Pendidikan

BOGOR — Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Bogor tengah viral di media sosial, dan disebut telah menerima peserta didik di luar zonasi yang ditentukan. Ketua RT setempat pun mengakui ada fenomena ‘numpang domisili’ atau ‘numpang Kartu Keluarga (KK)’ di wilayahnya.

SMAN 1 Bogor yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Bogor ini terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.16, RT 04/RW 01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ketua RT 04, Arman Djandia, mengaku kerap menerima permintaan untuk numpang zonasi.

Namun, diakuinya, untuk PPDB SMAN 1 Bogor tahun ini pihaknya belum menerima permintaan tersebut. Melainkan untuk tahun ajaran baru satu hingga dua tahun mendatang.

“Numpang domisili ada, tapi belum buat tahun ini. Buat setahun dua tahun yang akan datang sudah mulai tuh. Nggak tahu kalau di RT lain ya,” kata Armand, Kamis (6/7/2023).

Meski kerap menerima permintaan numpang zonasi, Armand mengaku permintaan tersebut tak selalu diterimanya. Terlebih ada warga tak dikenal yang mendatanginya secara tiba-tiba.

“Sebenarnya kalau RT sih nggak (terlibat dalam PPDB). Cuma kalau warga ada yang ujug-ujug (tiba-tiba) datang mau mendadak jadi warga sini,“ ujarnya.

Ia menegaskan, untuk pindah lokasi tempat tinggal dan memasukkan data baru ke dalam KK, ada syarat yang harus dipenuhi. Sehingga perpindahan KK itu tidak bisa dilaksanakan secara mendadak.

Misalnya, kata dia, minimal satu tahun tinggal di lokasi KK baru. Serta membawa surat perpindahan dan prosedur lengkap dari daerah asal. Apabila ada warga yang datang secara tiba-tiba tanpa syarat lengkap, Arman pun tak segan menolak permintaan tersebut.

“Saya tolak. Ditolak dengan syarat, persyaratannya lengkapi dulu lah. Kalau lengkap boleh nanti datang lagi ke sini. Asal nanti tetangga atau warga yang ketitipan juga meng-oke-kan,” ucapnya.

Ia menambahkan, tahun ini jumlah remaja berusia anak SMA bisa dihitung jari. Di mana jarak SMAN 1 Bogor dengan RT 04 hanya berkisar di bawah 10 meter.

“Kalau penduduk sih banyak, KK-nya nih 40-an kurang lebih. Nanti saya hitung lagi validnya,” kata Armand.

Sebelumnya, diberitakan sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri 1 Bogor tengah viral di media sosial, dan disebut telah menerima peserta didik di luar zonasi yang ditentukan. Dewan Pendidikan Kota Bogor yang melakukan monitoring dan evaluasi pada PPDB di Kota Bogor belum menerima laporan terkait hal itu secara tertulis.

Sistem zonasi PPDB SMAN 1 Bogor ini viral di media sosial Twitter, setelah sebuah akun bernama @fachrezy_id membuat cuitan terkait dugaan adanya calo dalam PPDB SMAN 1 Bogor. Ia pun membagikan tangkapan layar berisi tabel nama pendaftar SMAN 1 Bogor yang diduga menggunakan calo.

Dalam tabel tersebut, ada sekitar 40 nama calon peserta didik yang terdaftar dalam kolom PPDB. Dalam tabel juga terlihat jarak tempat tinggal calon peserta didik paling dekat dengan SMAN 1 Bogor berkisar di angka 50 meter.

“Ini adalah nama nama orang yang make calo untuk masuk PPDB SMA Negeri 1 Kota Bogor. Ga mikir pak warga asli situ yang gakebagian anak nya sistem zonasi beneran? @BimaAryaS dibelakang sma 1 rumah hanya 20 biji pun kurang tapi bisa banyak bgt yang 50M?” tulis akun tersebut.

