Pendidikan

CIREBON – Pemkot Cirebon akan membuka seluruh akses wifi yang ada di kantor pemerintahan bahkan hingga tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan untuk membantu para siswa yang kesulitan akses internet selama belajar daring.

Aplikasi juga dibuat untuk menunjang proses belajar mengajar secara daring di masa pandemi Covid-19. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, menjelaskan, pembukaan akses wifi itu rencananya akan mulai dilakukan pada 20 Agustus 2020. Saat ini, pihaknya tengah melakukan proses pembenahan.

‘’Akses wifi nantinya dibuka selama hari kerja dan jam kerja,’’ kata Ma’ruf, Selasa (4/8/2020).

Ma’ruf mengatakan, pembukaan akses wifi itu diharapkan bisa membantu para siswa yang saat ini melakukan pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19. Para siswa bisa mengakses internet secara gratis.

Ma’ruf menambahkan, pembukaan akses wifi itu juga sekaligus akan digunakan Pemkot Cirebon untuk sosialisasi mengenai Covid-19 kepada para siswa di Kota Cirebon. Terutama sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

‘’Tentang pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta jaga jarak,’’ tutur Ma’ruf.

Selain membuka jaringan wifi di kantor pemerintahan hingga tingkat kelurahan, DKIS Kota Cirebon juga sudah membuat aplikasi untuk membantu para siswa yang tengah melakukan pembelajaran daring. Untuk itu, aplikasi tersebut tengah dibuat. Selanjutnya, akan diserahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk dikelola.

‘’Selama ini anak-anak kita belajar dengan panduan dari salah satu televisi lokal. Kalau tidak lihat, mereka akan tertinggal,’’tukasnya.(*/Dang)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pertemuan tatap muka sekolah disesuaikan dengan rekomendasi Satgas Penanganan Covid. Dimana Satgas Pusat memberikan secara umum, kemudian Satgas Daerah mengatur yang lebih spesifik.

“Mengenai masalah penentuan zona yang diperbolehkan adanya pertemuan tatap muka, saran kami agar gugus tugas pusat memberikan rekomendasi secara umum. Tapi secara spesifik gugus tugas masing-masing (daerah) yang memberikan rekomendasi. Namun diskresinya tetap kepada dinas (pendidikan) daerah masing-masing,” kata Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (4/8/2020).

Dia mengatakan bahwa kunci dari pertemuan tatap muka di sekolah ada di Satgas Daerah dan Dinas Pendidikan. Pasalnya kedua pihak inilah yang paling tahu kondisi masing-masing wilayah.

“Gugus Tugas daerah dan dinas ini menjadi penting, menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka atau tidak,” ungkapnya.

Apalagi menurutnya tidak semua hal bisa hanya dilihat dengan warna zonasi saja. Tapi harus dilihat dari hal spesifik di daerah.

“Mereka yang tahu persis juga masalahnya. Tidak semua daerah yang dilihat (zonasi) warna kuning atau hijau betul-betul menggambarkan situasi yang terjadi. Karena bisa saja di daerah testingnya sangat kuat, sehingga penentuan zona warna ditentukan dari kacamata nasional,” paparnya.(*/Tya)

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.

Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan.

Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota.

“Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” kata Himmatul, dalam keterangannya,(31/7).

Sementara itu, Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariyah, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi. Sebab, ia menilai selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota.

Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.(*/Ind)

JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat ada 62.366 orang yang masuk dalam kategori suspek virus corona per Minggu (2/8/2020).

Data tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diunggah oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Jumlah kasus suspek Covid-19 per Sabtu 1 Agustus 2020 adalah sebanyak 57.816. Artinya, dalam satu hari telah terjadi penambahan kasus suspek sebanyak 4.550 orang.

Sementara itu, pemerintah mencatat ada penambahan kasus konfirmasi positif corona sebanyak 1.519 orang per hari ini. Dengan demikian akumulasi kasus positif mencapai 111.455.

Satgas Covid-19 juga melaporkan ada penambahan kesembuhan sebanyak 1.056 orang hari ini. Dengan demikian akumulasi kesembuhan mencapai 68.975. Adapun jumlah kematian bertambah 43 orang hari ini sehingga totalnya 5.236 orang.(*/Tya)

CIBINONG – Diduga menggelapkan dana tur yang tak jadi dilakukan karena pandemi Covid-19, SMA Plus PGRI Cibinong mendapat banyak komplain dari orang tua siswa kelas XII.

Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Basyarudin Thayib membantah komplain tersebut. Bahkan, mereka sendiri terkejut melihat somasi para orang tua yang bakal berlanjut ke ranah hukum.

