Pendidikan

JAKARTA – Pemerintah bakal menghentikan alokasi anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” kata Muhadjir dalam keterangannya dikutip Kamis (18/1/2024).

Muhadjir menjelaskan bahwa nantinya anggaran pendidikan 20 persen bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa. Serta, peningkatan pendidikan untuk perguruan tinggi.

Selain itu, kata Muhadjir, anggaran tersebut juga difokuskan untuk vokasi bahkan S2. Hal tersebut untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja.

“Kan tiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu. 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset,” ungkapnya.

Meski alokasi anggaran dihentikan, Muhadjir memastikan bahwa program beasiswa LPDP tetap dilanjutkan.

“LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yg agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan. Yang penting risikonya terukur,” jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Praptono menyatakan pihaknya mempercepat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) 2024 demi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.

“Ada dua alasan kenapa kami terus mengupayakan penyaluran dana BOSP ini dengan mengedepankan keberpihakan pada satuan pendidikan. Ini dua alasan penting,” katanya dalam Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 57,54 triliun untuk BOSP 2024, yang akan diberikan kepada 419.218 satuan pendidikan melalui dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung mulai Januari sampai Juni dan tahap kedua mulai Juli sampai Oktober.

Di sisi lain, lanjutnya, penyaluran dana BOSP tahap pertama untuk tahun ini akan direalisasikan pada Januari bagi 402.831 satuan pendidikan atau 96 persen dari total penerima. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya baru dimulai pada Februari.

Praptono menuturkan dengan penyaluran lebih awal ini maka diharapkan operasional rutin satuan pendidikan dapat segera dilakukan, sehingga warga sekolah dapat mendorong terwujudnya pembelajaran yang berkualitas untuk murid.

Selain itu, kata dia, melalui penyaluran yang lebih awal ini maka potensi kesulitan dana yang membebani kepala sekolah dan pihak sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah akan dapat dikurangi. “Ini (penyaluran BOSP) sudah kami mulai pada minggu kedua Januari dan kami harapkan paling cepat tahap pertama ini terjadi kepada ratusan ribu satuan pendidikan,” ujar Praptono.

Ia menambahkan percepatan penyaluran BOSP sekaligus langkah Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan, karena diharapkan dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat oleh satuan pendidikan.

“Kemendikbudristek menambah bukti keberpihakannya kepada satuan pendidikan yaitu melalui penyaluran dana BOSP 2024 dengan penyaluran tercepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat,” ujarnya.(*/Ind)

SUKABUMI – Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan ambruknya dua ruang kelas SDN Tangkil di Kampung Tegalpanjang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya ruang kelas tidak lagi bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Dua ruang kelas dengan panjang 10 meter dan lebar tujuh meter yang berada di Desa Sidamulya, Kecamatan Ciemas ini ambruk selain dipengaruhi oleh faktor cuaca juga disebabkan kondisi bangunan yang sudah lapuk,” kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria, (15/1/2024).

Informasi yang dihimpun dari Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Ciemas dan pihak sekolah, ruang kelas itu ambruk sekitar pukul 14.15 WIB. Pada saat kejadian tidak ada korban luka maupun jiwa.

Dua ruang kelas digunakan untuk KBM kelas I dan II dengan jumlah murid sebanyak 60 orang. Sebelum ambruk, sempat turun deras disertai angin kencang.

Kondisi bangunan yang sudah lapuk diduga tidak mampu menahan kencangnya hembusan angin. Saat kejadian, ruang kelas itu dalam keadaan kosong.

Data dari pihak sekolah, ruang kelas itu terakhir mendapatkan perbaikan atau renovasi 18 tahun lalu atau pada 2006. Setelah itu, tidak ada lagi renovasi sehingga material kelas yang didominasi oleh kayu akhirnya lapuk di makan waktu.

Tidak hanya itu, beberapa kelas lainnya yang belum mendapatkan renovasi terancam ambruk karena sudah beberapa kali terdapat genteng jatuh sehingga KBM pun menjadi terganggu khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sementara, satu ruang kelas yang sudah direnovasi dengan menggunakan baja ringan yang posisinya berdampingan dengan kelas yang ambruk dalam kondisi masih baik dan aman.

