Pendidikan

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten masih menunggu pembagian kuota dari pemerintah pusat terkait pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu dengan harapan semua guru bisa menjadi PNS.

“Pemkot masih menunggu kuota dari pemerintah pusat untuk Kota Tangerang. Nanti mereka diseleksi terus kita daftarkan, kita berharap semuanya nanti bisa menjadi ASN PPPK,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Sabtu (26/11/2022).

Ia menambahkan Pemkot Tangerang juga melakukan upaya peningkatan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar bersama PGRI dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar di sekolah.
Pelatihan kepada tenaga pengajar ini juga menyasar kepada juga sekolah swasta sehingga seluruh anak-anak di Kota Tangerang mendapatkan kualitas pengajaran yang baik.

Bahkan, Pemkot Tangerang juga mewacanakan untuk memiliki wisma diklat khusus bagi guru sehingga pelatihan yang diberikan bisa lebih optimal.

“PGRI menjadi pusat peningkatan kompetensi, dan semoga kedepan kita juga memiliki Wisma Diklat untuk para guru,” katanya.

Selain itu, Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada para guru atas segala dedikasinya dalam mencerdaskan anak bangsa yang berada di seluruh Indonesia maupun di Kota Tangerang.

“Mudah-mudahan jadi motivasi kita terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepada seluruh pelajar kita manfaatkan momentum Hari Guru ini untuk lebih semangat belajar untuk kemajuan bangsa,” kata Arief.(*/Du)

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta guru untuk mendidik siswa di Kota Surabaya dengan kelembutan dan keteguhan untuk menciptakan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter. Eri mengatakan, arti guru adalah mampu menjadi teladan sebagai pengganti orang tua saat berada di lingkungan pendidikan.

“Kadang anak menjengkelkan, menyakitkan, atau sering menggoda. Tapi jangan mendidik dengan kekerasan, karena mental yang baik dari seorang murid adalah ketika dididik oleh guru dengan kelembutan, keteguhan, dan prinsip hidup,” kata Eri, Jumat (25/11/2022).

Eri mengatakan, momen peringatan Hari Guru Nasional khendaknya dijadikan momentum untuk kembali mengingat betapa besar dedikasi dan peran para guru yang terus mendidik anak-anak.

Ia berharap warga Kota Surabaya dapat mengingat selalu bahwa guru adalah orang tua. “Mau menjadi presiden, wali kota atau apapun yang terhebat di hidup kita, maka kita harus mengingat dan menghormati para guru,” ujarnya.

Eri pun berterima kasih kepada seluruh guru yang terus berjuang menjalankan program Merdeka Belajar di Kota Surabaya. Eri menyatakan, Dinas Pendidikan Surabaya berkomitmen bersama-sama untuk menciptakan sekolah berkarakter untuk menciptakan anak-anak yang memiliki akhlakul karimah.

“Karena saya yakin ketika kelak anak-anak menjadi pemimpin yang berakhlak, maka Insya Allah itulah amal jariah yang tidak akan pernah berhenti dari seorang guru. Kehebatan seorang guru, ketika muridnya telah menjadi orang berhasil,” ungkapnya.(*/Gi)

DEPOK – Para orang tua siswa SDN Pondok Cina 1, Depok mengaku kecewa dengan keputusan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok yang dikatakan berubah-ubah terkait kebijakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut. Hal ini menyebabkan para siswa harus belajar tanpa guru di sekolah selama dua hari.

Pantauan republika.co.id di lokasi, sejak jam belajar dimulai hingga pukul 10.30 WIB pada Selasa (15/11/2022), para siswa belajar ditemani orang tua dan sukarelawan dari organisasi masyarakat (ormas). Sekitar 100 lebih siswa belajar di kelas masing-masing di SDN Pondok Cina 1 tanpa satu pun guru sekolah.

“Sebelumnya kan ada pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan, bagian sekolah dasar, Kepala Sekolah dan DPRD menghasilkan tiga poin, yaitu anak-anak tetap belajar di SDN Pondok Cina 1, yang kedua soal harus dibangun dulu sekolah yang baru sebelum dipindah, lalu terkait trotoar. Tapi dia (Kepsek) tetap tidak masuk padahal sudah diinstruksikan ke guru-guru bahwa Senin masuk,” kata salah seorang orang tua siswa, Moin Tualeka, Selasa (15/11/2022).

