Pendidikan

SURABAYA – Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi memastikan uji coba sekolah tatap muka untuk jenjang SMA, SMK dan SLB, digelar pada Selasa 18 Agustus 2020. Dia pun menegaskan, uji coba sekolah tatap muka tersebut belum akan digelar di Surabaya dan Sidoarjo, mengingat risiko penularan Covid-19 masih tinggi.

Menurut Wahid, dua daerah itu masih zona merah. Meski dalam peta risiko Satgas Covid-19 per Senin 17 Agustus 2020, Surabaya sudah masuk zona oranye.

“Surabaya dan Sidoarjo belum karena zona merah. Zona merah belum dibuka. Tapi semua fleksibel sesuai kondisi masing-masing,” ujar Wahid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8/2020).

Wahid tidak mengungkapkan, berapa jumlah sekolah yang telah menyatakan siap dan akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tersebut.

Wahid hanya mengatakan, selain tidak diperuntukkan bagi zona merah, pembukaan aktivitas belajar mengajar tatap muka harus mengantongi sejumlah syarat wajib.

Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB sederajat harus mendapat izin dari satuan tugas Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota. Kemudian siswa yang masuk harus mendapatkan persetujuan dari wali murid.

“Bagi yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, tetap akan dilaksanakan pengajaran jarak jauh,” ujarnya.

Dua syarat wajib yang disebutkan Wahid tersebut diakuinya telah disampaikan kepada kepala sekolah dan kepala cabang dinas di setiap wilayahnya. “Ini berlaku hanya untuk SMA SMK SLB dan setingkat SMA. Tidak berlaku untuk SD dan SMP,” kata dia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan meninjau langsung pelaksanaan hari pertama uji coba terbatas, yakni SMAN 2 dan SMKN 2 Kota Probolinggo. Sekolah yang membuka belajar tatap muka nantinya akan dievaluasi pada akhir Agustus. “Hasilnya kita akan evaluasi di akhir Agustus,”tukasnya.(*/Gio)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Hasil tes PCR yang dilakukan secara masif itu, menemukan kasus positif harian Covid-19 hari ini per Senin (17/8/2020), sebanyak 538 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 4.537 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 3.766 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 538 positif dan 3.228 negatif.

“Dari 538 kasus tersebut, 137 kasus adalah data dari tanggal 14 dan 15 Agustus yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 47.707. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 39.671,” terangnya, Senin.

Sementara itu, penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 538 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 9.165 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 30.092 kasus.

Dari jumlah tersebut, 19.916 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 66,2 persen, dan 1.011 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 3,4 persen.

“Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 5,9 persen, sedangkan Indonesia sebesar 13,2 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen,” ungkapnya.

Pada perpanjangan kembali PSBB Transisi Fase 1 ini, Pemprov DKI Jakarta memperketat kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan di ruang publik. Seperti, meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), meniadakan Kawasan Khusus Pesepeda (KKP), dan meniadakan perlombaan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-75.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.(*/Tya)

SERANG – Pemerintah Kotq (Pemkot) Serang akan mulai membeelakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa tingkat SD dan SMP pada 18 Agustus mendatang. Keputusan ini disebut telah sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang membolehkan abelajar di sekolah bagi daerah terkategori zona kuning Covid-19.

Kepala Dindikbud Kota Serang Wasis Dewanto menuturkan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan sebelum memulai membuka belajar di kelas.

Simulasi belajar luring yang baru dilakukan di SDN 02 Kota Serang menurutnya akan dijadikan panduan bagi sekolah-sekolah lain.

“Memang ini salah satu kesiapan sekolah dalam menghadapi KBM tatap muka. Jadi besok Sabtu (15/8) seluruh sekolah wajib menonton atau melihat video simulasi ini agar bisa mempersiapkan sebelum memberlakukan sekolah tatap muka,” katanya usai simulasi belajar tatap muka di SDN 02 Kota Serang, Jumat (14/8).

Menurutnya, dalam simulasi ini dijelaskan pihak sekolah harus menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh hingga alat semprot disinfektan. “Jadi agar sekolah-sekolah bisa melengkapinya, kemudian kami juga kan perlu sosialisasi seperti ini karena banyak yang harus dipersiapkan,” katanya.

Rapid tes massal bagi para sekitar 7400 guru negeri dan swasta dikatakannya juga telah dimulai sejak Jumat hingga Ahad nanti. Skema pembelajaran secara bergantian bagi para siswa juga merupakan upaya pemkot untuk memastikan keselamatan kegiatan belajar.

