Pendidikan

BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan sebanyak 466 guru dan tenaga pendidikan non-PNS di Jawa Barat berhak mendapatkan tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per bulan. Keputusan tersebut dihasilkan setelah mengantongi SK Penugasan Guru yang diserahkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi secara simbolis di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/8/21).

SK tersebut diserahkan kepada Guru non-PNS di Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) yang dinyatakan memiliki persyaratan dan lulus tes PPG (pendidikan profesi guru). Dedi Supandi mengatakan penyerahan SK ini sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Adapun salah satu strateginya yaitu menyasar guru maupun tenaga pendidikan. “Tadi kami sudah memberikan secara bertahap dari tahun kemarin, tahun kemarin ada 1.461 guru tenaga kependidikan non PNS yang kita berikan SK dan hari ini kita berikan 466 orang,” ujar Dedi Supandi.

Dedi menyampaikan terdapat sejumlah kriteria mulai dari persyaratan administrasi maupun subtansi dan dari mulai ijazah, pengalaman belajar, kalian baik hingga mengikuti tes. “Untuk seleksinya dilaksanakan oleh kemendikbud. Tapi pada saat mereka dinyatakan lulus, SK itu harus diketahui juga oleh Menpan, karena tambahan sertifikasi Rp 1,5 juta flat itu adalah penggajian APBN,” katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat 18.465 guru non-PNS di Jabar. Pihaknya akan terus meningkatkan kuota guru non-PNS yang mendapatkan SK. Sementara untuk yang tidak lulus dalam tes maupun seleksi, dia memastikan, dapat kembali mengikutinya untuk tahun depan dan pihaknya akan memberikan pengarahan agar mereka dapat lolos dalam seleksi tersebut.

“Kami akan terus tingkatkan untuk mendukung para guru sehingga kesejahteraannya semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan sejumlah guru non-PNS yang telah mengantungi SK ini banyak yang ingin memanfaatkan tunjangan Rp 1,5 juta tersebut untuk rumah Bakti Pada Guru (Bataru) yang merupakan program dari Provinsi Jawa Barat. “Nanti ada rapel Januari sampai dengan semester pertama, jadi Rp 1,5 juta dikali 6 bulan, kurang lebih 9 juta. Itu mereka banyak yang ingin dialihkan untuk uang muka Bataru. Sehingga penghasilan mereka tetap tapi seolah-olah cicilan Bataru yang kurang lebih di Rp 900 ribu itu akan bisa menggunakan tunjangan itu,” katanya.

Dedi melanjutkan setiap guru non-PNS yang telah mendapatkan sertifikasi dan SK ini juga akan memiliki poin 10 persen ketika hendak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Di mana pihaknya sudah memperjuangkan sebanyak 16.097 guru PPPK yang disetujui oleh kementerian.

“Jadi guru yang bersertifikasi ini akan ada tambahan nilai 10 persen sehingga kans lulusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang belum bersertifikasi,” katanya.

Sementara itu salah seorang guru penerima SK penugasan, Toni mengaku penyerahan SK ini membuat dirinya lebih termotivasi. “Saya menjadi lebih terpacu dan termotivasi menjadi guru yang lebih kompeten,” ujar guru SMKN Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).(*/And)

JAKARTA – Para guru di sekolah diminta aktif mengusulkan anak didik yang orang tuanya tidak mampu jika namanya belum terdaftar dalam bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Uripasih mengatakan, sedianya pelajar penerima KJP Plus sudah terdata di Dinas Sosial DKI Jakartayang nantinya diverifikasi oleh pihak sekolah.

Ia berkata, jika tidak mampu siswa memang harus didaftarkan. Pemkot Jakarta Pusat meminta adanya kolaborasi dari RT setempat melihat ada siswa yang tidak mampu. “Guru-guru juga kami minta untuk melihat, kalau ada anak yang tidak mampu harap didaftarkan,” kata Uripasih di Jakarta, Kamis (14/7).

Uripasih mengatakan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menentukan pencairan dana tahap 1 dan tahap 2, mengingat dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening siswa. Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan pencairan dana KJP Plus bagi pelajar adalah Rabu, 14 Juli.