Ia sekaligus kecewa dengan komitmen para orang tua bersama pengacara yang sempat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pada kenyataannya, komplain-komplain itu telah menyebar melalui media televisi. Padahal, para orang tua beserta pengacaranya telah mendapatkan penjelasan selengkap-lengkapnya dari pihak sekolah. Setelahnya, mereka sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

“Tidak benar kalau sekolah tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Kami sudah kirimkan surat edaran ke orang tua, empat halaman, yang isinya menjelaskan sedetail-detailnya permasalahan tersebut,” bebernya melalui kanal Youtube resmi SMA Plus PGRI Cibinong, Selasa yang lalu (28/7/2020).

Bahkan, ia mengklaim pihak sekolah juga telah menyiapkan pilihan bagi orang tua yang kecewa itu. Di antaranya dengan meminta solusi atas permasalahan uang study tour yang sebagian besar sudah terserap tersebut.

Solusi pertama, mengangsurkan proposal yang merincikan pengembalian dana yang tersisa.

“Kami nyatakan bahwa apabila pihak orang tua sependapat dengan proposal yang diajukan sekolah, maka silakan datang ke sekolah untuk mencairkan dana sesuai dengan tabel yang kami buat di dalam surat itu. Bagi yang tidak setuju dan akan melanjutkan proses hukum, kami siap mengikuti langkah berikutnya,” ungkapnya.(*/Ind)

CIBINONG – Sejumlah 23.330 warga Kabupaten Bogor dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) APBN tahun ini.

Penonaktifan kepesertaan PBI APBN tersebut tertuang melalui Surat Keputusan (SK) Mensos Nomor 56/HUK tahun 2020, tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta PBI JK 2020 Tahap Ketiga.

“Kementrian Sosial sudah menonaktifkan 5.227.852 jiwa peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran APBN. Untuk Kabupaten Bogor ada 23.330 jiwa,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Erry Endry.

Penonaktifan peserta PBI APBN tersebut disebabkan karena data tersebut sudah tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Erry Endry menjelaskan, data yang dinonaktifkan dari pembiayaan APBN kini sudah diserahkan kepada Dinas Sosial dan sedang dalam tahapan validasi kembali melalui Desa.

Sampai dengan Juni 2020, BPJS Kesehatan Cabang Cibinong mengelola peserta JKN KIS dengan toal kepesertaan mencapai 3.602.282 peserta dari 4.715.924 penduduk Kabupaten Bogor yang telah memiliki NIK.

Rinciannya 1.294.023 orang terdaftar sebagai peserta PBI APBN, 737.549 peserta terdaftar sebagai pekerja penerima upah, 1.002.494 terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah, 58.632 orang terdaftar sebagai bukan pekerja atau pensiunan, dan terakhir 509.584 tercatat sebagai peserta PBI yang dibiayai APBD.(*/T Abd)

BOGOR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta saran dan masukan dari para guru dan kepala sekolah terkait kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Permintaan itu disampaikan Nadiem saat mengunjungi sejumlah sekolah di Bogor Raya (kota dan kabupaten), Kamis (30/7/2020)

Sejak pagi hingga siang, Nadiem mengunjungi tiga sekolah di Kota Bogor dan dua sekolah di Kabupaten Bogor. Tiga sekolah di Kota Bogor itu adalah SDN Polisi 1, Regina Pacis, dan SMP Al Ghazaly.

Sedangkan sekolah yang dikunjungi di Kabupaten Bogor adalah SMK Ma’arif Kabupaten Bogor dan SMP Muhammadiyah Bogor.

Nadiem mengaku alasannya memantau kegiatan belajar mengajar PJJ secara daring dan luring, karena hingga saat ini Bogor Raya berada di zona kuning penularan Covid-19.

“Tentunya kami mengharapkan rekomendasi atau saran-saran ke Kemendikbud. Masukan dari teman-teman atau dari kepala sekolah saya sangat apresiasi,” katanya.

Nadiem juga mengecek kesiapan sejumlah sekolah terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Mulai dari protokol pencegahan Covid-19 hingga fasilitas penunjang dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor Radite berharap setelah mengunjungi sekolah, Mendikbud bisa lebih memahami tantangan yang dihadapi pengelola sekolah dan para guru dalam melaksanakan kegiatan PJJ semasa pandemi. “Semoga ke depannya ada tindak lanjut dari pemerintah, kementerian, untuk lebih banyak intervensi dalam meningkatkan pelayanan pembelajaran jarak jauh,”tukasnya.(*/Ad)

SEMARANG – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Padmaningrum mengatakan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa untuk membeli kuota internet bagi pelajar dan guru. Hal ini terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring.

