Pendidikan

JAKARTA – Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat hingga 16 Agustus 2020, jumlah kasus positif Covid-19 yang masih dalam perawatan saat ini sebanyak 40.076 orang.

Sementara saat ini, tercatat kasus positif virus Covid-19 bertambah 2.081 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 139.549 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Saat ini, tercatat total sembuh sebanyak 93.103 orang. Sehingga tingkat kesembuhan Covid-19 saat ini tercatat menjadi 66,7% dari seluruh jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19.

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 79 orang sehingga jumlahnya menjadi 6.150 orang. Sehingga kasus kematian tercatat 4,4% dari total kasus Covid-19 saat ini.

Selain itu, sebanyak 77.090 orang menjadi suspek Covid-19.(*/Tya)

SEMARANG – Komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kembali diwujudkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19, PT SIG menyalurkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan total senilai Rp 870 juta bagi sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Bantuan sarpras pendidikan tersebut meliputi pembangunan gedung dan ruang kelas untuk 13 lembaga pendidikan mulai tingkat TK/ RA hingga SMA/ MA,” ungkap Kepala Departemen CSR SIG, Edy Saraya, dalam keterangan pers , (14/8).

Secara resmi, jelas Edy Saraya, program bantuan berupa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut telah dimulai pada bulan Juli 2020 lalu dan direncanakan rampung pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Di Kabupaten Pasuruan, bantuan SIG tersebut menyasar 10 lembaga pendidikan, yaitu berupa pembangunan Gedung Yayasan Al Furqon, Gedung Miftahul Huda II, Ruang Kelas MTs Miftahul Ulum Bajangan, RA Abu Sofyan Tsaury dan RA Muslimat NU 102 Raden Rahmat.

Selain itu juga Madrasah Aliyah Darul Ulum Pacarkeling, MA Miftahul Ulum Puntir dan Rehabilitasi Gedung Kelas MI Talimus Shibiyan, Yayasan Pendidikan Al-Falah serta Gedung Madin Tsamtorul Afkar. Sedangkan di Kabupaten Bogor, bantuan diberikan kepada tiga lembaga pendidikan, masing- masing Yayasan Al Ittihaadul Jadiid, Pabuaran Mekar, Cibinong; Pembangunan Majlis Ta’lim Al-Hidayah, Cibanteng, Kecamatan Ciampea dan Yayasan Pendidikan Al-Madinah Sanja, Citeureup.

Bantuan sarpras pendidikan ini diberikan, karena SIG melihat pendidikan merupakan salah satu pilar dalam membentuk karakter anak bangsa “Proses pendidikan yang baik tergantung pada sarana dan prasarana yang mumpuni sebagai penunjang aktifitas belajar siswa,” katanya.

Dengan dibangunnya ruang kelas baru tersebut, masih lanjut Edy Saraya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga para siswa dapat meningkatkan prestasinya.

Ia juga mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh SIG ini juga merupakan wujud dukungan sekaligus kepedulian dalam rangka ikut mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru serta pemulihan pendidikaan di masa pandemi Covid-19.

“Kami juga berharap para siswa terus bersemangat dalam menuntut belajar dan ilmu, berinovasi serta beradaptasi dengan mengutamakan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Yayasan Islam Al-Furqon, Pasuruan, Lilik Masudah mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh SIG. Menurutnya, bantuan yang berikan tersebut akan digunakan untuk pembangunan kelas baru bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang juga digunakan sebagai kelas TPQ ketika sore hari.

Bantuan tersebut juga sangat berarti, terutama bagi anak didik yang selama ini membutuhkan ruang kelas baru seiring dengan kian bertambahnya jumlah peserta didik di lembaga pendidikannya. Dengan adanya bantuan tersebut, tentunya bisa semakin menambah semangat para peserta didik. “Dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tentunya juga akan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar mereka,” tukasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Hasil penelitian obat baru penanganan pasien Covid-19 yang dibuat oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur akan menjadi obat untuk penyakit Covid-19 pertama di dunia.