Besaran dana KJP Plus 2021 disesuaikan berdasarkan tingkat sekolah, yakni untuk SD/sederajat sebesar Rp 250 ribu, SMP Rp 300 ribu, SMA Rp 420 ribu, SMK Rp 450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp 300 ribu per bulan. Kegunaan KJP Plus selain untuk membiayai pendidikan atau SPP tambahan khusus, juga untuk membeli kebutuhan pangan demi kecukupan gizi serta kebutuhan pendidikan anak, termasuk untuk komunikasi pembelajaran jarak jauh.(*/Ta)

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) memulai pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19. Pembelajaran dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya mengungkapkan, pembelajaran tatap muka terbatas telah dimulai pada 21 April 2021. “Sesuai intruksi Ibu Bupati, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dimulai. Tahap awal 21 April sebanyak 438 SD,” kata Asep melalui keterangan tertulis, Minggu (2/5/21).

Asep menambahkan, kemudian pada tahap keduapad 26 April bertambah menjadi 624 SD. “Insya Allah semua proses pembalajaran tatap muka ini mematuhi protokol kesehatan, dan saat ini resmi sudah diizinkan 624 SD dari 721 SD negeri dan swasta,” ungkapnya.

Dindikbud Kabupaten Serang juga sudah berkirim surat kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang perihal monitoring pembelajaran tatap muka. Kebijakan ini pun diambil setelah dilakukan vaksinasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. “Kita kuatkan koordinasi dengan Dinkes Kabupaten Serang untuk monitoring kegiatan di sekolah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah mengeluarkan surat bernomor 420/1063-Disdikbud.2021 perihal percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Serang. Pembelajaran tatap muka dimulai sejak 21 April dengan berbagai syarat ketat, mulai dari izin pemerintah daerah hingga persetujuan orangtua.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta pendidik dan tenaga kependidikan menjalankan semua protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka. “Peran serta orangtua juga cukup penting. Termasuk pembelajaran tatap muka harus persetujuan komite sekolah dan orangtua,” ujarnya.

Menurut Tatu, pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap sesuai kebijakan pemerintah pusat, sesuai kewenangan pemerintah daerah. “Mari kita disiplin bersama, menjalankan protokol kesehatan. Mari juga menguatkan doa agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” jelasnya.(*/Dul)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan duka cita yang mendalam dan terhadap keluarga awak KRI Nanggala 402. Ia juga menyampaikan komitmen kementerian untuk mendukung pendidikan putra putri 53 awak KRI Nanggala.

Nadiem mengatakan, keluarga besar di kementerian sangat berduka cita atas wafatnya para patriot penjaga kedaulatan negara tersebut. “Negara ini berhutang budi, bahkan nyawa kepada awak KRI Nanggala 402. Membantu anak-anak para patriot ini agar dapat mengenyam pendidikan adalah setidaknya yang dapat kami lakukan,” kata Nadiem, dalam keterangannya, Kamis (29/4).

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, Abdul Kahar menyampaikan arahan Menteri Nadiem terkait pemberian beasiswa. Ia menegaskan, seluruh anak keluarga KRI Nanggala akan diberikan beasiswa pendidikan.

Presiden Jokowi menyampaikan kesedihan mendalam dan mengajak masyarakat Indonesia memanjatkan doa bagi seluruh kru KRI Nanggala-402 yang mengalami musibah tenggelam.

“Beasiswa pendidikan diberikan bagi seluruh anak keluarga KRI Nanggala 402. Pada tahap awal akan diberikan beasiswa kepada 51 anak yang terdiri dari 34 anak jenjang SD, 5 anak jenjang SMP, 4 anak jenjang SMA, dan 8 anak jenjang pendidikan tinggi,” kata dia menjelaskan.

Kahar menambahkan, tahun ini, beasiswa diberikan bagi anak keluarga yang sudah masuk pendidikan formal. Nantinya beasiswa akan diberikan juga bagi mereka yang saat ini masih balita. Ia menjelaskan, semuanya akan diberikan secara bertahap.

