Pendidikan

CIANJUR – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat 22 gedung SMP yang rusak akibat gempa tahun lalu selesai dibangun Kementerian PUPR sehingga proses belajar mengajar sudah kembali ke dalam kelas.

Kabid SMP Disdikpora Cianjur Helmi Halimudin di Cianjur, Kamis, mengatakan berdasarkan pendataan setelah gempa di daerah itu pada 2022, terdapat 22 SMP rusak, terdiri atas 18 sekolah rusak berat dan empat lainnya rusak sedang.

“Pembangunan sekolah yang rusak akibat gempa langsung dilakukan Kementerian PUPR sehingga dalam beberapa bulan setelah gempa bangunan sudah kembali berdiri dan dapat digunakan kembali dalam proses belajar mengajar secara normal,” katanya.

Gedung sekolah yang baru selesai dibangun kembali, SMPN 1 Cugenang yang rusak berat bahkan nyaris rata dengan tanah, diresmikan dalam pekan ini sehingga pihaknya mencatat tidak ada lagi siswa SMP yang belajar di dalam tenda darurat.

“Untuk SMPN 1 Cugenang akan diresmikan pekan ini, sehingga total bangunan sekolah SMP yang rusak akibat gempa, sejak beberapa bulan terakhir sudah tuntas dibangun kembali dan seluruh siswa sudah kembali belajar di dalam kelas,” katanya.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan bangunan SMP yang rusak di luar kejadian gempa, tetap akan menjadi prioritas pembangunan dengan bantuan dari berbagai sumber selain APBD Cianjur 2024, terutama yang ambruk akibat dimakan usia dan bencana alam.

Sepanjang 2023, tercatat lebih dari 50 bangunan sekolah yang rusak akibat dimakan usia dan bencana alam tersebar di seluruh wilayah Cianjur, sehingga pihaknya akan memberikan bantuan bertahap untuk membangun sekolah tersebut tahun depan.

“Sudah dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas SMP yang rusak akibat bencana alam dan lapuk dimakan usia dengan skala prioritas sudah lebih dari dua tahun. Namun seluruhnya akan diberikan bantuan pembangunan kembali secara bertahap,” tuntasnya (*/Yan)

CIBINONG – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kabupaten Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, dan Forum Doktor MP UNPAK mengadakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi 3000 anggota BMPS di Aula Asri 3 Kampus Al Madinah, Jalan Keradenan no 36, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (06/12/23).

Dimana, 3000 peserta diklat terdiri dari kepala sekolah (Kepsek) dan guru swasta se-Kabupaten Bogor.

Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Agus Sriyanta hadir dan sekaligus membuka acara Diklat tersebut. Selain itu juga hadir sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmalasari, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Joko Trimulyo

Ketua BMPS Kabupaten Bogor Agus Sriyanta menuturkan, jika tujuan di helatnya Pendidikan dan pelatihan bagi Kepsek dan Guru sekolah SD dan SMP Swasta di Kabupaten Bogor, agar kompetensi yang dimilikinya lebih meningkat dan semakin baik, sehingga ke proporsionalan dalam bekerja dapat lebih baik lagi.

“Kami dalam hal ini BMPS akan memberikan berbagai materi kepemimpinan terutama dalam managerial dan leadership kepala sekolah,” kata Agus, dilokasi acara.

Sehingga kedepannya, kata Agus, para Kepala Sekolah dan Guru swasta bisa lebih maju dalam memajukan sekolahnya dan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Ia juga menambahkan, pihaknya tidak ingin ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, karena sekolah swasta mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia agar pembangunan Indonesia kedepannya lebih maju, terutama di wilayah Kabupaten Bogor.

“Diklat ini sangat penting karena bisa menambah wawasan bagaimana menjadi guru profesional, dan kepala sekolah menjalankan sekolah dengan baik agar sekolah bisa maju,” jelasnya.

Ia melanjutkan, rencananya juga untuk Diklat akan dilaksanakan bagi enam (6) angkatan untuk pendidikan dan pelatihan kepala Sekolah, serta 12 angkatan untuk Diklat Guru.

