Pendidikan

CIREBON – Ratusan siswa SMA Negeri 1 Pabedilan Kabupaten Cirebon terpaksa belajar secara daring,(12/2/2024). Hal itu karena sekolah mereka terendam banjir sejak Ahad (11/2/2024) malam.

Wakasek Humas SMAN 1 Pabedilan, Taufik Hidayat mengatakan, total ada 27 ruang kelas di SMAN 1 Pabedilan. Dari jumlah itu, separuhnya terendam banjir dengan ketinggian genangan air di dalam kelas sekitar 50 sentimeter.

“Ruang guru dan ruang BK juga ikut terendam,” kata Taufik, (12/2/2024).

Taufik menjelaskan, hujan deras mengguyur sejak Minggu (11/2/2024) sore. Air diketahui mulai masuk ke dalam ruang kelas pada malam hari. Karena itulah, pihak sekolah memutuskan para siswa belajar lewat daring pada hari ini.

Ada sebanyak 900 siswa di SMAN 1 Pabedilan yang hari ini belajar di rumah masing-masing secara daring. Tak hanya merendam sekolah, banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di delapan desa di Kecamatan Pabedilan. Ketinggian air mencapai paha hingga pinggang orang dewasa.

Adapun delapan desa yang terendam banjir adalah Desa Tersana, Silih Asih, Pabedilan Kulon, Pabedilan Wetan, Kalimukti, Babakan Losari, Babakan Losari Lor dan Desa Kalibuntu.

Camat Pabedilan, Moch Yusuf mengatakan, banjir yang merendam wilayah yang dipimpinnya itu disebabkan hujan deras yang turun pada Ahad siang hingga malam hari. Selain itu juga disebabkan karena meluapnya kali Tersana.

“Air mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul sembilan malam. Alhamdulillah pagi ini mulai surut,” katanya.

Untuk mencegah terulangnya banjir, diperlukan adanya normalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah Cirebon timur, dari mulai hulu hingga ke hilir. Dengan adanya normalisasi, wilayah Kecamatan Pabedilan lebih kurang tiga tahun tidak mengalami banjir seperti sekarang ini.(*/El)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoret dua pelajar Jakarta Timur dari daftar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024. Kedua pelajar terlibat tawuran di kolong jalan layang (flyover) Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (28/1/2024).

“(Pencabutan KJP Plus) ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan,” kata Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Waluyo Hadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Waluyo menyebutkan, pada Pasal 23 peserta didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur, merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Lalu, melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas, atau pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras atau beralkohol, terlibat pencurian, melakukan pemalakan, pemerasan, penjambretan, terlibat perkelahian, dan penipuan dan tindakan terlarang lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus milik pelajar yang terlibat tawuran di Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur.

“Oh, itu otomatis (dicabut), kalau pelaku sebagai penerima KJP, itu kita telusuri siapa orangnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, (31/1/2024).

Purwosusilo mengatakan masih berkoordinasi dengan kepolisian dan wilayah untuk menelusuri status remaja yang terlibat tawuran, mulai dari identitas lengkap dan lokasi sekolah.

Polisi telah menangkap empat pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang remaja berinisial DSS (18 tahun luka parah di bagian pergelangan tangan usai terlibat tawuran di kolong flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Ahad (28/1/2024).

“Empat pelaku sudah kita tangkap. Mereka berinisial AM (17), AP (16), RA (15) dan P (17),” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Selasa (30/1/2024).

Para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Namun, pelaku lainnya berinisial FAA yang merupakan otak dari tawuran itu sampai saat ini masih buron.(Antara)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan mencabut program KJP Plus kepada para penerima yang terlibat aksi tawuran. Pencabutan itu dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik DKI Jakarta Waluyo Hadi menjelaskan, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi para penerima KJP Plus. Apabila aturan itu dilanggar, terdapat sanksi yang akan dikenakan, yaitu penarikan dan penghentian bantuan sosial biaya pendidikan.

“Diatur dalam pasal 23 sampai 26 dalam Peraturan Gubernur nomor 110 Tahun 2021,” kata dia ketika dikonfirmasi, (2/2/2024).

Dalam Pasa 23 huruf f Pergub itu terdapat larangan tawuran untuk peserta didik penerima bantuan sosial biaya pendidikan. Sementara dalam Pasal 26 ayat 1 disebutkan sanksi untuk yang melanggar adalah penarikan dan penghentian bantuan sosial dana pendidikan. Namun, dalam Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa sanksi diberikan berdasarkan rekomendasi satuan pendidikan.

