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya, dr Joni Wahyuhadi, mengemukakan, ada 12 dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Airlangga (Unair) yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Dua dokter menjalani perawatan intensif.

“Ke-10 dokter PPDS di antaranya memiliki gejala ringan dan sedang, sedangkan dua dokter lainnya dalam kondisi berat sehingga perlu menjalani perawatan intensif oleh RSUD Dr Soetomo,” ujarnya di Surabaya, Ahad (21/6).(*/Gio)

JAKARTA – Pendidikan yang saat ini diterapkan oleh pihak Pemerintah perlu di evaluasi .Orang tua murid di Jakarta akan melakukan aksi massa guna menolak petunjuk teknis (Juknis) penerimaan sekolah berdasarkan zonasi yang mengacu pada usia siswa.

Aksi tersebut rencananya akan dilakukan di depan gedung balai kota Jakarta pada Selasa (23/6/2020) nanti.

“Kalau zonasi dan usia otomatis itu sudah bertentangan dan otomatis anak-anak yang muda tidak bisa masuk sekolah. Makanya kalau zonasi ya zonasi nggak usah pake usia,” kata Koordinator aksi, Ratu di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dia mengatakan, keberadaan faktor penentu berdasarkan usia dalam sistem zonasi telah membuat diskriminasi terhadap para calon peserta didik. Padahal, dia mengatakan, peraturan menteri jelas menyebutkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam sekolah.

Dia mengatakan, ketentuan zonasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merugikan para orang tua murid. Dia menegaskan, setiap orang tentu tidak bisa memilih hari ini ingin berada di usia tertentu.

“Bicara usia sama dengan bicara hitam-putih, kaya-miskin, tua-muda, artinya ada gap di situ dan itu diskriminasi,” katanya.

Menurutnya, faktor usia bisa saja masuk dalam juknis zonasi asalkan ditempatkan menjadi persyaratan paling terakhir. Dia mengatakan, berbeda dengan saat ini yang menempatkan usia sebagai faktor utama penentu zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pada saat yang bersamaan, Ratu memastikan bahwa aksi massa besok akan tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Dia mengatakan, panitia akan menghimbau setiap peserta aksi untuk menjaga jarak paling tidak satu meter dengan orang lain.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan setiap koordinator wilayah kotamadya. Dia meminta agar mereka memastikan kalau yang akan mengikuti aksi dibatasi hanya beberapa orang saja atau satu orang perwakilan dari tiap sekolah.

“Kalau masih mau ikut juga nanti gantian saja kami tunggu di ruang terbuka,” ungkapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Publik sangat jelas menolak bila terjadi peleburan pelajaran agama dan PPKn.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan tidak ada peleburan muatan pendidikan agama dengan pendidikan lainnya seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seperti yang belakangan banyak dibicarakan di media.

“Isu mengenai adanya kabar peleburan subjek pendidikan, sebagai penegasan saja bahwa tidak ada keputusan maupun rencana (peleburan) mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lainnya,” ujar Nadiem saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR secara virtual, Senin (22/6/2020).

Nadiem mengakui saat ini Kemendikbud terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan dalam kurikulum nasional, termasuk penyederhanaan kurikulum nasional seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

“Tim kami selalu melakukan kajian, rapat Focus Group Discussion (FGD) untuk penyederhanaan kurikulum. Kami tegaskan tidak ada rencana maupun keputusan untuk pelajaran agama saat ini.

Ini mohon ditegaskan itu tidak ada dalam rencana kita,” katanya.

Nadiem menegaskan hingga saat ini pendidikan agama masih berdiri sendiri dalam kurikulum pendidikan nasional. “Sampai sekarang pelajaran agama masih stand alone sebagai pendidikan agama,” tuturnya.

Dia meminta semua pihak, termasuk anggota Komisi X DPR ketika ada pihak yang mempertanyakan mengenai isu tersebut, termasuk jika ada pertanyaan dari kalangan media agar bisa memberikan kepastian jawaban bahwa tidak akan ada peleburan materi pendidikan agama dengan materi pendidikan lain dalam satu kurikulum.(*/Ind)

JAKARTA – Berhubung belum tercover olek kementerian keuangan disiniu ada selah untuk bisnis baru yaitu rapid test .