“Rapid tes kita lakukan Jumat, Sabtu, Minggu, sudah koordinasi dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) hanya kapasitas totalnya memang kita lihat kemampuannya. Untuk belajar juga kita sudah mengatur supaya belajar maksimal 18 orang saja di kelas, jadi shifting skemanya, pas pergantian juga jeda waktunya sejam jadi tidak ada kerumunan,” katanya.

Menurutnya, mauoritas wali murid di Kota Serang sudah lama menginginkan agar belajar tatap muka ini dilakukan. Jika dalam minggu awal pelaksanaan belajar tatap muka tidak terjadi kasus penyebaran covid-19, maka metode ini akan terus berlanjut. “Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan terus, tapi kita akan lihat perkembangannya.

Akan kita evaluasi terus, jika akan maka dibuka selanjutnya PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-kanak),” ungkapnya.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan dalam beberapa bulan terakhir sudah banyak wali murid yang meminta pemkot membuka pembelajaran tatap muka. Untuk itu, pihaknya mengkaji beberapa skema pembelajaran yang aman dengan mengikuti aturan pemerintah pusat.”Kalau orang tua setuju, sudah lama ingin belajar tatap muka, mungkin sudah kesel,” katanya.(*/Dul)

JAKARTA – Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat hingga 16 Agustus 2020, jumlah kasus positif Covid-19 yang masih dalam perawatan saat ini sebanyak 40.076 orang.

Sementara saat ini, tercatat kasus positif virus Covid-19 bertambah 2.081 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 139.549 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Saat ini, tercatat total sembuh sebanyak 93.103 orang. Sehingga tingkat kesembuhan Covid-19 saat ini tercatat menjadi 66,7% dari seluruh jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19.

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 79 orang sehingga jumlahnya menjadi 6.150 orang. Sehingga kasus kematian tercatat 4,4% dari total kasus Covid-19 saat ini.

Selain itu, sebanyak 77.090 orang menjadi suspek Covid-19.(*/Tya)

SEMARANG – Komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kembali diwujudkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19, PT SIG menyalurkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan total senilai Rp 870 juta bagi sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Bantuan sarpras pendidikan tersebut meliputi pembangunan gedung dan ruang kelas untuk 13 lembaga pendidikan mulai tingkat TK/ RA hingga SMA/ MA,” ungkap Kepala Departemen CSR SIG, Edy Saraya, dalam keterangan pers , (14/8).

Secara resmi, jelas Edy Saraya, program bantuan berupa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut telah dimulai pada bulan Juli 2020 lalu dan direncanakan rampung pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Di Kabupaten Pasuruan, bantuan SIG tersebut menyasar 10 lembaga pendidikan, yaitu berupa pembangunan Gedung Yayasan Al Furqon, Gedung Miftahul Huda II, Ruang Kelas MTs Miftahul Ulum Bajangan, RA Abu Sofyan Tsaury dan RA Muslimat NU 102 Raden Rahmat.

Selain itu juga Madrasah Aliyah Darul Ulum Pacarkeling, MA Miftahul Ulum Puntir dan Rehabilitasi Gedung Kelas MI Talimus Shibiyan, Yayasan Pendidikan Al-Falah serta Gedung Madin Tsamtorul Afkar. Sedangkan di Kabupaten Bogor, bantuan diberikan kepada tiga lembaga pendidikan, masing- masing Yayasan Al Ittihaadul Jadiid, Pabuaran Mekar, Cibinong; Pembangunan Majlis Ta’lim Al-Hidayah, Cibanteng, Kecamatan Ciampea dan Yayasan Pendidikan Al-Madinah Sanja, Citeureup.

Bantuan sarpras pendidikan ini diberikan, karena SIG melihat pendidikan merupakan salah satu pilar dalam membentuk karakter anak bangsa “Proses pendidikan yang baik tergantung pada sarana dan prasarana yang mumpuni sebagai penunjang aktifitas belajar siswa,” katanya.

Dengan dibangunnya ruang kelas baru tersebut, masih lanjut Edy Saraya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga para siswa dapat meningkatkan prestasinya.

Ia juga mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh SIG ini juga merupakan wujud dukungan sekaligus kepedulian dalam rangka ikut mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru serta pemulihan pendidikaan di masa pandemi Covid-19.

“Kami juga berharap para siswa terus bersemangat dalam menuntut belajar dan ilmu, berinovasi serta beradaptasi dengan mengutamakan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Yayasan Islam Al-Furqon, Pasuruan, Lilik Masudah mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh SIG. Menurutnya, bantuan yang berikan tersebut akan digunakan untuk pembangunan kelas baru bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang juga digunakan sebagai kelas TPQ ketika sore hari.