Acara sendiri, sambung dia, dimulai sejak 6 Desember 2023 hingga Mei 2024 yang diikuti lebih kurang 350 kepala SD dan 670 Kepala SMP Swasta se-Kabupaten Bogor

“Semua kita laksanakan dengan biaya mandiri tanpa bantuan pemerintah,” beber Agus.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi menyambut dengan baik gagasan yang dikeluarkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengenai Diklat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru swasta tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi Diklat ini dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi kegiatannya,” ungkapn dadeng.(*/Rul)

MALANG – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya memanfaatkan platform digital dan perkembangan teknologi untuk mengenali para kandidat calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), dan beberapa calon pemimpin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuannya, sebagai sarana edukasi untuk pemilih pemula dalam memilih pilihannya.

Mengusung tajuk Desain Digital Civic Pemilu 2024, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam project mata kuliah kewirausahaan politik ini menyuguhkan informasi mengenai Pemilu kepada para pemilih pemula. Di sini para pemilih pemula yang didominasi mahasiswa diedukasi secara menarik baik melalui platform digital dan permainan berbasis para capres-cawapres. Dari permainan itu para mahasiswa bisa mengenal lebih dekat latar belakang dari ketiga calon presiden dan wakil presiden.

Terlihat keseruan terjadi ketika para mahasiswa memainkan simulasi permainan pada Rabu (6/12/2023), mulai seperti lempar paku ke papan hingga memasukkan bola ke botol yang nanti dilanjutkan akan ada informasi-informasi mengenai para capres-cawapres. Maudi Fillan Arsyandi, salah satu mahasiswa yang juga pemilih pemula menyambut gembira sosialisasi bergaya milenial yang diinisiasi oleh Program Studi (Prodi) Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Di momen ini ia sebagai pemilih pemula bisa lebih mudah mengenal calon dari latar belakang masing-masing, dengan simulasi permainan.

“Sebagai kita yang masih awam membantu kita juga dan tentunya bikin kita lebih tertarik. Karena dengan cara-cara tua-tua, misalnya sosialisasi tidak cukup buat anak muda. Anak muda butuh sesuatu yang menarik baru dan fresh, dengan adanya hal ini cukup menarik para mahasiswa untuk memilih,” kata Maudi Fillan di Gedung FISIP Universitas Brawijaya.

Ia juga sempat mencoba salah satu permainan yang diciptakan mahasiswa pada project tugas akhir mata kuliah kewirausahaan politik. Dimana dari permainan itu muncul pernyataan-pernyataan dan rekam jejak masing-masing tiga capres dan cawapres. Hal ini tentu dianggap sedikit membantu, kendati ia masih melihat rekam jejak dan menunggu proses debat antar capres cawapres.

“(Mengenal visi misi dan program detail) Tentunya karena belum, ada debat capres cawapres dan lain-lain, mungkin baru ada gambaran besar saja kalau untuk mengetahui lebih dalam lagi capres dan cawapres belum tahu,” kata dia.

Sementara itu, Sabrina Ashari Putri Intiasadi mengungkapkan, ia dan timnya membuat project Neochoice yang memberikan informasi mengenai Pilkada di Jawa Timur dan para calon kandidatnya. Di project ini pemilih pemula bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur menarik berupa video, gambar, hingga permainan di website.

“Neochoice ada empat program, setelah DCT keluar akan ada program kerja dari calonnya, kemudian nanti ada kampanye list kampanye, podcast dan seminar. Jadi memang tarikannya gak cuma ke masyarakat yang mengakses saja, tapi ada komunikasi dua arah,” ucap Sabrina.
Di project itu ia dan timnya juga mengajak masyarakat berinteraksi mengetahui mengenai Pilkada Jawa Timur, karena memang berangkat dari domisili Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Menariknya dari hasil sampel ke masyarakat, ada beberapa warga yang tak tahu sosok Gubernur Jawa Timur.

“Ada 8 dari 10 orang yang kami temui di Kayutangan, Malang, yang kami survei kami tanyai ini tidak tahu dan tidak kenal Gubernur Jawa Timur,” tuturnya.

Di sisi lain Wawan Sobari, dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya mengungkapkan, project yang dibuat para mahasiswa ini bagian dari tugas akhir mata kuliah kewirausahaan politik di semester 5 perkuliahan. Dimana tujuan project itu berbasis permasalahan Pemilu dan meningkatkan partisipasi memilih dalam Pemilu 2024, berbasis digital sesuai dengan passion generasi muda.

