Pendidikan

MADIUN – Sebanyak enam siswa SMA Negeri (SMAN) 1 Kota Madiun, Jawa Timur terkonfirmasi positif Covid-19 berdasar hasil tes PCR yang dilakukan tim telusur dinas kesehatan setempat.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun Denik Wuryani mengatakan awalnya ditemukan satu siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam penelusuran acak yang dilakukan pemkot.

“Dari temuan itu, kemudian kami lakukan penelusuran dan tes usap kepada 59 kontak erat, yakni siswa dan sejumlah guru. Hasilnya, ditemukan lima yang positif. Sehingga, total siswa yang terkonfirmasi Covid-19 ada enam orang,” ujarnya, Jumat (4/2/2022).

Ia belum mengetahui varian Covid-19 dari pasien bersangkutan. Dinkes juga telah mengirim hasil sampel enam siswa itu ke Surabaya untuk diteliti lebih lanjut.

Denik menjelaskan kondisi keenam siswa hanya bergejala ringan dan sedang menjalani isolasi dengan pantauan ketat. Dia memberikan rekomendasi kepada sekolah setempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring.

Atas temuan kasus itu ia berpesan kepada siswa, orang tua siswa dan seluruh warga sekolah untuk memperketat penerapan protokol kesehatan. Selain selalu menaati protokol kesehatan, Pemkot Madiun kini juga terus gencar melakukan berbagai langkah antisipasi pencegahan penularan virus corona, salah satunya menyiagakan mobil masker keliling, melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat publik serta jalan protokol, dan menggencarkan vaksinasi penguat atau dosis ketiga.

Sesuai data, di Kota Madiun kasus Covid-19 hingga Kamis (3/2/2022) telah mencapai 7.326 orang. Dari jumlah itu, 6.795 orang di antaranya telah sembuh, empat orang dalam perawatan, 16 orang menjalani isolasi terpadu dan 511 orang meninggal dunia.(*/Gi)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa jumlah pasien rawat inap di rumah sakit (RS) mulai penuh saat angka penularan Covid-19 menembus angka 1.121 kasus per hari.

“Sudah mulai penuh dengan pasien rawat inap. Padahal Pak Presiden (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa varian omicron ini dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit,” ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu mencatat, terjadi kenaikan angka pasien rawat inap hampir di setiap rumah sakit Kabupaten Bogor, kondisi tersebut seiring meningkatnya secara tajam angka kasus harian penularan Covid-19. Ade Yasin menyebutkan, dari data terbaru, 4 Februari 2022 saat angka penularan Covid-19 mencapai 1.121 kasus per hari, tingkat keterisian atau Bed Occupancy Rate (BOR) tempat tidur isolasi pasien Covid-19 mencapai 48,78 persen dari total 740 tempat tidur.

Angka keterisian ruang perawatan intensif atau ICU pasien Covid-19 pun bertambah sejak dua pekan terakhir menjadi 27,78 persen dari total 90 tempat tidur ICU. Tempat isolasi terpusat (Isoter) di Wisma Cibinong, Megamendung pun kini terisi kembali. Saat ini terisi 45 tempat tidur dari 60 tempat tidur yang tersedia.

Ade Yasin mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti anjuran Presiden Jokowi yang memastikan bahwa pasien Covid-19 varian Omicron bisa sembuh tanpa harus ke rumah sakit.

“Sebaiknya masyarakat mengikuti anjuran Presiden. Karena varian Omicron ini bisa sembuh tanpa kita ke rumah sakit,” tuturnya.

Angka penularan Covid-19 harian di Kabupaten Bogor mengalami lonjakan tajam sejak 18-19 Januari 2022, menjadi 42 kasus dan 43 kasus, dari sebelumnya yang hanya berada di angka 2-11 kasus per hari.(*/An)

DEPOK – Jelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semester kedua tahun ajaran 2021/2022, pelaksanaan vaksinasi anak 12 tahun keatas sudah capai 90 persen lebih. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok Wijayanto mengatakan vaksinasi Covid-19 untuk anak di atas 12 tahun keatas sudah mencapai 90 persen.

