Pendidikan

JAKARTA – Sekolah maupun institusi pendidikan lainnya di Indonesia diminta agar mereka berhemat dalam menggunakan anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Mereka juga diminta tak mengeluarkan berbagai macam biaya yang tidak perlu.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim mengatakan penghematan ini perlu dilakukan mengingat berbagai sekolah, terutama sekolah swasta mulai terdampak oleh Covid-19 secara finansial.

“Kami mengimbau semuanya berhemat, karena kita tidak tahu ini sampai kapan yang jelas keuangan sekolah ini sedang goncang, terutama sekolah menengah ke bawah,” ujar Satriawan saat dihubungi, Selasa (5/5).

Satriawan mengingatkan, sekolah juga seharusnya tak meminta berbagai pungutan pada orang tua. Salah satu pungutan yang dinilai FSGI tidak perlu misalnya kegiatan wisuda yang digelar SMA/SMK bahkan SMP.

“Jadi kalau ada pungutan pungutan, untuk wisuda itu tentu akan memberatkan orang tua. Lagipula wisuda kan memberatkan orang tua dari SMP SMA untuk saat ini belum urgent,” ujar dia.

Dengan adanya penghematan, lanjut Satriawan, maka sekolah dapat berhemat untuk membayar kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak. FSGI pun menilai pembayaran gaji guru harus menjadi yang paling utama.

“Jadi kami minta menahan pengeluaran pengeluaran yang tidak perlu, yang perlu yakni gaji guru, tenaga kependidikan,” kata Satriawan.(*/Ta)

JAKARTA – Pengamat pendidikan Andreas Tambah meminta para siswa untuk berkreasi menumpahkan ide mereka guna merayakan kelulusan sekolah di tengah pandemi. Dia mengatakan, perayaan saat ini juga bisa dilakukan dengan tidak harus keluar rumah.

“Melalui media online juga sekarang banyak caranya, misal tampil streaming gelar musik dari rumah kan tidak apa-apa, banyak idenya,” kata Andreas Tambah di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Kendati, dia mengimbau agar para siswa lebih baik menunda rencana perayaan kelulusan mereka jika tidak bisa dilakukan dalam jalur yang aman dari penyebaran virus Covid-19. Menurutnya, penundaan dilakukan hingga situasi pandemi virus Corona saat ini mereda.

Menurutnya, berkumpulnya orang banyak akan berpotensi menjadi media penyebar virus covid-19 tersebut. Dia mengatakan, setiap orang berpotensi menularkan virus meskipun tidak terlihat gejala penyakitnya.

Dia memprediksi bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia kemungkinan akan berjalan lebih lama dari pada negara-negara lain. Menurutnya, hal tersebut disebabkanya rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat mengikuti imbauan pemerintah terutama dalam hal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Disaat yang bersamaan, dia memaklumi hal tersebut mengingat kebijakan itu juga berpotensi memberatkan warga terutama pekerja upah harian. Dia mengatakan, PSBB juga tidak mungkin hanya dilakukan 14 hari saja tanpa perpanjangan waktu.

“Tapi intinya itu (kegiatan di luar ruangan) berisiko tinggi dan enggak mungkin untuk saat ini jadi lebih baik ditunda hingga situasi kondusif. Karena kita juga harus paham betul situasinya tidak memungkinakan karena covid ini,”tukasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengatakan, konten pendidikan yang ingin dihasilkan oleh berbagai pihak guna menunjang sektor ilmu pengetahuan di Tanah Air harus selaras dan memerhatikan kearifan lokal.

Ia mengatakan, konten yang akan dihasilkan oleh Akademi Edukreator harus bisa mengadopsi atau selaras dengan kearifan lokal sehingga memiliki kualitas baik bagi anak didik dalam proses pembelajaran.

“Kami punya etika, norma, atau keindonesiaan, yaitu kearifan lokal yang tidak bisa kita lepaskan terutama dalam pembuatan konten pendidikan,” kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud M Hasan Chabibie melalui konferensi video di Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mendukung peluncuran Akademi Edukreator sebagai salah satu media penyedia konten edukasi di Tanah Air, Kemendikbud akan mendukung dari sisi pengajar atau sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Hasan, Kemendikbud juga akan mendukung Akademi Edukreator dalam hal kurasi dan kualitas konten yang dihasilkan tersebut.

