Pendidikan

BANDUNG – Proses pendaftaran sampai seleksi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena tahun ini, PPDB akan digelar secara online atau daring dengan masih merebaknya pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar Dewi Sartika, pada PPDB kali ini, Disdik Jabar akan memberikan akun kepada sekolah dan peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Kedua akun tersebut, akan diberikan kepada SMP dan sederajat di seluruh Jabar.

Menurut Dewi, pihaknya pun akan memastikan kesiapan Disdik Jabar dalam melaksanakan PPDB Tahun 2020/2021. Yakni, mulai dari operasional, seperti sistem dan bandwidth, sampai sosialiasi kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik.

“Tahun ini kita sedang menjalani pandemi Covid-19, sehingga seluruhnya kita fokus untuk menghindari kerumunan. Kita melaksanakan pendaftaran ini semuanya melalui daring,” ujar Dewi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (11/5/2020).

Pelaksanaan PPDB Tahun 2020/2021 Jabar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 37 Tahun 2020 tentang PPDB pada SMA/SMK/SLB.

Dewi mengatakan, berdasarkan regulasi tersebut, terdapat empat jalur pada PPDB SMA yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 50 persen, prestasi dengan kuota minimal 25 persen, afirmasi atau ekonomi tidak mampu dengan kuota minimal 20 persen, dan perpindahan orang tua dengan kuota minimal 5 persen.

Sementara untuk SMK, kata dia, hanya ada tiga jalur. Yakni, prestasi, afirmasi, dan perpindahan. “Tidak ada jalur zonasi untuk SMK karena SMK itu langsung disesuaikan dengan jurusan atau pilihan dari masing-masing peserta didik. Untuk SLB disesuaikan dengan jenis kebutuhan daripada siswa,” katanya.

Menurut Dewi, ada dua tahapan dalam PPDB Jabar tahun ini. Tahap pertama untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan yang akan dilaksanakan pada 8-12 Juni 2020. Sedangkan tahap kedua untuk jalur zonasi pada 25 Juni-1 Juli 2020.

“Tentu dari sekarang tanggal 11 (Mei 2020) sampai pendaftaran 8 Juni ini persiapan-persiapan terkait pendataan kita lakukan. Lalu, kita akan berkomunikasi dengan pendaftar ataupun juga sekolah asal dalam hal ini terkait pelaksanaan PPDB,” katanya.

Agar PPDB berjalan optimal, Dewi mengimbau kepada guru, khususnya wali kelas, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik terkait akun, proses pendaftaran, dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Sebab, komunikasi wali kelas menjadi salah satu kunci kesuksesan PPDB Jabar Tahun 2020/2021.

“Melalui apa anak-anak mendapatkan akun? Ini harus ada komunikasi sekolah asal dalam hal ini SMP dan MTS. Harus ada sebuah komunikasi antara wali kelas dan masing-masing peserta didik di sekolah asal,” katanya.

Dewi mengatakan, belum lama ini, ia pun melakukan rapat virtual Disdik Jabar dan Disdik se-Jabar. Karena, PPDB 2020/2021 akan sukses ketika kita berkerja sama dan berkolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dewi menegaskan, pengumuman dan penetapan PPDB Tahun 2020/2021 menjadi kewenangan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Sekolah secara mandiri melalui dewan guru dan kepala sekolah menetapkan peserta didik yang akan diterima di sekolah tersebut. Penetapan akan dikeluarkan melalui SK Kepsek dan dilaporkan kepada provinsi untuk diumumkan melalui sistem,” jelasnya.(*/Hend)

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengumumkan pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Hal tersebut merujuk surat Nomor: 443/ 5867 – Set.Disdik tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di Rumah.
Selain itu, karena tanggal 22 Mei 2020 ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan tanggal 24 hingga 25 Mei 2020 ditetapkan sebagai libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, maka tidak dilaksanakan PBM di rumah.

Kadisdik Jabar, Dewi Sartika menyatakan, keputusan tersebut memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020; Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020; dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020.

“Serta memperhatikan surat kami sebelumnya Nomor 443/ 5037 – Set.Disdik tanggal 23 April 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PBM di rumah dan Perubahan Informasi Kegiatan Akademik Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah,” tutur Kadisdik, Senin (11/5/2020).

Kadisdik menginformasikan kepada seluruh pengawas dan kepala SMA/SMK/SLB, bahwa ada lima poin yang cukup penting, pertama pelaksanaan PBM di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, kasubbag tata usaha sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020.

