Pendidikan

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sudah menyiapkan guru pengganti untuk mengisi posisi 143 guru yang mundur dari Sekolah Rakyat karena berbagai alasan.

Ditemui saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan di Jakarta, Sabtu, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan sampai hari ini kegiatan belajar di Sekolah Rakyat berjalan dengan baik.

“Secara keseluruhan jalan, memang ada guru yang mundur, yang tidak memenuhi panggilan. Tapi semuanya sudah disiapkan penggantinya, Insya Allah akan kita lantik pada tahap kedua,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos mengatakan jumlah guru Sekolah Rakyat yang mundur mencapai 143 orang, mengonfirmasi bahwa mereka tidak memenuhi panggilan meski sudah disampaikan undangan setelah lolos seleksi.

Ditanya alasan mundur, kata dia, banyak yang mengaku lokasi Sekolah Rakyat di daerahnya jauh dari domisili, beberapa sudah mendapatkan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tetapi saya dapat pastikan bahwa guru-guru pengganti telah siap untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Sehingga sampai sekarang, kalau memang ada kekurangan biasanya di backup oleh kepala sekolah atau juga guru-guru lain,” kata Mensos.

Pemerintah juga tengah menyiapkan lebih dari dari 15 ribu laptop yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, dengan tahap pertama diberikan kepada 9.700 laptop.

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), pada Agustus terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 9.700 siswa di seluruh Indonesia. Pada bulan September, jika sarana dan prasarananya sudah siap, maka akan ditambah 59 titik untuk menampung 15 ribu lebih dari siswa.(*/In)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebelumnya yang dinilai tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru pada 2020 silam. Ia pun menilai hal itu yang membuat rekrutmen siswa di sekolah negeri mengalami perlambatan karena ketersediaan sekolah yang sedikit.

“Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan,” ucap Dedi Mulyadi sesuai menghadiri acara konvensi sains, teknologi dan industri di Sabuga ITB, Kamis (8/8/2025).

Ia menuturkan pemerintahan provinsi Jawa Barat sebelumnya tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru. Dedi mengaku tidak terdapat sekolah baru yang dibangun pada tahun 2020 silam atau saat masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi,” ungkap dia.

Bahkan, Dedi menyebut pada tahun 2025 saat Wal menjabat di anggaran murni tidak terdapat pembangunan ruang kelas. Setelah menjabat, Dedi mengaku melakukan pergeseran anggaran untuk membuat sekolah dan ruang kelas baru serta akses jalan menuju sekolah.

Dedi mengatakan, pada anggaran perubahan terdapat Rp 2,6 triliun untuk pembangunan jalan. Serta Rp 600 miliar untuk penerangan jalan umum.

Ia pun mempertanyakan kenapa para pengamat ribut saat ini dan tidak saat anggaran APBD tidak terbuka kepada publik sebelum dirinya memimpin.

“Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi,” pungkasnya.(*/En)

JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menyatakan bahwa seharusnya madrasah juga gratis. Alasannya, menurut Subki, siswa di lembaga itu juga merupakan warga Jakarta.

“Semua sekolah, termasuk madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Subki di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Subki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

“Jangan sampai pendidikan gratis mematikan sekolah-sekolah madrasah. Kita sudah mati-matian membela pendidikan gratis, tiba-tiba madrasah tidak diperhatikan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Subki menegaskan, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Ia juga menekankan, gaji guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disetarakan. Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk menggratiskan sekolah madrasah dan penyetaraan gaji guru sekolah negeri dengan guru madrasah.

“Harapan saya, pak gubernur bersama Dinas Pendidikan, bisa memberikan alokasi yang cukup untuk anak-anak kita di madrasah,” kata dia.

Seribu lebih madrasah

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada November 2024 menyebutkan, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

Berdasarkan data itu, 1.819 lembaga madrasah itu terdiri atas Raudhatul Athfal (RA): 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI): 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs): 254, Madrasah Aliyah (MA): 100.

Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni: MIN: 20, MTsN: 42 dan MAN: 24, sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.(*/Ind)

JAKARTA – Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Ombudsman berupaya memastikan pelaksanaan SNPMB 2025 lewat jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) bebas dari praktik malaadministrasi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak tahap awal mulai dari proses registrasi akun peserta, pelaksanaan ujian, sampai masa pengunduhan sertifikat. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan adil untuk semua calon mahasiswa.

“Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring yang aktif sejak 14 Maret hingga 31 Juli 2025,” kata Indraza kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi, lalu diteruskan ke panitia SNPMB untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp 0811-9093-737 dan email team7@ombudsman.go.id dengan dilampirkan copy identitas (identitas pelapor dapat dirahasiakan), kronologi laporan dan bukti pendukung. Pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini dimulai sejak 23 April 2025 hingga 3 Mei 2025.

“Secara umum, pelaksanaannya terpantau cukup tertib namun di beberapa lokasi, Ombudsman masih menemukan kendala seperti adanya gangguan jaringan internet yang sempat mengganggu konsentrasi peserta saat menjawab soal,” ujar Indraza.

Sebelumnya, Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai indikasi adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UTBK-SNBT pada hari pertama. Dugaan kecurangan ini juga tengah ramai di media sosial berupa bocoran soal yang tersebar dari alat bantu berupa kamera tersembunyi.

Indraza menjelaskan, saat ini kasus dugaan kecurangan dalam proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut oleh panitia SNPMB. Penanggung jawab pusat UTBK diminta meningkatkan kecermatan pemeriksaan peserta serta pengawasan saat ujian berlangsung.

“Kami mendorong seluruh penyelenggara SNBT-UTBK untuk senantiasa menjaga proses seleksi berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel,” ujar Indraza.

Selain itu, Indraza mengingatkan para peserta untuk mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan, serta mengikuti pelaksanaan UTBK-SNBT dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran demi terciptanya proses seleksi yang bersih dan berintegritas.

Indraza menekankan peserta yang mencurigai adanya praktik kecurangan dalam proses SNPMB bisa langsung melapor ke pengawas yang bertugas di ruang ujian. Selanjutnya panitia akan menindaklanjuti dan menyelidiki laporan tersebut.

Indraza juga meminta peserta tidak diperkenankan membawa barang serta tidak diizinkan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung untuk mencegah kecurangan.

“Kami ingin memastikan proses seleksi perguruan tinggi berjalan jujur, adil, dan transparan,” ucap Indraza.(Republika/Ind)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terpilih, Ahmad Luthfi, mengatakan, pendidikan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya mendatang. Ia pun berkomitmen akan menyediakan pendidikan gratis bagi 160 ribu anak putus sekolah.

“Termasuk pendidikan. Jadi SMA gratis itu nanti kita prioritaskan kepada mereka yang miskin ekstrem yang putus sekolah. Jadi putus sekolah di tempat kita itu hampir 160 ribu,” kata Luthfi kepada awak media seusai menghadiri acara perayaah HUT Partai Gerindra ke-17 yang digelar di Kantor DPD Gerindra Jateng, Semarang, Selasa (11/2/2025).

Luthfi menambahkan, tak hanya biaya, pemerintahannya pun bakal menggratiskan semua perlengkapan dan kebutuhan sekolah siswa terkait. “Kita gratiskan pakaian, kemudian buku, dan internet. Ini khusus yang miskin ekstrem,” ucapnya.

Eks kapolda Jateng itu mengaku telah menghitung fiskal untuk bisa mewujudkan rencana tersebut. “Fiskalnya sudah kita hitung, kita cukup untuk Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Ketika ditanya perihal adanya instruksi efisiensi anggaran? Luthfi mengaku hal itu tentu akan memiliki dampak terhadap jalannya pemerintahan di Jateng.

“Efisiensi itu kan berdasarkan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) yang harus kita laksanakan di antaranya perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lain, terutama transfer daerah. Itu nanti harus kita lakukan koreksi untuk efisiensi anggaran,” katanya.

Namun dia berjanji efisiensi anggaran tidak akan mengganggu prioritas-prioritas yang hendak dicapai pada masa kepemimpinannya di Jateng. “Prioritas tetap, pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis, dan lain sebagainya,” kata Luthfi.(*/ D Tom)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan penelitian dan kajian ilmiah terkait situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

Ia menyebutkan rencana untuk mempertemukan berbagai ahli, baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda, guna mencari titik temu terkait situs megalitik tersebut.
“Kami akan segera mengumpulkan para ahli yang berbeda pendapat juga. Ahli-ahli yang pro dan kontra, atau yang berpendapat berbeda-beda untuk dikumpulkan. Karena tesis, antitesis itu bisa menjadi sintesis kan begitu ya,” kata Fadli usai membuka pameran di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa situs tersebut merupakan hasil karya manusia (‘man-made’), sekaligus menyebut Gunung Padang sebagai bagian penting dari sejarah peradaban dunia.

“Menurut saya itu jelas ‘man-made’, dan menurut saya akan menjadi bagian dari sejarah peradaban yang penting dan tertua, tapi setua apa?” ungkapnya.

