Pendidikan

SURABAYA – Juru Bicara Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr. Makhyan Jibril Al Farabi menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kasus Covid-19 varian Omicron di Jatim. Jibril memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron.

“Kita sendiri di Jawa Timur saat ini belum menemukan (Omicron) tapi kita terus melakukan surveillance ketat untuk memastikan apakah ada varian Omicron atau tidak,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (16/12).

Pengawasan ketat yang dilakukan, lanjut Jibril, adalah dengan melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap sample PCR yang CT Valuenya rendah dan penyebaran virusnya terbilang cepat. Whole Genome Sequencing dilakukan di ITD Universitas Airlangga.

Ketika ditemukan tanda-tanda yang mengarah kepada Covid-19 varian Omicron, pasien tersebut bakal langsung dilakukan penanganan intensif. “Sampai sekarang kita belum menemukan yang menggambarkan kemiripan dengan varian Omicron,” ujarnya.

Jibril meyakini, Covid-19 varian Omicron bisa diantisipasi agar tidak mudah masuk ke Jatim. Mengingat saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ditambah lagi capaian vaksinasi Covid-19 yang terus meningkat, bahkan sudah melebihi angka 70 persen.

“Kita juga sudah menjalin kolaborasi yang baik dengan seluruh jajaran Forkopimda. Harapan kami ini bisa terus menekan kasus Covid-19 dan jangan sampai Omicron masuk ke Jatim,” katanya.(*/Gi)

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten selama tahun 2021, mengucurkan dana Rp 81 miliar sebagai insentif bagi sekitar 16 ribu guru sekolah swasta di Provinsi Banten.

Kepala Disdikbud Banten, Tabrani menyatakan, insentif bagi guru sekolah swasta sudah disalurkan tiga kali, yakni pada triwulan I, II, dan III.

“Untuk penyaluran tahap terakhir Insya Allah paling lambat pada akhir Desember 2021 ini,” kata Tabrani di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (16/12).

Menurut Tabrani, setiap guru sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus (SKh) swasta di Banten mendapat insentif Rp 500 ribu per bulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pemberian insentif bagi guru sekolah swasta, sambung dia, merupakan bagian dari upaya pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

“Alhamdulillah sekarang honor guru non-PNS di SMA, SMK, dan SKh negeri sudah layak,” kata Tabrani.

Dia menambahkan, Pemprov Banten terus berupaya meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan dengan membangun sekolah baru.

Dia menyebut, lahan untuk membangun 13 sekolah baru di Provinsi Banten sedang disiapkan. “Tahun ini telah selesai membangun delapan unit sekolah baru di Kabupaten Lebak. Sementara untuk sekolah yang saat ini masih menumpang, (pembangunan gedungnya) akan dituntaskan pada tahun 2022,”jelasnya.(*/Du)

BOGOR – Vaksinasi Covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun mulai digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (15/12/2021). Selain pelajar, vaksinasi juga dilaksanakan untuk anak-anak putus sekolah.

Salah satu daerah yang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak putus sekolah yakni di Kampung Mongol, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jenis vaksin yang digunakan ialah Sinovac dengan dosis 0,5 ml dan interval waktu penyuntikan selama 28 hari.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melalukan pendataan anak-anak di Kota Bogor yang divaksinasi dilakukan melalui semua jalur. Untuk yang bersekolah dari Disdik menggunakan data sekolah. Sementara yang putus sekolah dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Puskesmas. Kemudian untuk anak-anak di madrasah dan pondok pesantren berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.

Dia menegaskan, Pemkot Bogor memastikan semua anak akan mendapatkan hak vaksinasi. Sehingga Bima Arya memastikan semua anak-anak akan didata dan dilayani tanpa terkecuali.

Vaksinasi anak pun dilaksanakan setiap hari. Untuk puskesmas, Bima Arya meminta agar proaktif untuk mendata anak-anak di lingkungannya. “Sistem yang ada sudah siap dan berjalan. Jadi targetnya adalah tinggal pendataan SD dan anak-anak yang tidak bersekolah,” ujar Bima Arya, Rabu (15/12).