Dikonfirmasi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Deddy Djumiawan, mengatakan pihaknya belum menerima pengaduan tertulis secara resmi terkait dugaan calo di PPDB SMAN 1 Bogor. Namun, sudah ada yang menyampaikan aduan melalui pesan singkat WhatsApp dan media lain.

“Sudah ada yang melalui WhatsApp dan media lain. Tentang adanya kecurigaan kecurangan terutama masalah zona terkait domisili dengan sekolah. Masyarakat yang mengadukan ada keanehan banyak sekali calon siswa yang jaraknya dekat sekali dengan sekolah yang dituju,” kata Deddy, Rabu (5/8/2023).(*/Ju)

CIBINONG – Dengan banyaknya keluhan warga terkait wisuda, Study tour, dan perpisahan di sekolah TK hingga SMA, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan melarang adanya kegiatan seperti itu. Karena sangat membebankan wali murid.

Menurut Iwan Setiawan, dengan adanya aduan warga terkait sekolah yang melaksanakan wisuda, perpisahan, dan study tour, itu sangat membebankan para orang tua murid.

“Ya, banyak yang DM-DM ke saya dari warga, pak kami sudah dibebani biaya tinggi tapi kadang-kadang melalui ketua komite siswa itu ada biaya study tour pelantikan dan masa sih ada wisuda,” ucap Iwan Setiawan kepada wartawan, saat Boling (Bogor Keliling) di Kecamatan Sukamakmur, Senin (26/6/23).

Selanjutnya Iwan Setiawan juga menjelaskan, sekolah jaman dulu saja tidak ada yang namanya wisuda, jaman sekarang gaya-gayaan harus melaksanakan seperti itu.

“Dulu aja saya tidak ada wisuda, ini sekarang gaya-gayaan begini, kecuali tabungan dari awal ya, tapi kan ini mendadak, biaya study tour, sekalian wisuda, hindari hal hal yang seperti itu disetiap sekolah,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan seperti itu Iwan Setiawan melarang sekolah melaksanakan wisuda, yang dilaksanakan setiap tahunnya.

“Saya juga melarang sekolah menggelar kegiatan wisuda, itu hanya mahasiswa saja kok yang melaksanakan wisuda. Jadi jangan dibikin bikin, ujung-ujungnya membebankan orang tua siswa,” paparnya.

Lebih lanjut Iwan Setiawan mengatakan, sebelum permasalahan ini menjadi rame, sebelumnya sudah dibicarakan tentang wisuda yang dilaksanakan di sekolah oleh masing-masing Kabid.

“Dari awal sebelum rame ini saya sudah bicara ke Kabid SD, SMP, saya sudah ngomong tolong jangan bebankan kegiatan-kegiatan study tour, wisuda, kepada siswa walaupun itu dalihnya atas kesepakatan orang tua melalui komite. Kita taulah komite dibelakangnya siapa gitu, kadang-kadang guru juga yang pengen. Ini himbauan saya biar didengar oleh semua masyarakat,” tandasnya.(*/Wan)

JAKARTA – Pers memegang peranan penting dalam negara demokrasi. Karenanya pers berada di wilayah tersendiri yang mempunyai kekuasaan pengaturan profesinya sendiri.

Dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti, SH LL M mengatakan, secara hukum pers dilindungi saat menjalankan perannya.

“Namun di sisi lainnya, perilaku pekerja pers harus dipastikan agar tetap berada pada konteks profesinya melalui etik dan penegakan etik yang diatur oleh profesinya sendiri,” kata Bivitri dalam studium generale prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menurut Bibip, sapaan akrabnya, saat ini pers sebagai bagian penting dari demokrasi seringkali mendapatkan tekanan. Termasuk di dalamnya narasi-narasi keliru tentang bagaimana jurnalis harus bertindak, yang dikaitkan dengan nasionalisme dan patriotisme.