Pertemuan para ahli itu diharapkan dapat membuka kembali diskursus ilmiah yang sempat terhenti, sekaligus memperkuat pemahaman tentang situs Gunung Padang sebagai warisan budaya dan sejarah yang signifikan bagi Indonesia, kata dia.

Sebelumnya, Fadli pada Rabu menegaskan bahwa riset dan kajian terhadap situs megalitik Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, akan dilanjutkan, setelah sempat terhenti.

Penelitian terhadap situs bersejarah ini juga akan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mengungkap lebih jauh sejarah dan peradaban bangsa.

Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul di kalangan arkeolog selama ini adalah bagian dari dinamika ilmiah yang wajar.

Fadli menekankan pentingnya forum dialog antar ilmuwan untuk mencari solusi terbaik terkait langkah penelitian dan pelestarian situs tersebut.

Sebagai salah satu situs megalitik terbesar di Asia Tenggara, Gunung Padang memiliki nilai historis yang tinggi dan berpotensi menjadi salah satu simbol kebesaran peradaban Indonesia.

Kelanjutan riset ini, menurut Fadli, bukan hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga untuk mengangkat kebudayaan nasional di mata dunia.(*/Ju)

JAKARTA – Secara umum, kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih tergolong memprihatinkan. Ternyata, situasinya lebih menyedihkan untuk guru honorer yang mengajar di berbagai jenjang madrasah.

Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) melansir kajian terbaru, bahwa dari total 3,7 juta guru di Indonesia, sebanyak 56 persen atau sekitar 2,06 juta adalah guru honorer.

Di sekolah umum, rerata paling rendah guru honorer di tingkat SD yakni sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Sementara rerata gaji guru honorer tingkat SMP mencapai Rp 1,9 juta, kemudian SMA sebesar Rp 2,7 juta, dan SMK senilai Rp 3,3 juta.

Situasi lebih buruk terjadi di jenjang madrasah. Rata-rata gaji guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) hanya Rp 780 ribu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 785 ribu, dan Madrasah Aliyah (MA) Rp 984 ribu per bulan.

“Di beberapa daerah, bahkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan,” ujar Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, Senin (25/11/2024).

Sebagai gambaran kecilnya angka tersebut, rerata Rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada 2024 ini adalah Rp 3,1 juta. Upah regional tertinggi berada pada angka Rp 5,3 juta sementara terendah pada Rp 2 juta.

Temuan IDEAS juga menunjukkan ketimpangan besar dalam penghasilan guru honorer di berbagai wilayah, sebanyak 220 kabupaten/kota menggaji guru honorer tingkat SD di bawah Rp 1 juta. Bahkan, di jenjang MI, kondisi lebih buruk, dengan 328 kabupaten/kota memberikan gaji serupa.

Adapun sumber utama gaji guru honorer adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meski alokasi dana tersebut telah dimaksimalkan hingga 50 persen untuk sekolah umum dan 60 persen untuk sekolah madrasah, hasilnya tetap tidak cukup untuk memberikan penghasilan layak bagi guru honorer.

“Simulasi kami menunjukkan bahwa meskipun porsi Dana BOS dinaikkan lebih besar, kondisi ini tidak akan cukup untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer secara signifikan,” ungkap Agung.

IDEAS merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah mencontoh kebijakan DKI Jakarta yang mengangkat guru honorer menjadi Guru Kontrak Kerja Individu (KKI). Kebijakan ini memberikan status kerja yang lebih jelas dan penghasilan yang lebih baik bagi guru honorer.

Agung juga menyoroti pentingnya intervensi pemerintah pusat dan daerah secara langsung. “Kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas utama, tidak bisa hanya bergantung pada alokasi Dana BOS,” tegasnya.

Anak tiri sistem pendidikan…
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menyoroti kondisi guru madrasah dalam momentum Hari Guru Nasional 2024 yang jatuh pada 25 November 2025. JPPI mengamati guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok terpinggirkan dalam percaturan kebijakan guru.

“Bisa dibilang, keberadaanya tidak begitu mendapat perhatian pemerintah. Mereka ini diperlakukan seperti anak tiri dalam sistem tata kelola guru di Indonesia,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangannya pada Senin (25/11/2024).

Soal kesejahteraan, Ubaid menyebut guru madrasah bisa dikatakan menempati kasta paling bawah dibandingkan dengan guru-guru di sekolah. Ubaid merasa hal ini aneh karena mereka sama-sama guru, punya hak dan kewajiban yang sama, tapi pemberian haknya dibeda-bedakan.