“Project mereka harus membuat Digital Civic Pemilu pemilu 2024, yang bertujuan meningkatkan partisipasi. Jadi partisipasi di pemilu itu bukan hanya mencoblos, tetapi juga dia bisa melakukan kontak, bisa berhubungan langsung dengan timnya kandidat, mengetahui lebih dalam tentang apa program mereka ke depan sehingga pemilih bisa memilih dengan lebih terliterasi, dengan baik,” jelas Wawan Sobari.

Dari ide gagasan itu disebut pengamat politik diimplementasikan untuk literasi kepada para pemilih pemula di Pemilu 2024, baik tingkat Pemilihan Presiden (Pilpres), Pilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu penilaiannya supaya masyarakat mampu dapat literasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi politik.

“Jadi mereka semua setiap kelompok wajib untuk membuat project-nya sesuai gagasan, untuk merespon masalah-masalah yang muncul seputar Pemilu 2024, terutama di dalam kemudahan dalam pemilih melaksanakan hak pilihnya secara kritis,” tandasnya.(*/Gio)

SIDOARDJO – Matematika atau Bahasa Indonesia telah jadi langganan mata pelajaran wajib di setiap sekolah. Tapi, pernahkah Anda mendengar mata pelajaran tidur siang?
Mata pelajaran ini hadir di salah satu sekolah di Sidoardjo, Jawa Timur. SD Muhammadiyah IV yang berlokasi di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.

Guru di SD Muhammadiyah IV Sidoardjo Kiki Arya Wijaya mengatakan, tidur siang adalah mata pelajaran yang baru diterapkan sekolahnya.

“Baru tahun ajaran ini kita menerapkan pelajaran tidur siang,” kata Kiki, menukil laman resmi Muhammadiyah.

Kata Kiki, diadakannya mata pelajaran ini juga bukan tanpa alasan. Pihak sekolah merasa tidur siang jadi salah satu kebutuhan siswa agar tak merasa kelelahan hingga bisa lebih fokus belajar.

“Sebelumnya kami melihat para siswa kelelahan hingga tak jarang meminta pulang. Alhamdulillah setelah istirahat, konsentrasi para murid naik sehingga mampu menyerap pelajaran di sore hari,” katanya.

Sebagai informasi, sekolah ini menerapkan metode full day school. Dengan adanya mata pelajaran tidur siang, diharapkan anak-anak bisa lebih fokus saat harus belajar di sore hari.

Mata pelajaran tidur siang ini berjalan selama satu jam. Pelajaran ini serentak dilakukan pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Para siswa juga wajib tidur siang di jam tersebut.

Para murid juga tidur bersama di kelas. Setiap kelas akan didampingi seorang guru yang mengawasi.

Selain menghadirkan mata pelajaran tidur siang, sekolah ini juga meniadakan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Semua tugas wajib selesai di sekolah agar ketika sampai di rumah siswa tak terbebani.(*/Gi)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II, serta Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) per Selasa (28/11/2023). Pencairan dana subsidi pendidikan tersebut disalurkan secara bertahap.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk membantu pemenuhan kebutuhan anak-anak sekolah yang kurang mampu. Dengan demikian, mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan,” kata Plt Kepala Disdik DKI, Purwosusilo di Jakarta pada Kamis (30/11/2023).

Dia menjelaskan dana KJP Plus tahap II 2023 gelombang I diberikan kepada 576.263 peserta didik. Adapun jumlah dana yang diterima setiap jenjang berbeda dan dibagi menjadi biaya rutin serta biaya berkala.

Untuk tingkat SD/MI dengan jumlah penerima sebanyak 226.400 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 135 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Adapula tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 130 ribu.

Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs dengan jumlah penerima sebanyak 179.407 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 185 ribu, dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Adapula tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 170 ribu.

Bagi yang menempuh jenjang SMA/MA, jumlah penerima sebanyak 63.137 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 235 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 185 ribu. Ada juga tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 290 ribu.

Sedangkan bagi yang tercatat di SMK, jumlah penerima sebanyak 105.583 siswa, besaran biaya rutin per bulan Rp 235 ribu, dan biaya berkala per bulan Rp 215 ribu. Hal itu masih ditambah SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp 240 ribu.

Untuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan jumlah penerima sebanyak 1.736 siswa, mendapatkan bantuan biaya rutin per bulan Rp 185 ribu dan biaya berkala per bulan Rp 115 ribu. Purwosusilo menjelaskan, penggunaan biaya rutin maksimal dapat diambil secara tunai sebesar Rp 100 ribu setiap bulan.