Kedua pada tanggal 22 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan pada tanggal 24 s.d. 25 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, tidak dilaksanakan PBM di rumah.

Ketiga surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini.

Keempat pelaksanaan PBM di rumah dan pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan masa berlakunya dapat diperpanjang/diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana akibat Covid-19 di lapangan.

“Yang kelima komite sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik dalam bekerja sama, membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan PBM di rumah,”” tambah Dewi.

Dia menambahkan berkenaan dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB tahun 2020, Kadisdik mengimbau Kacadisdik bersama seluruh pengawas menyampaikan kanal-kanal informasi PPDB kepada Kadisdik Kab./Kota dan kepala SMP/MTs. di sekitar wilayah masing-masing.

“Sampaikan kanal-kanal informasi resmi PPDB kepada Kadisdik kabupaten/kota dan kepala sekolah di sekitar wilayah masing-masing,” tandasnya. (*/Hend)

YOGYAKARTA – Praktisi pendidikan, Muhammad Nur Rizal, mengungkapkan pandemi Covid-19 telah berhasil memaksa pendidikan merevolusi dirinya, membongkar paradigma lama tentang pembelajaran, serta melakukan transformasi keilmuan.

Akibat pandemi, kata dia, pendidikan harus mengubah pengelolaan dan praktiknya secara mendasar dan sangat cepat. Kurang dari dua pekan, pendidikan harus mengubah kebiasaan mengajar di sekolah atau di kampus menjadi belajar di rumah. Hal ini kemudian menjadikan rumah beralih fungsi sebagai lingkungan belajar baru.

“Covid-19 memaksa siswa dan mahasiswa melakukan belajar mandiri dan kolaboratif,” kata Rizal dalam Kuliah Sore Alternatif Ramadhan 1441 Hijriah bertema ‘Transformasi Pendidikan di Era Corona’ yang disiarkan langsung via aplikasi Zoom, Youtube, dan Facebook, Jumat (8/5)

Belajar di rumah, menurut Rizal membawa tuntutan orientasi kurikulum yang tidak boleh lagi hanya mengejar ketuntasan materi ajar atau penguasaan hafalan dan rumus, melainkan keterampilan melakukan belanja mandiri (self-study). Tujuan utamanya adalah mendorong pendidik dan siswa untuk selalu belajar dengan senang.

“Secara paradigmatik, Covid-19 akan menghentikan institusi pendidikan yang hanya berorientasi pada hasil. Jadi, semua harus dirancang ulang. Dosen dan muridnya harus melakukan peran sosial. Sehingga, hal ini harus didukung pola belajar yang menyenangkan,” tutur pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) tersebut

Menurut Rizal, hal terkait transfer pengetahuan, administrasi, dan rutinitas pendidikan sudah harus digantikan teknologi. Ke depannya, suasana belajar harus lebih menyenangkan, meningkatkan kolaborasi anak dan orang tua serta pendidik untuk saling mempelajari pengetahuan atau keterampilan di tengah wabah.

“Kebiasaan baru ini harus diikuti dengan mengubah pola pikir guru yang terlanjur nyaman dengan cara lama yaitu dari konvensional ke blended learning dengan memanfaatkan teknologi sebagai enabler budaya belajar baru, bukan sekedar kosmetik pembelajaran,” kata Rizal.

Sementara menurut pembicara lainnya, Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Titi Savitri Prihatiningsih, pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini juga berpengaruh pada kebiasaan anak sehari-hari. Gawai lebih mendominasi anak dan pendidikan jadi tereduksi, terutama dalam aspek pengetahuan.

“Kita harus melihat lagi, bahwa sebenarnya founding fathers bangsa itu sudah sangat visioner. Beriman bertakwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, memiliki rasa tanggung jawab adalah poin-poin yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Namun, saat ini kita lebih fokus hanya pada pengetahuan dan keterampilan. Padahal ada banyak tujuan lain yang selama ini cenderung kita abaikan,” kata Titi.

Meski demikian, menurut Titi, Covid-19 ini pun ada hikmahnya, yakni keluarga diperintahkan untuk di rumah. “Menurut saya luar biasa untuk memberikan waktu kepada kami sebagai orang tua. Covid ini menjadi titik balik manusia, untuk menyadari apa sih yang kita kejar selama ini? Ini menjadi titik balik kita untuk merenungi apa sih tujuan hidup kita selama ini?” katanya.

Titi menawarkan solusi bahwa kita harus merelaksasi waktu. Jadwal sekolah dikurangi, yakni 50 persen di sekolah dan 50 persen di rumah. Tapi di rumah harus terstruktur dan lembaga juga harus memberikan flexi time untuk orang tua. Flexi time tidak hanya bekerja dari rumah, namun juga membawa anak-anaknya bekerja.

