Pendidikan

JAKARTA – Gagasan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membuat marketplace sebagai talent pool tenaga guru mendapat kritikan dari guru. Menurut Euis Rahmawati, guru SDN Sukawening IV, Kampung Bangkonol, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pernyataan Nadiem tidak tepat karena seolah menyamakan guru seperti barang dagangan.

“Menurut saya penggunaan kata tersebut memang tidak pantas karena seorang guru itu manusia bukan barang,” kata Euis saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (28/6/2023).
Euis memahami tentang kerisauan Nadiem yang ingin semua guru harus melek teknologi. Meski begitu, niat baik Nadiem yang ingin meningkatkan kapasitas guru malah terkesan merendahkan martabat para tenaga pengajar. “Saya paham akan keinginan Pak Nadiem yang dimaksud, semua guru harus lebih pintar menguasai teknologi,” katanya.

Menurut Euis, saat ini sudah banyak perangkat lunak (aplikasi) yang bisa digunakan guru untuk mendukung proses dan sarana belajar mengajar di semua tingkatan. Hanya saja, ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara luas, yang wilayahnya tidak sama dengan Jakarta.

Pun infrastruktur sekolah berbeda-beda. “Pak Nadiem kita ini negara yang banyak penduduknya. Berbeda dengan Singapura penduduknya sedikit jadi gampang untuk di atur-atur,” kata Euis.

Apalagi, kata dia, beberapa wilayah masih sulit untuk mendapatkan akses internet secara lancar. Sehingga kebijakan Nadiem akan menyulitkan guru di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. “Begitu luasnya negara kita masih banyak beberapa daerah yang mengeluhkan masalah jaringan internet. Apalagi daerah terpencil kasihan yang tidak ada sinyalnya,” ujar Euis.

Dia menilai, lebih baik Nadiem berusaha agar guru honorer bisa lebih baik kesejahteraannya. Misalnya, guru honor yang sudah lanjut usia diberi kenaikan gaji. Kebijakan itu lebih dirasakan manfaatnya bagi semua guru daripada mempromosikan guru di marketplace.

“Guru di indonesia itu bukan anak-anak muda semuanya. Kasihan guru honor yang sudah tua yang gaptek, padahal sudah berpengalaman mengajar,” katan Euis.

Maryani, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kota Bekasi, menyebut, gagasan Nadiem seolah merendahkan martabat tenaga pendidik. “Penggunaan Istilah marketplace sepertinya memang tidak pantas,” kata Maryani.

Dia merasa, sudah menjadi hukum alam, jika menteri yang memiliki latar belakang pengusaha, orientasinya akan ke bisnis untuk mendapatkan untung. Maryani pun menentang rencana nadiem yang menyamakan guru seperti barang jualan. “Begitulah ketika seorang pengusaha dijadikan menteri pendidikan,” ungkapnya.(*/Ind)

CIBINONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mencatat ada puluhan ibu hamil di Kabupaten Bogor terjangkit HIV. Para ibu hamil tersebut tertular HIV melalui transmisi seksual, yang diperkirakan berasal dari suaminya.

Ketua Yayasan Lembaga Kajian Strategi (Lekas), Muksin ZA, memaparkan dari data yang diterimanya dari Dinkes Kabupaten Bogor, jumlah kasus HIV di Kabupaten Bogor meningkat.

Pada 2021 tercatat ada 243 kasus HIV, sedangkan pada 2022 ada 747 kasus HIV.

Lebih lanjut, Muksin menyebutkan, dari 747 kasus di 2022, 42 orang di antaranya merupakan ibu hamil. Sementara angka ibu hamil yang rutin melakukan anti retro viral (ARV), atau obat yang wajib diminum penderita HIV ada 78 orang.

“Kalau secara teori program dan medis, itu tertular melalui pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS). Yaa kemungkinan besar tertular dari suaminya,” kata Muksin ke wartawan, Senin (29/5/2023).