Untuk menghasilkan sebuah konten pendidikan, menurut Hasan, ada tantangan tersendiri, terutama menghubungkannya dengan substansi materi sehingga mudah dicerna oleh anak didik. Selain itu, ia tak ingin konten yang dihasilkan terlalu banyak hiburan, namun minim substansi materi.

Secara global rata-rata penayangan harian video dengan kata kunci “homeschool” dalam judul di Youtube meningkat lebih dari 120 persen sejak 13 Maret 2020 bila dibandingkan penayangan harian rata-rata hingga sisa akhir tahun.

Sementara itu, Co-founder Kok Bisa media sains dan edukasi yang memperkenalkan Akademi Edukreator, Ketut Yoga Yudistira, berharap gerakan tersebut dapat menginspirasi, melatih dan mengapresiasi para kreator, guru, termasuk profesional untuk mempelajari cara terbaik membagikan ilmu dengan membuat konten video edukasi.

Ketut menyakini, dengan kemampuan menjadi kreator konten edukasi maka akan semakin banyak ilmu yang dapat dipelajari, disebarkan, dan diakses di internet serta memerdekakan pelajar dan membantu merevolusi proses belajar secara dalam jaringan.(*/Ind)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta seluruh Kepala Dinas khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta jajarannya termasuk tenaga-tenaga pendidik membaca tulisan-tulisan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

“Apalah arti sebuah peringatan kelahiran kalau kita tidak membaca (hasil pemikirannya). Karena itu saya minta kepada seluruh kepala dinas, Ibu Kadis Pendidikan, wajib semuanya membaca untuk mengetahui apa yang seharusnya ada di pendidikan kita,” kata Anies menyampaikan arahannya dalam Upacara Digital Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan di DKI Jakarta, Senin (4/5).

Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu, tulisan dan buah pikir Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan erat dengan sistem pengajaran yang saat ini dilakukan di negara-negara maju termasuk juga beberapa sekolah di Jakarta.

Anies berharap usai membaca tulisan Ki Hajar Dewantara, para pengajar dapat mempraktikan teknik-teknik pengajaran yang sesuai bagi peserta didik di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan jarak. “Diksi yang digunakan adalah diksi lama, tapi pemikiran yang terpancar adalah pemikiran yang baru yang masih relevan hari ini.

Mari kita lakukan itu untuk memastikan semua berjalan dengan baik,” ujar Anies.

Dia pun meminta tenaga pengajar di Jakarta tidak malu untuk belajar dari sistem pendidikan negara-negara lainnya yang sudah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh akibat Covid-19. “Saya mengajak kepada semuanya, jangan mencoba selesaikan masalah sendirian.

Lihatlah praktik-praktik terbaik dari seluruh dunia, ambil pengalaman mereka gunakan di Jakarta,” ujar Anies.

Hal itu dilakukan agar tenaga pengajar dapat menemukan solusi yang lebih cepat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga pengajaran jarak jauh lebih efektif. “Kita tidak perlu melakukan yang biasa disebut reinventing the wheel, dengan cara seperti itu, kita seperti mencoba mencari solusi tapi sebenarnya sudah dilakukan di tempat lain.

Jadi yang perlu kita lakukan dengan perbanyak kegiatan seperti ini dengan berbagai tempat di dunia untuk mengambil praktik-praktik terbaik,” ungkapnya.(*/Joh)

DEPOK – Dengan diperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok juga akan memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sebelumnya berakhir 30 April menjadi 30 Mei 2020.

Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/177/Kpts/Dinkes/Huk/2020 yakni tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Depok.

“Semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona (Covid-19), dengan ini kami memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah hingga 30 Mei 2020,” terang Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam siaran pers, Sabtu (2/5).

Menurut Idris, keputusan perpanjangan PJJ ini berlaku bagi siswa PAUD/TK hingga SMA sederajat. “Termasuk juga lembaga pendidikan non-formal di Kota Depok,” ucapnya.

Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin menambahkan, dengan perpanjangan PJJ ini, siswa diharapkan mengisi kegiatan dengan hal yang positif. Seperti di Ramadan kali ini, ucapnya, bisa diisi dengan mengikuti pesantren kilat (sanlat) virtual.
“Harapan kami, para orangtua dapat membantu anak-anaknya menanamkan nilai-nilai religiusitas dan penguatan karakter,”ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Sejumlah orangtua siswa di Kota Bogor, khususnya di sekolah swasta mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah wabah covid-19.

