Pendidikan

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan ada praktik jual beli kursi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Pelaksanaan PPDB disebut akan berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku.

Wakil Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMP dan SMA akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap kedua dilakukan ketika masih ada sisa kursi dari pelaksanaan tahap pertama PPDB.
“Kalau pada PPDB tahap pertama anak yang diterima tapi tidak lapor diri maka kosong. Yang kosong itu kita buka di tahap kedua,” kata dia saat rapat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jakarta, Senin (27/5/2024).

Meski demikian, ia menyebutkan, pelaksanaan PPDB tahap kedua tidak untuk jalur afirmasi, zonasi, atau perpindahan tugas orang tua. Menurut dia, hanya ada satu jalur yang dibuka dalam PPDB tahap kedua, yaitu terkait prestasi akademik.

“Seleksinya akademik. Karena diasumsikan anak itu sudah pasti daftar di tahap pertama. Kalau ada (yang tidak lapor diri),” ujar dia.

Namun, apabila semua calon peserta didik baru (CPDB) yang diterima lapor diri, PPDB tahap kedua tidak akan dilakukan. PPDB tahap kedua hanya akan dilakukan ketika ada CPDB yang telah diterima, tapi tidak lapor diri.

Purwosusilo menambahkan, apabila nantinya setelah PPDB tahap kedua dilakukan masih ada CPDB yang tidak lapor diri, kekosongan yang ada akan dibiarkan sampai satu semester. Hal itu dilakukan untuk keperluan mutasi.

“Sehingga kalau ada isu-isu jual beli kursi, orang dalam, izin saya sampaikan tidak ada. Anaknya Pak Sekdis (misalnya) enggak diterima, ya enggak diterima,”jelasnya.(*/In)

CIBINONG – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momen menyuarakan pendidikan untuk mewujudkan sekolah aman bagi para pelajar saat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di setiap sekolah bagi para siswa-siswi.

Setiap tahun, jatuh pada tanggal 2 bulan Mei, selalu diperingati Hardiknas. Waktu terus berganti. Namun permasalahan di dunia pendidikan yang seolah tidak lekang oleh waktu.

Di antaranya, fasilitas pendidikan yang masih belum ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ambruknya ruang kelas SMPN 1 Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor akibat terkena bencana alam pada bulan lalu.

Saat ini infrastruktur pendidikan khususnya SMPN 1 Sukajaya memerlukan banyak perbaikan. Ada empat Ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat namun juga memiliki beberapa bangunan ruang kelas yang atapnya nyaris ambruk.

“Bahkan, satu ruang kelas atap nya ambruk dan tiga diantaranya terpaksa dikosongkan karena khawatir atapnya ambruk susulan mengingat musim penghujan,” ujar Staf TU SMPN 1 Sukajaya Dede Agus Kurnia kepada wartawan.(2/5/24).

Dede menjelaskan, ada empat ruang kelas di sekolahnya yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding yang retak retak dan besi nya terpisahkan dari dinding sehingga mengkhawatirkan akan terjadinya roboh untuk gedungnya.

“Empat bangunan ruang kelas yang atapnya rusak itu harus segera diperbaiki, karena kalau tidak segera ditangani dikhawatirkan akan ambruk, serta sangat menggangu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi 700 siswa-siswi yang sedang belajar di SMPN 1 Sukajaya ini,” ungkapnya.

Menurut Dede, pihaknya harus mengosongkan empat ruang kelas dari KBM para siswa karena khawatir ambruk pada bagian atapnya.

“Empat ruang kelas ini kita kosongkan, dan siswa-siswi nya kita pindahkan sementara di ruang kelas lainnya untuk dirolling atau dibuat dua sip kegiatan belajar mengajar nya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

Karena ruangan kelas lainnya digunakan dan dibagi dua sip untuk KBM, sehingga terjadi beberapa pergesaran waktu KBM pagi dan siang untuk sementara, dan kegiatan belajar ini sudah berjalan hampir satu bulan lebih.

Dede juga menuturkan, bahkan sekolahnya sudah disurvei juga oleh tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Akan tetapi, hingga saat ini belum juga ada perbaikan atau rehab bangunan sekolah.