Oleh karenanya, Muksin menegaskan, Dinkes Kabupaten Bogor untuk terus menggerakkan program penanggulangan HIV/AIDS dan melakukan layanan komprehensif. Serta terus melakukan tes HIV di semua wilayah, sambil menggalakkan sosialisasi supaya masyarakat tetap waspada.

“Dan tentu bagi yang sudah terpapar virus HIV, harus ada pendamping Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Ini rata-rata dari relawan penggiat HIV, termasuk Yayasan Lekas,” paparnya.(*/Ta)

PALEMBANG – Rektor Universitas PGRI Palembang (UPGRIP), Dr Bukman Lian, berharap, kualitas tenaga pendidik di lingkungan UPGRIP meningkat usai mengikuti training of trainer (ToT). Adapun ToT diadakan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam literasi digital dengan menjadi pendamping pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan tenaga pendidik, agar kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi digital juga tidak tertinggal oleh peserta didik atau muridnya,” ucap Bukman di acara pembentukan Pandu Digital Sektor Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, Jumat (19/5/2023).

Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo oada 2022 menunjukkan, kapasitas literasi digital masyarakat Indonesia masuk kategori ‘sedang’ yaitu sebesar 3.54 dari 5.00.

Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Bambang Tri Santoso menyampaikan, literasi digital yang dijalankan pandu digital menargetkan lima sektor, yaitu pendidikan, desa, petani/nelayan, serta pelaku UMKM dan pariwisata.

“Setiap tahunnya kita memiliki target jumlah masyarakat terliterasi digital, untuk tahun ini di sektor pendidikan sedikitnya kami berharap ada 250 ribu insan pendidikan yang terliterasi digital melalui perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang.

Praktisi sekaligus Founder Edukasi4id, Michael S Sunggiardi menjelaskan empat langkah dalam menuju sumber daya manusia (SDM) unggul bagi kemajuan Indonesia. Jika dua dari empat langkah ini bisa dikuasai oleh anak didik, Michael yakin, mereka bisa menjadi peserta didik yang berkualitas.

“Jadi yang pertama adalah dengan mengubah cara memahami teknologi, yang kedua yaitu mengubah cara penerapannya, selanjutnya adalah kita harus berkegiatan dengan berpikir menggunakan cara lateral thinking, dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan kewirausahaan,”katanya.(*/Ind)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyebutkan tiga alasan utama persoalan guru honorer terus muncul. Dari ketiga alasan utama tersebut, Kemendikbudristek dan elemen pemerintahan lainnya sudah membuat rencana mekanisme perekrutan guru yang akan mulai dilakukan pada 2024.

“Di sekolah itu ada kebutuhan guru yang real time yang terjadi secara berkala, tetapi rekrutmen guru itu dilakukan secara gelondongan per tahun,” ujar Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).

Dia menjelaskan, guru merupakan pekerja di dalam sekolah yang bisa kapan saja pindah, berhenti, pensiun, ataupun meninggal dunia. Dengan sistem perekrutan saat ini, posisi guru yang kosong kerap diisi oleh sekolah dengan guru-guru honorer karena harus menunggu waktu perekrutan guru aparatur sipil negara (ASN) terlebih dahulu.

“Jadi, ini menurut kita suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba di dalam sekolah yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer misalnya. Dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme tertentu,” jelas dia.

Persoalan kedua adalah proses perekrutan guru ASN yang dilakukan secara terpusat karena kekhawatiran akan jumlah dan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal, kata Nadiem, apabila data dari setiap sekolah sudah dimiliki, maka sekolah yang akan lebih mengerti kebutuhan mereka dalam melakukan perekrutan.

“Seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu kembali lagi kepada sekolah. Mereka yang membutuhkan dan tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas sebenarnya berapa jumlah guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah,” ucap Nadiem.

Lalu, persoalan yang ketiga adalah persoalan yang terus muncul dalam upaya memenuhi kebutuhan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan itu, yakni pemerintah daerah (pemda) tidak mengajukan formasi guru PPPK yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data dari pemerintah pusat karena beragam alasan.