Sementara itu, sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara nontunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. “Untuk KJMU tahap II tahun 2023 gelombang I, jumlah penerimanya sebanyak 13.575 mahasiswa. Total bantuan sebesar Rp 9 juta per semester,” ujar Purwosusilo.

Terkait BPMS, Purwosusilo melanjutkan, jumlah penerima sebanyak 62.466 peserta didik. Perincianannya sebanyak 5.665 siswa SD/MI, 20.842 siswa SMP/MTs, 8.559 siswa SMA/MA dan 27.400 siswa SMK.

Dia menyebut, di rekening peserta didik penerima BPMS tahun 2023, sudah ada dananya, tetapi dalam kondisi terblokir. Dana tersebut akan dipindahkan ke rekening giro sekolah sebagai pembayaran uang pangkal jika peserta didik belum melunasi uang pangkal.

“Sekolah dapat mengajukan surat permohonan pendebitan dana BPMS ke Bank DKI. Sementara itu, bagi peserta didik yang sudah melunasi uang pangkal, silahkan meminta dana BPMS yang sudah didebit tersebut kepada pihak sekolah,” ungkapnya.(*/Ind)

SUKABUMI – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Terutama guru honorer non ASN yang mengajar di sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan Plt Ketua PGRI Kota Sukabumi Histato D Kobasah dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI Ke-78 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tingkat Kota Sukabumi tahun 2023 di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Senin (26/11/2023). ” Guru honorer non ASN jangan ditinggal dan memohon pemda mengangkat THL melalui SK pemda non-ASN yang masa kerjanya di atas 10 tahun,” kata Plt Ketua PGRI Kota Sukabumi Histato D Kobasah.

PGRI lanjut dia mendorong honorer memiliki kesejahteraan yang layak agar hidup layak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009. Ditandai dengan terpenuhuninya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak.

Selain itu kata Histato, PGRI mendorong pemerintah melakukan seleksi afirmatif khususnya guru non-ASN. Upaya ini dalam mendapatkan kepastian hukum sebagai wujud penghargaan pemerintah atas jasa guru.

PGRI juga sambung Histato, memohon pemda agar tetap memberikan tunjangan guru dan memberikan ruang sertifikasi guru dalam jabatan berkeadilan. ”Guru honorer mengisi kekosongan guru tetap, tanpa mereka pembelajaran di sekolah akan terhenti karena ketiadaan guru,” jelasnya.

Di sisi lain Histato menerangkan, sejarah tidak boleh dilupakan PGRI berdiri menjadi garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan. Pasca pandemi hikmah yang diambil peran guru tidak tergantikan oleh teknologi karena profesi jadi suluh terbaik bagi anak bangsa meraih cita-cita.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, hingga saat ini pemda sudah mengangkat sebanyak 650 orang guru honorer menjadi PPPK. ‘” Formasi PPPK bisa ditambah dan terbuka lebar agar didukung pemerintah pusat, tinggal bagaiaman kualitas guru khususnya sekolah negeri ditingkatkan,” katanya.

Pemda dan stakholder terkait lanjut Kusmana, memberikan perhatian kepada guru. Diantaranya peningkatan kesejahteraan guru, memberikan fasilitas memadai dan mendukung profesionalisme.

”Guru bukan hanya pendidik di ruang kelas, tapi pahlawan tanpa jasa setiap harinya berjuang membentuk karakter generasi,” ungkap Kusmana.

Melalui tema peringatan hari guru yakni transformasi guru wujudkan Indonesia maju diingatkan guru menjadi media transfer ilmu dan pengetahuan serta sumber inspirasi bagi siswa dan masyarakat.(*/Yan)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menekankan guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, namun merupakan penentu laju peradaban.

“Guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, yang menjadi suri teladan anak-anak didik, melainkan tokoh yang menentukan laju peradaban bangsa,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun media sosial Instagram @jokowi, bertepatan Hari Guru Nasional, yang dikutip di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Presiden menyampaikan guru menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah ke masa depan.

Dia mengatakan di pundak guru tersampir harapan orang tua, masyarakat, dan bangsa yang besar.

“Selamat Hari Guru Nasional,” ujar Presiden.

Dalam unggahannya Presiden menyertakan foto ilustrasi guru dan murid dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tengah melakukan kegiatan belajar mengajar di taman.(*/Ind)

JAKARTA – Di tengah polemik kesejahteraan guru yang jadi permasalahan yang tak kunjung usai, ternyata guru jadi salah satu kategori pekerjaan yang terjangkit pinjaman online (pinjol). Lantas mengapa lingkaran pinjol ini bisa terjadi pada para pendidik anak bangsa? Adakah solusi untuk menghapus guru dari lingkaran tersebut?