Kapal selam buatan Jerman pada 1977 itu hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu (21/4). Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian besar-besaran, termasuk dengan mendatangkan bantuan dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura.Pada Ahad (25/4), KRI Nanggala-402 dinyatakan berstatus subsunk (tenggelam) di kedalaman 838 meter, dan 53 awak KRI Nanggala dinyatakan gugur.(*/Ind)

CIBINONG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor akan melanjutkan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah se-Kabupaten Bogor. Dilanjutkannya uji coba PTM itu menyusul keputusan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yang memperbolehkan PTM pada perpanjangan ke-15 PPKM di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengatakan, uji coba PTM akan diperpanjang hingga 3 Mei 2021. Tak hanya memperpanjang uji coba PTM, Disdik Kabupaten Bogor juga berncana menggelar PTM di sejumlah wilayah. Khususnya wilayah yang sulit terjangkau sinyal internet atau blank spot.

Namun, Atis mengatakan, rencana tersebut akan dirumuskan terlebih dahulu bersama pihak terkait.

“Untuk rencana PTM bagi daerah susah sinyal atau blank spot, akan kami rumuskan bersama dengan pihak-pihak terkait. Tapi karena PPKM diperpanjang, kami juga akan memperpanjang uji coba PTM,” kata Atis, Sabtu (24/4).

Lebih lanjut, Atis mengatakan, jika di uji coba PTM nanti ditemukan kasus positif Covid-19 seperti yang terjadi pada sebuah SMA di Leuwiliang beberapa waktu lalu, maka PTM hanya akan dihentikan di sekolah yang terdapat kasus positif Covid-19 saja. Sedangkan, sekolah lainnya masih dapat melanjutkan pembelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Disdik dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 1 Kabupaten Bogor yang menaungi SMA sederajat.

Untuk itu, Atis meminta pihak sekolah untuk memastikan betul kondisi para peserta didiknya. Dia juga meminta agar seluruh siswa dipastikan untuk segera pulang ke rumah setelah belajar di sekolah.

“Kalau ada yang positf, yang dihentikan di sekolah hanya yang positif saja. Makanya anak-anak juga diharuskan langsung pulang ke rumah setelah dari sekolah. Ini smeua demi menjaga agar peserta didik tidak terpapar Covid-19,” tuturnya.

Dia menambahkan, meski uji coba PTM diperpanjang, namun numlah sekolah yang melaksanakan uji coba PTM tidak bertambah. Yakni sebanyak 170 sekolah mulai dari SD, SMP sederajat, dan SMA sederajat.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna memaparkan ada 170 sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, sudah siap untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Entis mengatakan, sekolah yang dinilai siap merupakan sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Namun, pembelajaran tatap muka nantinya tetap dilakukan secara terbatas.

“Secara keseluruhan di Kabupaten Bogor ada 170 sekolah diizinkan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Terdiri atas 29 SD, 24 MI, 28 SMP, 18 MTS, 7 MA, 32 SMA dan 32 SMK,”tandasnya.(*/Ind)

CIBINONG – Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di 170 sekolah di Kabupaten Bogor terhitung sudah sepekan dilaksanakan. Selama sepekan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor belum menemukan adanya kasus atau klaster penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan.

Sebab, sebelumnya Sekretaris Disdik Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengatakan, simulasi PTM akan dihentikan jika ditemukan adanya kasus positif Covid-19 di sekolah. Berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis simulasi PTM di Kabupaten Bogor.

“Mudah-mudahan ini berjalan mulus sehingga kita bisa evaluasi dan kita tingkatkan nanti untuk sekolah lain yang ingin melakukan PTM. Tentunya kami dengan tim harus memverifikasi dan validasi juga,” kata Atis, Senin (22/3/21).

Di sisi lain, Atis menerangkan, antusias dari siswa dan guru pun dinilai cukup tinggi. Mengingat sudah setahun lebih pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan akibat pandemi Covid-19.

Dengan kondisi yang terbilang terkendali ini, Atis menuturkan, ada 100 sekolah lagi yang mengajukan permohonan digelarnya simulasi PTM untuk sepekan kedepan. Namun, Disdik Kabupaten Bogor belum bisa mengizinkan sekolah-sekolah tersebut untuk langsung melaksanakan simulasi PTM.

Sebab, ujar Atis, pihak Disdik Kabupaten Bogor masih harus melakukan verifikasi dan validasi kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Sebelum benar-benar menggelar simulasi PTM. Bahkan, angka tersebut masih bisa bertambah. “Di saya yang sudah disposisi ada 100 sekolah, kelihatannya masih nambah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna memaparkan ada 170 sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, sudah siap untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Entis mengatakan, sekolah yang dinilai siap merupakan sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Namun, pembelajaran tatap muka nantinya tetap dilakukan secara terbatas.