Pemerintah telah menggalakkan rapid test masal untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang memiliki gejala virus Corona (Covid-19). Nah ternyata, rapid test ini tidak semuanya tercover anggaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk resmi dalam menangangani dan menjalankan rapid test massal.

Hal itu telah dilakukan oleh beberapa rumah sakit swasta yang menghadirkan tes rapid massal.

“Jadi ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test, karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test,” ujar Ketua Gabunga Perusahaan Farmasi Vincent Harjanto saat dihubungi media di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dia pun melanjutkan, produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test.

“Karena banyak jadi harga produk impornya sekitar USD3-4 (atau di bawah Rp60 ribu, kurs Rp14.000),” katanya.

Melihat harga impor rapid test itu, sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat ketika melakukan tes cepat deteksi Corona ini. Harga tes rapidnya berkisaran ratusan ribu.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun. Dari total anggaran itu, sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut sudah masuk mengenai rapid test massal.

“Kebutuhan anggaran tersebut sudah termasuk untuk peralatan kesehatan, test rapid, laboratorium, penanganan pasien, dan insentif tenaga medis, dan lainnya,” Kata Askolani, Senin (22/6/2020).

Sayangnya, ketika ditanya soal besaran anggaran untuk rapid test, Askolani tak bisa membeberkan.”Detilnya bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menuju new normal baru masih banyak warga tidak menerapkan protokol kesehatan dan ini sangat mempengaruhi peneybaran covid-19 ditengah masyarakat .

Jumlah pasien terkait virus corona atau Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah sebanyak 12 orang.

Sehingga, saat ini tercatat ada 656 yang menjalani perawatan.

“Pasien rawat inap bertambah 12 orang, semula 644 menjadi 656,” kata Perwira Penerangan Kogabwilhan-I Kolonel Marinir Aris Mudian, dalam keterangannya, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Sementara itu, untuk pasien rawat inap yang dinyatakan positif terjangkit virus SARS-CoV-2 dalam tes Swab, saat ini ada 637 orang. Angka itu bertambah sebanyak sembilan orang dibanding jumlah sebelumnya.

Sementara, pasien positif Covid-19 yang didapatkan dari hasil Rapid Test ada 17 orang. Untuk, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini berjumlah dua orang. Dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) nihil.

Sejak difungsikan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet telah tercatat menangani pasien sebanyak 4.848. “Pasien keluar 3.225, dengan rincian, pasien rujuk ke RS lain 138, pasien sembuh 3.084, dan meninggal 3 orang,” ucapnya.

Disisi lain, Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Kepulauan Riau, saat ini tercatat merawat 63 orang. Dari jumlah itu, 46 diantaranya dinyatakan positif virus corona. “PDP 11 orang dan ODP 6 orang,” tukasnya.(*/Tya)

BANDUNG – Masih terjadinya peningkatan penyebaran covid-19 ditengah masyarakat perlu sekali anak didik untuk belajar jarak jauh dan belajar dirumah saja . hal ini agar tidak terjadi cluster disekolah .

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih menerapkan model pembelajaran dari jarak jauh pada awal tahun ajaran 2020/2021 karena belum ada daerah di wilayahnya yang dikategorikan masuk dalam zona hijau penularan COVID-19.

“Sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hanya sekolah di zona hijau yang boleh melaksanakan KBM (kegiatan belajar mengajar) secara tatap muka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, Sabtu (20/6).

“Di tahun ajaran baru di Juli ini belum dilakukan dengan pola tatap muka, masih kita lakukan dengan pola daring,” kata Dedimenambahkan.

Menurut dia, model pembelajaran dari jarak jauh akan diterapkan sampai ada hasil evaluasi kondisi penularan COVID-19 selanjutnya dari Gugus Tugas Percepatan PenanggulanganCOVID-19 Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa sampai sekarang belum ada wilayah kabupaten/kota yang dikategorikan berada dalam zona hijau, daerah tanpa kasus positif COVID-19.

“Ada beberapa daerah yang daerah itu dikatakan zona hijau, tapi masih level kecamatan. Secara kabupaten/kota, belum ada yang dikatakan statusnya zona hijau,” kata Dedi.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran jarak jauh untuk menghindari terjadinya kesenjangan capaian program pendidikan antar-daerah di Jawa Barat.