Menurut data dari OJK, sebanyak 42% dari korban pinjaman online berprofesi sebagai guru. Kebanyakan masyarakat yang berani mengambil pinjaman online karena terlilit hutang. Hal ini juga sejalan dengan penyebab guru terjebak di lingkaran ini, sebab upah guru di Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara.

“Profesi nomor satu yang (terjebak) pinjol adalah guru,” kata Prita Hapsari Ghozie, CEO dan Principal Consultant Zap Finance, dikutip dalam acara Zap Finance Peduli Kesehatan Guru di Setiabudi, Jakarta, (23/11/2023).

Dari sisi psikologi juga menjelaskan penyebab guru dapat terjebak menjadi pelaku pinjol terbesar di Indonesia adalah banyaknya tuntutan yang ada, entah tuntutan pribadi atau keluarga. Jika seseorang terdesak dalam posisi ini, perlu pikiran yang jernih untuk menghindari kebiasaan mengambil pinjaman atau berhutang.

“Ketika seseorang berhadapan dengan tuntutan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah berpikir. Kemampuan berpikir ini akan berguna dalam menganalisis masalah dan mencari jalan keluar yang lebih logis dan sehat,” kata Ayank Irma, Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga sekaligus Founder @ruangtumbuh.

Bagaimana Guru Bisa Lepas dari Lingkaran Pinjaman Online?

Profesi guru jadi salah satu profesi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan generasi bangsa. Maka dari itu seorang guru yang mendidik generasi harus terhindar dari masalah yang mengganggu kinerjanya.

Pinjaman online jadi salah satu permasalahan umum yang mengganggu kinerja guru. Tak sedikit yang akhirnya mengganggu produktifitas dan kesehatan mental karena terjebak hutang akibat pinjaman online. Berikut ini tips dari Prita Hapsari Ghozie selaku Konsultan Keuangan agar guru terhindar dari kebiasaan mengutang.
Cara Terlepas dari Utang Pinjol

1. Punya Tekad Untuk Lepas dari Utang
Hal pertama yang harus dilakukan agar bisa lepas dari jeratan hutang, khususnya pinjol adalah memiliki tekad yang kuat untuk melepas diri (tidak menghutang). Tekad juga sejalan dengan menjaga mental agar tidak terganggu sebab pinjaman online yang tentunya dapat mengganggu kinerja guru.

2. Sistematis Secara Finansial
Untuk mengatur keuangan agar lebih sistematis, hal yang pertama harus dilakukan adalah periksa dompet terlebih dahulu. Dengan begitu, gambaran keuangan selanjutnya jadi lebih jelas dan rencana anggaran kehidupan sehari-hari menjadi terukur.

3. Melakukan Aksi
Cara paling utama untuk terlepas dari pinjol dan menata keuangan yang lebih baik adalah melakukan rencana yang telah dibuat sebelumnya yakni memiliki tekad terlebih dahulu, membuat rencana keuangan yang sistematis dengan memeriksa budget dan membuat anggaran bulanan. Untuk melepas lingkaran pinjol, aksi yang dapat dikerjakan adalah mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan.(*/Li)

BANDUNG – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar kegiatan yang bertajuk “Deklarasi Stop Pernikahan Dini”, Rabu, 22 November 2023. Kegiatan yang digelar di Youth Centre Sport Jabar Arcamanik ini dihadiri oleh 2.045 pelajar dari 122 sekolah se-Kota Bandung, yang terdiri atas 75 SMP negeri, 20 SMP swasta, dan 27 SMA negeri.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran untuk berkomitmen melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang dan berkualitas, juga mencegah lahirnya generasi stunting.

“Adapun beberapa tujuan dari deklarasi ini yaitu, pertama memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik untuk perencanaan keluarga yang berkualitas,” ujar Kenny dalam keterangan, (22/11/2023).

Dalam kegiatan ini, Pemkot Bandung juga memberikan edukasi dan penanaman komitmen pada peserta didik untuk mengurangi angka pernikahan dini demi mencegah lahirnya generasi stunting. Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asep Saeful Gufron, sangat mengapresiasi kegiatan Deklarasi Pelajar ini.
“Saya sangat bersyukur, angka pernikahan dini di Kota Bandung masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah lain,” kata Asep.