“Untuk siswa di atas 12 tahun sudah di atas 90 persen. Untuk anak SD Alhamdulillah ada kick off dari Kementerian Kesehatan, kita masuk daerah percontohan kick off itu untuk vaksinasi anak 6-11 tahun. Walapun tidak disarankan di tatap muka pun kita konsen akan menyelesaikan semester genap usai liburan menyelesaikan 200 ribu siswa SD tervaksin,” ujar Wijayanto di Balai Kota Depok, Rabu (29/12).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati menambahkan, cakupan vaksinasi anak siswa usia 6-11 pada Rabu (29/12) sudah mencapai 49.06 persen atau 96.993 anak. “Hingga jam 15.00 WIB, cakupan vaksin anak untuk anak usia 6-11 tahun sudah mencapai 49.06.persen atau 96.993 anak,” terangnya.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menegaskan, terdapat tiga hal yang harus dipersiapkan terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Pertama, terkait status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Depok. “Persiapannya adalah kita lihat leveling di Kota Depok sudah level satu saat ini,” ucapnya.

Lanjut Imam, kedua, memperhatikan perkembangan varian baru Covid-19 yaitu Omicron dan berharap varian baru tersebut tidak sampai ke Kota Depok. “Ketiga, semua harus sudah tervaksin baik guru, pengajar, maupun siswa SD, SMP, SMA semua harus sudah divaksin,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini capaian vaksinasi di Kota Depok sudah sangat baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok per 26 Desember 2021 cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 76.04 persen, sementara dosis kedua mencapai 62.57 persen.

“Untuk vaksinasi siswa SD masih terus berjalan kerena baru ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai 100 persen di tahun 2022,” jelasnya.(*/Idr)

SURABAYA – Juru Bicara Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr. Makhyan Jibril Al Farabi menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kasus Covid-19 varian Omicron di Jatim. Jibril memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron.

“Kita sendiri di Jawa Timur saat ini belum menemukan (Omicron) tapi kita terus melakukan surveillance ketat untuk memastikan apakah ada varian Omicron atau tidak,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (16/12).

Pengawasan ketat yang dilakukan, lanjut Jibril, adalah dengan melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap sample PCR yang CT Valuenya rendah dan penyebaran virusnya terbilang cepat. Whole Genome Sequencing dilakukan di ITD Universitas Airlangga.

Ketika ditemukan tanda-tanda yang mengarah kepada Covid-19 varian Omicron, pasien tersebut bakal langsung dilakukan penanganan intensif. “Sampai sekarang kita belum menemukan yang menggambarkan kemiripan dengan varian Omicron,” ujarnya.

Jibril meyakini, Covid-19 varian Omicron bisa diantisipasi agar tidak mudah masuk ke Jatim. Mengingat saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ditambah lagi capaian vaksinasi Covid-19 yang terus meningkat, bahkan sudah melebihi angka 70 persen.

“Kita juga sudah menjalin kolaborasi yang baik dengan seluruh jajaran Forkopimda. Harapan kami ini bisa terus menekan kasus Covid-19 dan jangan sampai Omicron masuk ke Jatim,” katanya.(*/Gi)

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten selama tahun 2021, mengucurkan dana Rp 81 miliar sebagai insentif bagi sekitar 16 ribu guru sekolah swasta di Provinsi Banten.

Kepala Disdikbud Banten, Tabrani menyatakan, insentif bagi guru sekolah swasta sudah disalurkan tiga kali, yakni pada triwulan I, II, dan III.

“Untuk penyaluran tahap terakhir Insya Allah paling lambat pada akhir Desember 2021 ini,” kata Tabrani di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (16/12).

Menurut Tabrani, setiap guru sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus (SKh) swasta di Banten mendapat insentif Rp 500 ribu per bulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pemberian insentif bagi guru sekolah swasta, sambung dia, merupakan bagian dari upaya pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

“Alhamdulillah sekarang honor guru non-PNS di SMA, SMK, dan SKh negeri sudah layak,” kata Tabrani.

Dia menambahkan, Pemprov Banten terus berupaya meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan dengan membangun sekolah baru.

Dia menyebut, lahan untuk membangun 13 sekolah baru di Provinsi Banten sedang disiapkan. “Tahun ini telah selesai membangun delapan unit sekolah baru di Kabupaten Lebak. Sementara untuk sekolah yang saat ini masih menumpang, (pembangunan gedungnya) akan dituntaskan pada tahun 2022,”jelasnya.(*/Du)

BOGOR – Vaksinasi Covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun mulai digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (15/12/2021). Selain pelajar, vaksinasi juga dilaksanakan untuk anak-anak putus sekolah.