“Covid ini sebagai tombak gerakan out of the box kebijakan untuk mengembalikan manusia ke fitrahnya. Saya pun berharap sekolah bukan sekadar untuk mentransfer ilmu, tapi untuk membentuk kepribadian anak,” tutur Titi.

Sementara itu, narasumber ketiga yaitu Kepala Kopertis/LLDikti Wilayah V 2010-2019, Bambang Supriyadi menyatakan ke depan institusi pendidikan harus menyiapkan diri supaya tidak terjadi kebuntuan proses pendidikan atau pengajarannya.

“Masalah kesiapan teknologi adalah masalah yang harus diselesaikan, baik bagi penyelenggara pendidikan maupun peserta. Institusi pendidikan harus segera berubah dan belajar menghadapi itu,” kata Bambang.

Dalam hal ini ada kesamaan semangat dari para narasumber bahwa proses akselerasi harus segera dilakukan oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan keluarga.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan telah menyalurkan 5.030 paket sembako untuk para guru honor dan tenaga kependidikan.

“Kami seluruh jajaran Dinas Pendidikan urunan dan kami belanjakan puluhan ton beras dan bahan pangan lainnya untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Masyati Julia, Jumat (08/05/2020).

Dikatakannya ribuan paket bahan pangan tersebut akan disalurkan dari rumah ke rumah bagi para guru honor dan tenaga kependidikan yang ada dikota Tangerang.

“Mereka adalah keluarga besar kita juga, dan mereka wajib dibantu kan namanya juga keluarga harus berbagi,” jelasnya.

Semetara itu Drs Jamalludin, Sekretaris dinas pendidikan secara teknis menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 25 ton beras untuk para guru honorer dan tenaga kependidikan.

“Total keselurahan beras yang sudah kami persiapkan untuk sekota tangerang kurang lebih 25 ton dan 5.030 paket sembako,”jelasnya.

“Insya Allah semua paket sudah terdistribusikan disetiap korwil, dan dalam waktu dekat tersalurkan seluruhnya,” tambahnya.

Sementara itu, Soswanto salah satu guru honorer di SDN Sukasari 6 menyambut baik perhatian pemkot terhadap para guru honorer, secara langsung dia juga ucapkan terima kasih kepada pemkot Tangerang.

“Kami atas nama guru Non PNS SDN Sukasari 6 khususnya dan atas nama keluarga besar guru non PNS Se Kota Tangerang, kami mengucapkan terimakasih atas bantuan non tunai berupa beras dan mie instan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah kami terima, pada hari ini Jumat, 08 Mei 2020,” tuturnya.

“Bantuan ini sangat membantu kami dalam menghadapi dampak Covid-19 ini,”ucapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Sebuah dokumen terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta beredar luas di kalangan guru, orang tua murid, dan lembaga bimbingan belajar pada Kamis (7/5/2020).

Sejumlah orang tua pun melancarkan protesnya mengenai ketentuan sistem zonasi yang menerapkan seleksi berdasarkan usia untuk calon siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

“Tidak adil kalau seleksinya berdasarkan usia, apa gunanya nilai akademik selama ini?” tanya Vita Mutia, salah seorang warganet melalui akun Facebook-nya.

Sementara itu, salah satu orang tua murid kelas tiga SMP di Jakarta Timur, Nuniek Lestari, menganggap seleksi berdasarkan usia akan membuat anaknya berada di urutan bawah dalam daftar calon siswa SMA di dekat rumahnya.

Ia mengatakan, anaknya belum genap berusia 15 tahun ketika tahun ajaran baru dimulai.

“Harus diprotes ini,” ujarnya Kamis.(7/5/2020)

Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi dalam dokumen tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan hingga saat ini petunjuk teknis PPDB tersebut belum dirilis. Kepala Hubungan Masyarakat Disdik DKI Jakarta Sonny Juhersoni mengatakan, mekanisme PPDB masih dibahas.

“Disampaikan bahwa saat ini PPDB DKI sedang dalam pembahasan akhir,” kata Juhersoni saat dikonfirmasi , Jumat (8/5/2020).

Juhersoni memastikan, bila pembahasan PPDB telah selesai maka petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB tersebut akan disampaikan pada publik. Penyampaian itu dilakukan melalui sarana resmi Pemprov DKI Jakarta.