Bantuan tersebut juga sangat berarti, terutama bagi anak didik yang selama ini membutuhkan ruang kelas baru seiring dengan kian bertambahnya jumlah peserta didik di lembaga pendidikannya. Dengan adanya bantuan tersebut, tentunya bisa semakin menambah semangat para peserta didik. “Dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tentunya juga akan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar mereka,” tukasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Hasil penelitian obat baru penanganan pasien Covid-19 yang dibuat oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur akan menjadi obat untuk penyakit Covid-19 pertama di dunia.

“Karena ini akan menjadi obat baru maka diharapkan ini akan menjadi obat Covid-19 pertama di dunia,” kata Rektor Unair Mohammad Nasih di Mabes AD, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Menurutnya, obat baru ini merupakan hasil kombinasi dari 3 jenis obat. Di luar negeri 3 obat itu diberikan satu per satu kepada pasien. Kemudian 3 obat itu dikombinasikan oleh Unair menjadi 1 obat.

Hasilnya, kata dia efektifitas obat lebih dari 90 persen. Selain itu dosis yang dihasilkan lebih rendah dibanding apabila obat diberikan secara tunggal. Meskipun hasil kombinasi, BPOM tetap menganggap obat yang dihasilkan Unair digolongkan pada obat baru.

“Setelah kami kombinasikan daya penyembuhannya meningkat dengan sangat tajam dan baik. Untuk kombinasi tertentu itu sampai 98 persen efektivitasnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, pembuatan obat Covid-19 ini sudah dilakukan sejak Maret 2020. Seluruh prosedur yang dipakai telah mengikuti yang disyaratkan BPOM. Saat ini obat tersebut hanya tinggal menunggu izin edar dari BPOM sebelum diproduksi masal.

“Yang perlu ditekankan adalah untuk produksi dan edarnya kita tetap masih menunggu izin produksi dan edar BPOM. Artinya obat ini belum akan diproduksi sepanjang belum ada izin BPOM,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakatnya siap jika sekolah tatap muka diberlakukan kembali.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan simulasi untuk akhirnya mengambil keputusan soal pembukaan sekolah.

Ia menjelaskan, semua komponen yang berkaitan dengan pembukaan sekolah harus melakukan simulasi prakondisi. “Kedua dilakukan timing yang tepat, ketiga dilakukan prioritas mana dulu, yang keempat koordinasi pusat dan daerah, kelima monitoring evaluasi,” kata Wiku, dalam diskusi bertajuk Budaya Baru, Agar Pandemi Berlalu, yang disiarkan melalui Youtube, Rabu (12/8).

Pihaknya juga telah berkali-kali menyebutkan, tatap muka di sekolah harus dengan persetujuan orang tua. Selanjutnya, penting dipastikan transportasi menuju sekolah tersebut aman dari kerumunan.

“Jadi semua komponen itu harus dilakukan simulasi. Kalau semua sudah siap, baru dilaksanakan sekolah itu dibuka. Dan bertahap, mungkin dari 30 persen dulu atau kelasnya dibagi-bagi.

Jadi tidak serta merta zona kuning dan hijau dibuka, langsung dibuka. Harus dilakukan simulasi,” kata Wiku menambahkan.

Menurutnya, munculnya klaster baru semenjak dibukanya sekolah harus menjadi pembelajaran. Ia berharap, saat ini klaster-klaster baru tersebut bagian dari pembelajaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat.
“Jangan terus diberitakan ini timbul klaster. Justru kita mengingatkan kembali semua pihak yang ingin membuka keputusannya ada di pimpinan daerah. Pengambilan keputusan itu bagaimana dari simulasi tadi,”ucapnya.(*/Ta)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diperkirakan akan memperpanjang kembali masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, yang akan berakhir pada 13 Agustus besok. Rencana perpanjangan PSBB transisi tersebut akan dilakukan di tengah angka harian kasus positif Covid-19 yamg masih tinggi setiap harinya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, peluang perpanjangan PSBB transisi tersebut bisa dilakukan karena masih ditemukannya kasus positif yang cukup besar di masyarakat.

Ariza, sapaan akrabnya ini mengatakan, perpanjangan PSBB transisi untuk yang ke empat kalinya nanti akan ditekankan pada pengetatan protokol kesehatan di tempat-tempat umum di Jakarta.

“Imsya Allah diperpanjang (PSBB transisi), karena angka (kasus Covid-19) nya masih cukup tinggi,” kata Ariza kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Akan tetapi, kata dia, ia memperkirakan pengumuman resminya akan diumumkan nanti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dari beberapa data yang ada, menurut dia, potensi penyebaran di Jakarta masih cukup tinggi terutama di beberapa cluster yang menjadi perhatian, seperti pemukiman, pasar dan perkantoran. “Nanti sanksinya akan diperkuat,” tambah dia.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bincang program Indonesia Lawyers Club, mengatakan, keputusan apakah akan memperpanjang masa PSBB transisi kembali, yang akan habis pada Kamis 13 Agustus, akan dirapatkan segera.