Menjawab itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini sekolah sedang membutuhkan dukungan dari orangtua murid untuk operasional sekolah.

“Sekolah memang sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama untuk honor guru di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri tidak ada masalah. Di swasta ini kan honor guru dari sekolah, diantaranya dari iuran siswa (SPP) sehingga sekolah sangat terbantu untuk membayar honor guru jika keuangan dari orangtua murid itu masuk,” kata Fahrudin, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Di sisi lain, kata dia, kondisi pandemi seperti yang saat ini terjadi membuat sejumlah orangtua murid mengaku sama-sama sedang merasa kesulitan. Untuk itu, diperlukan komunikasi antara orangtua dengan sekolah agar saling memahami kondiai saat ini.

“Memang diperlukan sikap gotong royong, keterbukaan, kerjasama saat seperti ini. Untuk orangtua yang mampu segera bantu sekolah untuk mengatasi operasionalnya. Untuk yang tidak mampu jangan khawatir. Jangan terlalu jadi beban. Kita hanya mengimbau agar sekolah sekolah paham dengan kondisi masyarakat. Tetapi masyarakat juga harus paham kondisi sekolah, bahwa sekolah memerlukan operasional. Tinggal komunikasi saja,” ungkapnya.

Di tengah kondisi yang serba tidak menentu, Kadisdik juga menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan situasi ini akan normal.

“Yang sekarang itu (siswa) akan masuk kembali pada 29 Mei 2020. Sampai habis libur Idul Fitri. Tapi jika melihat tren dan perkembangan COvid, sepertinya akan diperpanjang lagi nanti sampai pada kenaikan kelas sekitar akhir Juni. Nanti kita arahan dari pemerintah seperti apa,” tambah Fahrudin.

Ia menjelaskan, kalau melihat atau dari pengalaman negara-negara lain, Dinas Pendidikan harus mempersiapkan metode belajar jarak jauh tidak hanya sampai kenaikan kelas saja.

“Tapi harus sampai melebihi itu. Kita sedang mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk tahun pelajaran baru sesuai juga dengan hal yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian. Nanti kita akan manfaatkan TV lokal, radio lokal agar pembelajaran jarak jauh lebih efektif,” jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini pembelajaran jarak jauh di masa covid-19 diutamakan kepada peningkatan kecakapan hidup atau life skill di tengah-tengah keluarga menghadapi pandemi covid-19. Para guru memanfaatkan aplikasi video conference seperti zoom maupun google meeting serta WhatsApp Group.

“Lalu terkait pembiasaan beribadah di bulan suci Ramadhan. Jadi konten-konten itu, pola hidup sehat, kerjasama di keluarga dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dengan Covid ini.

Teknologi juga sangat luar biasa. Selain keimanan yang harus kita tingkatkan, penguasaan teknologi juga agar kita tetap bisa belajar sesuai dengan harapan kurikulum, minimal tidak terlalu jauh dengan harapan kurikulum.

Tentunya ilmu, iman, termasuk teknologi menjadi salah satu pelajaran untuk kita bahwa pendidikan itu jangan lepas dari situ,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau untuk tidak melakukan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2020 dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan untuk sementara tidak melakukan upacara bendera dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini, sesuai anjuran Bapak Presiden untuk melakukan pembatasan sosial dan jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami anjurkan untuk memperingati dan memeriahkan Hardiknas 2020 dapat dilakukan melalui beragam kegiatan kreatif yang menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat Covid-19,” ungkap Ainun Naim.

Kemendikbud selaku panitia peringatan Hardiknas 2020 mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020. Dalam pedoman tersebut, Kemendikbud meniadakan penyelenggaraan upacara bendera yang umumnya dilakukan satuan pendidikan, kantor Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemberitahuan ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42518/MPK.A/TU/2020 tanggal 29 April 2020.

“Kemendikbud menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hardiknas Tahun 2020 pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 08.00 WIB secara terpusat, terbatas, dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah,” ujar Ainun.

Ainun Ni’am mengimbau instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mengikuti jalannya upacara bendera secara virtual.

Masyarakat, siswa, guru dan warga lingkungan pendidikan dapat melalui siaran langsung di kanal Youtube Kemendikbud RI dari rumah ataupun tempat tinggal masing-masing. “Kami juga mengajak insan pendidikan untuk dapat menyaksikan program peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 yang diberi judul sesuai tema, yakni ‘Belajar dari Covid-19’ di TVRI pada hari Sabtu, 2 Mei 2020 pukul 19.00 WIB,” terang Ainun Na’im.