“Saya belum tahu kapan akan dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Dede juga mengaku, bangunan ruang kelas ini sudah tua ditambah tanah nya labil, perlu ada nya direlokasi ketempat yang lebih aman.

“Ya khawatir aja dari sisa bangunan yang masih berdiri akan ikut roboh. Sebab, kondisi bangunan sudah tua dan tanah nya labil banyak pergeseran mengakibatkan keretakan pada dinding tembok yang rapuh sehingga dikhawatirkan saat proses kegiatan belajar mengajar atap dan dinding nya kembali ambruk. Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bogor secepatnya membangun kembali empat Ruang kelas yang ambruk,” ungkapnya. (*/Wan).

KARAWANG – Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) II di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kondisinya rusak dan lapuk karena tidak pernah diperbaiki sejak dibangun pada 1993.

Kepala SDN Margamulya II Cucu Sugiarti mengatakan bangunan sekolah itu pertama kali dibangun pada 1993. Sejak pembangunannya rampung hingga sekarang bangunan itu nyaris tidak mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Akibatnya bangunan terlihat lapuk dan tidak terawat. Dindingnya terkelupas hingga ada yang mengalami keretakan. Selain itu, bagian atapnya juga banyak yang berlubang dan kusen kusam.

Atas kondisi itu, kata dia, sejak tiga tahun lalu pihak sekolah mengajukan perbaikan. Tapi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Baru pada tahun ini pemkab menyatakan akan melakukan perbaikan setelah kondisi bangunan itu direkam video oleh salah seorang orang tua siswa hingga sempat viral.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang mendapatkan kabar tersebut langsung melakukan peninjauan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menyampaikan bangunan SDN Margamulya II itu akan menjadi program skala prioritas untuk dilakukan perbaikan atau renovasi.

Saat peninjauan, bupati berkeliling ke sejumlah ruangan kelas. Beberapa kelas nampak rusak pada bagian atap serta sebagian lainnya kerusakan pada tembok dan retakan di sejumlah dinding.

Mengingat kerusakan perlu penanganan segera, Aep memastikan penanganan akan dilakukan tahun ini. “Memang sudah masuk rencana perbaikan tahun sekarang. Jadi anggarannya sudah ada tinggal dikerjakan,” katanya.

Sementara pada 2022, Aep yang ketika itu menjabat wakil bupati menyampaikan persoalan bangunan sekolah rusak akan dituntaskan hingga 2023. Namun, pada April 2024 masih ditemukan bangunan sekolah rusak di Karawang.(*/El)

BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mengingatkan dan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk mempersiapkan regulasi, sosialisasi, dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan baik agar tidak terjadi kericuhan seperti tahun lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri di Kota Bogor, Jumat, menekankan pentingnya sosialisasi dan mekanisme proses PPDB kepada sekolah, dewan pendidikan, dan terutama masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus bisa menjadi penyelenggara yang mengintegrasikan semua informasi dan data, agar tidak ada lagi kesalahpahaman tugas dan fungsi dari masing-masing bidang.

Apabila nantinya Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor membentuk tim verifikasi, Saeful meminta agar tim verifikasi ini bisa berkoordinasi secara baik dengan tim panitia PPDB dari masing-masing sekolah.

“Kami berharap kejadian tahun lalu tidak terulang. Wali kota membentuk tim verifikasi, tapi tidak jelas kerjanya apa. Kami akan pastikan, tim verifikasi harus berkoordinasi dan komunikasi dengan panitia PPDB di masing-masing sekolah,” ujarnya.

Pada saat rapat dengan Disdik, Saeful pun menyampaikan beberapa catatan hasil evaluasi PPDB tahun lalu, antara lain permasalahan administrasi penduduk (adminduk) dan tidak berfungsinya tim verifikasi bentukan Wali Kota Bogor.

Selain itu, menurut Saeful, yang harus disiapkan oleh Pemkot Bogor adalah kesiapan server dan kapasitas internet panitia pelaksana PPDB Kota dan di masing-masing sekolah, sebagai kebutuhan utama layanan daring.