Informasi dari pihak sekolah, SDN Tangkil ini memiliki 162 murid dari kelas I sampai VI. Jumlah tenaga pengajar berstatus aparatur sipil negara (ASN) dua orang termasuk satu diantaranya merupakan kepala sekolah. Sementara, pengajar non-ASN berjumlah lima orang.(*/Yan)

CIBINONG – Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi sangat bangga dan sikap Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang sangat respek terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Dedi Budi Sumardi menambahkan, ia juga sangat senang dengan kehadiran mantan Pj Walikota Kendari pada saat Deklarasi Sekolah Bersinar ( Bersih Narkoba) yang dilakukan di SMPN 1 Cibinong, Kamis, 11 Januari 2024.

” Deklarasi Sekolah Bersinar ini salah satu bentuk langkah Preventif dalam pencegahan bahaya Narkoba supaya tidak masuk dalam lingkungan pendidikan,” tegas Dedi Budi Sumardi, Kamis, 11 Januari 2024.

Lebih lanjut, kata Dedi Budi Sumardi, dengan adanya deklarasi Sekolah Bersinar ini secara tidak langsung MKKS SMP Kabupaten Bogor bersama para kepala sekolah dan para guru akan benar benar melindungi pelajar sebagai generasi muda dari ancaman bahaya Narkoba.

” MKKS SMP sangat mengapresiasi sikap Pj Bupati Bogor yang sangat respek dengan program Sekolah Bersinar,” pungkasnya

Sementara itu, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta kepada seluruh sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba sekolah.

“Saya sangat apresiasi deklarasi Sekolah Bersinar yang dimulai dari tingkat SMP semoga bisa dilanjutkan ke tingkat SD, saya harap Sekolah Bersinar ini dapat memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan generasi muda di level SD hingga SMP,” ungkap Asmawa Tosepu. ( Asep Syahmid)

YOGYAKARTA – Belasan siswa sekolah dasar (SD) di salah satu sekolah swasta di Kota Yogyakarta diduga mengalami kekerasan seksual. Kasus tersebut pun dilaporkan ke Polresta Yogyakarta oleh kepala sekolah didampingi kuasa hukum, Senin (8/1/2024).

Kuasa hukum kepala sekolah bersangkutan, Elna Febi Astuti mengatakan dugaan kekerasan seksual tersebut dialami 15 siswa kelas 6 SD. Diduga pelaku merupakan salah satu guru dengan jenis kelamin laki-laki berinisial NB (22 tahun).

“Jumlah siswanya (yang diduga mengalami kekerasan seksual) 15 orang, umur 11 sampai 12 tahun, kelas 6 SD. Korbannya perempuan dan laki-laki,” kata Elna saat ditemui di Mapolresta Yogyakarta, Senin (8/1/2024).

Kekerasan yang dialami siswa tidak hanya kekerasan seksual. Namun, Elna menyebut bahwa siswa juga mengalami kekerasan fisik berdasarkan penyelidikan internal yang dilakukan pihak sekolah.

“Pihak sekolah melakukan penyelidikan internal dan ditemukan beberapa perlakuan kejadian seperti dipegang kemaluannya. Kekerasan tidak hanya seksual, tapi juga kekerasan fisik seperti diberikan pisau di leher dan paha, berupa ancaman dielus-elus dengan pisau, dipegang pahanya,” ungkapnya.

Bahkan, diduga korban juga dipengaruhi oleh terduga pelaku dengan menonton video dewasa. Termasuk diajarkan cara melakukan open booking out (BO) di aplikasi.

“Jadi seperti dia (terduga pelaku) me-lead anak-anak itu untuk melihat video (dewasa), menggiring, dan mempengaruhi,” jelasnya.