“Padahal peraturan rujukannya sama, UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005. Apalagi, jika status mereka adalah guru honorer di madrasah, beban penderitaannya pun berlipat ganda,” ujar Ubaid.

Soal kualitas, Ubaid menyebut juga tak kalah memprihatinkan. Hingga kini, jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya berjumlah 39,2 persen. Padahal, berdasarkan amanah UU guru dan dosen (pasal 82 Ayat 2 ), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi.

“Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan sebanyak 484.737 (atau 60,8 persen) guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik. Mengapa ini dibiarkan?” sindir Ubaid.

Selain itu, Ubaid menekankan jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah soal ini, maka diperkirakan daftar antrian PPG (Pendidikan Profesi Guru) untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrian PPG dikarenakan pemerintah hanya memberi jatah kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun.

Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sekat papan antarkelas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kutakarang, Pandeglang, Banten, Rabu (20/11/2024). – (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus khoirunas)
“Dari data ini kita bisa tahu bahwa antrian guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrian haji,” ujar Ubaid.

Ubaid memprediksi nasib guru madrasah bisa jadi kian sengsara. Nasib ini tetap berlaku bahkan jika pemerintah berkomitmen menunaikan janji politiknya untuk menambah gaji guru Rp 2 juta. Sebab gaji tambahan ini ternyata tidak untuk semua guru, tapi kabarnya hanya akan diberikan kepada guru-guru yang sudah tersertifikasi. “Artinya, kebijakan ini hanya akan dinikmati oleh segelintir guru madrasah,” ujar Ubaid.

Padahal JPPI mendata dari 484.737 guru madrasah yang belum tersertifikasi, terdapat 455.767 (94,1 persen) guru madrasah yang berstatus non-ASN. “Merekah yang paling terdampak dari sistem tata kelola guru yang belum berkeadilan ini,” ujar Ubaid.(*/Ind)

CIBINONG – Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (MA) Kabupaten Bogor H.Abdul Aziz Sarnata membuka Rapat Kerja Cabang sekaligus melantik Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Mathlaul Anwar (IPMA) Kabupaten Bogor di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (23/11/20124).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program strategis ormas Islam, MA, di masa kepemimpinan Abdul Aziz Sarnata. Dalam sambutannya, Aziz mengemukakan bahwa MA sebagai ormas Islam yang fokus di bidang dakwah dan Pendidikan memiliki visi dan misi mewujudkan Pendidikan Islami yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengenyampingkan nilai-nilai Islam.

“Karena itu, Rakercab sekaligus pelantikan pengurus cabang IPMA Kabupaten Bogor ini, dapat menjadi momentum bagi setiap generasi muda MA, khususnya kalangan pelajar, untuk dapat turut serta dan memberikan sumbangsih untuk mewujudkan visi dan misi besar Mathlaul Anwar itu,” ucap Aziz Sarnata membakar semangat kader IPMA diatas podium.

“IPMA harus tunjukan eksistensi dan perannya kedepan, untuk menjadikan Mathla’ul Anwar sebagai pelopor pendidikan Islami yang unggul dan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam, IPMA juga harus berintegritas dan memiliki visi mulia,” terang Aziz yang
beberapa tahun silam lebih dikenal sebagai aktivis pergerakan mahasiswa.

Terkait dengan visi dan misi tersebut, MA tentunya bertekad kuat untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan keislaman yang kuat. Untuk itu, lanjut Aziz, MA akan terus mendorong pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap program lembaga pendidikan.

Ketua IPMA terpilih Ahmad Lutfi Azis, mengucapkan banyak terimakasih kepada H. Abdul Aziz Sarnata yang sudah membimbing segenap kader IPMA. “Beliau membimbing kami untuk tetap berintegritas dalam berorganisasi, dan alhamdulilah dalam waktu kurang dari satu bulan melakukan konsolidasi, pimpinan Mathla’ul Anwar telah melakukan pelantikan IPMA,” tuturnya.

Ahmad Lutfi Azis menambahkan, pengurus IPMA yang baru kedepan harus dapat meningkatkan dan mengarahkan para pelajar IPMA Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor, khususnya yang aktif di organisasi dapat berperan di dalam perkembangan zaman yang terus berubah dan semakin banyak tantangannya,” ujar Lutfi.

Dia juga mengapresiasi pesan pimpinan MA yang mengarahkan pelajar Mathla’ul Anwar agar memiliki integritas tinggi dalam berorganisasi maupun menjalankan misi mulia MA yang berkonsentrasi di bidang Pendidikan dan dakwah. “Amanat Ketua MA Abdul Aziz tentunya menjadi pedoman pengurus IPMA dalam melaksanakan tugas organisasi,” imbuhnya.