“Secara keseluruhan di Kabupaten Bogor ada 170 sekolah diizinkan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Terdiri atas 29 SD, 24 MI, 28 SMP, 18 MTS, 7 MA, 32 SMA dan 32 SMK,”katanya.(*/De)

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi telah membuka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP). Langah ini, menandakan dibukanya kembali kegiatan sekolah secara tatap muka.

Salah seorang orang tua murid, Nisa (38), menyambut baik adanya rencana pembukaan kegiatan sekolah tatap muka ini. Penyebabnya adalah tingginya biaya yang harus ditanggung untuk melaksanakan sekolah daring.

Dia yang memiliki tiga anak sekaligus itu mengaku cukup berat membiayai kuota untuk melaksanakan kelas anak-anaknya. “Kesulitan banyak ya. Otomatis kuota bertambah apalagi yang anaknya dua atau tiga untuk classroom kan menguras itu juga,” ujar dia saat diterimui dikutip dari republika, Senin (22/3/21).

Di samping itu, kata dia, sekolah online juga dinilai kurang efektif lantaran hanya bersifat satu arah saja. Sehingga, anak-anak kesulitan mencerna pelajaran terutama untuk jenis pelajaran eksak.

“Anak juga hanya dikasih soal, ga dikasih penjelasan, apalagi matematika rumus itu mereka bingung, kalau cari di google susah,” ungkapnya.

Kendati begitu, dia juga tetap khawatir terkait masih adanya pandemi Covid-19. “Pasti ada (kekhawatiran), tapi ya daripada anak di rumah mulu juga kasihan nggak ada kegiatan, hanya di rumah di kamar saja. Kita juga berserah diri saja,” ungkapnya.(*/Eln)

SLEMAN – Hampir semua sektor pendidikan sudah melaksanakan pembelajaran daring mengatasi permasalahan yang terhambat karena pandemi covid-19. Bosan jadi salah satu persoalan baru yang harus dihadapi selama pembelajaran daring berlangsung.

Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia (UII), Ratna Syifa’a Rachmahana mengatakan, masalah itu lebih banyak dialami siswa-siswa yang baru naik jenjang. Seperti kelas VII SMP atau kelas X SMA.

Terlebih, ia mengingatkan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) memang menekankan kepada kemandirian siswa. Karenanya, Ratna berpendapat, biasanya siswa-siswa yang tidak mandiri akan lebih banyak yang merasa kesulitan selama ikuti pembelajaran daring.

Ada beberapa metode pengajaran yang akan membuat siswa cepat beradaptasi seperti dengan studi kasus, karya tulis, proyek penelitian dan e-learning. Namun, perlu peran yang sangat besar dari orang tua agar bisa mendampingi siswa mengikuti PJJ.

Peran yang bisa dilakukan mulai dari terlibat aktif untuk bisa mendampingi proses belajar anak. Tentu, berbeda menangani siswa SD dan siswa SMA, dan sebagai orang tua mereka dapat memberikan proyek ‘life skill’ yang bisa dipelajari di rumah.

“Hal lain yang perlu dilakukan memberi batasan waktu dan konten dalam penggunaan gawai dari internet. Jelaskan apa efek positif dan negatif penggunaan internet tersebut,” kata Ratna dalam webinar yang digelar Fakultas Kedokteran UII, Rabu (17/2).

Ia menuturkan, supportive menjadi gaya parenting yang ideal untuk mendampingi siswa. Karenanya, selain menerapkan batas aturan harus dijelaskan pula alasan, agar anak-anak bisa secara sadar menentukan sikap dan memiliki tanggung jawab.

Sedangkan, yang perlu dihindari dari orang tua kepada anak tidak lain kebiasaan menuntut prestasi akademik yang tinggi. Menurut Ratna, kondisi itu dapat memicu siswa-siswa menjadi penyontek dengan alasan ingin membahagiakan orang tua mereka.

“Karenanya, orang tua diharapkan bisa bersinergi dengan guru atau sekolah agar tercapai kondisi ideal untuk siswa, orang tua dan guru,” ujar Ratna.(*/Ind)

JAKARTA – Sebagian pihak meyakini, kebanyakan orang yang mendapatkan vaksinasi tidak akan terpapar virus Covid-19. Hingga kini, hal tersebut masih diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan, apakah vaksin memang benar mencegah virus Covid-19 terhadap seseorang atau tidak.