Disampaikan Elna bahwa terduga pelaku merupakan guru yang mengajar mata pelajaran content creator. Terduga pelaku diketahui sudah mengajar sekitar 1,5 tahun di salah satu sekolah swasta di Kota Yogyakarta yang tidak disebutkan namanya tersebut.

“Jadi sekolah ini dibantukan oleh suatu (pihak) swasta dengan menyumbangkan dalam bentuk guru, jadi (terduga pelaku ini) bukan guru tetap,” katanya.(*/D To)

LEBAK – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama menyatakan jumlah rumah warga, gedung sekolah dan rumah sakit yang rusak akibat gempa di Bayah, Banten, yang terjadi pada Rabu (3/1/2024), pukul 07.53 WIB kini bertambah menjadi 11 unit dari sebelumnya sembilan unit.

“Kami hingga kini masih melakukan pendataan kerusakan rumah maupun tempat publik lainnya,” katanya di Lebak, Kamis.

Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 yang berlokasi 72 km barat daya Bayah, Banten, tidak menimbulkan tsunami, tetapi getarannya cukup besar dan dirasakan di 28 kecamatan. Mesti gempa itu berlangsung antara 1-3 detik, namun warga setempat sempat berhamburan keluar rumah.

Berdasarkan data sementara, kerusakan rumah tercatat sebanyak tujuh unit, rumah sakit satu unit, dan sarana pendidikan tiga unit. Korban jiwa maupun luka-luka dipastikan nihil atau tidak ada.

Sejauh ini, tim relawan kecamatan masih melakukan pendataan di lapangan, karena kondisi wilayah Kabupaten Lebak banyak pegunungan, perbukitan dan aliran sungai. Kondisi medan itu, tentu cukup menyulitkan petugas relawan juga ditambah tidak adanya sinyal jaringan internet.

Dengan demikian, BPBD Lebak minta masyarakat meningkatkan waspada dan tetap tenang juga tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, juga masyarakat di daerah itu dapat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut.

“Semua kerusakan akibat gempa itu kategori rusak ringan dan sedang,” ungkapnya.(*/Dul)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di tahun ini akan membangun dua bangunan SMP baru dengan konsep sekolah hijau atau ramah lingkungan, tepatnya di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara dan di Duta Pakuan, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Irwan Riyanto kepada wartawan di bilangan Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu 3 Januari 2023 pagi.

Irwan menyampaikan, awalnya Disdik akan membangun SD Negeri dan SMP Negeri di kedua wilayah tersebut, namun karena jumlah SMP Negeri di Kota Bogor masih kurang, pihaknya menyampaikan usulan kepada Wali Kota Bogor agar pembangunannya difokuskan untuk SMP.

“Sementara untuk rencana pembangunan SD, Disdik akan melakukan merger dari sekolah yang ada. Karena rencana awal gedung SMP dan SD dibangun pada lokasi yang sama, kalau SD dan SMP digabung jumlah peserta didik yang diterima kurang maksimal,” ungkap Irwan.

Irwan melanjutkan, namun jika hanya SMP saja, jumlah peserta didik yang diterima bakal jauh lebih banyak dan ini akan membantu proses PPDB Kota Bogor kedepan.

“Pak wali setuju dengan usulan kami, proses pembangunan sekolah ini akan dilaksanakan tahun 2024. Berdasarkan perhitungan Detail Engineering Desain (DED), pembangunan SMP di Kelurahan Cimahpar membutuhkan dana sebesar Rp36 miliar dan di Duta Pakuan Kelurahan Baranangsiang sekitar Rp 18 miliar.

Khusus sekolah di Duta Pakuan akan diselesaikan pada tahun 2025 dengan besar anggaran sekitar Rp 28 miliar,” tutur Irwan.

“Dengan anggaran Rp 18 miliar, harapan kami sekolah di Duta Pakuan akan tersedia 2 atau 3 kelas dan bisa melakukan rombongan kelas dengan catatan tidak ada SD. Tapi kalau ada SD, maka akan difokuskan penyelesaian pembangunan SMP di Cimahpar,” tambah Irwan.