Bima Arya mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, sasaran vaksinasi Covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bogor berjumlah 100.862 orang. Untuk dosis pertama ditargetkan rampung pada 15 Januari 2022 dan untuk dosis kedua ditargetkan 22 Februari 2022.

“Bismillah, kick off vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita targetkan 593 anak selesai divaksinasi,” tandasnya(*/Ju).

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada 2022, akan menaikkan nilai insentif bagi guru honorer menjadi Rp 2,4 juta per tahun. Pemkab Bogor akan memberikan insentif kepada 8.447 pendidik atau guru dan 1.635 tenaga kependidikan di tingkat pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah pertama serta guru madrasah.

“Di tahun 2022, Pemkab Bogor akan menaikkan (tunjangan) kespeg (kesejahteraan pegawai) para guru dan tenaga kependidikan honorer dari Rp 1,1 juta menjadi Rp 1,2 juta per enam bulan,” kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin di acara pelantikan pengurus Perkumpulan Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor periode 2021-2025 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/12/2021).

Ade mengatakan, pemkab bekerja sama dengan Bank BJB dalam menyalurkan insentif bagi guru. Para guru akan mendapat ATM Pancakarsa untuk mengambil insentif. Dia menyebut, meski kenaikan tidak besar, namun hal itu sangat berarti bagi penerima.

“Walaupun sedikit tapi Insya Allah sangat berarti, karena yang namanya rumus gaji itu tidak ada istilah turun, yang ada itu tetap atau naik. Dengan Kartu Pancakarsa ini juga kita berupaya untuk merubah pemberian insentif secara cashless, tersistem, dan by data,” terangnya.(*/In)

JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) mendorong pemerintah untuk memperbaiki seleksi guru yang akan diangkat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, seleksi guru PPPK ini membutuhkan koordinasi dan sinergitas antara Mendikbudristek dan Menpan RB bersama pemerintah daerah sehingga bisa mendorong pemerintah daerah untuk menambah jumlah formasi guru PPPK.
“Sedapat mungkin disesuaikan angka kebutuhan riil di daerah agar dapat mengakomodir semua guru honorer,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Dia menjelaskan, capaian seleksi guru PPPK masih jauh dari target. Sebab awalnya kuota yang disediakan itu mencapai 1.002.616 formasi. Sedangkan pemerintah daerah hanya mengajukan 506.252 formasi dan yang lulus hanya 173.329 guru saja.

“P2G pun meminta pemerintah pusat merekalkulasi dan membuat peta jalan guru honorer lulus PPPK. Bagaimana penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karir,” ujarnya.

Sebab, terangnya, keberadaan guru PPPK berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang ada di sekolah tersebut. Menurutnya, guru honorer lain bisa terbuang dan hal ini akan menjadi masalah baru.

Dia mengatakan, seleksi guru PPPK tahap II dan III yang dibuka bagi guru swasta dan umum memerlukan regulasi khusus. Yang mengatur apakah guru swasta yang lolos PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta atau negeri sebab keduanya mempunyai konsekuensi.

Satriwan mengungkapkan, seleksi PPPK tahap II dan III mendorong guru sekolah swasta kelas pinggiran, menjadi ASN PPPK. Jika motivasi menjadi PPPK makin besar patut dikhawatirkan terjadinya migrasi besar-besaran guru swasta.

“Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda perlu melakukan pemetaan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak kekurangan guru sekolah swasta nanti. Inilah alasan mendesak dibuatnya regulasi khusus Pengelolaan Guru PPPK,” tandasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, banyak guru berstatus honorer hingga purnatugas, khususnya di DKI Jakarta. Kontrak kerjanya akan berakhir di usia pensiun tanpa menerima uang tunjangan.

“Mamang banyak tahun ini, tahun yang akan datang, dan tahun berikutnya. Mereka itu di usia-usia guru honorer, honor KKI (kontrak kerja individu) yang kelahiran 1961-1966, yang 1961 ini memasuki purnatugas,” ujar Heru dalam diskusi interaktif daring, Sabtu (27/11).