Menurut Nadiem, kletiga permasalahan tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi. Selama sekira enam bulan dia berdiskusi dengan tiga kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencari solusi tersebut.

“Kami akhirnya sudah mengerucut kepada suatu solusi yang harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024,” jelas dia.

Solusi permanen tersebut, kata Nadiem, terdiri dari tiga pilar konsep. Pertama, konsep marketplace atau talent pool untuk guru. Da menjelaskan, depan akan ada suatu platform di mana guru-guru yang memenuhi kualifikasi untuk mengajar masuk ke dalam suatu basis data yang dapat diakses oleh semua sekolah di Indonesia.

“Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah. Jadi mereka bisa melakukannya kapan saja,” ujar Nadiem.

Pilar ketiga, yakni mengubah sistem insentif kepada guru. Di mana, hal itu diberlakukan untuk menjawab persoalan sekolah-sekolah yang kekurangan guru karena tak ada guru yang berminat mengajar di sekolah tersebut. Dengan pengubahan sistem insentif itu, diharapkan sekolah-sekolah tersebut dapat diisi oleh guru.

“Jadi itu masalah ketiga kita dan solusi kita adalah mengubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada yang minat untuk mengajar itu benar-benar terisi,” paparnya.(*/Ind)

CIBINONG – Prestasi membanggakan kembali diraih SMAN 3 Cibinong atau yang lebih dikenal dengan SMANTIC pada tahun ini dengan meloloskan puluhan siswanya masuk ke Perguruan Tinggi Negeri dengan berbagai jalur .

Wakasek Bidang Kehumasan, SMAN 3 Cibinong, Joko Maryono menegaskan, ada sekitar 76 siswa SMANTIC tahun ini yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari berbagai jalur.

Joko menambahkan, sebanyak 37 siswa masuk atau lolos lewat jalur SNBP di beberapa perguruan tinggi negeri ternama di tanah air seperti UI, IPB, Universitas Brawijaya, Unversitas Udayana , UPI, UNJ dll.

Selanjutnya, kata Joko, ada sekitar 8 siswa yang masuk lewat jalur PMDP, 16 siswa masuk dari jalur undangan, 11 siswa lewat jalur raport, 1 siswa dari jalur Beasiswa Korporat, 2 siswa mendapatkan besiswa penuh dan 1 orang siswa dari jalur test.

” Secara persentase jumlah siswa SMANTIC yang masuk perguruan tinggi negeri dan swasta terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini tak lepas dari peran dan upaya kerja keras semua civitas akademika di SMANTIC, kerja keras para Siswa dan juga motivasi penuh dari orang tua siswa yang terus memantau dan memberikan support pada anaknya dalam belajar,” tegas Joko Maryono, Selasa, 23 Mei 2023

Sementara itu, Kepala Sekolah SMANTIC, Asep Anwar mengatakan, jumlah siswa SMANTIC yang masuk perguruan tinggi negeri kemungkinan akan terus bertambah.

” Saat ini banyak siswa kami yang sedang ikut UTBK 2023. Mudah mudahan mereka masuk semua di Perguruan Tinggi Negeri,” ujar Asep Anwar.

Ia melanjutkan, pada tahun ini juga ada siswa SMANTIC yang ikut test dalam Kedinasan.

” Saya ucapkan selamat kepada para siswa yang sudah masuk atau lolos ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari berbagai jalur. Bahkan, saya juga optimis akan banyak siswa SMANTIC yang berhasil lolos test UTBK,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

SURABAYA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2023 Tahun 2023 di Kota Surabaya, Jawa Timur, dibagi dalam dua jalur zonasi. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut masukan masyarakat.

“Kami ingin pemerataan akses yang berprinsip pada keadilan, maka muncul kebijakan zonasi 1 dan zonasi 2,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Yuli Purnomo dalam keterangannya di Surabaya, Ahad (21/5/2023).

Menurut dia, PPDB di Surabaya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Hasil evaluasi PPDB tahun lalu, lanjut dia, maka tahun ini membagi PPDB SMPN jalur zonasi menjadi zonasi 1 dan zonasi 2.