“Kami berharap sudah terintegrasi antara Disdik dan Disdukcapil, agar terdapat kesamaan data dan untuk meminimalisasi terjadinya pendaftar siluman. Diskominfo pun, harus memastikan koneksi internet dan server pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Di samping itu ia pun menyoroti minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor. Saeful memastikan sekolah satu atap atau yang sekarang disebut sekolah terpadu di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, yang sudah selesai dibangun tahun ini bisa menerima siswa baru.

Berdasarkan informasi dari Disdik Kota Bogor untuk tingkat SD dan SMP akan dibuka pendaftaran untuk lima rombongan belajar (rombel).

“Kami harap ini menjadi awal yang baik bagi dunia pendidikan. Kami pastikan akan ada penambahan dua unit sekolah satu atap yaitu di Bogor Utara dan Bogor Timur,”ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Dalam sebuah momentum yang penuh makna, Baksos Khitanan Massal dan Reuni Alumni SMA Negeri Leuwiliang angkatan 2001 kembali digelar untuk yang ke-17 kalinya. Acara yang menjadi tradisi tahunan ini diadakan dengan semangat kebersamaan dan bakti sosial yang tinggi.

Puluhan pria cilik dari berbagai daerah sekitar Leuwiliang memperoleh manfaat dari baksos khitanan massal ini. Mereka tidak hanya mendapatkan layanan medis yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang tak terlupakan dalam suasana yang hangat dan penuh keceriaan.

Tak hanya itu, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 20 April 2024, bertempat di gedung Sekolah SMA Negeri Leuwiliang, turut dihadiri oleh para alumni angkatan 2001, guru, dan wali kelas. Reuni tahunan ini memberikan kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia, berbagi kisah, dan memperkuat tali silaturahmi.

“Dengan terselenggaranya baksos khitanan massal dan reuni alumni ini selama 17 tahun berturut-turut, kami merasa terpanggil untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar dan menjaga hubungan kekeluargaan di antara alumni kami,” ujar Ketua Panitia, Ade Munaris.

Teguh, Ketua Alumni SMA Negeri Leuwiliang angkatan 2001 menambahkan, “Partisipasi aktif dari para alumni dalam acara ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat tetap membekas dalam hati setiap anggota alumni kami. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif seperti ini demi kesejahteraan bersama.”

H.Taopik,S.Pd,M.PdI, Kepala SMA Negeri Leuwiliang, menyampaikan, “Acara seperti ini tidak hanya mencerminkan kebersamaan di antara alumni, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda. Saya berharap semangat gotong royong yang telah ditunjukkan hari ini akan terus menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan.”

Dr.H. Agus Sarifudin. S.Pd, M.M, perwakilan Wali Kelas tahun 1998-2001, memberikan motivasi kepada alumni, “Saya sangat bangga melihat kalian semua berkumpul di acara ini. Mari terus jaga semangat persaudaraan dan terus berkontribusi positif bagi masyarakat. Ingatlah bahwa kita memiliki potensi untuk membuat perubahan yang besar.”

Dalam penutup, Dr.H. Agus Sarifudin. S.Pd, M.M, menegaskan, “Di masa yang akan datang, beliau berharap agar baksos khitanan massal dan reuni alumni ini dapat terus menjadi inspirasi bagi komunitas sekitar untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat serta mempererat ikatan persaudaraan di antara para alumni. Semoga acara ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.”(Dien)

JAKARTA – Informasi mengenai penerapan seragam baru ramai menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih akan melakukan kajian terhadap informasi mengenai penggunaan seragam baru untuk siswa di sekolah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, aturan mengenai seragam sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomo 50 Tahun 2022. Menurut dia, tak ada aturan baru mengenai seragam setelah itu.

“Kami nggak bisa gegabah mengambil sikap. kami harus mempelajari dulu, nanti kami koordinasikan, komunikasian langsung dengan Kemendikbud. Mungkin nanti kalau sudah masuk deh. Ya untuk sementara nanti abis Lebaran sesuai aturan lama,” kata dia,(15/4/2024).