“Karena ini akan menjadi obat baru maka diharapkan ini akan menjadi obat Covid-19 pertama di dunia,” kata Rektor Unair Mohammad Nasih di Mabes AD, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Menurutnya, obat baru ini merupakan hasil kombinasi dari 3 jenis obat. Di luar negeri 3 obat itu diberikan satu per satu kepada pasien. Kemudian 3 obat itu dikombinasikan oleh Unair menjadi 1 obat.

Hasilnya, kata dia efektifitas obat lebih dari 90 persen. Selain itu dosis yang dihasilkan lebih rendah dibanding apabila obat diberikan secara tunggal. Meskipun hasil kombinasi, BPOM tetap menganggap obat yang dihasilkan Unair digolongkan pada obat baru.

“Setelah kami kombinasikan daya penyembuhannya meningkat dengan sangat tajam dan baik. Untuk kombinasi tertentu itu sampai 98 persen efektivitasnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, pembuatan obat Covid-19 ini sudah dilakukan sejak Maret 2020. Seluruh prosedur yang dipakai telah mengikuti yang disyaratkan BPOM. Saat ini obat tersebut hanya tinggal menunggu izin edar dari BPOM sebelum diproduksi masal.

“Yang perlu ditekankan adalah untuk produksi dan edarnya kita tetap masih menunggu izin produksi dan edar BPOM. Artinya obat ini belum akan diproduksi sepanjang belum ada izin BPOM,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakatnya siap jika sekolah tatap muka diberlakukan kembali.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan simulasi untuk akhirnya mengambil keputusan soal pembukaan sekolah.

Ia menjelaskan, semua komponen yang berkaitan dengan pembukaan sekolah harus melakukan simulasi prakondisi. “Kedua dilakukan timing yang tepat, ketiga dilakukan prioritas mana dulu, yang keempat koordinasi pusat dan daerah, kelima monitoring evaluasi,” kata Wiku, dalam diskusi bertajuk Budaya Baru, Agar Pandemi Berlalu, yang disiarkan melalui Youtube, Rabu (12/8).

Pihaknya juga telah berkali-kali menyebutkan, tatap muka di sekolah harus dengan persetujuan orang tua. Selanjutnya, penting dipastikan transportasi menuju sekolah tersebut aman dari kerumunan.

“Jadi semua komponen itu harus dilakukan simulasi. Kalau semua sudah siap, baru dilaksanakan sekolah itu dibuka. Dan bertahap, mungkin dari 30 persen dulu atau kelasnya dibagi-bagi.

Jadi tidak serta merta zona kuning dan hijau dibuka, langsung dibuka. Harus dilakukan simulasi,” kata Wiku menambahkan.

Menurutnya, munculnya klaster baru semenjak dibukanya sekolah harus menjadi pembelajaran. Ia berharap, saat ini klaster-klaster baru tersebut bagian dari pembelajaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat.
“Jangan terus diberitakan ini timbul klaster. Justru kita mengingatkan kembali semua pihak yang ingin membuka keputusannya ada di pimpinan daerah. Pengambilan keputusan itu bagaimana dari simulasi tadi,”ucapnya.(*/Ta)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diperkirakan akan memperpanjang kembali masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, yang akan berakhir pada 13 Agustus besok. Rencana perpanjangan PSBB transisi tersebut akan dilakukan di tengah angka harian kasus positif Covid-19 yamg masih tinggi setiap harinya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, peluang perpanjangan PSBB transisi tersebut bisa dilakukan karena masih ditemukannya kasus positif yang cukup besar di masyarakat.

Ariza, sapaan akrabnya ini mengatakan, perpanjangan PSBB transisi untuk yang ke empat kalinya nanti akan ditekankan pada pengetatan protokol kesehatan di tempat-tempat umum di Jakarta.

“Imsya Allah diperpanjang (PSBB transisi), karena angka (kasus Covid-19) nya masih cukup tinggi,” kata Ariza kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Akan tetapi, kata dia, ia memperkirakan pengumuman resminya akan diumumkan nanti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dari beberapa data yang ada, menurut dia, potensi penyebaran di Jakarta masih cukup tinggi terutama di beberapa cluster yang menjadi perhatian, seperti pemukiman, pasar dan perkantoran. “Nanti sanksinya akan diperkuat,” tambah dia.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bincang program Indonesia Lawyers Club, mengatakan, keputusan apakah akan memperpanjang masa PSBB transisi kembali, yang akan habis pada Kamis 13 Agustus, akan dirapatkan segera.