Bibip mengatakan yang harus terus dikembangkan adalah pers sebagai hak asasi manusia dan bagian penting dari demokrasi. “Kita mesti bergeser dari cara pandang pers yang bertanggung jawab sebagai bentuk kepatuhan pada penguasa tanpa kritik. Hanya dengan cara inilah demokrasi dan negara hukum bisa dibangun,” jelas perempuan yang juga menjadi anggota CALS (Constitutional and Administrative Law Society) – forum independen pembelajar Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Sementara itu, menurut Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah, Dr Gun Gun Heryanto, MSi, selain pers perlu mendapat perlindungan dalam kerja-kerja jurnalistiknya, insan pers juga diharapkan memahami persoalan hukum yang terjadi.

Ia menyebut, banyak peristiwa di luar politik yang akan sering menjadi isu utama media massa adalah persoalan hukum itu sendiri. Maka, pengetahuan hukum menjadi pilar penting bagi jurnalis.

“Kekuatan jurnalis yang melek hukum akan mampu memetakan persoalan hukum dengan baik, meski dia (jurnalis) bukan berlatar belakang sarjana hukum,” terang Gun Gun lagi.

Pada kesempatan sama, Dr Bintan Humeira MSi, ketua Program Studi Jurnalistik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah, yang menghelat kegiatan studium generale ini menjelaskan bahwa mahasiwa jurnalistik sebagai calon jurnalis masa depan, perlu mendapatkan pengetahuan hukum untuk memperkuat peran dan tanggungjawabnya sebagai pengawal demokrasi.

“Diskusi pada stadium generale ini sebagai salah satu wadah untuk mengasah nalar kritis mahasiswa dalam memahami realita yang terjadi saat ini maupun masa depan nanti,” ungkapnya.(*/Fa)

GARUT – Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bupati Garut Rudy Gunawan mengambil langkah tegas. Dia mewanti-wanti, jika ada pungutan PPDB SD dan SMP di Garut itu maka dia tak segan-segan mengganti kepala sekolah bersangkutan.

Rudy Gunawan kembali menegaskan, dalam PPDB 2023 itu tidak ada pungutan PPDB SD dan SMP di Garut. Apalagi, sekarang kepala sekolah itu diawasi Komite Sekolah yang akan bertindak jika sekolah melakukan macam-macam dalam urusan PPDB.

“Jangan diganggu dulu dengan dalih apapun. Untuk uang bangunan, uang bangunan apa? Jika ada pungutan PPDB SD dan SMP di Garut maka kami akan mengambil tindakan tegas, kepala sekolahnya diganti dan dilakukan proses hukum,” kata Rudy Gunawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Garut Ade Manadin menambahkan pihaknya akan membuat sebuah gerakan yang di dalamnya ada gerakan moral bukan hanya fokus pada penerimaan siswa melainkan juga ada empati terhadap anak-anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu.

“Jangan sampai, gara-gara ingin masuk SMP 1 (atau) SMP 2, tidak bisa masuk ke situ lantaran ada penghalang karena dipungut biaya,” tegasnya.(*/Dang)

YOGYAKARTA – Dewan Pendidikan DI Yogyakarta menegaskan tidak sepakat dengan usulan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menghapus Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD disebut Dewan Pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY

Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Prof Sutrisna Wibawa mengaku, dibentuknya ASPD justru berasal dari aspirasi kalangan masyarakat. Yakni, mengenai pendidikan di DIY setelah Ujian Nasional (UN) dihapuskan.

“ASPD ini penting, bukan dari atas ke bawah atau dinas ke bawah. Justru usulan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk menyarankan hal ini,” ujar Sutrisna kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Ia memaparkan bahwa asesmen ini merupakan inovasi daerah untuk memetakan capaian-capaian sekaligus melihat posisi riil kualitas pendidikan yang ada di DIY. Adanya ASPD berguna untuk memberikan informasi yang baik untuk perbaikan pendidikan DIY ke depan.

Hasil ASPD juga dibutuhkan sebagai standar untuk penerimaan siswa baru melalui seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Sutrisna, Kurikulum Merdeka Belajar seharusnya dapat memberi keleluasaan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Apalagi DI Yogyakarta dikenal sebagai barometer pendidikan yang juga menjadi acuan bagi daerah lainnya. “Ini inovasi daerah, strategi dalam mencapai tujuan peningkatan pendidikan. Jangan semuanya diatur pusat, biarkanlah daerah berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Guru Besar Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ini.