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait penggunaan seragam baru. Namun, di media sosial banyak informasi mengenai penerapan seragam baru.

“Ya kan isunya begitu ya di media sosial seperti itu, tapi kami secara kelembagaan kan harus menerima surat edaran resmi terkait. Nanti kan pasti ada regulasi turunan, mungkin oleh dirjennya, sesdirjen, baru kami pelajari gitu,” kata dia.

Purwosulsilo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan agar para siswa tetap menggunakan seragam seperti sediakala. Hal itu dilakukan agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022, penggunaan seragam telah jelas diatur. Dalam aturan itu disebutkan pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.

Sementara itu, pakaian seragam Pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Sedangkan pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.

“Makanya untuk menyikapinya, teman-teman di sekolah seperti biasa dulu. Baru nanti kami kaji, kami pelajari, kami komunikasikan, baru kami buat satu regulasi kalau diperlukan,” ungkapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Kebutuhan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 berada di angka 419.146. Tapi, usulan dari pemerintah daerah untuk seleksi ASN PPPK guru 2024 belum mencakup seluruhnya.

“Terdapat kekurangan (pengajuan formasi) sejumlah 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru PPPK,” jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat bertemu dengan media di Kemendikbudristek, Jumat (22/3/2024).

Nunuk mengatakan, upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri memang belum maksimal. Hal itu terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Di mana, kata dia, ketika itu ada 544.292 guru yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK dari 1.244.961 formasi yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, lata dia, pada 2023 jumlah guru ASN PPPK sudah mencapai 774.999 orang. Dengan demikian, melihat kebutuhan guru sebanyak 1.244.961 itu maka pada 2024, harus ada 419.146 guru yang terserap.

“Tapi kita belum tahu juga jadwal seleksinya itu kapan dan bagaimana gitu ya,” kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali melakukan pengadaan tenaga guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK). Untuk 2024, pemerintah membuka 419.146 formasi untuk guru ASN PPPK.

“Pada tahun ini, kami akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri melalui Seleksi Guru ASN PPPK. Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK sehingga target 1 juta guru insyaallah dapat terpenuhi,” ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam siaran pers, Selasa (19/3/2024).

Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK. Kebijakan itu akan terus dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di Sekolah Negeri melalui seleksi guru ASN PPPK.

“Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK,” kata Nadiem.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengakui, kasus demam berdarah dengue (DBD) daerah itu kini terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Ibu Kota. Hingga hari ini tercatat 221 kasus DBD ditemukan di Jaksel.

“Saat ini Jaksel sudah tertinggi dibanding wilayah lain,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan, Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) Yudi Dimyati di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Yudi mengatakan, bahwa data terakhir kasus DBD di Jaksel sudah mencapai 221 kasus dan menjadi tertinggi di antara enam wilayah DKI Jakarta yakni Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, Selatan dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurut dia, angka kasus DBD memang menunjukkan peningkatan, pada awal tahun, tepatnya Januari kasus DBD berada di angka 82, Februari meningkat menjadi 206 kasus dan hingga pertengahan Maret 2024 ini sudah terdata sebanyak 221 kasus.

Sedangkan kata Yudi, bila dibandingkan dengan data bulan yang sama pada 2023 meningkat hingga dua kali lipat dari 100 kasus menjadi 221 kasus. “Jumlah kasus meningkat dua kali lipat di bulan yang sama tahun lalu, sama seperti yg disampaikan oleh Kemenkes,” katanya.

Yudi menambahkan, bahwa gejala orang terkena DBD diawali dengan demam tinggi, untuk itu sebelum dibawa ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya, dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih. “Selain itu menurunkan panas dengan kompres dan obat penurun panas, makan makanan bergizi dalam jumlah lebih banyak,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, kata Yudi, Jakarta Selatan menjadi penyumbang kasus DBD terbanyak di DKI Jakarta dengan jumlah 221 kasus, disusul Jakarta Barat 219 kasus, kemudian Jakarta Timur 114 kasus, Jakarta Utara 75 kasus, Jakarta Pusat 50 kasus dan Kepulauan Seribu dua kasus. Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta memprediksi kasus DBD di Jakarta masih akan terus mengalami kenaikan hingga Mei 2024 akibat kondisi iklim.