“Memang diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk pembelian kuota internet, bagi siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi anggarannya disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Di samping itu juga, ada peruntukan dana BOS yang lain sesuai aturannya,” katanya di Semarang, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan biaya kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 yakni diperbolehkan menggunakan dana BOS. Ia mengungkapkan sejauh ini belum ada sumber anggaran khusus yang lain untuk pembelian kuota internet sebagai sarana pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar.

“Belum ada anggaran lain, tapi masih kita musyawarahkan untuk mencari solusi-solusi,” ujarnya.

Terkait kendala yang dihadapi bagi siswa yang berada di lokasi yang sulit akses internet, ia mengambil langkah guru kunjung, yakni guru mengunjungi siswa-siswi untuk memberikan pelajaran. “Guru bisa mengirim materi pelajaran ke siswa dan tugas, nanti dikirim ke gurunya jika sudah selesai.

Memang ada daerah yang susah sinyal, tapi kami berupaya proses pembelajaran tetap bisa dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mendorong penggunaan dana BOS dari pemerintah untuk membeli gawai dan kuota internet yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan KBM secara daring saat pandemi Covid-19.

“Anggaran sarana prasarana pendidikan berupa seragam dibelikan saja telepon seluler, anggarannya bisa diambilkan dari dana BOS, kuota internet dibebaskan tanpa harus membeli agar tidak memberatkan orang tua para pelajar,” ujarnya.

Menurut dia, usulan penggunaan dana BOS untuk membeli gawai dan kuota internet bagi para pelajar, terutama yang mengalami keterbatasan ekonomi, saat pandemi Covid-19 itu wajar dan masuk akal dalam kondisi seperti sekarang.

Selain itu, dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut mencukupi untuk pembelian gawai dan kuota internet bagi para pelajar.(Antara)

JAKARTA – Pemerintah memastikan Indonesia masih berada dalam kondisi krisis, menyusul kasus positif virus Corona (Covid-19) yang sudah menembus angka lebih dari 100.000 per hari ini, Senin (27/7/2020).

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada mengingat kasus corona terus melonjak.

“Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia dalam kondisi krisis, kita perlu tetap waspada,” kata Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Menurut Wiku, apabila dibandingkan dengan negara lain per 1 juta penduduk, Indonesia berada di urutan ke 142 dari 215 negara yang terpapar virus corona. “Kita berada di urutan 142 dari 215 negara di dunia,” sambungnya.

Sedangkan di banding dengan negara lain di Asia, Indonesia menempati urutan ke 28 dari 49 negara di kawasan tersebut. Namun demikian kondisi ini bukan berarti Indonesia aman, masyarakat harus tetap waspada.

“Kondisi ini tidak serta merta Indonesia aman. Indonesia masih dalam kondisi krisis, kita tidak boleh lengah hadapi Covid,” jelas Wiku.
Sebagaimana diketahui, pemerintah, Senin (27/7/2020) mencatat ada penambahan 1.525 kasus positif virus Corona (Covid-19) baru pada hari ini. Dengan demikian total jumlah warga yang terinfeksi mencapai 100.303.

Sementara itu kasus sembuh hari ini sebanyak 1.518 sehingga totalnya 58.173. Kasus meninggal juga bertambah 57 orang sehingga totalnya 4.838. Adapun kasus suspek yang dipantau sebanyak 54.910 orang.(*/Tya)

SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menerapkan zona hijau berbasis kecamatan dalam penerapan sekolah tatap muka. Hal ini disampaikan disela-sela touring Hari Bhakti Adhyaksa di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Sabtu (25/7).

”Ada kebijakan baru zona hijau berbasis kecamatan,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau sering disapa Kang Emil kepada wartawan.

Misalnya di Kota Sukabumi kalau ada satu kecamatan ditemukan kasus, akan tetapi yang lain tidak maka di wilayah (yang tidak kasus-red) itu bisa buka sekolah.

Kebijakan baru ini kata Emil, harus ada persiapan dan sudah dilakukan di Kota Sukabumi yang jadi contoh persiapan sekolah tatap muka. Terlebih Kota Sukabumi telah dikunjungi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Di sisi lain ungkap Emil, ekonomi saat ini sudah dibuka dan investasi di Jabar tidak terpengaruh sebesar Rp 57 triliun. Padalah sebelumnya dianggap akan turun.

Namun ungkap Emil, warga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Terutama dengan memakai masker dan menjaga jarak.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pemkot akan mengikuti arahan dari provinsi dan pemerintah pusat terkait sekolah tatap muka. Sebelumnya direncanakan sekolah tatap muka akan dilakukan pada Agustus mendatang bagi sekolah yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan dan diverifikasi satgas penanganan Covid-19.(*/Ind)