Kegiatan pelantikan Pengurus Cabang IPMA Kabupaten Bogor ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Maruf, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar-Rasyid, Ketua Forum RT-RW Kabupaten Bogor Coky Pasaribu, Guru Besar UIN Dr.Ujam, Wakil Ketua PD MA Defa, Bendahara DPD KNPI Fadliansyah dan sejumlah aktivis mahasiswa. (*/Weng)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyalurkan dana senilai Rp463,1 triliun untuk sektor pendidikan hingga Oktober 2024.

Realisasi itu tumbuh 10,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp417,7 triliun.

“APBN akan terus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, demi mencapai cita-cita Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

Dia merinci anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat (BPP), pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan.

Melalui BPP, nilai yang terealisasi sebesar Rp152,5 triliun. Anggaran ini diterima oleh 17,2 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP) dan 889 ribu mahasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Anggaran juga diterima oleh guru dan dosen, dengan rincian tunjangan profesi guru (TPG) non PNS bagi 620,6 ribu guru dan tunjangan profesi dosen (TPD) kepada 73,7 ribu dosen.

Dana itu juga turut disalurkan kepada sekolah atau kampus melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 9,3 juta siswa dan 54.551 sekolah serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada 197 perguruan tinggi negeri (PTN).

Sementara realisasi melalui TKD tercatat sebesar Rp295,6 triliun. Penerima dari kalangan siswa mendapatkan manfaat berupa BOS kepada 43,7 juta siswa dan 46 ribu satuan pendidikan/sekolah. Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan/PAUD.

Untuk guru, anggaran disalurkan berupa gaji, tunjangan, TPG, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Manfaat ini diterima oleh 1,4 juta guru. Sedangkan manfaat untuk sekolah berupa rehabilitasi 5.404 ruang kelas.

Adapun realisasi Dana Abadi Pendidikan mencapai Rp15 triliun.
Dengan realisasi itu, Menkeu memastikan komitmen Pemerintah dalam menjaga upaya penguatan SDM.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di sekolah pada Senin (19/8/2024). Rencananya, uji coba program yang digagas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan dilakukan secara berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, uji coba makan gratis tak hanya dilakukan satu kali. Uji coba program itu akan kembali dilakukan di sekolah dasar lain pada Rabu (21/8/2024).

“Ini kan baru hari ini ya uji coba. Tadi Pak Gubernur menyampaikan insyaallah dua hari lagi kami akan uji coba sambil melihat paket yang benar-benar pas,” kata dia di usai melakukan uji coba di SDN Cideng 07, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Setelah itu, rencananya uji coba makan gratis akan dilakukan secara serentak di sejumlah sekolah dasar pada pekan depan. Sejumlah sekolah dasar tempat uji coba itu akan mewakili setiap wilayah kota administrasi di DKI Jakarta.

Untuk memastikan makanan yang disediakan bergizi, Budi mengatakan, Disdik akan melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan uji coba. Disdik juga berencana membuat SOP dalam pelaksanaan uji coba makan gratis.

“Insyaallah hari ini Disdik akan buat SOP, minggu ini, minggu ini buat SOP nanti kerja sama dengan Dinkes juga BPOM dan Dinas KPKP, kami buat SOP. Jadi nanti jika ada CSR yang mau melakukan seperti ini, mereka mengikuti SOP,” kata Budi.

Plt Asisten Kesejahteraan Sosial (Askesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya akan selalu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba itu. Evaluasi itu dilakukan untuk mencari formula yang paling baik dari segi menu makan dan lainnya.

“Jadi hari ini, kami tadi langsung evaluasi. Oh anak-anak ternyata ada yang menginginkan menu telur, itu yang pertama,” kata dia.

Eli –sapaan akrab Suharini Eliawati– menambahkan, makanan yang disediakan juga harus disesuaikan dengan perkembangan setiap anak. Pasalnya, sebagian siswa perempuan di sekolah dasar sudah ada yang mengalami menstruasi, sehingga makanan yang disediakan juga mendukung kesehatan reproduksi para siswa.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan membahas kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan uji coba itu. Sebab, dengan uji coba yang dipatok harga per porsi Rp 15 ribu, hal itu hanya mencukupi untuk biaya menu makanan.

“Jadi Rp 15 ribu itu tentu benar-benar untuk menu di luar packing, temen-temen masak, dan ongkos kirimnya. Bagi saya, ini akan kami tindak lanjuti,”paparnya.(*/Ind)