Dia mencontohkan, di SMPN 52 Jakarta yang pernah dipimpinnya, ada guru honorer yang purnatugas per 1 November. Guru tersebut telah mengabdi sejak sekitar 2003, tetapi statusnya tak ada perubahan, masih honorer KKI sampai purnatugas.

Karena honorer, guru itu pun tidak akan mendapatkan uang tunjangan pensiun layaknya guru pegawai negeri sipil (PNS). Para guru honorer tersebut, kata dia, selama ini tidak diam saja. Mereka juga telah berjuang agar diangkat menjadi PNS dengan ikut serta dalam seleksi calon PNS (CPNS).

Namun, kata Heru, mereka mengalami berbagai kendala. Mulai dari faktor usia sehingga tidak masuk kategori, sampai kondisi rekrutmen CPNS yang lambat. Guru honorer di DKI Jakarta, khususnya di sekolah negeri, sedikit beruntung, karena rata-rata telah menerima upah sekitar Rp 4,2 juta.

Guru honorer itu menjadi bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berstatus kontrak/KKI. Akan tetapi, nasib guru-guru honorer di daerah lain, terutama di pelosok-pelosok masih jauh dari kata sejahtera, bahkan mendapatkan upah yang tidak layak.

“Kalau di DKI cenderung lebih sejahtera, mereka sebagai honor KKI setiap bulan bisa menerima Rp 4,2 juta, tetapi kalau di daerah lain yang ada di jaringan kami yang ada di pelosok-pelosok sana itu kan memang sangat memprihatinkan,” kata Heru.

Salah satunya, Guru SD Negeri 20 Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Mariana (38 tahun). Selama belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer, ia hanya menerima honorarium Rp 300 ribu per bulan.

“Saya bertahan menjadi guru honorer karena kecintaan terhadap pekerjaan yang sudah saya jalani sejak 2007,” kata Mariana yang dihubungi dari Lhokseumawe, Jumat (26/11).

Mariana mengatakan, meski upah diterima jauh dari kata layak, semangatnya dalam mengajar peserta didik sangat tinggi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melahirkan generasi yang cerdas.

Baca Juga:
Kementan: Sumber Karbohidrat Lokal Selain Beras Perlu Digali Puluhan Santri di Sampit Keracunan Makanan Pemerkosa dan Pembunuh Anak Dijerat Pasal Berlapis

“Saya senang mengajar anak-anak. Honorarium itu pastinya tidak cukup, apalagi saya memiliki empat anak. Tapi, tidak apa-apa karena saya cinta pekerjaan guru. Mungkin dengan ketulusan ini nanti saya bakal lulus pegawai negeri sipil,” kata Mariana.

Warga Kemukiman Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, ini mengaku semangat mengajarnya tidak terlepas dari dukungan sang suami yang yang berdagang mi Aceh. “Kalau saya sedang mengajar, anak-anak dijaga suami. Suami buka usaha di rumah, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Gaji saya hanya cukup untuk biaya transportasi saja, malahan terkadang kurang,” kata Mariana.

Sebelumnya, kata Mariana, ia merupakan guru honorer dengan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Namun sejak, Juli 2021, ia tidak pernah mendapatkan gaji lagi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Utara, Sarjan mengatakan, saat ini Kabupaten Aceh Utara masih sangat kekurangan guru PNS. Bahkan, ada beberapa sekolah di pedalaman hanya memiliki dua guru negeri, dan selebihnya guru honorer.

Ia pun meminta pemerintah menyejahterakan para guru honorer. Dengan begitu, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer, gaji guru honorer di Aceh Utara jauh dari kata sejahtera. Jika guru bekerja dengan nyaman, maka hasilnya juga akan lebih maksimal,”jelasnya.(*/Ind)

BANDUNG – Sebanyak 206 SMK Negeri dari 2.952 SMK di Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, hal ini sebagai upaya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi kemajuan teknologi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pun sudah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital untuk diterapkan di SMK Negeri sejak Juni 2021. Dedi mengatakan, selain itu ada 406 Guru SMK di Jabar diberikan pelatihan kurikulum digital.