“(Keputusan) Jumat itu disuruh ke sekolah Senin, tapi Ahad malam dibatalkan sencara tidak resmi, pemberitahuannya tidak ada kop surat, tidak ada tanda tangan. Maunya apa mereka ini,”sambungnya.

Wali siswa lain, Susi mengaku akan tetap berupaya agar anaknya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1. Hal ini lantaran dia tidak setuju dengan kebijakan pemkot yang ingin melebur kegiatan belajar siswa ke SDN Pondok Cina 3 dan 5.

“Nggak mau dilebur, kalau bangunan baru mau kita. Walaupun tanpa guru, kita akan begini seterusnya. Ini kan sudah mau ujian Desember nanti,” paparnya.(*/Id)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencairkan dana bantuan sosial (bansos) kepada pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ini merupakan pencairan tahap dua untuk periode November 2022.

“Pencairan dana KJP Plus tahap II tahun 2022 bulan November dilaksanakan mulai 11 November 2022,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Waluyo Hadi di Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Jumlah penerima KJP Plus tahap II tahun 2022 sebanyak 803.121 peserta didik. Rinciannya, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) jumlah penerima mencapai 367.280 orang, dengan total dana yang dapat digunakan Rp250.000. Tambahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SD/MI swasta selama enam bulan sebesar Rp130.000 per bulan.

Jenjang SMP/MTs sebanyak 222.120 pelajar dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp300.000. Adapun tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta untuk enam bulan sebesar Rp170.000 per bulan.

Jenjang SMA/MA jumlah penerima mencapai 79.636 orang dengan total dana yang dapat digunakan sebesar Rp420.000. Tambahan SPP untuk SMA/MA swasta untuk enam bulan sebesar Rp290.000 per bulan.

Sedangkan untuk SMK, jumlah penerima mencapai 131.529 orang dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp450.000. Tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp240.000 per bulan selama enam bulan.

Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada 2.556 peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan total dana sebesar Rp300.000. “Bagi penerima baru KJP Plus Tahap II tahun 2022 silakan menunggu undangan pengambilan buku tabungan dan ATM,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk KJMU diberikan kepada 16.708 mahasiswa dengan total bantuan selama satu semester mencapai Rp9 juta.(*/Ind)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diduga membuat kegaduhan dengan upaya penghapusan tunjangan profesi guru.

Lebih lanjut, upaya Kemendikbudristek soal tunjangan profesi guru mendapat suara penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mendesak Kemendikbudristek menjelaskan secara terbuka soal tunjangan profesi guru.

Menurut Unifah, penghapusan tunjangan profesi guru adalah suatu yang memprihatinkan.

Terlebih, upaya Kemendikbudristek dianggap serupa dengan menjatuhkan 3,1 juta orang yang berprofesi sebagai guru.

Dijelaskan Unifah bahwa penghapusan tunjangan profesi guru artinya menihilkan pengabdian dan kerja keras guru selama ini.

“Tunjangan profesi bukan sekadar persoalan uang, tetapi sebuah penghargaan dan penghormatan negara terhadap profesi guru,” katanya.

“Guru merasa bangga karena profesinya diakui dan dihormati negara,” ujarnya mengungkapkan, dikutip dari ANTARA News.Sedangkan saat ini, pemberian tunjangan guru tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas.

Dengan ketiadaan poin itu, kalangan guru menjadi khawatir pada komitmen Kemendikbudristek tentang pemberian tunjangan fungsional.

“Jika besaran tunjangan profesi diikat oleh undang-undang sebesar satu kali gaji, bagaimana dengan tunjangan fungsional?” katanya.

“Selama ini tidak pernah ada penjelasan dari Kemendikbudristek, apalagi dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru,” ujarnya menjelaskan.

Bahkan, kebijakan soal guru-guru sekolah swasta akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan penghasilannya dengan buruh,” ujarnya menambahkan.

Untuk itu, PGRI mendesak Kemendikbudristek tetap mencantumkan pemberian tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas.(*/Ind)

SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi masih banyak kekurangan Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri. Kabupaten Sukabumi memiliki 47 kecamatan, tetapi hanya ada 27 SMA yang berstatus negeri.

“Jika satu kecamatan minimal ada satu SMA negeri maka masih kurang 20 SMA negeri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022).

Menurut Ade, Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali. Jumlah SMA negeri yang terbatas tidak bisa menjangkau seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA negeri.

Dengan kondisi yang seperti itu, banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA negeri harus menempuh jarak yang cukup jauh. Namun, Kabupaten Sukabumi masih terbantu dengan keberadaan yayasan, pondok pesantren, dan SMA swasta.