Salah satu daerah yang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak putus sekolah yakni di Kampung Mongol, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jenis vaksin yang digunakan ialah Sinovac dengan dosis 0,5 ml dan interval waktu penyuntikan selama 28 hari.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melalukan pendataan anak-anak di Kota Bogor yang divaksinasi dilakukan melalui semua jalur. Untuk yang bersekolah dari Disdik menggunakan data sekolah. Sementara yang putus sekolah dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Puskesmas. Kemudian untuk anak-anak di madrasah dan pondok pesantren berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.

Dia menegaskan, Pemkot Bogor memastikan semua anak akan mendapatkan hak vaksinasi. Sehingga Bima Arya memastikan semua anak-anak akan didata dan dilayani tanpa terkecuali.

Vaksinasi anak pun dilaksanakan setiap hari. Untuk puskesmas, Bima Arya meminta agar proaktif untuk mendata anak-anak di lingkungannya. “Sistem yang ada sudah siap dan berjalan. Jadi targetnya adalah tinggal pendataan SD dan anak-anak yang tidak bersekolah,” ujar Bima Arya, Rabu (15/12).

Bima Arya mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, sasaran vaksinasi Covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bogor berjumlah 100.862 orang. Untuk dosis pertama ditargetkan rampung pada 15 Januari 2022 dan untuk dosis kedua ditargetkan 22 Februari 2022.

“Bismillah, kick off vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita targetkan 593 anak selesai divaksinasi,” tandasnya(*/Ju).

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada 2022, akan menaikkan nilai insentif bagi guru honorer menjadi Rp 2,4 juta per tahun. Pemkab Bogor akan memberikan insentif kepada 8.447 pendidik atau guru dan 1.635 tenaga kependidikan di tingkat pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah pertama serta guru madrasah.

“Di tahun 2022, Pemkab Bogor akan menaikkan (tunjangan) kespeg (kesejahteraan pegawai) para guru dan tenaga kependidikan honorer dari Rp 1,1 juta menjadi Rp 1,2 juta per enam bulan,” kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin di acara pelantikan pengurus Perkumpulan Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor periode 2021-2025 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/12/2021).

Ade mengatakan, pemkab bekerja sama dengan Bank BJB dalam menyalurkan insentif bagi guru. Para guru akan mendapat ATM Pancakarsa untuk mengambil insentif. Dia menyebut, meski kenaikan tidak besar, namun hal itu sangat berarti bagi penerima.

“Walaupun sedikit tapi Insya Allah sangat berarti, karena yang namanya rumus gaji itu tidak ada istilah turun, yang ada itu tetap atau naik. Dengan Kartu Pancakarsa ini juga kita berupaya untuk merubah pemberian insentif secara cashless, tersistem, dan by data,” terangnya.(*/In)

JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) mendorong pemerintah untuk memperbaiki seleksi guru yang akan diangkat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, seleksi guru PPPK ini membutuhkan koordinasi dan sinergitas antara Mendikbudristek dan Menpan RB bersama pemerintah daerah sehingga bisa mendorong pemerintah daerah untuk menambah jumlah formasi guru PPPK.
“Sedapat mungkin disesuaikan angka kebutuhan riil di daerah agar dapat mengakomodir semua guru honorer,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Dia menjelaskan, capaian seleksi guru PPPK masih jauh dari target. Sebab awalnya kuota yang disediakan itu mencapai 1.002.616 formasi. Sedangkan pemerintah daerah hanya mengajukan 506.252 formasi dan yang lulus hanya 173.329 guru saja.

“P2G pun meminta pemerintah pusat merekalkulasi dan membuat peta jalan guru honorer lulus PPPK. Bagaimana penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karir,” ujarnya.

Sebab, terangnya, keberadaan guru PPPK berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang ada di sekolah tersebut. Menurutnya, guru honorer lain bisa terbuang dan hal ini akan menjadi masalah baru.