“Besok (Rabu) siang kita akan melakukan rapat mereview data-data terbaru terkait dengan Covid-19 ini dan karena itu kita selalu mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat mendasarkan kepada data, temuan dan hasil kajian para ahli epidemiologi,” kata Anies.

Anies menegaskan, kondisinya saat ini belum banyak perubahan dari PSBB transisi sebelumnya, karena itu ada kemungkinan PSBB transisi bisa saja diperpanjang. Namun ia tetap ingin menekankan faktor data ilmiah tetap menjadi rujukan pengambilan kebijakan soal nasib PSBB transisi ini.

“Dugaan saya saat ini belum banyak berubah, tapi saya tidak bisa menyampaikan akan diperpanjang atau tidak sampai kita mendengar hasil para ahli yang disampaikan besok,” terang Anies.

Selama ini Anies menyebut, pihaknya tidak terlalu berpatokan pada angka kasus harian Covid-19, namun lebih berpatokan pada angka positivty rate yang ditetapkan WHO di angka 5 persen. Faktanya dalam dua pekan terakhir PSBB transisi kemarin bukan hanya angka harian Covid-19 yang terus meningkat, namun angka positivity rate yang menjadi rujukan Anies juga ikut terkerek naik.

Pada Juli lalu angka positivity rate di DKI masih dikisaran 5,9 persen dari standar yang ditetapkan WHO 5 persen, namun pada awal Agustus 2020 angka positivty rate DKI meningkat menjadi 7,8 persen.(*/Tya)

SEMARANG – Sebanyak 37.000 pelajar SMP di Kota Semarang Jawa Tengah mendapat kuota internet gratis untuk proses pembelajaran daring.

Selain pelajar, kuota internet gratis juga bisa diakses oleh tenaga pendidik.

“Mulai hari ini paling tidak ada 37.000 siswa yang kuota internetnya di-cover oleh Pemerintah Kota Semarang, kuota internet gratis tersebut didapatkan melalui dana BOS,” jelas Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Selasa (11/8/2020).

“Maka dari itu, kuota internet ini diharap dapat digunakan secara tepat, yaitu untuk keperluan pembelajaran jarak jauh,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan hingga kini belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk itu dirinya berharap dengan adanya kuota internet gratis ini dapat mengurangi beban orangtua selama masa pandemi ini.

“Doakan saja pandemi ini segera berakhir, agar pembelajaran tatap muka dapat segera terlaksana kembali,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengemukakan meskipun di wilayah Kota Semarang ada beberapa kecamatan yang sudah masuk zona hijau, tetapi harus pelan-pelan dikaji untuk dapat membuka pembelajaran secara tatap muka.

“Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan berbagai skenario jika nantinya telah diberlakukan tatap muka, salah satunya dengan pembelajaran maksimal 3 jam,”jelasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membeberkan persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di daerah zona hijau dan kuning. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi.

“Pertama, persetujuan dari pemerintah daerah (pemda) atau dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah zona hijau dan kuning,” ujar tim komunikasi publik satgas Covid-19 dalam keterangan resminya, Sabtu, (9/8/2020).

Kedua, persetujuan kepala sekolah atau setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah meskipun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

“Keempat, adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa,” sambungnya.

Berdasarkan rilis yang diterima dari tim komunikasi publik satgas covid-19, disebutkan bahwa Kemendikbud mengedepankan dua prinsip dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19.

Prinsip pertama yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Pembelajaran tatap muka di zona oranye dan merah sendiri, rencananya akan tetap dilarang. Sekolah pada zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Berdasarkan data Kemendikbud, sekira 57 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Mereka tersebar di 238 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota. Sedangkan 43 persennha, berada di zona hijau dan kuning atau tersebar di 276 wilayah administrasi.

Kemendikbud mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi mereka saat menerapkan pembelajaran di ruang digital. Salah satunya, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain, seperti bekerja atau urusan rumah. Di samping itu, mereka kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat belajar di rumah.

Di sisi anak didik, mereka kesulitan untuk konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru, serta peningkatan rasa stress dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

Sementara itu, guru kesulitan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Mereka juga mengalami waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar serta kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah.

“Tantangan yang dirasakan para orang tua dan anak-anak yang tidak memiliki perangkat untuk mengakses materi yang diberikan melalui ruang digital serta kuota yang harus dibeli untuk dapat mengaksesnya,” tulisnya.(*/Ta)