Pedoman Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 disusun dengan memerhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menayangkan peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan mengangkat tema “Belajar dari Covid-19” di stasiun televisi milik pemerintah. Acara ini akan ditayangkan langsung di kanal YouTube @KEMENDIKBUD RI dan @tvrinasional pada Sabtu (2/5/2020) pukul 19.00 WIB.

Peringatan Hardiknas tahun 2020 ini, akan dimeriahkan oleh presenter kondang Najwa Shihab dan beberapa artis ternama Indonesia. Antara lain, Tulus, Sabyan, Rizky Febian, Vidi Aldiano, Rinni Wulandari, Naura, Lyodra, Gitabumi Voices, dan Bina Vokalia.(*/Ind)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sekitar 56 persen sekolah swasta di Tanah Air kesulitan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah diminta membantu operasional sekolah tersebut.

“Survei yang kami lakukan, sekitar 56 persen sekolah swasta yang ada minta agar pemerintah membantu pada masa krisis ini,” ujar Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Rabu (29/4).

Survei yang dilakukan Kemendikbud juga menyebutkan sekitar 60 persen siswa di sekolah negeri dan swasta meminta agar SPP dibayar 50 persen. Wabah Covid-19 membuat sejumlah orang tua siswa mengalami kendala keuangan, yang berkorelasi dengan kemampuan dalam membayar SPP. Sementara operasional sekolah swasta, sebagian besar masih mengandalkan SPP yang berasal dari siswa.

“Untuk SD dan SMP negeri tidak masalah, karena mereka tidak membayar SPP. Namun untuk SMA dan SMK negeri maupun sekolah swasta memiliki kewajiban untuk membayar SPP,” kata dia.

Hamid menambahkan untuk SMA dan SMK negeri, yang menentukan besar pembayaran SPP itu adalah dinas pendidikan. Untuk itu, dia meminta agar sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika ada kemungkinan opsi penurunan SPP.

“Nah yang paling berat itu sekolah swasta. Karena belum ada skema khusus untuk membantu mereka,” kata dia.

Kemendikbud telah melakukan pelonggaran batasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP PAUD dan Kesetaraan, yang mana tidak ada lagi batasan maksimal 50 persen untuk gaji guru honorer.

“Bahkan ekstremnya bisa digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer seluruhnya, dengan catatan tidak ada untuk pembelian pulsa atau kuota internet maupun langganan layanan pendidikan berbayar,” kata Hamid.(*/Ind)

BANDUNG – Memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Pendidikan, Pemerintah Kota Bandung menginstruksikan semua sekolah dan lembaga pendidikan lain dengan melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara daring.

Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran wali Kota Bandung yang berisi memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, LPK, dan PKBM).

Memang belajar daring belum ideal. Kendati demikian, selama KBM daring, para guru memang dituntut lebih kreatif.

Guru SD Tulus Kartika Kota Bandung, Handiani Putri menilai KBM secara daring tersebut dirasakan kurang efektif, karena jika tidak bertemu secara langsung para muridnya akan semangat belajar jika suasana hatinya memang ingin belajar.

“Sebenarnya kurang efektif, kadang tergantung anaknya juga. Mereka juga “moody”. Ada anak yang mengeluh dia tidak mau belajar karena bosen liat HP atau Laptop terus,” kata Handiani, Selasa (28/04/2020).

Menurut dia, dengan hal tersebut membuat guru harus menunggu suasana hati anak didiknya sedang baik dan semangat belajar. Karena anak-anak akan cepat bosan belajar secara daring tanpa ada interaksi langsung.

“Mulai belajarnya pukul 08.00 WIB, tapi untuk penugasan berbeda. Ada tugas yang diberikan, nah itu bisa sampai malam pengumpulannya tergantung dari orang tua. Orang tuanya juga ada beberapa yang masih bekerja di luar. Sedangkan anaknya tidak memegang handphone atau laptop. Jadi mereka menunggu dulu orang tuanya pulang. Bahkan ada yang baru ngasih tugas pukul 22.00 WIB dan 24.00 WIB,” ucapnya.

Handiani yang mengajar Kelas 1 SD ini mengatakan, hal tersebut menjadi kendala dirinya mengajar. Sebab anak-anak yang masih di kelas bawah memang tidak diperbolehkan memegang HP sendiri.