Dia mengatakan, seleksi guru PPPK tahap II dan III yang dibuka bagi guru swasta dan umum memerlukan regulasi khusus. Yang mengatur apakah guru swasta yang lolos PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta atau negeri sebab keduanya mempunyai konsekuensi.

Satriwan mengungkapkan, seleksi PPPK tahap II dan III mendorong guru sekolah swasta kelas pinggiran, menjadi ASN PPPK. Jika motivasi menjadi PPPK makin besar patut dikhawatirkan terjadinya migrasi besar-besaran guru swasta.

“Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda perlu melakukan pemetaan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak kekurangan guru sekolah swasta nanti. Inilah alasan mendesak dibuatnya regulasi khusus Pengelolaan Guru PPPK,” tandasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, banyak guru berstatus honorer hingga purnatugas, khususnya di DKI Jakarta. Kontrak kerjanya akan berakhir di usia pensiun tanpa menerima uang tunjangan.

“Mamang banyak tahun ini, tahun yang akan datang, dan tahun berikutnya. Mereka itu di usia-usia guru honorer, honor KKI (kontrak kerja individu) yang kelahiran 1961-1966, yang 1961 ini memasuki purnatugas,” ujar Heru dalam diskusi interaktif daring, Sabtu (27/11).

Dia mencontohkan, di SMPN 52 Jakarta yang pernah dipimpinnya, ada guru honorer yang purnatugas per 1 November. Guru tersebut telah mengabdi sejak sekitar 2003, tetapi statusnya tak ada perubahan, masih honorer KKI sampai purnatugas.

Karena honorer, guru itu pun tidak akan mendapatkan uang tunjangan pensiun layaknya guru pegawai negeri sipil (PNS). Para guru honorer tersebut, kata dia, selama ini tidak diam saja. Mereka juga telah berjuang agar diangkat menjadi PNS dengan ikut serta dalam seleksi calon PNS (CPNS).

Namun, kata Heru, mereka mengalami berbagai kendala. Mulai dari faktor usia sehingga tidak masuk kategori, sampai kondisi rekrutmen CPNS yang lambat. Guru honorer di DKI Jakarta, khususnya di sekolah negeri, sedikit beruntung, karena rata-rata telah menerima upah sekitar Rp 4,2 juta.

Guru honorer itu menjadi bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berstatus kontrak/KKI. Akan tetapi, nasib guru-guru honorer di daerah lain, terutama di pelosok-pelosok masih jauh dari kata sejahtera, bahkan mendapatkan upah yang tidak layak.

“Kalau di DKI cenderung lebih sejahtera, mereka sebagai honor KKI setiap bulan bisa menerima Rp 4,2 juta, tetapi kalau di daerah lain yang ada di jaringan kami yang ada di pelosok-pelosok sana itu kan memang sangat memprihatinkan,” kata Heru.

Salah satunya, Guru SD Negeri 20 Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Mariana (38 tahun). Selama belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer, ia hanya menerima honorarium Rp 300 ribu per bulan.

“Saya bertahan menjadi guru honorer karena kecintaan terhadap pekerjaan yang sudah saya jalani sejak 2007,” kata Mariana yang dihubungi dari Lhokseumawe, Jumat (26/11).

Mariana mengatakan, meski upah diterima jauh dari kata layak, semangatnya dalam mengajar peserta didik sangat tinggi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melahirkan generasi yang cerdas.

Baca Juga:
Kementan: Sumber Karbohidrat Lokal Selain Beras Perlu Digali Puluhan Santri di Sampit Keracunan Makanan Pemerkosa dan Pembunuh Anak Dijerat Pasal Berlapis

“Saya senang mengajar anak-anak. Honorarium itu pastinya tidak cukup, apalagi saya memiliki empat anak. Tapi, tidak apa-apa karena saya cinta pekerjaan guru. Mungkin dengan ketulusan ini nanti saya bakal lulus pegawai negeri sipil,” kata Mariana.

Warga Kemukiman Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, ini mengaku semangat mengajarnya tidak terlepas dari dukungan sang suami yang yang berdagang mi Aceh. “Kalau saya sedang mengajar, anak-anak dijaga suami. Suami buka usaha di rumah, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Gaji saya hanya cukup untuk biaya transportasi saja, malahan terkadang kurang,” kata Mariana.