Selain mengenai ASPD, ia juga menyoroti Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) yang uji cobanya baru saja diluncurkan bulan ini. Menurutnya, sama seperti ASPD, PKJ merupakan inovasi daerah, dalam hal ini untuk meningkatkan softskill dan karakter siswa dan para mahasiswa DIY.

“Ini untuk mengatasi banyaknya kasus perundungan dan kenakalan remaja yang kerap kali terjadi. Jadi untuk pembentukan softskill dan karakter mereka,” ujarnya.(*/D To)

BOGOR – Klinik Pendidikan MIPA (KPM) Pusat Bogor menggelar Pelatihan anggota jaringan KPM, bertempat di Kantor Pusat KPM Bogor. Acara yang dihadiri sebanyak 48 peserta dari 30 sekolah/lembaga digelar pada 9-11 Juni 2023.
Wakil Kepala Divisi MTEC Ardianto mengatakan agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna menjalankan operasional anggota jaringan KPM di wilayah masing-masing. “Kegiatan ini diadakan untuk memperkuat kembali jaringan KPM yang sempat mati suri ketika pandemi. Harapannya, setelah pelatihan ini peserta dapat memahami dan mempraktikkan aturan-aturan dan budaya dari jaringan KPM,” ujar Ardi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).

Ia pun menambahkan memohon doa dari para peserta pelatihan untuk tim Indonesia yang akan berkompetisi matematika dalam ajang IMWiC Malaysia pada 23-26 Juni 2023.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Pelatihan KPM, Muhammad Ihsan menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini untuk membekali para anggota jaringan KPM terkait berbagai hal seputar pengelolaan operasional lembaga dan menyamakan visi-misi. “Kegiatan pelatihan anggota jaringan KPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk pengurus atau penanggung jawab jaringan KPM, Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan teknis pembelajar KPM, tips mengelola kegiatan pendidikan, pelatihan, dan lomba serta menyamakan visi agar selalu mengedepankan ridho Allah dalam setiap kegiatan,” ungkap Ihsan.

Ihsan menjelaskan, yang membedakan KPM dengan lembaga pendidikan lainnya terletak pada metode dan konsep. “KPM saat ini lebih mengutamakan penyebaran cara untuk mencerdaskan otak di dada (kalbu) manusia, Sistem Metode Seikhlasnya, matematika nalaria realistik dan Sains Nalaria Realistik,” katanya.

Menurut Ihsan, Jaringan KPM dibuat agar manfaat KPM bisa lebih dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. “Dengan pelatihan ini, anggota jaringan KPM memiliki visi yang sama dengan KPM Pusat, bisa menerapkan sistem dan teknis pembelajaran, semakin menjamurnya jaringan KPM di seluruh Indonesia, dan merasakan manfaat yang banyak setelah mengikuti pelatihan,” kata Ihsan.

Ihsan menambahkan, kegiatan pelatihan anggota jaringan KPM tidak hanya menjadi seremonial, tetapi akan terus berkelanjutan. Bagi peserta baru dapat mengikuti pelatihan anggota jaringan KPM batch ke-2 pada tanggal 21-22 Juli 2023.

Saat ini, Klinik Pendidikan MIPA membuka kesempatan, peluang, dan mendorong para insan pendidik (guru) yang belum bergabung untuk menjadi anggota jaringan KPM.

Banyak manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan jika sekolah atau guru menjadi anggota jaringan KPM, di antaranya berkesempatan menjadi sekolah center, mendapatkan pelatihan internal dari KPM Pusat, mendapatkan potongan harga (discount) ketika membeli produk KPM hingga menjadi prioritas dalam kegiatan-kegiatan KPM seperti, lomba dalam negeri dan di luar negeri serta benefit menarik lainnya.