“Saya pribadi tidak mengejar materi yang ada di buku. Karena kalau seperti itu orang tua nanti yang kewalahan. Kita tidak mau sampai membebani orang tua dalam pembelajaran online ini,” ujar dia.

Dia merasa beruntung karena KBM daring bisa berjalan dengan baik. Sebab anak didiknya tidak memilki keterbatasan dalam akses internet karena muridnya berada di perkotaan.

“Orang tua sudah terbiasa menggunakan laptopnya jadi tidak ada halangan. Para Guru juga mendapat bantuan dari Sekolah untuk urusan kuota internetnya jadi tidak ada masalah,” jelasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memperkirakan sejumlah skenario yang mungkin terjadi pada tahun ajaran baru di masa pandemi. Menurutnya, setidaknya ada tiga skenario yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah.

Skenario pertama, apabila kondisi berjalan normal. Selama ini pemerintah masih mengasumsikan tahun ajaran baru berjalan normal yakni dimulai pada Juli 2020. Apabila ini yang diinginkan, maka pada Mei atau Juni kondisi kesehatan di Indonesia harus sudah dalam keadaan baik.

“Harapannya begitu. Jika begitu tentu tidak masalah,” kata Satriwan, di dalam sebuah diskusi daring Minggu(26/4/2020).

Selanjutnya, skenario kedua yaitu apabila belum ada tanda-tanda perbaikan. Meskipun belum ada tanda-tanda perbaikan dari segi kesehatan namun tahun ajaran tetap diberlakukan Juli 2020. Apabila demikian, maka pembelajaran semester depannya menjadi daring atau online.

Ia menegaskan, hal ini yang wajib dipersiapkan. Di antaranya adalah tentang kuota internet untuk siswa dan guru, ataupun peraturan-peraturan agar pembelajaran daring tidak mengalami kendala. “Ini yang wajib menjadi perhatian,” kata dia lagi.

Sedangkan skenario ketiga adalah yang berubah paling besar, yaitu menggeser tahun ajaran baru ke Januari 2021. Negara lain memiliki tahun ajaran baru yang berbeda-beda. Satriwan mencontohkan Jepang yang dimulai pada April dan Korea Selatan pada Maret.

Artinya, lanjut dia, menggeser tahun ajaran baru bisa menjadi alternatif kebijakan. Sebab, kondisi pandemi Covid-19 masih belum jelas akan berakhir kapan. Tidak sedikit pula ahli yang memperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Apabila skenario kedua yang diambil pemerintah, Satriwan menegaskan harus dibuat kurikulum darurat khusus. Hal ini penting agar di dalam bencana nasional guru dan siswa tidak kesulitan menjalankan pembelajaran.

Sebab, kata dia, meskipun pemerintah sudah menegaskan tidak mewajibkan guru memenuhi capaian kurikulum secara utuh, masih ada guru yang tetap mendorong capaian utuh karena merasa tidak yakin. Hal ini tentunya akan menyusahkan siswa.

“Karena standar penilaiannya berubah atau setidaknya ada pergesaran. Tidak lagi tatap muka. Jadi kami berpikir harus ada kurikulum darurat Covid-19,” kata Satriwan menegaskan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, selama ini pihaknya telah mendorong perangkat negara untuk memaksimalkan semua sumber daya untuk menghadapi Covid-19. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi akan berakhir.

“Tinggal pertanyaannya, ini semua diskemakan selesai bulan April-Mei, sekarang pertanyaannya, ini waktunya masih panjang prediksinya bisa sampai akhir tahun walaupun ini masih debatable,” kata Syaiful, dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, memang perlu ada penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, kebijakan yang diambil sejauh ini mengikuti skema awal yakni Mei diasumsikan Covid-19 akan terkendali.

Namun, ia setuju bila pemerintah harus siap menerima kemungkinan terburuknya. Karena itu, perlu ada penyesuaian dan evaluasi lebih jauh terhadap kebijakan yang diambil sejak masa awal pandemi hingga saat ini.

“Skema awalnya hanya sampai dengan Mei pandeminya. Namun ada yang diperkirakan sampai akhir tahun ini, yang berarti ada tambahan sekitar enam bulan lagi, yang saya kira butuh perangkat-perangkat kebijakan,”paparnya.(*/Di)