Kebijakan ini berdasar masukan dari berbagai masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari SMPN.

Hal yang sama disampaikan Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati. Menurutnya, ada berbagai cerita di masyarakat bahwa masih ada calon peserta didik baru (CPDB) yang belum bisa masuk SMPN padahal berada satu kecamatan dengan sekolah.

“Pembagian zonasi ini merupakan keputusan bersama dari berbagai pihak, termasuk PGRI Surabaya,” ujarnya.

Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo mengaku sudah menyepakati mengenai pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya. Laman PPDB SMP milik Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bukan hanya untuk SMPN, tapi juga SMP swasta.

“Saat ini kami sedang mendata SMP swasta mana yang ikut PPDB ini. Sebab, nantinya kami membuka jalur reguler dan jalur afirmasi keluarga miskin atau pramiskin. Wali murid harus memastikan kuota masing-masing di SMP swasta,” ucapnya.

Dispendik Surabaya membuka PPDB 2023 untuk jenjang pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri mulai 22 Mei hingga 25 Juni 2023.

Untuk jenjang TK Negeri, pendaftaran dimulai pada 10 Juni 2023 melalui laman ppdbtk.surabaya.go.id, jenjang SD Negeri dibuka mulai 25 Juni 2023 dengan mengakses laman ppdbsd.surabaya.go.id dan jenjang SMP Negeri dimulai 22 Mei 2023 dengan mengakses laman ppdb.surabaya.go.id.

“Seluruh pendaftaran PPDB sekolah negeri tidak dipungut biaya dan proses pendaftarannya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online,” kata Kepala Disdik Kota Surabaya Yusuf Masruh.(*/Gio)

BEKASI – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengimbau pihak sekolah untuk melarang siswa menengah pertama (SMP) menggunakan kendaran roda dua ke sekolah. Imbauan tersebut menindaklanjuti rencana Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang melarang siswa belum cukup umur mengendari motor ke sekolah.

Kebijakan itu juga merespons keputusan Polres Metro Bekasi Kota yang mulai menerapkan tilang manual di jalanan.

“Kami imbau kepada pihak sekolah untuk menindaklanjuti apa yang sudah digagas oleh anggota legislatif, maupun Pak Plt Wali Kota,” kata Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Deded Kusmayadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/5/2023).

Deded memastikan, pihaknya sangat mendukung aturan tersebut karena menyangkut keselamatan siswa-siswi yang masih duduk di SMP. Hal itu juga selaras dengan aturan kepolisian yang melarang siswa di bawah 17 tahun menggunakan kendaraan bermotor “Saya mendukung adanya pelarangan itu untuk keselamatan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti larangan siswa-siswi SMP menggunakan kendaraan, Disdik Kota Bekasi akan membuat surat edaran (SE). Nantinya SE disebarkan ke semua sekolah dan disoalisasikan kepada seluruh siswa demi mendukung keselamatan lalu-lintas di jalan. ” Nanti SE akan saya buat juga,” ujar Deded.

Dia menegaskan, agar aturan itu ditaati bersama maka perlu ada kesepakatan semua pihak agar tidak ada lagi siswa SMP yang membawa motor ke sekolah. Caranya, pihak sekolah menggandeng orang tua dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas. Apalagi, kebijakan itu juga didukung DPRD dan kepolisian.

“Harus sinkron, karena kewenangan tersebut ada di pihak kepolisian. Kewenangan visual mungkin ada di Disdik, orang tua juga perlu dilibatkan pengawasan,” kata Deded.

Yang membuatnya miris, insiden kecelakaan lalu lintas di Kota Bekasi kadang terjadi melibatkan siswa pulang sekolah. Belum lagi, ada para siswa yang baru pulang ke rumah malam hari gara-gara keluyuran menggunakan motor. “Orang tua jangan sampai lalai melakukan pengawasan perhatikan anak-anaknya untuk tidak berkeliaran larut malam,” katanya .(*/Al)

JAKARTA – Batalnya 3.043 guru pelamar prioritas satu (P1) dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dinilai menunjukkan wajah pendidikan negeri ini yang masih terbelenggu dengan urusan teknis. Fenomena guru PPPK itu juga disebut membuka borok relasi pemerintah pusat dan daerah untuk sektor pendidikan.