Adapun persyaratan untuk bisa membuka les dengan bayaran seikhlasnya seperti KPM, pemohon harus melalui rangkaian pelatihan seperti, pelatihan jaringan KPM, pelatihan MNR dan SNR, pelatihan suprarasional sampai pada prosesnya melakukan perjanjian melalui MoU.(*/Weng)

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, meminta pemerintah untuk tidak membuka rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru sebelum persoalan rekrutmen pada periode sebelumnya selesai. Pasalnya, hingga kini, rekrutmen PPPK Guru pada periode lalu masih menyisakan banyak persoalan di negeri ini.

“Selesaikan dulu persoalan-persoalan PPPK 2021, 2022, 2023 baru membuka rekrutmen lagi dengan mekanisme baru. Kan masih banyak yang kemarin sudah sempat dinyatakan lulus seleksi, tapi ada sejumlah persoalan, seperti dibatalkan formasinya dan lain sebagainya,” ujar Ledia lewat keterangan tertulis, Selasa (6/6/2023).

Ledia meminta agar pemerintah untuk menghormati para guru yang sudah berupaya semaksimal memenuhi standar dan prosedur dan dinyatakan lulus seleksi. Selama bertahun-tahun, jelas dia, ratusan ribu guru lulusan rekrutmen PPPK masih menunggu kepastian nasib mereka yang masih digantung kusut tanpa kejelasan.

“Masalah yang masih menghantui di antaranya tidak ada formasi penempatan, belum keluarnya SK pengangkatan, lama kontrak yang bervariasi, bahkan ketidaksesuaian honor yang diterima,” jelas dia.

Karena itu, politikus PKS itu lantas mengingatkan agar proses penyelesaian masalah itu harus dikuatkan dengan konsolidasi dan sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan dinas pendidikan terkait, terutama soal data dapodik karena persoalan rekrutmen guru ini juga menyangkut ketersediaan data yang belum sinkron.

“Salah satu persoalan besar kita kemarin adalah tidak sinkronnya data dapodik dengan data pemerintah pusat dan pemda,” kata Ledia.

Padahal, menurut dia, konsolidasi dan sinergi data dapodik itu justru akan sangat memudahkan pemerintah, pemda, serta dinas untuk menata sinkronisasi antara kebutuhan dan ketersediaan guru agar bisa saling melengkapi. Dengan begitu pula, tidak ada lagi guru lolos seleksi yang tidak punya formasi atau kekurangan jam belajar.

Lebih lanjut Ledia meminta pemerintah untuk memastikan siapa yang harus mengkonfirmasi dan verifikasi data yang masuk, siapa yang menentukan masa kontrak para guru PPPK, serta bagaimana peran pemda dan dinas pendidikan. Dia menilai, kewenangan-kewenangan itu harus jelas, detil dan pasti agar para guru pun memiliki kepastian akan nasib mereka.

“Siapa yang menentukan kualifikasi bahwa guru ini akan dikontrak katakanlah tiga tahun atau lima tahun dan sebagainya. Sebab selama ini kan kontraknya dengan Pemerintah Pusat, yang merekrut sekolah, pembinaan oleh dinas juga pemda. Lalu ketika ada masalah guru ini harus cari solusi kemana?” ungkapnya.(*/Ind)

TEGAL – Skuad Netic Ladies Futsal Club ( NLFC) yang bermarkas di SMPN 3 Cibinong berhasil memberikan kado terindah bagi Kabupaten Bogor yang tengah merayakan Hari Jadi Bogor ke 541 tahun 2023 pada akhir pekan kemarin.

Netic yang tengah tampil pada ajang Woman Professional Futsal League (WPFL) atau Liga Futsal Professional Wanita Indonesia 2023 di Kota Tegal, Jawa Tengah mampu menghempaskan perlawanan Tim Futsal Sumatera Selatan dengan skor 3-0.

Tiga gol Netic yang dilesakan ke gawang Sumatera Selatan dalam laga yang berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 4 Juni 2023 dicetak oleh Desi pada menit ke 13, Agnes menit ke 34 dan Dhea pada menit ke 38.