Waluyo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat data siswa pelaku tawuran di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berstatus sebagai penerima KJP Plus. “Bisa jadi pelaku tawuran bukan siswa KJP,” ujar dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran dari aparat kepolisian. Pasalnya, kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur itu telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur.

“Pelakunya juga ada yang belum ketangkep kan. Nanti kalau sudah dari hasil penelusuran Polres, kami akan dalami terkait dengan pelaku kalau terkait dengan sekolah,” kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (31/1/2024).

Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke sekolah. Sosialisasi itu bukan hanya untuk mencegah aksi kekerasan seperti tawuran, melainkan juga perilaku menyimpang lainnya, seperti bullying.

“(Sosialisasi) itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan pak. Terkait perilaku menyimpang, tindak kekerasan, bullying, tawuran di sekolah,” ujar Purwosusilo.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur, polisi telah menangkap empat orang pelaku dalam aksi tawuran yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Ahad (28/1/2024). Empat pelaku itu seluruhnya masih di bawah umur.(*/Ind)

JAKARTA – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengutuk keras tawuran yang melibatkan pelajar di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim). Mengingat, aksi tawuran itu menimbulkan korban yang mengalami luka berat hingga tangannya terputus.

Justin meminta aparat kepolisian memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku. Meski pelaku masih berusia di bawah umur, menurut dia, tindakan tegas harus diberikan agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

“Bahkan jika memang pelaku tawuran masih tergolong anak di bawah umur 18, tetap harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Justin di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Selain meminta tindakan tegas dari aparat kepolisian, Justin juga meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengusut para pelaku tawuran tersebut. Apabila di antaranya para pelaku berstatus pelajar dan memiliki KJP Plus, dia menyarankan, haknya mesti dicabut.

Menurut dia, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021, KJP Plus dapat dicabut jiwa pelajar ketahuan melakukan tindakan tawuran. “Para pelaku harus diusut,” kata Justin.

Dia juga menyayangkan aksi tawuran yang juga terjadi di Mal Bassura, Jakarta Timur pada (28/1/2024) pagi WIB. Pasalnya, aksi tawuran itu menyebabkan lima polisi terluka. Mereka mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu saat warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, bentrok.(*/Ya)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menyiapkan kebijakan terkait penguatan SDM di bidang pendidikan. Untuk mengatasi soal pemerataan guru, Kemenpan-RB akan menyiapkan pemberian insentif dan kenaikan pangkat bagi para guru yang mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi strategi besarnya, masalahnya bukan soal penyebaran guru atau PNS, tetapi redistribusinya. Oleh karena itu kebijakan atas arahan Pak Presiden di Peraturan Pemerintah yang baru, kita akan berikan insentif khusus bagi mereka yang mengajar di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,” tutur Menpan-RB Muhammad Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Peringkat PISA di Jakarta,(25/1/2024).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan skor Program for International Student Assessment (PISA). Di mana salah satunya dengan penerapan metode pembelajaran gampang, asik, dan menyenangkan (GASING). Untuk itu, serangkaian kebijakan akan turut dikeluarkan oleh Kemenpan-RB sebagai pengelola SDM aparatur negara.

“Kami menyiapkan kebijakannya, jadi tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Kami sudah petakan peta jabatan dan lain-lain, dan kita sudah petakan yang positive growth dan zero growth. Guru ini termasuk sektor yang masih positive growth,” ujar Anas.

Lebih lanjut Anas menegaskan, pengembangan kapasitas, khususnya profesi guru yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan, perlu diperkuat. Selain itu, kata dia, permasalahan yang dihadapi adalah penyebaran guru yang tidak merata.

“Terkait dengan penyebaran jadi masalahnya bukan hanya kekurangan guru, tetapi peta penyebaran guru. Kemarin ada formasi guru di daerah 3T, termasuk Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang tidak terisi. Sehingga ini jadi isu yang harus diselesaikan dengan baik,” ungkap Anas.

Anas menambahkan, jika dilihat peta penyebarannya, setelah mendapat formasi di luar pulau Jawa, guru-guru tersebut pindah ke pulau Jawa, atau yang berada di kabupaten/desa terpencil kemudian pindah ke kota. Sebab itu langkah di ataslah yang rencananya akan diambil oleh Kemenpan-RB.