“Juknis PPDB 2020/2021 akan di-release melalui sarana informasi resmi dinas pendidikan,” kata Juhersoni.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, sistem zonasi disebut mendapatkan persentase 50 persen kuota PPDB. Dalam tabel tersebut tertera calon peserta didik dari jalur zonasi diseleksi berdasarkan usia. Syarat umum usia maksimal 15 tahun untuk SMP dan 21 tahun untuk SMA, terhitung sebelum 21 Juli 2020.(*/Ind)

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Vokasi Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap memperhatikan siswa volasi selama pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud pada Rabu, 6 Mei 2020, guna membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, serta arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud ke depannya.

“Kita ingin semuanya evidence based. Begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud di periode ini.

Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografisnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian selaku pimpinan RDP dalam siaran pers kepada SINDO Media, Kamis (7/5/2020).

Kemudian, Hetifah menyampaikan masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru sangat penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.

Karena, jika tidak ada grand designnya yang memiliki kekuatan hukum, ini sangat rentan program tersebut tidak berlanjut di periode selanjutnya jika menterinya berubah.

“Oleh karena itu kita harus sama-sama berkomitmen untuk ini, dan cetak biru tadi harus dibuat dengan benar-benar berkualitas baik,mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga mengingatkan, perlunya Kemendikbud untuk menerbitkan kebijakan khusus pendidikan vokasi selama masa pandemi ini. “Karena masih belum adanya ketidakpastian kapan kita akan keluar dari masa pandemi ini, Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya.

Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak bisa hanya teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Sekolah maupun institusi pendidikan lainnya di Indonesia diminta agar mereka berhemat dalam menggunakan anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Mereka juga diminta tak mengeluarkan berbagai macam biaya yang tidak perlu.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim mengatakan penghematan ini perlu dilakukan mengingat berbagai sekolah, terutama sekolah swasta mulai terdampak oleh Covid-19 secara finansial.

“Kami mengimbau semuanya berhemat, karena kita tidak tahu ini sampai kapan yang jelas keuangan sekolah ini sedang goncang, terutama sekolah menengah ke bawah,” ujar Satriawan saat dihubungi, Selasa (5/5).

Satriawan mengingatkan, sekolah juga seharusnya tak meminta berbagai pungutan pada orang tua. Salah satu pungutan yang dinilai FSGI tidak perlu misalnya kegiatan wisuda yang digelar SMA/SMK bahkan SMP.

“Jadi kalau ada pungutan pungutan, untuk wisuda itu tentu akan memberatkan orang tua. Lagipula wisuda kan memberatkan orang tua dari SMP SMA untuk saat ini belum urgent,” ujar dia.

Dengan adanya penghematan, lanjut Satriawan, maka sekolah dapat berhemat untuk membayar kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak. FSGI pun menilai pembayaran gaji guru harus menjadi yang paling utama.

“Jadi kami minta menahan pengeluaran pengeluaran yang tidak perlu, yang perlu yakni gaji guru, tenaga kependidikan,” kata Satriawan.(*/Ta)

JAKARTA – Pengamat pendidikan Andreas Tambah meminta para siswa untuk berkreasi menumpahkan ide mereka guna merayakan kelulusan sekolah di tengah pandemi. Dia mengatakan, perayaan saat ini juga bisa dilakukan dengan tidak harus keluar rumah.

“Melalui media online juga sekarang banyak caranya, misal tampil streaming gelar musik dari rumah kan tidak apa-apa, banyak idenya,” kata Andreas Tambah di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Kendati, dia mengimbau agar para siswa lebih baik menunda rencana perayaan kelulusan mereka jika tidak bisa dilakukan dalam jalur yang aman dari penyebaran virus Covid-19. Menurutnya, penundaan dilakukan hingga situasi pandemi virus Corona saat ini mereda.

Menurutnya, berkumpulnya orang banyak akan berpotensi menjadi media penyebar virus covid-19 tersebut. Dia mengatakan, setiap orang berpotensi menularkan virus meskipun tidak terlihat gejala penyakitnya.

Dia memprediksi bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia kemungkinan akan berjalan lebih lama dari pada negara-negara lain. Menurutnya, hal tersebut disebabkanya rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat mengikuti imbauan pemerintah terutama dalam hal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Disaat yang bersamaan, dia memaklumi hal tersebut mengingat kebijakan itu juga berpotensi memberatkan warga terutama pekerja upah harian. Dia mengatakan, PSBB juga tidak mungkin hanya dilakukan 14 hari saja tanpa perpanjangan waktu.