” Kemenangan ini kami berikan buat Kabupaten Bogor yang masih berada dalam suasana HJB ke 541 tahun 2023,” ujar Manager Netic, Teguh Hariyadi, Senin 5 Juni 2023.

Teguh optimis, Netic akan terus mencapai hasil maksimal dalam rangkaian pertandingan Liga musim ini.

Selanjutnya, kata Teguh, semua pemain dan official Netic akan selalu all out untuk mengharumkan Kabupaten Bogor pada kancah Futsal nasional.( Asep yahmid)

Skuad Netic

1. Debi Puspita Rani (Gk)
2. Arina Dya (GK)
3. Riri Junian Nella
4. Dhea Febrina Bangun
5. Naila Nisrina Hidayat
6. Dita Helviani
7. Desi Erika sari
8. Nanik Ningraeni Sundari
9. Ivanna Aura Yasmin
10. Nopi Ramadhan
11. Mita Anggraeni
12. Agnes Matulapelwa
13. Mutia Dara Malinda
14. Puan Nur Messintia

CIBINONG – Kepala Sekolah SMAN 3 Cibinong ( SMANTIC) Asep Anwar, S.Pd, MM optimis capaian kelulusan siswanya yang ikut test perguruan tinggi negeri lewat Seleksi Nasional Berbasis Test ( SNBT ) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK) 2023 akan mengalami peningkatan yang signifikan.

” Alhamdulilah tahun ini siswa SMANTIC yang ikut SNBT 2023 ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri ( PTN) jumlahnya meningkat,” tegas Asep Anwar, Kamis 1 Juni 2023.

Mudah mudahan, tambah Asep, tahun ini semua siswa SMANTIC bisa tembus ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Selama ini, lanjutnya, siswa SMANTIC sudah banyak yang diterima di IPB, UI, UB, Undip, UPI, UNJ, Unpad, dan banyak lagi perguruan lainnya yang ternama di tanah air.

” Semua Civitas Akademika di SMANTIC selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada semua siswa yang akan melanjutkan ke PTN atau Sekolah Kedinasan yang ada di Indonesia,” ujar kepala sekolah Penggerak ini.

Belum lama ini, tambah Asep, ada 37 siswa SMANTIC yang diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP) 2023, jalur undangan, jalur raport, jalur beasiswa dan kedinasan.

” Total sudah ada 76 siswa SMANTIC yang sudah di terima di PTN melalui berbagai jalur. Mudah mudahan ini akan bertambah lagi bagi siswa yang lulus dari jalur SNBT atau UTBK 2023,” paparnya.

Hal yang sama dikatakan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Iwan Kuswandi, SE, M.Pd mengatakan, prestasi para siswa SMANTIC yang diterima di PTN melalui SNBP dan SNBT ( UTBK) tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Peningkatan prestasi ini, tambah Iwan, tak lepas dari keseriusan dan fokusnya semua civitas akademika di SMANTIC dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada para siswa yang akan melanjutkan kuliah ke PTN atau di PTS.

” Kami selalu memberikan pengarahan dalam hal memilih PTN yang berpeluang besar bisa menerima siswa SMANTIC dengan jurusan yang dipilih selama ini,” tegas Iwan.

Iwan melanjutkan, jumlah siswa SMANTIC yang diterima di PTN melalui jalur SNBP atau SNBT selama ini sudah bisa melampaui beberapa sekolah lain yang ada di Kabupaten Bogor.

” Pengumuman hasil test UTBK akan dilakukan 20 Juni 2023. Saya yakin jumlah siswa SMANTIC yang masuk PTN dari jalur UTBK akan meningkat dari jumlah tahun 2022 lalu,” pungkas Iwan.( Asep Syahmid)

CIBINONG – Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 Cibinong Elis Nurhayati meraih penghargaan sebagai sosok inspiratif tingkat nasional dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI.