Dia berharap, melalui kolaborasi DPPKB dan Disdik Kota Bandung dapat mengoptimalkan pencegahan pernikahan dini, baik melalui komunikasi, informasi, maupun edukasi. Dia menyebut, dengan adanya deklarasi ini menunjukkan komitmen dan upaya Kota Bandung untuk terus mencegah pernikahan dini. “Jika pernikahan dini dapat dientaskan, stunting pun pasti berkurang,” ujar Asep.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung merilis jumlah pengajuan dispensasi nikah sepanjang 2023 yang mencapai 76 permohonan. Tercatat 66 pengajuan atau hampir 90 persen, disebabkan hamil di luar nikah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya telah mengadakan pojok sekolah siaga kependudukan di sekitar 20 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandung. Selain itu, DPPKB juga terus menggencarkan roadshow ke beberapa sekolah.

“Kita buat pojok sekolah siaga kependudukan, sebenarnya sudah ada dari tahun kemarin kegiatannya di 20 SMP dan setiap tahunnya kita coba tingkatkan, karena di Kota Bandung ini ada sekitar 200-an SMP,” kata Kenny di Balai Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

Pojok Sekolah Siaga Kependudukan, kata Kenny, nantinya akan diisi oleh para duta Generasi Berencana (GenRe) sekolah yang akan memberikan edukasi, informasi, dan konseling kepada teman-teman sebaya mereka. Edukasi yang diberikan mencangkup program keluarga berencana, bahaya stunting dan pernikahan dini.

“Pengemasan edukasinya sendiri kita coba sesuaikan dengan minat dan kreativitas anak-anak masa kini supaya mereka tidak bosan dengan cara-cara konvensional,” kata Kenny.

DPPKB Kota Bandung, kata dia, juga terus memperbanyak kerjasama dan kolaborasi dengan komunitas maupun stakeholder terkait untuk memasifkan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Dia berharap, kolaborasi ini dapat mendongkrak kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

“Kita kerja sama dengan banyak stakeholder juga, nggak cuma datang ke sekolah-sekolah tapi juga melalui film pendek, terus juga animasi,” jelasnynya.(*/He)

BOGOR – Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor melepas 14 orang mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) Internasional ke Thailand dengan target dapat mengajar atau memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar pesantren di negara tersebut.

Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Inovasi dan Pengembangan UIKA Dr. Budi Susetyo di Kota Bogor, Kamis, mengatakan pelepasan 14 orang mahasiswa ke Thailand telah dilaksanakan pada Rabu (15/11) dengan harapan dapat berbagi kegiatan positif bagi masyarakat.

“Untuk tahun ini kami berharap selain mengajar siswa, mohon untuk dijangkau juga masyarakat sekitar pondok pesantrennya,” kata Budi.

Budi menyampaikan KKN internasional UIKA ke Thailand yang telah berjalan sejak tahun 2013 disambut baik akademisi dan masyarakat di sana, bagaimana mengenalkan prinsip-prinsip Islam yang humanis di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keahlian.

Pada pengiriman mahasiswa KKN ke negeri gajah putih akhir tahun 2023 ini, UIKA memberi misi yang lebih luas dari sebelumnya, agar mereka menyentuh langsung penanganan masyarakat di sana.

Mereka harus menyesuaikan kultur dan mempelajari kondisi yang dibutuhkan masyarakat Thailand, sehingga ilmu dan keahlian yang dipraktikkan dapat mengena kepada mereka. Selain itu, menjadi ilmu baru para mahasiswa yang bisa dibawa ke tanah air.

“Misalnya bagi mahasiswa yang berasal dari program studi kesehatan masyarakat bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sana,” kata Budi.

Budi berpesan kepada para mahasiswa yang akan berangkat ke Thailand tepat pada hari ini, untuk selalu bisa menjaga nama baik institusi.

“UIKA Bogor sudah lumayan dikenal tepatnya di Songkhla, Thailand. Sudah banyak pihak yang terbantu dengan adanya program KKN ini. Jadi tolong dipertahankan untuk selalu memberikan kesan positif bagi UIKA Bogor”.

Budi menyampaikan, program KKN internasional UIKA yang sudah berjalan selama ini juga sudah banyak menginspirasi perguruan tinggi lain termasuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia.(*/Do)