Karena itu, untuk mengatasi keterbatasan SMA berstatus negeri ini perlu adanya koordinasi antar-lembaga seperti dengan anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan (dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi yang beberapa hari lalu sempat bersilaturahim untuk mencari terobosan untuk membangun dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

“Tambahan satu SMA negeri yang saat ini masih dalam tahap pembangunan baru Kecamatan Kalapanunggal. Pembangunan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintahan pusat, Provinsi Jabar hingga Kabupaten Sukabumi dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tambahnya.

Ade berharap ke depan pembangunan SMA negeri baru juga bisa dilaksanakan di kecamatan lainnya khususnya yang belum ada SMA berstatus negeri. Dengan semakin dekatnya dunia pendidikan ke permukiman warga, kata dia, bisa meningkatkan kemampuan pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(*/Ya)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan baru saja meresmikan empat sekolah berkonsep net zero carbon pada Rabu (28/9). Empat sekolah tersebut, di antaranya adalah SDN Ragunan 08, SDN Grogol 09, SDN 14 Duren Sawit dan SMAN 96 Jakarta.

Dengan adanya empat sekolah pertama itu, dia berharap, bisa semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. “Nah dengan adanya empat contoh ini, tahun 2023 ada 20 sekolah lagi,” kata Anies saat meresmikan empat sekolah itu di SDN Ragunan 08 pagi.

Mantan mendikbud itu menjelaskan, dengan adanya pembangunan berkala pada sekolah net zero ini, bisa diketahui kebutuhan sekolah masa depan. Dia berharap, jumlah-jumlah sekolah serupa nantinya bisa terus meningkat.

“Harapannya, tahun-tahun berikutnya bisa lompat lebih tinggi. Kalau lompat 20 kan lima kali ya, mudah-mudahan nanti bisa 100, bisa 500 (sekolah net zero)” ucapnya.

Anies mengatakan, biaya pembangunan dan renovasi satu sekolah net zero itu mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, dengan total senilai Rp 126 miliar. Menurutnya, meski tahap awal kali ini baru mencakup empat sekolah, pembangunan serupa ke depannya akan ditingkatkan.

“Seperti SMP 41 Jakarta, nantinya sekolah ini akan direhab total dan bangunannya terintegrasi. Jadi antar anak bisa berinteraksi,” katanya.

Dia menuturkan, tujuan dari pembangunan ini adalah konsep pembelajaran baru. Anies melanjutkan, konsep ini mengubah bangunan yang digunakan sejak lama, agar bergerak ke abad 21.

“Termasuk gurunya, dengan pemanfaatan teknologi mereka siap menjadi pengajar dengan konsep abad 21,” paparnya.(*In)

BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi memberikan perhatian serius pada kasus perudungan. Disdik akan mengoptimalkan peran sekolah ramah anak agar kasus perundungan tidak terulang.

Salah satu kasus perundungan terjadi pada MZ, siswa berkebutuhan khusus yang menjadi korban perundungan baru-baru ini. Disdik Jabar pun, telah memberikan pendampingan terhadap korban.

“Dari laporan, tim TPPA telah melakukan pendampingan psikologis terhadap kondisi traumatis korban. Kantor Cabang Dinas Wilayah X juga sudah melakukan asesmen, termasuk melakukan jangkauan jarak antara korban dan pelaku,” ujar Dedi Supandi, dalam siaran persnya, Jumat (23/9/2022).

Dedi Supandi mengakan, berdasarkan laporan, traumatis MZ atas kejadian tersebut sudah sembuh. Agar tak terulang, pihaknya akan mengoptimalkan peran sekolah ramah anak.

“Sudah jelas, indikator ramah anak indikatornya tentang bersih, aman, nyaman, inklusif, dan lainnya. Termasuk, sekolah melakukan pendampingan terhadap aktivitas siswa,” katanya.

Pengawas sekolah pun, kata Dedi, akan terlibat dalam mengawasi keberlangsungan sekolah ramah anak. Berdasarkan data, persentase penerapan sekolah ramah anak di SMA sudah mencapai 68 persen, sedangkan SMK masih di angka 28,23 persen.

“Evaluasinya akan kita tingkatkan melalui pendampingan dari DP3AKB di wilayah setempat,” katanya.

Selain itu, Dedi pun mendorong satuan pendidikan untuk berinovasi menciptakan program yang mampu menggugah rasa toleransi.