“Besok (Rabu) siang kita akan melakukan rapat mereview data-data terbaru terkait dengan Covid-19 ini dan karena itu kita selalu mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat mendasarkan kepada data, temuan dan hasil kajian para ahli epidemiologi,” kata Anies.

Anies menegaskan, kondisinya saat ini belum banyak perubahan dari PSBB transisi sebelumnya, karena itu ada kemungkinan PSBB transisi bisa saja diperpanjang. Namun ia tetap ingin menekankan faktor data ilmiah tetap menjadi rujukan pengambilan kebijakan soal nasib PSBB transisi ini.

“Dugaan saya saat ini belum banyak berubah, tapi saya tidak bisa menyampaikan akan diperpanjang atau tidak sampai kita mendengar hasil para ahli yang disampaikan besok,” terang Anies.

Selama ini Anies menyebut, pihaknya tidak terlalu berpatokan pada angka kasus harian Covid-19, namun lebih berpatokan pada angka positivty rate yang ditetapkan WHO di angka 5 persen. Faktanya dalam dua pekan terakhir PSBB transisi kemarin bukan hanya angka harian Covid-19 yang terus meningkat, namun angka positivity rate yang menjadi rujukan Anies juga ikut terkerek naik.

Pada Juli lalu angka positivity rate di DKI masih dikisaran 5,9 persen dari standar yang ditetapkan WHO 5 persen, namun pada awal Agustus 2020 angka positivty rate DKI meningkat menjadi 7,8 persen.(*/Tya)

SEMARANG – Sebanyak 37.000 pelajar SMP di Kota Semarang Jawa Tengah mendapat kuota internet gratis untuk proses pembelajaran daring.

Selain pelajar, kuota internet gratis juga bisa diakses oleh tenaga pendidik.

“Mulai hari ini paling tidak ada 37.000 siswa yang kuota internetnya di-cover oleh Pemerintah Kota Semarang, kuota internet gratis tersebut didapatkan melalui dana BOS,” jelas Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Selasa (11/8/2020).

“Maka dari itu, kuota internet ini diharap dapat digunakan secara tepat, yaitu untuk keperluan pembelajaran jarak jauh,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan hingga kini belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk itu dirinya berharap dengan adanya kuota internet gratis ini dapat mengurangi beban orangtua selama masa pandemi ini.

“Doakan saja pandemi ini segera berakhir, agar pembelajaran tatap muka dapat segera terlaksana kembali,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengemukakan meskipun di wilayah Kota Semarang ada beberapa kecamatan yang sudah masuk zona hijau, tetapi harus pelan-pelan dikaji untuk dapat membuka pembelajaran secara tatap muka.

“Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan berbagai skenario jika nantinya telah diberlakukan tatap muka, salah satunya dengan pembelajaran maksimal 3 jam,”jelasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membeberkan persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di daerah zona hijau dan kuning. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi.

“Pertama, persetujuan dari pemerintah daerah (pemda) atau dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah zona hijau dan kuning,” ujar tim komunikasi publik satgas Covid-19 dalam keterangan resminya, Sabtu, (9/8/2020).

Kedua, persetujuan kepala sekolah atau setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah meskipun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

“Keempat, adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa,” sambungnya.

Berdasarkan rilis yang diterima dari tim komunikasi publik satgas covid-19, disebutkan bahwa Kemendikbud mengedepankan dua prinsip dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19.

Prinsip pertama yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Pembelajaran tatap muka di zona oranye dan merah sendiri, rencananya akan tetap dilarang. Sekolah pada zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Berdasarkan data Kemendikbud, sekira 57 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Mereka tersebar di 238 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota. Sedangkan 43 persennha, berada di zona hijau dan kuning atau tersebar di 276 wilayah administrasi.

Kemendikbud mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi mereka saat menerapkan pembelajaran di ruang digital. Salah satunya, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain, seperti bekerja atau urusan rumah. Di samping itu, mereka kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat belajar di rumah.

Di sisi anak didik, mereka kesulitan untuk konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru, serta peningkatan rasa stress dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

Sementara itu, guru kesulitan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Mereka juga mengalami waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar serta kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah.