Sebagai informasi, metode GASING merupakan suatu metode pembelajaran langkah demi langkah yang membuat anak menguasai materi secara gampang, asik, dan menyenangkan. Dalam implementasinya, anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga sehingga konsep yang disampaikan dapat dirasa dan dibayangkan.

Untuk diketahui, hasil penelitian PISA 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68. Hasil PISA 2022 Indonesia tersebut merupakan capaian paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Salah satu faktor yang mendorong naiknya peringkat tersebut yaitu keluar dari zona nyaman melalui pemanfaatan digitaliasi dimana pelatihan guru yang disediakan oleh Kemendikbudristek.(*/Ind)

CIBINONG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah untuk lebih prioritaskan alokasi pendidikan hingga masalah tenaga pendidikan terkait dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada Rabu (1/24/24).

“Kita meminta kepada Pemerintah agar secara nasional alokasi anggaran pendidika itu jangan dianggap sebagai invensasi sesaat tetapi harus dianggap sebagai investasi jangka panjang,” kata Plt Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Barkeh Dimyati, pada Rabu (24/1/24).

Lanjut ia mengatakan dalam cakupan anggaran, pendidikan seharusnya didukung melalui ketersediaan ketenaga pendidikan yang menjadikan guru berkualitas dalam jangka waktu kedepan.

“Nah dengan meter cukupan anggaran itu, pendidikan yang baik harus didukung ketersediaan guru dengan guru yang berkualitas. Bahkan juga dengan sarana dan prasarana yang baik, sehingga itu sangat berkaitan dengan anggaran dan sebagainya,” jelasnya.

Meskipun begitu, menurutnya permasalahan tenaga pendidikan bukan hanya di kabupaten bogor yang mengalami kekurangan malu kan secara global juga berpengaruh atau seluruh Indonesia.

“Tetapi solusi pemerintah sementara serupa dengan pengangkatan pppk. Tapi menurut saya itu tidak 100 persen menjawab masalah, salah satu contoh kabupaten bogor boleh dikatakan sebagai penyediaan anggaran pppk terbesar dan itu terbukti untuk tahun ini saja 2.900-an lebih pengangkatan pppk. Tetapi hanya ada yang mengikuti test 2023 dan itu pun ada sebanyak 2.303 yang sudah lulus passing gradenya dan penempatannya pun terbatas atau belum ditepatkan,” ungkapnya.

Barkeh mengkhawatirkan pada tahun 2024 akan mencoba test ulang kembali, padahal para tenaga pendidik tersebut tersebut sudah dinyatakan sebagai lulus passing grade, sehingga mereka mengusulkan agar diperjuangkan oleh PGRI.

“Minimal bisa mengurangi dan secara umumnya pengurus besar bahwa memperjuangkan seruan dengan mendesak kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah tentang go pabrik pan to endocetion, jadi anggaran pendidikan itu jangan dianggap beban,” ungkapnya.(*/Ju)

JAKARTA – Pemerintah bakal menghentikan alokasi anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” kata Muhadjir dalam keterangannya dikutip Kamis (18/1/2024).

Muhadjir menjelaskan bahwa nantinya anggaran pendidikan 20 persen bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa. Serta, peningkatan pendidikan untuk perguruan tinggi.

Selain itu, kata Muhadjir, anggaran tersebut juga difokuskan untuk vokasi bahkan S2. Hal tersebut untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja.

“Kan tiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu. 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset,” ungkapnya.

Meski alokasi anggaran dihentikan, Muhadjir memastikan bahwa program beasiswa LPDP tetap dilanjutkan.

“LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yg agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan. Yang penting risikonya terukur,” jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Praptono menyatakan pihaknya mempercepat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) 2024 demi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.

“Ada dua alasan kenapa kami terus mengupayakan penyaluran dana BOSP ini dengan mengedepankan keberpihakan pada satuan pendidikan. Ini dua alasan penting,” katanya dalam Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 57,54 triliun untuk BOSP 2024, yang akan diberikan kepada 419.218 satuan pendidikan melalui dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung mulai Januari sampai Juni dan tahap kedua mulai Juli sampai Oktober.

Di sisi lain, lanjutnya, penyaluran dana BOSP tahap pertama untuk tahun ini akan direalisasikan pada Januari bagi 402.831 satuan pendidikan atau 96 persen dari total penerima. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya baru dimulai pada Februari.

Praptono menuturkan dengan penyaluran lebih awal ini maka diharapkan operasional rutin satuan pendidikan dapat segera dilakukan, sehingga warga sekolah dapat mendorong terwujudnya pembelajaran yang berkualitas untuk murid.