“Jadi, kurikulum itu sudah dilakukan (sosialisasi) dari Juni sampai September ini dan Shopee juga sudah melakukan pelatihan dengan bapak ibu gurunya sebanyak 406 orang, hari ini penandatanganan MOU untuk pelatihan terhadap siswanya,” ujar Dedi saat peluncuran program pengembangan bisnis digital untuk SMK di kampus Shopee, Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa petang (23/11/2021).

Menurutnya, saat gurunya mendapatkan pelatihan, dibuka link bagi siswa yang ingin mendaftar untuk mengikuti pelatihan kurikulum digital Shopee yang telah disusun. “Dari target 20 ribu, sampai hari ini sudah 26 ribuan yang mendaftar. Di posisi yang lain kita dari Juni pun juga punya inovasi sekolah pencetak wirausaha,” katanya.

Dedi Supandi menilai, selama ini SMK selalu dikaitkan dengan industri, sehingga lebih banyak mendidik menjadi karyawan. “Makanya dari Juni, kita juga program sekolah pencetak wirausaha digital ujungnya sama untuk ekonomi digital juga,” katanya.

Kerja sama ini, kata dia, akan terus diperbanyak untuk menyasar SMK swasta. Perlu diketahui, sebanyak 26 ribu siswa SMK di Jabar akan belajar bisnis menggunakan kurikulum ekonomi digital guna bisa bersaing dan diserap industri kekinian.

Siswa yang menjadi target pelatihan tersebar di 27 kabupaten/kota dan akan mulai dilatih pada 2022. Kurikulum ekonomi digital dikembangkan Pemda Provinsi Jawa Barat bersama perusahaan e-commerce Shopee.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penerapan kurikulum shopee di SMK merupakan respons cepat Pemprov Jabar mengantisipasi era industri 4.0 dan disrupsi pandemi Covid-19. Penyiapan SDM yang bisa beradaptasi dengan keadaan menjadi penting. “206 SMK akan menggunakan kurikulum shopee, ini komitmen kongkret bahwa Jabar siap dalam ekonomi digital,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Lulusan SMK kurikulum shopee ini, kata dia, akan langsung diserap berbagai perusahaan e-commerce terutama Shopee. Siswa juga akan diberikan jalan menjadi pengusaha lokal mandiri yang memahami tren ekonomi digital. “Lulusannya diserap langsung oleh perusahaan e-commerce atau menjadi pengusaha karena sudah punya bekal,” kata Emil.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jabar masih didominasi lulusan SMK. Menurut Gubernur, hal tersebut disebabkan kurikulum yang tidak sesuai dengan pasar yang kini sudah bergeser. Padahal di era industri 4.0 saat ini akan hadir 100 juta lapangan pekerjaan baru. “Market sudah bergeser tapi kurikulum kita masih merespons wajah lama ekonomi,” katanya.

Selain Shopee, rencananya kurikulum hyundai dan samsung juga akan diterapkan di SMK. “Ke depan ada kurikulum lain yang sedang disiapkan bekerja sama dengan perusahaan, misalnya kurikulum hyundai, samsung dan teknologi lainnya. Sehingga lulusan SMK Jabar semua terserap oleh industri 4.0,” ungkapnya.(*/He)

DEPOK – Siswa di Depok yang belum divaksin dilarang belajar tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Secara praktis siswa tingkat SD dan sederajat yang belum divaksinasi oleh pemerintah memang diwajibkan belajar dari rumah.

Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, terjadi peningkatan kasus Covid-19 cukup signifikan di kalangan anak sekolah. Kasus bermunculan ketika dilakukan swab keliling khususnya di Kecamatan Pancoran Mas.

“Untuk itulah kami keluarkan kebijakan ini dalam rangka proses mitigasi dan antisipasi terhadap penyebaran yang lebih luas lagi,” ujarnya, Minggu (21/11/2021).

Kemudian, PTMT dihentikan sementara dan diganti dengan belajar dari rumah untuk seluruh jenjang pendidikan di Pancoran Mas. Di kecamatan tersebut kasusnya sangat tinggi sehingga sangat perlu untuk dilakukan penghentian sementara PTMT.