Irwan memaparkan, belajar dari konsep Sekolah Satu Atap di Kelurahan Kencana, konsep gedung sekolah di Cimahpar dan Duta Pakuan dijelaskan Irwan berwawasan lingkungan, mulai dari pencahayaan hingga ventilasi udara, tidak terlalu banyak menggunakan energi untuk lampu, AC, kipas angin. Selain ditujukan memberi kenyamanan, dari segi pemeliharaan dan operasional akan lebih murah.

“Kami sepakat fokus bangun gedung SMP karena kebutuhannya lebih besar di SMP, kemudian tahapan-tahapan yang disesuaikan karena alokasi APBD kita. Saya berharap tahun depan SMP yang dibangun sudah bisa menerima peserta didik, selain itu saya juga meminta dipersiapkan tenaga pengajar dan yang lainnya, yang pasti ini sekolah dengan konsep sekolah hijau ramah lingkungan,” katanya. (*/Jun)

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menggagas pembuatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang khusus menampung siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tanpa dipungut biaya apapun.

“Nantinya siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tersebut akan diikutkan dalam berbagai program untuk peningkatan akademiknya, misal les privat serta kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan usai penyerahan bantuan biaya pendidikan untuk siswa putus sekolah maupun siswa dari keluarga miskin di Kudus, (29/12/2023).

Sekolahnya nanti, kata dia, bisa berbentuk sekolah unggulan untuk warga miskin. Menurutnya, hal ini sebagai jawaban atas banyaknya siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa melanjutkan hingga ke jenjang lebih tinggi dan terbatasnya kesempatan mengikuti berbagai ajang perlombaan.

Ia berharap usulan tersebut bisa ditindaklanjuti. Ia menegaskan, bangunan juga tersedia dengan memanfaatkan bangunan bekas SMP 3 di Jalan Lukmono Hadi Kudus yang saat ini tidak terpakai.

Selain untuk menampung warga kurang mampu yang berprestasi, imbuh dia, siswanya nanti juga ditempatkan di asrama, sehingga segala kebutuhan makan, pakaian, dan peralatan serta perlengkapan sekolah ditanggung Pemkab Kudus.

“Nantinya juga akan dikerjasamakan dengan SMK vokasi. Syukur ada yang memberikan program beasiswa untuk mereka, sehingga jenjang SMK juga tidak perlu keluar biaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuna Widada mengakui usulan sekolah gratis untuk warga miskin berprestasi sudah ditindaklanjuti. “Beberapa waktu lalu, kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) tingkat SMP di Kudus dengan dipimpin Asisten 1 Setda Kudus,” ujarnya.

Pemkab Kudus, imbuh dia, juga memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk penyusunan studi kelayakan dan bestek gambar kerja detail (Detail Engineering Design/DED) pada tahun anggaran 2024.

“Kami juga akan melibatkan akademisi, sehingga gagasan sekolah gratis khusus warga miskin berprestasi bisa direalisasikan,” ujarnya.

Ia berharap dengan anggaran yang ada, bisa diketahui kelayakan bangunan dan daya tampung siswanya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai sekolah hingga selesai.(*/D To)

JAKARTA – Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo memastikan Kurikulum Merdeka akan diproyeksikan menjadi kurikulum nasional pada 2024. Saat ini, sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Mereka yang masih menggunakan Kurikulum 2013, bisa bertahap berubah menjadi Kurikulum Merdeka,” jata Anindito dalam siaran pers, (22/12/2023).

Rencana itu kemudian mendapatkan sambutan positif dari para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Kurikulum Merdeka dinilai telah membawa perubahan dalam kegiatan belajar-mengajar. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mamboro, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Dominggus, mendukung rencana implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional.

Menurut dia, Kurikulum Merdeka telah mendorong perubahan paradigma pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kurikulum itu juga dia sebut berpusat pada peserta didik serta dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah.

“Saya sangat setuju jika Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional sudah sesuai kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini. Kurikulum Merdeka juga tidak membedakan lagi sekolah yang di kota dan di desa, semua satuan pendidikan memiliki hak kemerdekaan dalam mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia,” kata Dominggus.