“Menunjukkan ternyata wajah pendidikan kita masih terbelenggu dengan urusan teknis. Kapan majunya kalau gini. Padahal soal yang jauh lebih substansial adalah soal kualitas guru. Kalau hak guru saja belum dipenuhi, bagaimana mau bicara soal kualitas?” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada awartawan ,dikutip dari Republika, Senin (13/3/2023).

Ubaid mengatakan, pemerintah seharusnya tidak memberikan harapan palsu kepada para guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK. Guru honorer, kata dia, hanya menuntut hak dan semestinya dipersulit. Menurut Ubaid, apabila hak guru saja belum terpenuhi, maka akan sulit untuk bicara mengenai kualitas para guru.

“Kalau hak guru saja belum dipenuhi, bagaimana mau bicara soal kualitas,” kata Ubaid. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selalu meminta pemerintah daerah untuk membuka formasi PPPK untuk para guru. Ubaid menyebutkan, walaupun hal itu merupakan urusan otonomi daerah, jangan sampai membuat semuanya terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Dia melihat persoalan itu membuka buruknya relasi pemerintah pusat dengan daerah. “Meski ini urusan otonomi daerah, bukan berarti jalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” tegas dia.

Awak media mencoba menghubungi pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meminta penjelasan terkait dengan alasan pembatalan 3.043 guru pelamar P1 PPPK itu. Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Iswinarto Setiaji, meminta Republika.co.id untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak Kemendikbudristek.

“Terkait hal tersebut mohon ditanyakan ke Kemendikbudristek,” ujar Iswinarto, Senin (13/3/2023).

Beberapa waktu lalu, pihak Kemendikbudristek menyatakan, pembatalan tersebut dapat terjadi karena adanya pergeseran nama kandidat. Hal itu terjadi akibat proses verifikasi dan validasi data secara berulang yang dilakukan sebelum pengumuman hasil seleksi.

“Pergeseran tersebut bisa karena kesalahan teknis atau hal administratif lainnya,” ujar Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek Andhika Ganendra, Jumat (10/3/2023).

Andhika menjelaskan, Kemendikbudristek sebagai anggota Panselnas bekerja dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN untuk memastikan proses seleksi penerimaan guru ASN PPPK tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru terlaksana dengan baik dan lancar.

Proses seleksi ASN PPPK memiliki beberapa tahapan, mulai dari pemilihan formasi, seleksi administrasi dan kompetensi, pengumuman hasil seleksi, masa sanggah, hingga pengumuman final guru lulus seleksi dan mengisi formasi.

“Setelah pengumuman penempatan oleh Panselnas nanti, bagi peserta yang belum mendapatkan penempatan dapat mengikuti proses seleksi ASN PPPK guru tahun 2023,” kata Andhika.

Dia mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah yang belum atau tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mulai mengajukan formasi. Jika pemerintah tidak mengajukan formasi, hal tersebut menyebabkan keterbatasan penempatan guru yang memerlukan posisi.

Andhika mengeklaim, pemerintah pusat akan terus berkomitmen dan berjuang agar guru mendapatkan penempatan. “Pemerintah akan terus berkomitmen dan berjuang. Bagi kami, satu formasi saja sangat berarti dan berharga bagi guru kita yang telah mengabdikan dirinya untuk pendidikan Indonesia,” kata dia.

Andhika juga menjelaskan, alokasi anggaran untuk guru ASN PPPK merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, yakni tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Anggaran itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021.

“Yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota tentang perhitungan anggaran PPPK guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022,”jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Mulyani menyampaikan anggaran pendidikan dalam APBN 2023 tersebut mencapai Rp612,2 triliun menjadi anggaran tertinggi di antara yang lain. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja pendidikan kita akan mencapai di atas Rp600 triliun, yaitu Rp612 triliun.