“Untuk SMP dan SMA di kecamatan-kecamatan selain Pancoran Mas, mereka yang belum divaksin dalam surat edaran kami agar belajar dari rumah. Selainnya masih bisa PTM terbatas dengan menerapkan prokes sesuai arahan dari Inmen dalam PPKM,” ungkap Idris.

Dia beharap siswa jenjang SD atau usia di bawah 12 tahun dapat segera divaksin untuk mencegah penyebaran yang lebih luas di kalangan siswa. Diingatkan juga agar siswa memerhatikan PHBS dan protokol kesehatan 5M sehingga penularan dapat dicegah.(*/Id)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SDN Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor selama 10 hari. Hal itu menyusul adanya temuan 24 kasus positif Covid-19 di sekolah tersebut.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan 24 orang yang terpapar Covid-19 terdiri atas 14 orang siswa dan 10 orang guru, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). Kasus itu ditemukan usai Puskesmas Mekarwangi melaksanakan swab test PCR terhadap 50 sampel secara acak pada Kamis (17/11).

“Saat ini mereka isolasi mandiri (isoman) di rumah karena tidak ada gejala sama sekali. Kami sesuai dengan aturan, juga meminta agar PTM dihentikan selama 10 hari dan sudah dilakukan tracing kontak erat,” ujar Bima Arya, Sabtu (20/11).

Sebagai langkah cepat, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor juga melakukan tracing kontak erat dari 24 orang tersebut. Terutama bagi siswa-siswi yang berada satu kelas dengan 14 siswa yang terpapar Covid-19, serta keluarga para pasien di rumah.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, 24 pasien Covid-19 itu berasal dari Kelurahan Sukadamai sebanyak 11 orang, Kelurahan Sukaresmi tiga orang, Kelurahan Mekar Wangi dua orang, Kelurahan Kedungbadak empat orang. Lalu di Kelurahan Kayu Manis satu orang, Kelurahan Kebon Pedes satu orang, Kecamatan Bogor Barat satu orang, serta satu orang dari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Melihat 24 kasus Covid-19 itu merupakan OTG, Bima Arya memperkirakan ada indikasi herd immunity atau kekebalan komunal sudah terbentuk. Lantaran seluruh guru yang terpapar Covid-19 sudah divaksinasi Covid-19 meskipun 14 siswa yang terpapar belum divaksinasi.

Kendati demikian, dia meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor agar berkoordinasi dengan SDN Sukadamai untuk melakukan pemantauan. Dikhawatirkan ada penambahan kasus, bahkan kasus Covid-19 dengan gejala.

“Mudah-mudahan ini bukan indikasi gelombang ketiga. Mudah-mudahan ini indikasi herd immunity. Jadi virusnya semakin melemah, positif tapi tidak ada gejala,” katanya.(*/Jun)

SURABAYA – Surabaya akan dijadikan percontohan nasional dalam uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, rencana tersebut, disampaikan tenaga ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Andani Eka Putra, pada Senin (15/11).

Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas mengenai pelaksanaan PTM di Surabaya. “Salah satunya ketika Surabaya ini sudah 100 persen vaksinnya, sudah level satu, (vaksin) lansia sudah 94 persen. Maka ada kesepakatan bersama empat menteri, itu akan 100 persen sekolahnya Surabaya,” kata Eri di Surabaya, Rabu (16/11).

Baca Juga
Prinsip Pelaksanaan PTM Terbatas Percepatan Vaksinasi Lansia Tulungagung Libatkan Tiga Pilar Wisata Urban Cikini Segera Disosialisasikan ke Agen Wisata
Eri mengatakan, pada intinya pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan nasional menuju penyelenggaraan PTM 100 persen. Sebab, pemerintah pusat menilai, Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu.

“Kota Surabaya dijadikan acuan. Karena selama ini asesmennya, cek lapangan, setelah itu melakukan (surveilans) 10 persen di sekolah tadi itu ternyata Surabaya yang paling siap,” ujarnya.