Sebelumnya, kata Mariana, ia merupakan guru honorer dengan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Namun sejak, Juli 2021, ia tidak pernah mendapatkan gaji lagi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Utara, Sarjan mengatakan, saat ini Kabupaten Aceh Utara masih sangat kekurangan guru PNS. Bahkan, ada beberapa sekolah di pedalaman hanya memiliki dua guru negeri, dan selebihnya guru honorer.

Ia pun meminta pemerintah menyejahterakan para guru honorer. Dengan begitu, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer, gaji guru honorer di Aceh Utara jauh dari kata sejahtera. Jika guru bekerja dengan nyaman, maka hasilnya juga akan lebih maksimal,”jelasnya.(*/Ind)

BANDUNG – Sebanyak 206 SMK Negeri dari 2.952 SMK di Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, hal ini sebagai upaya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi kemajuan teknologi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pun sudah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital untuk diterapkan di SMK Negeri sejak Juni 2021. Dedi mengatakan, selain itu ada 406 Guru SMK di Jabar diberikan pelatihan kurikulum digital.

“Jadi, kurikulum itu sudah dilakukan (sosialisasi) dari Juni sampai September ini dan Shopee juga sudah melakukan pelatihan dengan bapak ibu gurunya sebanyak 406 orang, hari ini penandatanganan MOU untuk pelatihan terhadap siswanya,” ujar Dedi saat peluncuran program pengembangan bisnis digital untuk SMK di kampus Shopee, Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa petang (23/11/2021).

Menurutnya, saat gurunya mendapatkan pelatihan, dibuka link bagi siswa yang ingin mendaftar untuk mengikuti pelatihan kurikulum digital Shopee yang telah disusun. “Dari target 20 ribu, sampai hari ini sudah 26 ribuan yang mendaftar. Di posisi yang lain kita dari Juni pun juga punya inovasi sekolah pencetak wirausaha,” katanya.

Dedi Supandi menilai, selama ini SMK selalu dikaitkan dengan industri, sehingga lebih banyak mendidik menjadi karyawan. “Makanya dari Juni, kita juga program sekolah pencetak wirausaha digital ujungnya sama untuk ekonomi digital juga,” katanya.

Kerja sama ini, kata dia, akan terus diperbanyak untuk menyasar SMK swasta. Perlu diketahui, sebanyak 26 ribu siswa SMK di Jabar akan belajar bisnis menggunakan kurikulum ekonomi digital guna bisa bersaing dan diserap industri kekinian.

Siswa yang menjadi target pelatihan tersebar di 27 kabupaten/kota dan akan mulai dilatih pada 2022. Kurikulum ekonomi digital dikembangkan Pemda Provinsi Jawa Barat bersama perusahaan e-commerce Shopee.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penerapan kurikulum shopee di SMK merupakan respons cepat Pemprov Jabar mengantisipasi era industri 4.0 dan disrupsi pandemi Covid-19. Penyiapan SDM yang bisa beradaptasi dengan keadaan menjadi penting. “206 SMK akan menggunakan kurikulum shopee, ini komitmen kongkret bahwa Jabar siap dalam ekonomi digital,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Lulusan SMK kurikulum shopee ini, kata dia, akan langsung diserap berbagai perusahaan e-commerce terutama Shopee. Siswa juga akan diberikan jalan menjadi pengusaha lokal mandiri yang memahami tren ekonomi digital. “Lulusannya diserap langsung oleh perusahaan e-commerce atau menjadi pengusaha karena sudah punya bekal,” kata Emil.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jabar masih didominasi lulusan SMK. Menurut Gubernur, hal tersebut disebabkan kurikulum yang tidak sesuai dengan pasar yang kini sudah bergeser. Padahal di era industri 4.0 saat ini akan hadir 100 juta lapangan pekerjaan baru. “Market sudah bergeser tapi kurikulum kita masih merespons wajah lama ekonomi,” katanya.

Selain Shopee, rencananya kurikulum hyundai dan samsung juga akan diterapkan di SMK. “Ke depan ada kurikulum lain yang sedang disiapkan bekerja sama dengan perusahaan, misalnya kurikulum hyundai, samsung dan teknologi lainnya. Sehingga lulusan SMK Jabar semua terserap oleh industri 4.0,” ungkapnya.(*/He)