“Masih sesuai dengan prediksi kita, memang masih meningkat. Kita perkirakan sampai Mei, kalau lihat iklim. Kan kita punya ‘DBD clean’ untuk memperkirakan status berdasarkan iklim. Jadi, diperkirakan masih akan naik sampai dengan Mei,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga Ibu Kota untuk memperkuat pemberantasan sarang nyamuk (PSN) aedes aegypti dengan 3M Plus guna menghadapi kenaikan kasus DBD di daerah ini. “Tensinya (kondisinya) kecenderungannya naik. Terutama di Jakarta Selatan (Jaksel) sudah kurang lebih 500 kasus. Maka dari itu imbauannya jaga kebersihan, lalu 3M dijalankan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin.

Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan upaya 3M Plus yang dimaksud yakni menguras, menutup dan mengubur plus serta gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik atau relawan pemantau jentik (jumantik) secara berkesinambungan. Heru juga menegaskan warga Jakarta harus terus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.

“Maka dari itu, kalau bisa masyarakat bersama-sama juga menyemprot, jaga kebersihan, baju-baju di rumah itu jangan digantung terlalu lama dan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, setiap keluarga itu mengantisipasi DBD,” ujar Heru.

Heru juga mengimbau orang tua untuk memakaikan anak-anaknya pakaian lengan panjang, celana panjang dan menggunakan obat nyamuk atau losion anti nyamuk sebagai bentuk pencegahan terhadap DBD pada musim hujan ini.(*/Ag)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah sekolah pada Selasa (19/3/2024) dan Rabu (20/3/2024). Pemberlakuan PJJ itu dilakukan hari ini dan besok merupakan waktu menjelang penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pemberlakuan PJJ itu hanya dilakukan di wilayah tertentu. Artinya, tidak seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta memberlakukan PJJ selama dua hari ini.

“Wilayah tertentu,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Rahayu Asih Subekti mengatakan, sebagian sekolah yang telah melaksanakan PJJ sejak hari ini berada di Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Gambir, dan Tanah Abang. Sekolah-sekolah di empat kecamatan itu akan tetap melaksanakan PJJ hingga Rabu. Kegiatan di sekolah dijadwalkan kembali normal pada Kamis (21/3/2024).

“Kemayoran, Senen, Johar dan Cempaka Putih, agak jauh dari lokasi Kantor Bawaslu dan KPU, baru mulai besok (PJJ),” kata dia.

Diketahui, hingga Selasa sore, KPU masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024. Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lama pada Rabu besok.(*/Ind)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kejadian kekerasan di sekolah harus bisa diselesaikan di sekolah. Menurut Nadiem, kepala sekolahlah yang bertanggung jawab untuk hal itu.

“Kepala sekolah di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas kerentanan daripada perundungan dalam sekolahnya,” kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, (6/3/2024).

Nadiem menjelaskan, pihaknya telah mengatur Permendikbudristek untuk hal tersebut. Nadiem mengatakan, peraturan itu dibentuk agar sekolah bisa membuat satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

“Tapi tentunya ini butuh waktu untuk implementasi sampai satgasnya sangat efektif,” tutur dia.

Nadiem menjelaskan, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah melalui AN. Dia pun mengeklaim jika AN menjadi alat ukur kerentanan kekerasan di sekolah yang pertama di dunia. Buktinya, kata dia, hal itu bahkan selalu menjadi perhatian dunia.

“Asesmen Nasional untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi,” jelas dia. Hasil AN itu kata dia akan ditayangkan melalui Rapor Pendidikan. Dan hal itu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi kepala sekolah.

Berdasarkan data Kemendikbudristek, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90 persen di antaranya telah memanfaatkan informasi tersebut untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data.

Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90 persen sudah memanfaatkan untuk pembenahan berbagai indikator pendidikan.(*/Ind)