Elis Nurhayati dinilai, sukses kembangkan inovasi dalam bentuk layanan Digital School sebagai bagian dari Percepatan Digitalisasi Sekolah pada Sekolah Penggerak.

“Penghargaan Sosok Inspiratif 2023 dari Kemendikbud Ristek ini adalah hasil kolaborasi, kerja ikhlas dan kerja keras dari seluruh Tim Manajemen, Penjamin Mutu, para Guru dan TAS hebat SMA 2 Cibinong,” ujar Kepsek SMAN 2 Cibinong Elis Nurhayati, di kutip dari laman bogorkab.go.id, Rabu (31 Mei 2023).

Ia juga mengucapkan, terima kasih atas dukungan dari Komite Sekolah, orang tua, CSR, dan para pemangku kebijakan, baik Pemerintah Kabupaten Bogor yang turut andil dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak ataupun Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1.

“Saya sangat berterimakasih atas segala dukungan, kerjasama, kolaborasi seluruh pihak yang terkait, terutama semangat para guru dalam memberikan ilmu dan layanan pendidikan, sehingga saya bisa dipercaya sebagai Sosok Inspiratif tahun 2023,” ucapnya.

Ia berharap, SMA Negeri 2 Cibinong mempertahankan prestasinya yang sudah baik, menjadi semakin baik, dan terus meraih banyak prestasi, baik di bidang Akademik maupun Non-Akademik.

Sejak SMAN 2 Cibinong ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak Tahap 1 pada Tahun 2021, Elis Nurhayati secara bertahap berhasil mengembangkan inovasi dalam bentuk layanan Digital School, sebagai bagian dari Percepatan Digitalisasi Sekolah pada Sekolah Penggerak.

Sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, ia berupaya untuk terus mengembangkan inovasi dalam bentuk layanan Digital School yang berfokus pada layanan satuan pendidikan yang berintegritas, aman, nyaman, kekinian dan menyenangkan dalam pengembangan asesmen.

Elis mengatakan, pihaknya mengembangkan 10 Layanan Digital di SMAN 2 Cibinong yang menitikberatkan pada layanan pembelajaran, termasuk asesmen, dan pengembangan sarana prasarana sekolah berbasis digital diantaranya dalam bentuk pengembangan aplikasi asesmen, Candy CBT, yang mampu menekan ketidakjujuran peserta didik dalam mengerjakan asesmen.

“Kami juga mengembangkan layanan Digital School seperti E-Library/ E-Module/ E-Book, E-Attendance, E- Health Service, E-Guest Book, E- Wall Magazine, E-Document/ E-Raport, E- School Asset Management, E-Counseling, E-Canteen ( Cashless Payment), dan SMAVO’s Smart Card,” katanya.

Elis juga berharap, agar ia dapat terus bergerak dinamis mengikuti tuntutan zaman dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Cibinong sehingga para peserta didik akan merasakan kenyamanan, kegembiraan, dan kemerdekaan dalam belajar.

Serta ia menginginkan, SMAN 2 Cibinong bisa menjadi role model dan dapat berbagi pengalaman atau praktik kepada sekolah-sekolah lainnya.

“Harapan tertinggi dari kami sebagai pelayan masyarakat di bidang pendidikan, kami sangat berharap anak-anak didik kami akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas berkarakter, rendah hati, birrul walidain, qurrota a’yun, dan selalu bangga akan NKRI tercinta,” tutupnya

Untuk diketahui, Kegiatan Malam Anugerah Merdeka Belajar Tingkat Nasional yang merupakan puncak acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Bulan Merdeka Belajar tahun 2023, berlangsung di Yogyakarta, Senin (29 Mei 2023) malam.

Ada 10 Kepala Sekolah Inspiratif se-Indonesia yang berhasil meraih penghargaan, mulai dari Jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK,SLB Negeri dan Swasta dan 9 Guru Inspiratif.

Elis Nurhayati menjadi satu-satunya Kepala Sekolah yang berhasil mewakili Kepala Sekolah Penggerak Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat sebagai sosok inspiratif.(*/Fa)