“Meskipun vaksin memang menawarkan lapisan perlindungan, sangat penting bagi kami semua untuk terus mengikuti semua tindakan pencegahan lainnya,” kata Direktur Medis Layanan Perawatan Kesehatan Presbyterian, Denise Gonzales, seperti dikutip dari krge.com, Rabu (17/2).

Dia melanjutkan, data awal menunjukkan beberapa tanda yang menjanjikan, tetapi ini masih dini dan banyak yang belum diketahui. Itulah sebabnya para ahli mengimbau orang yang telah divaksinasi untuk terus memakai masker dan menjaga jarak.

Sebuah makalah baru yang diterbitkan bulan ini menganalisis uji klinis fase III dari vaksin Oxford-AstraZeneca. Hasilnya menunjukkan, potensi vaksin untuk mengurangi penularan virus corona tanpa gejala. Demikian pula, data dari uji coba Moderna mungkin menyarankan vaksin dapat mencegah dua pertiga kasus tanpa gejala setelah satu suntikan.

Sheba Medical Center di Israel melakukan penelitian kecil-kecilan tentang vaksin Pfizer-BioNTech. Kepala penelitian mengatakan temuan itu menyarankan orang yang mendapatkan vaksin menghindari menjadi pembawa virus. Penelitian tersebut melibatkan ukuran sampel yang kecil dan penelitian tersebut tidak dipublikasikan.

Pada akhirnya, masih banyak lagi penelitian yang perlu dilakukan untuk benar-benar mengetahui jawabannya. Terlepas dari itu, dia mengetahui vaksin membuat perbedaan dalam kasus Covid-19.

Para peneliti melihat penurunan 16 persen kasus akibat vaksin saja. “Perhatikan garis-garis itu, semakin jauh terpisah yang berarti seiring berjalannya waktu dan kami memvaksinasi lebih banyak orang. Vaksinasi itu sendiri memiliki efek yang semakin banyak,” kata dia.

Pusat Pengendaliaan dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) memperbarui pedomannya, CDC mengatakan orang-orang yang telah divaksinasi penuh tidak harus karantina setelah terpapar seseorang dengan Covid-19.

Dalam menjelaskan keputusan tersebut, CDC menyatakan meskipun risiko penularan SARS-CoV-2 dari orang yang divaksinasi ke orang lain masih belum pasti, vaksinasi telah terbukti dapat mencegah gejala Covid-19. Penularan simptomatik dan pragejala dianggap memiliki peran yang lebih besar dalam penularan daripada penularan tanpa gejala.(*/Ta)

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengajukan 28 ribu vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi, jumlah itu akan dibagi secara bertahap dengan prioritas kepada sekolah yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Dedi mengatakan, sedang mendata sekolah yang akan menggelar sekolah tatap muka. Saat ini, di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah ada sekitar 2.870 sekolah di berbagai wilayah yang mengajukan sekolah tatap muka.

Namun, kata Dedi, dari kajian yang sudah dilakukan, jumlah yang ideal untuk melakukan tatap muka hanya 626 sekolah. Ribuan lainnya bukan karena tidak siap dengan infrastruktur penunjang, namun karena pertimbangan lokasinya berada di wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi.

Meski demikian, kata dia, keputusan untuk menggelar sekolah tatap muka tetap berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dedi mengatakan, pihaknya hanya berupaya menyediakan sarana, meskipun keputusan nantinya sekolah tatap muka atau tetap daring.

“Guru yang akan divaksin itu banyak, bisa mencapai 28 ribu. Nanti kami buat tahapan sekolah mana dulu yang mau melakukan tatap muka. Yang kedua, usia guru,” ujar Dedi, Senin (15/2).

Vaksinasi, kata dia, sangat diperlukan bagi tenaga pendidikan setelah program untuk tenaga kesehatan rampung. Hal ini agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

Pengajuan vaksin ke Dinas Kesehatan pun disesuaikan dengan jumlah guru dan staf pengajar yang ada di Jabar. “Yang jelas, pekan depan kami sudah akan menyiapkan vaksin buat guru,” ucapnya.(*/He)