Selain itu, kata dia, melalui penyaluran yang lebih awal ini maka potensi kesulitan dana yang membebani kepala sekolah dan pihak sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah akan dapat dikurangi. “Ini (penyaluran BOSP) sudah kami mulai pada minggu kedua Januari dan kami harapkan paling cepat tahap pertama ini terjadi kepada ratusan ribu satuan pendidikan,” ujar Praptono.

Ia menambahkan percepatan penyaluran BOSP sekaligus langkah Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan, karena diharapkan dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat oleh satuan pendidikan.

“Kemendikbudristek menambah bukti keberpihakannya kepada satuan pendidikan yaitu melalui penyaluran dana BOSP 2024 dengan penyaluran tercepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat,” ujarnya.(*/Ind)

SUKABUMI – Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan ambruknya dua ruang kelas SDN Tangkil di Kampung Tegalpanjang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya ruang kelas tidak lagi bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Dua ruang kelas dengan panjang 10 meter dan lebar tujuh meter yang berada di Desa Sidamulya, Kecamatan Ciemas ini ambruk selain dipengaruhi oleh faktor cuaca juga disebabkan kondisi bangunan yang sudah lapuk,” kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria, (15/1/2024).

Informasi yang dihimpun dari Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Ciemas dan pihak sekolah, ruang kelas itu ambruk sekitar pukul 14.15 WIB. Pada saat kejadian tidak ada korban luka maupun jiwa.

Dua ruang kelas digunakan untuk KBM kelas I dan II dengan jumlah murid sebanyak 60 orang. Sebelum ambruk, sempat turun deras disertai angin kencang.

Kondisi bangunan yang sudah lapuk diduga tidak mampu menahan kencangnya hembusan angin. Saat kejadian, ruang kelas itu dalam keadaan kosong.

Data dari pihak sekolah, ruang kelas itu terakhir mendapatkan perbaikan atau renovasi 18 tahun lalu atau pada 2006. Setelah itu, tidak ada lagi renovasi sehingga material kelas yang didominasi oleh kayu akhirnya lapuk di makan waktu.

Tidak hanya itu, beberapa kelas lainnya yang belum mendapatkan renovasi terancam ambruk karena sudah beberapa kali terdapat genteng jatuh sehingga KBM pun menjadi terganggu khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sementara, satu ruang kelas yang sudah direnovasi dengan menggunakan baja ringan yang posisinya berdampingan dengan kelas yang ambruk dalam kondisi masih baik dan aman.

Informasi dari pihak sekolah, SDN Tangkil ini memiliki 162 murid dari kelas I sampai VI. Jumlah tenaga pengajar berstatus aparatur sipil negara (ASN) dua orang termasuk satu diantaranya merupakan kepala sekolah. Sementara, pengajar non-ASN berjumlah lima orang.(*/Yan)

CIBINONG – Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi sangat bangga dan sikap Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang sangat respek terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Dedi Budi Sumardi menambahkan, ia juga sangat senang dengan kehadiran mantan Pj Walikota Kendari pada saat Deklarasi Sekolah Bersinar ( Bersih Narkoba) yang dilakukan di SMPN 1 Cibinong, Kamis, 11 Januari 2024.

” Deklarasi Sekolah Bersinar ini salah satu bentuk langkah Preventif dalam pencegahan bahaya Narkoba supaya tidak masuk dalam lingkungan pendidikan,” tegas Dedi Budi Sumardi, Kamis, 11 Januari 2024.

Lebih lanjut, kata Dedi Budi Sumardi, dengan adanya deklarasi Sekolah Bersinar ini secara tidak langsung MKKS SMP Kabupaten Bogor bersama para kepala sekolah dan para guru akan benar benar melindungi pelajar sebagai generasi muda dari ancaman bahaya Narkoba.

” MKKS SMP sangat mengapresiasi sikap Pj Bupati Bogor yang sangat respek dengan program Sekolah Bersinar,” pungkasnya

Sementara itu, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta kepada seluruh sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba sekolah.

“Saya sangat apresiasi deklarasi Sekolah Bersinar yang dimulai dari tingkat SMP semoga bisa dilanjutkan ke tingkat SD, saya harap Sekolah Bersinar ini dapat memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan generasi muda di level SD hingga SMP,” ungkap Asmawa Tosepu. ( Asep Syahmid)