“Misal, coba lakukan kunjungan siswa SMA atau SMK ke SLB sambil memberikan bunga atau apa saja. Sehingga, mereka tahu situasi dan hal apa saja yang harus dilakukan terhadap anak SLB,” katanya.

Selain memberikan pendampingan, Dedi juga memberikan sarana pembelajaran berupa sepeda listrik untuk MZ. Sebab, berdasarkan hasil asesmen cerita dari tim pendamping, siswa penyandang tunagrahita tersebut menginginkan sepeda listrik.

“Sebetulnya, orang tuanya sudah membelikan sepeda. Namun karena keterbatasan, hanya bisa didorong. Jadi, kita beri sepeda listrik,” katanya.

Sedangkan bagi pelaku, Kadisdik menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga dan kepolisian. “Jadi, fokus kita lebih ke menjadikan sekolah ramah anak,” katanya.

Ibunda korban, Maesunah pun berterima kasih atas kunjungan Kadisdik ini. Ia mengungkapkan, buah hatinya itu sangat bersemangat sekolah. “Anaknya semangat sekolah. Walau sampai sekarang belum bisa, tapi ia selalu semangat. Disuruh libur pun tetep mau berangkat,” katanya.

Maesunah berharap, siswa berkebutuhan khusus bisa mendapatkan perhatian hingga dewasa. “Mudah-Mudahan anak saya adalah korban terakhir. Jangan ada korban-korban disabilitas lainnya,” katanya.(*/He)

LAMPUNG – Sarana pendidikan sangat perlu untuk menunjang belajar dan mengajar namun sangat di sesalkan masih ada sekolah yang butuh perhatian dan sangat memperhatikan seperti terjadi di Lampung . Sudah satu bulan, siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, belajar di area parkir sekolah.

Ironis, sebanyak 24 siswa dan siswi terpaksa harus belajar di tempat yang tak layak dan harus berhimpitan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Mereka belajar di tempat yang hanya beratap asbes dan berdinding plastik.

Tak ada tempat duduk, dan mereka juga harus belajar di lantai. Tempat tersebut merupakan area parkir sekolah yang kini disulap menjadi ruang kelas.

Para siswa, salah satunya Wahyu mengaku tak nyaman dan merasa terganggu apabila cuaca dan suhu yang panas. Selain itu, jika hujan turun, kegiatan belajar mengajar terpaksa di hentikan.

Menurut Kepala SDN 02 Tridarma Wirajaya, Nur Elia, hal ini terjadi lantaran sekolah hanya memiliki lima ruang kela. Sehingga siswa harus menggunakan ruang kelas secara bergantian lantaran ruang kelas tidak cukup menampung jumlah siswa yang ada di sekolah.

Guru dan siswa berharap pemerintah terkait agar segera melakukan pembangunan menambah ruang kelas untuk mereka.(*/Ya)

CIREBON – Sebuah sekolah di Kota Cirebon dikabarkan diliburkan sementara karena penularan Covid-19. Secara umum, kasus Covid-19 di Kota Cirebon mengalami kenaikan.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui adanya salah satu sekolah di Kota Cirebon yang ditutup sementara akibat Covid-19. Azis pun nampak terkejut saat mendapat pertanyaan dari para wartawan mengenai hal tersebut. Apalagi, Kota Cirebon saat ini berada pada level 1 PPKM.

“Saya belum dapat infonya, belum menerima laporan” ujar Azis, Jumat (5/8/2022).

Untuk itu, Azis menyatakan akan memanggil kepala Dinas Pendidikan. Dia akan menanyakan langsung mengenai kondisi di sekolah yang dikabarkan ditutup sementara itu.

“Saya akan panggil kadisnya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Apakah sudah separah itu sehingga sekolah itu harus diliburkan?” kata Azis.

Meski demikian, Azis mengaku setuju jika langkah meliburkan sekolah itu untuk melokalisasi paparan Covid-19. “(Tapi) jangan sampai menangkap tikus, lumbungnya yang dibakar, baik (sekolah) negeri maupun swasta,” tukas Azis.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Kota Cirebon mengalami kenaikan cukup signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid 19 Kota Cirebon, pada Jumat, 5 Agustus 2022, tercatat ada 59 kasus terkonfirmasi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan delapan kasus dibandingkan sehari sebelumnya.

Dengan penambahan tersebut, maka total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Cirebon sejak awal pandemi mencapai 16.194 kasus. Sedangkan kasus sembuh dari Covid-19 mencapai 15.567 kasus dan meninggal dunia 568 kasus. (*/La)