Dedi mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat ini juga sedang menyusun rancangan peraturan tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemiyang bisa menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota.(*/Hend)

JAKARTA – Pandemi corona virus belum juga melandai malah yang terjadi tren kenaikan dan penambahan baru hal ini juga menuju new normal .

Jumlah pasien positif Covid-19 atau virus corona di Indonesia terus meningkat. Hari ini pasien positif bertambah 1.226. Totalnya, per hari ini, Sabtu 20 Juni 2020 hingga pukul 12.00 WIB, orang dinyatakan positif corona menjadi 45.029.

“Kasus positif kita dapatkan penambahan kasus baru berdasarkan konfirm PCR Covid-19 bertambah 1.226 dan total jumlah positif menjadi 45.029,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Dr. Achmad Yurianto dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

Sementara pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 17.883 orang, setelah mengalami penambahan sebanyak 534 orang. Untuk pasien yang meninggal dunia juga bertambah sebanyak 56 orang, sehingga totalnya menjadi 2.429 orang.

Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk menekan penyebaran kasus Covid-19, dengan tetap berada di rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain dan memakai masker.

Hingga saat ini, pemerintah terus bekerja untuk memerangi Covid-19. Di antaranya dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.

Sejumlah daerah mulai melonggarkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), salah satunya DKI Jakarta. Saat ini, Jakarta memasuki babak baru penanganan Covid-19. PSBB yang semula ketat mulai dilonggarkan.

Sejumlah sektor yang semula ditutup mulai dibuka kembali. Sejumlah aktivitas yang semula dilarang juga mulai diperbolehkan. Syaratnya, protokol pencegahan penyebaran Covid-19 tetap harus dijalankan. PSBB saat ini menjadi masa transisi menuju kenormalan baru (new normal), transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.(*/Tya)

JAKARTA – Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta klarifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sedang membahas kemungkinan penggabungan mata pelajaran PAI dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

“Kami meminta penjelasan atau tabayun kepada Kemendikbud terkait beredarnya power point yang ditulis rahasia terkait penyederhanaan PAI dan PKn,” kata Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6).

Jika upaya penggabungan PKN dan PAI menjadi satu mata pelajaran, Mahnan menegaskan, AGPAII menolak kebijakan itu karena menimbulkan persoalan besar.

Dia mengatakan, PAI dan PKN masing-masing memiliki materi yang mendalam jadi dengan penggabungan dapat mereduksi masing-masing mata pelajaran (mapel).

Untuk PKN yang materinya berisi Pancasila, kata dia, juga sebaiknya tidak direduksi melalui penggabungan dengan PAI.

“Strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam mapel PAI atau mapel lainnya,” kata Mahnan.

Pancasila, menurut Mahnan, adalah sebuah sumber hukum, filsafat dan nilai yang tidak akan kering digali. “Pancasila harusnya jadi mapel sendiri sebagai strategi penguatan ideologi Pancasila,”ungkapnhya.(*/Ind)

JAKARTA – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, bahwa terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 140 kasus di wilayah DKI Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Sehingga, lanjut Dwi, jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 9.525 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.682 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 599 orang meninggal dunia.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.382 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.682 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Dwi kepada wartawan.

Ia menambahkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 22.798 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.491 orang.

Ia menjelaskan, bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020. Kemudian juga membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

“Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 18 Juni 2020, sebanyak 234.909 sampel. Pada 18 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 4.069 orang, 3.195 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 140 positif dan 3.055 negatif,” ujarnya.

Kemudian secara kumulatif, Testing Rate untuk pemeriksaan PCR di Jakarta adalah 10.587 test per 1 juta penduduk. Dalam periode 1 minggu terakhir yaitu 1.863 tes per 1 juta penduduk, lebih dari target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk.

Total sebanyak 188.443 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 6.843 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 181.600 orang dinyatakan non-reaktif.

“Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah,” tutur dia.

Tak lupa Dwi mengimbau kepada masyarakat agar pada masa PSBB transisi ini untuk tetap waspada terhadap virus corona ini.(*/Ta)