Dominggus menceritakan, sekolahnya pernah mengalami krisis pembelajaran sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka. Penyebabnya adalah proses pembelajaran yang monoton disampaikan para guru, belum adanya platform belajar bagi pendidik sesuai kebutuhan saat ini, serta kondisi sekolah yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, pihaknya juga menghadapi kurangnya motivasi para peserta didik dalam mengembangkan diri.

“Terjadinya perubahan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik dan pengembangan penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai karakteristik sekolah sehingga adanya peningkatan prestasi akademik dan non-akademik,” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Guru SMAN 4 Ternate, Maluku Utara, Santi Evaria, juga menyatakan dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Menurut Santi, Kurikulum Merdeka sangat baik untuk menghadapi tantangan pendidikan Indonesia saat ini.

Kurikulum Merdeka adalah jawaban atas perkembangan zaman yang begitu cepat serta perubahan kondisi siswa pasca pandemi Covid-19. Dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, para guru bisa lebih mengenali bakat dan minat siswa.

“Saya sebagai guru rasanya lebih fleksibel dan diberikan kebebasan dalam berinovasi dan tidak terkungkung dengan struktur yang dibatasi selama ini. Para guru bisa menggali dan mengeksplorasi kemampuan, minat, serta bakat para siswa,” ucap Santi.

Santi berharap dengan implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional dapat semakin mempercepat peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

“Serta dampak untuk para siswa dapat menghasilkan generasi yang memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan memiliki kompetensi, keterampilan spiritual, keterampilan sosial serta pengetahuan yang baik sehingga mereka siap menghadapi tantangan kedepan dan menjadi manusia yang merdeka di atas kakinya sendiri,” ungkapnya.(*/Ind)

SURABAYA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih didominasi lulusan SMA dan SMK dengan persentase 17,46 persen. Kemudian di posisi kedua ada lulusan Sarjana dan Diploma yang menyumbang tingkat pengangguran sebesar 10,07 persen.

Ida menjelaskan, tidak adanya link and match menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran dari lulusan SMA, SMK, diploma, maupun sarjana. Ida menyatakan, fakta tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

“Ini tantangan terutama bagi pendidikan vokasi karena SMK termasuk tinggi sumbangannya terhadap pengangguran kita,” kata Ida dalam acara Menaker Talks dengan tema ‘Building Work Ethics & Creative Mondset’ di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), (22/12/2023).

Ida melanjutkan, lulusan SD dan SMP lebih mudah diserap dunia kerja. Itu tak lain karena lulusan SD maupun SMP tidak pernah pilih-pilih dalam bekerja. Bahkan tanpa kompetensi pun, mereka tetap bisa siserap dunia kerja.

“Karena mereka bekerja pada lapangan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Bahkan tidak perlu kompetensi, karena merasa pendidikannya SMP dan SD, maka mereka menerima segala macam pekerjaan,” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Ida, para lulusan SMA, SMK, diploma, dan sarjana yang merasa dirinya berpendidikan tinggi, cenderung untuk memilih-milih pekerjaan. Kendati pun ada lapangan kerja yang cocok, namun mereka tidak memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kondisi seperti ini menjadi tantangan, karena tahun 2030 kita punya bonus demografi. Bisa dibayangkan jumlah penduduk usia produktif banyak, tapi akan menjadi ‘madhorot’ bagi bangsa ini jika tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka,” ucap Ida.

Ida menilai terciptanya link and match antara pencari dengan menyedia kerja tidak hanya tugas atau pekerjaan dari pemerintah pusat atau daerah saja. Menurutnya, pihak swasta juga harus terlibat untuk menyelesainya masalah tersebut.

“Swasta yang tahu pasar kerjanya, berkolaborasi dengan pendidikan dan pelatihan vokasi agar menyiapkan skill dan kompetensinya. Kalau sudah seperti ini maka terjadilah link and match sehingga kita bisa terus menekan tingkat pengangguran terbuka,”jelasnya.(*/Ind)