Eri menyampaikan, yang terpenting adalah PTM di Surabaya dapat berjalan. Sebab, ketika para pelajar hanya mengikuti pendidikan melalui daring, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk lebih intens memahami pembelajaran yang diberikan.

“Yang penting pendidikan ini berjalan. Karena bagaimanapun kalau tidak bertemu (PTM), ini agak susah. Yang kedua selalu saya katakan minta izin orang tua,” kata Eri.

Eri kembali menegaskan, sekolah bukanlah satu-satunya tempat penularan Covid-19. Sebab, bisa saja anak itu tertular Covid-19 ketika bermain atau beraktivitas di luar sekolah. Artinya, kata dia, kalaupun sekolah dilarang tapi anaknya di rumah dibiarkan tidak pakai masker bukan tidak mungkin bakal tertular Covid-19.

Eri pun berpesan kepada seluruh masyarakat agar saling introspeksi diri, saling menjaga dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) di manapun berada. Dengan gotong-royong dan kerja sama, ia meyakini pandemi Covid-19 bisa terlewati.

“Saya berharap semua yang ada di Surabaya selalu introspeksi diri, menjaga prokes, tidak saling menyalahkan. Inilah Surabaya, yang penuh gotong-royong, Insya Allah Covid-19 bisa dilewati,” kata dia.

Di Kulon Progo, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat memastikan bahwa pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan di wilayah itu sejak awal Oktober 2021 tidak menyebabkan klaster penyebaran Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Baning Rahayujati, mengatakan dari 54 sekolah, terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 94 siswa atau empat persen dari sampel yang ada sebanyak 2.221 siswa yang terdiri dari 55 SD, 11 SMP, dan 28 SMA serta satu SLB yang tidak ada yang positif.

“Dari hasil skrining epidemiologi, kami tidak menemukan adanya penularan dari satu kasus ke kasus lain atau belum ada klaster sekolah dari kegiatan pembelajaran tatap muka,” kata Baning.

Dia mengatakan, dari sekolah yang dihentikan pelaksanaan PTM selama 15 hari, ada 19 sekolah, yakni 15 SD, satu SMP dan tiga SMA. Kemudian yang diberhentikan PTM kelas saja ada 11 sekolah, yakni lima SD, dua SMP dan empat SMA, sedangkan lainnya sekolah masih melanjutkan pembelajaran tatap muka.

Untuk tambahan kasus dari hasil pelacakan sudah terperiksana 976 sampel untuk tes antigennyang semuanya negatif. Untuk PCR hari pertama dan kedua, petugas menemukan dua kasus terkonfirmasi Covid-19, satu teman kelas, dan satu anggota keluarga. Pihaknya menduga, terkonfirmasi positif satu kelas bukan karena tertular, tapi karena tidak tersampling.

“Kami melakukan pengambilan berdasarkan acak, tidak semua satu kelas dites, hanya 10 persen saja. Yang di rumah satu keluarga terkonfirmasi hasil tracing masih kami kaji apakah ada hubungan penularan ini atau tidak,” katanya.

Baning menyebut program surveilans PTM juga rencananya akan dilanjutkan pada Desember sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo masih melakukan evaluasi apakah program surveilans PTM bakal dilaksanakan pada Desember atau Januari 2022.

“Kalau pedoman Kemenkes, maka diupayakan untuk tahapan kedua. Ini tahap pertama 10 persen, lalu satu bulan berikutnya dari tatap muka selanjutnya juga dilakukan hal yang sama dengan sasaran sekolah yang belum dilakukan skrining,” kata Baning.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan temuan kasus positif Covid-19 pada sejumlah siswa yang telah mengikuti kegiatan PTM di Kulon Progo menjadi tolok ukur penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 di wilayah itu. “Kami harus lebih mengoptimalkan protokol pencegahan penularan Covid-19. Terlebih, nanti ada libur Natal dantahun baru. Upaya sosialisasi kepada masyarakat akan kami tingkatkan agar kasus positif Covid-19 di Kulonprogo tidak melonjak tajam,” ungkapnya.(antara/Gi)