“Tantangan yang dirasakan para orang tua dan anak-anak yang tidak memiliki perangkat untuk mengakses materi yang diberikan melalui ruang digital serta kuota yang harus dibeli untuk dapat mengaksesnya,” tulisnya.(*/Ta)

JAKARTA – Penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id, dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Saat ini, tercatat kasus positif virus Corona hingga Minggu 9 Agustus 2020, bertambah 1.893 kasus, sehingga akumulasi sebanyak 125.396 orang. Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat sebanyak 80.952 orang.

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah menjadi 5.723 orang. Sementara itu, sebanyak 86.224 suspek Covid-19.

Sebelumnya, kemarin total kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 berjumlah 123.503 orang. Untuk kasus yang sembuh sebanyak 79.306 orang, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 5.658 orang.(*/Tya)

JAKARTA – Setelah zona hijau pemerintah membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning. Namun untuk mencegah penularan virus korona maka satu kelas tidak diizinkan diisi penuh oleh semua siswa.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat satu kelas tidak boleh terisi penuh oleh seluruh peserta didik. Kemendikbud membatasi 30-50% dari standar peserta didik per kelas.

Oleh karena itu, ujarnya, untuk satuan SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas kini hanya boleh diisi oleh 18 peserta didik. Sementara untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas.

Untuk sekolah PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas maka untuk mencegah penularan virus korona akan dibatasi menjadi 5 peserta didik per kelas.

‘’Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan,’’ kata Evy melalui telekonferensi, Minggu (9/8/2020).

Selain itu, Evy menjelaskan, walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan Pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan empat pihak. Yakni pertama Pemda/kanwil, kedua adalah kepala sekolah setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat,Ketiga adanya persetujuan komite sekolah.

Walaupun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka, persyaratan terakhir adalah adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Dia menekankan, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat.

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 guna memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah.

Menurut Evy, banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

‘’Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya.(*/Ta)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi siap membantu semua siswa dan guru dalam memenuhi kebutuhan kuota internet untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh secara online (daring). Pemkot Semarang akan menyediakan kuota internet gratis bagi semua siswa dan guru TK, SD serta SMP.

“Pemkot Semarang bisa memberikan kuota internet gratis kepada seluruh siswa, mulai tingkat TK, SD, sampai SMP, baik negeri maupun swasta. Sedangkan siswa tingkat SMA dan sekolah sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2020).

Hendi mengatakan, kebijakan tersebut digulirkan, karena metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 membutuhkan kuota internet yang cukup banyak. Dan kuota internet akan diberikan kepada semua siswa dan guru TK, SD, SMP tanpa harus mengajukan proposal permohonan bantuan.

“Jadi semua siswa TK, SD, SMP otomatis akan mendapat kuota internet gratis. Diupayakan semuanya diberi, tidak memandang miskin ataupun kaya. Kuota internet bisa otomatis masuk ke nomor masing – masing,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota SemarangHari Waluyo menambahkan, kuota gratis diberikan tidak hanya bagi siswa, namun juga bagi guru atau tenaga pendidik. Hanya saja dalam mekanismenya harus memenuhi beberapa persyaratan seperti tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019. Yakni memiliki nomor unik pendidik, tenaga kependidikan, dan beberapa hal administrasi lainnya.

“Dinas Pendidikan tentu saja mengharapkan persyaratan tersebut tidak menjadi kendala dalam program pemberian kuota nantinya, baik semua sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Semarang,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk mekanisme pemberian kuota ini berasal dari dana BOS yang kemudian pihak sekolah di Kota Semarang akan membelanjakan kuota internet bagi siswa. Karena berasal dari dana BOS, artinya baik sekolah negeri maupun swasta dapat membelanjakan kuota bagi siswanya.

Bagi sekolah negeri semua siswa dibelikan kuota, sedangkan untuk sekolah swasta memang tergantung pihak sekolah. “Karena dana BOS itu kan hibah kepada sekolah. Dalam hal ini tergantung penerima hibah. Kalau sekolah menganggarkan pembelian kuota dalam RKAS berarti tidak ada masalah,” pungkasnya.