Ketika saya pertama kali diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2006, total anggaran Indonesia tidak lebih dari Rp550 triliun.

Itu total anggarannya. Saat ini total belanja pendidikan akan lebih besar dari Rp600 triliun,” ujar Sri Mulyani dikutip, Kamis (2/2/2023). Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp608,3 Triliun, Tertinggi Sedekade Terakhir Dia mengatakan anggaran tersebut sebagai gambaran besarnya alokasi yang terus didedikasikan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Belanja ini tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga perhatian diberikan melalui belanja pemerintah daerah yang secara langsung meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran dan juga memberikan dukungan dengan cara yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.

Terkait anggaran kesehatan yang direncanakan pada APBN 2023 sebesar Rp178,7 triliun. Anggaran tersebut prioritas untuk penanganan stunting dengan memperkuat sistem kesehatan hingga puskesmas dan posyandu. “Kemudian dikaitkan dengan kembalinya stunting pada anak di bawah lima tahun atau bahkan bayi yang dikandung oleh ibu,” kata dia.

Hal ini terutama terkait dengan ketidakpastian harga pangan dan energi serta terus memperkuat belanja sosial, baik untuk bantuan tunai bagi yang paling membutuhkan maupun untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam hal ini, anggaran pada tahun 2023 disiapkan sebesar Rp476 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun, anggaran ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun. “Semuanya untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia,” tutur Sri Mulyani.(*/Ind)

CIBINONG – SMAN 3 Cibinong atau yang dikenal dengan julukan SMANTIC kembali memberikan sumbangsih nyata bagi dunia olahraga Kabupaten Bogor.

Pada pelaksanaan Porprov Jabar 2022 lalu, para siswa SMANTIC yang punya talenta pada bidang olahraga berhasil memberikan prestasi emas bagi Kontingen Bumi Tegar Beriman pada Porprov Jabar 2022 lalu.

Kepala Sekolah SMANTIC, Asep Anwar, S.Pd, MM mengatakan, sangat bangga dengan capaian prestasi para siswanya yang berhasil meraih prestasi emas bagi Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2022.

” Saya ucapkan terimakasih atas perjuangan para atlet asal SMANTIC yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bogor pada kancah Porprov Jabar 2022,” tegas Asep Anwar, Senin, 18 Desember 2022.

Asep mengatakan, pada Porprov Jabar 2022 lalu ada beberapa siswa SMANTIC yang berhasil meraih medali bagi Kabupaten Bogor seperti :Revani Putri Adydinanti ( Emas / Sepatu Roda), Indriyani Juliafita ( Emas / Anggar), Nicholas Owen Putra Sridana ( Perunggu / Anggar) dan Grentiano ( Emas / Selam) Agnes Matulapelwa ( Emas / Futsal Putri), Ivana Aura Yasmin ( Emas / Futsal Putri) dan Hafsah ( Emas / Futsal Putri)

” Saya berharap kedepannya akan banyak lagi atlet atau siswa SMANTIC yang bisa meraih prestasi emas bagi Kabupaten Bogor pada ajang regional, nasional dan internasional,” paparnya

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMANTIC bidang Kehumasan, Joko Maryono, S.Pd, MM, mengatakan, Keberhasilan yang diraih para siswa SMANTIC pada kancah olahraga ini tentunya memberikan nama harum.bagi para siswa, keluarga siswa dan juga bagi SMANTIC itu sendiri.

Joko optimis, kedepannya akan banyak lagi para atlet potensial dan tangguh asal SMANTIC yang bisa berjaya di kancah olahraga regional, nasional dan internasional.

”

Keluarga besar SMANTIC akan terus berusaha mempertahankan predikat sebagai Gudang Atlet Potensial yang bisa berkancah sampai ke ajang Nasional dan Internasional,” pungkas Joko Maryono. ( Asep Syahmid)