“Tapi intinya itu (kegiatan di luar ruangan) berisiko tinggi dan enggak mungkin untuk saat ini jadi lebih baik ditunda hingga situasi kondusif. Karena kita juga harus paham betul situasinya tidak memungkinakan karena covid ini,”tukasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengatakan, konten pendidikan yang ingin dihasilkan oleh berbagai pihak guna menunjang sektor ilmu pengetahuan di Tanah Air harus selaras dan memerhatikan kearifan lokal.

Ia mengatakan, konten yang akan dihasilkan oleh Akademi Edukreator harus bisa mengadopsi atau selaras dengan kearifan lokal sehingga memiliki kualitas baik bagi anak didik dalam proses pembelajaran.

“Kami punya etika, norma, atau keindonesiaan, yaitu kearifan lokal yang tidak bisa kita lepaskan terutama dalam pembuatan konten pendidikan,” kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud M Hasan Chabibie melalui konferensi video di Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mendukung peluncuran Akademi Edukreator sebagai salah satu media penyedia konten edukasi di Tanah Air, Kemendikbud akan mendukung dari sisi pengajar atau sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Hasan, Kemendikbud juga akan mendukung Akademi Edukreator dalam hal kurasi dan kualitas konten yang dihasilkan tersebut.

Untuk menghasilkan sebuah konten pendidikan, menurut Hasan, ada tantangan tersendiri, terutama menghubungkannya dengan substansi materi sehingga mudah dicerna oleh anak didik. Selain itu, ia tak ingin konten yang dihasilkan terlalu banyak hiburan, namun minim substansi materi.

Secara global rata-rata penayangan harian video dengan kata kunci “homeschool” dalam judul di Youtube meningkat lebih dari 120 persen sejak 13 Maret 2020 bila dibandingkan penayangan harian rata-rata hingga sisa akhir tahun.

Sementara itu, Co-founder Kok Bisa media sains dan edukasi yang memperkenalkan Akademi Edukreator, Ketut Yoga Yudistira, berharap gerakan tersebut dapat menginspirasi, melatih dan mengapresiasi para kreator, guru, termasuk profesional untuk mempelajari cara terbaik membagikan ilmu dengan membuat konten video edukasi.

Ketut menyakini, dengan kemampuan menjadi kreator konten edukasi maka akan semakin banyak ilmu yang dapat dipelajari, disebarkan, dan diakses di internet serta memerdekakan pelajar dan membantu merevolusi proses belajar secara dalam jaringan.(*/Ind)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta seluruh Kepala Dinas khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta jajarannya termasuk tenaga-tenaga pendidik membaca tulisan-tulisan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

“Apalah arti sebuah peringatan kelahiran kalau kita tidak membaca (hasil pemikirannya). Karena itu saya minta kepada seluruh kepala dinas, Ibu Kadis Pendidikan, wajib semuanya membaca untuk mengetahui apa yang seharusnya ada di pendidikan kita,” kata Anies menyampaikan arahannya dalam Upacara Digital Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan di DKI Jakarta, Senin (4/5).

Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu, tulisan dan buah pikir Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan erat dengan sistem pengajaran yang saat ini dilakukan di negara-negara maju termasuk juga beberapa sekolah di Jakarta.

Anies berharap usai membaca tulisan Ki Hajar Dewantara, para pengajar dapat mempraktikan teknik-teknik pengajaran yang sesuai bagi peserta didik di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan jarak. “Diksi yang digunakan adalah diksi lama, tapi pemikiran yang terpancar adalah pemikiran yang baru yang masih relevan hari ini.

Mari kita lakukan itu untuk memastikan semua berjalan dengan baik,” ujar Anies.

Dia pun meminta tenaga pengajar di Jakarta tidak malu untuk belajar dari sistem pendidikan negara-negara lainnya yang sudah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh akibat Covid-19. “Saya mengajak kepada semuanya, jangan mencoba selesaikan masalah sendirian.

Lihatlah praktik-praktik terbaik dari seluruh dunia, ambil pengalaman mereka gunakan di Jakarta,” ujar Anies.

Hal itu dilakukan agar tenaga pengajar dapat menemukan solusi yang lebih cepat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga pengajaran jarak jauh lebih efektif. “Kita tidak perlu melakukan yang biasa disebut reinventing the wheel, dengan cara seperti itu, kita seperti mencoba mencari solusi tapi sebenarnya sudah dilakukan di tempat lain.

Jadi yang perlu kita lakukan dengan perbanyak kegiatan seperti ini dengan berbagai tempat di dunia untuk mengambil praktik-praktik terbaik,” ungkapnya.(*/Joh)