Pendidikan

BOGOR – Untuk tahun ajaran baru sekolah tingkat SD-SMP, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor sedang menyusun protokol kesehatan yang tepat untuk diterapkan di lingkungan sekolah.

Protokol kesehatan itu berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah penyebaran wabah virus corona yang sebelumnya sudah dikeluarkan Tim Gugus Tugas Penangganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

“Mulai Senin (13/7/2020) mendatang atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2020/2021 mendatang, sekolah-sekolah mulai menerapkan belajar di sekolah, namun skenario pembelajarannya tergantung zona penyebaran wabah Covid-19,” ucap Kepala Disdik Kabupaten Bogor Entis Sutisna kepada wartawan, Kamis (4/6).

Dia menerangkan, skenario pembelajaran bisa dikombinasikan dengan sistem belajar online. Jam belajar pun akan disesuaikan sesuai kondisi wilayah.

“Untuk protokol kesehatan semua zona sama dan harus melaksanakannya, sedangkan untuk jam dan hari belajar itu berbeda sesuai dengan zona penyebaran wabah Covid-19 nya. Untuk menerapkan hal ini, kami akan berkordinasi dengan para camat, kepala desa maupun lurah,” terangnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan pihaknya sangat berhati-hati dalam upaya membuka kembali sekolah. Hingga saat ini, jajarannya sedang menyusun skema pembelajaran yang tepat.

“Kami tak ingin sekolah menjadi kluster baru penyebaran wabah Covid-19 hingga kita sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa normal kembali,” tutur Ade.

Sementara, Adrian orang tua siswa Kelas II SDN Keradenan Kaum Cibinong meminta jaminan dari pemerintah daerah agar sekolah benar-benar aman dari penyebaran wabah Covid-19.

“Kami tak ingin anak kami tertular wabah Covid-19 hingga kalau pun sekolah akan berjalan normal kembali kegiatan belajar mengajarnya maka harus ada aturan yang jelas dan bisa memastikan keamanan kesehatan para siswa,” pinta Adrian. (*/Nia)

SURABAYA – Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum bisa memutuskan kapan pelaksanaan tahun ajaran baru. Mereka masih menunggu surat atau pedoman resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo menuturkan, pihaknya belum bisa memutuskan kapan dimulainya tahun ajaran baru di Kota Pahlawan. Karenanya, pemkot belum bisa merencanakan itu, sembari menunggu surat resmi dari Kemendikbud.

“Jadi kita masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud. Makanya pembelajaran itu belum bisa dilakukan,” kata Supomo, Rabu (3/6/2020).

Ia melanjutkan, ada beberapa statemen dari pejabat Kemendikbud yang menyatakan pembelajaran dimulai 13 Juli 2020. Namun, hal ini belum bisa dijadikan pedoman, karena belum ada surat resmi. Menurutnya, mungkin pengertian awal tahun ajaran baru itu dimulai 13 Juli 2020, tapi sistem pembelajarannya tidak harus melalui tatap muka langsung.

“Seperti kemarin-kemarin yang sudah terjadi (di Surabaya) pembelajarannya melalui daring, jadi seperti itu. Jadi kita masih menunggu petunjuk resmi dari Kemendikbud,” katanya.

Supomo menilai, mungkin saja pada 13 Juli 2020 itu ada daerah yang bisa menerapkan sistem pembelajaran langsung melalui tatap muka. Namun, hal ini pastinya harus disesuaikan dahulu dengan kondisi wilayah masing-masing. “Kalau di Surabaya juga menunggu rekomendasi dari Gugus Tugas tentang kondisi di Surabaya. Tentunya nanti analisanya lebih dalam lagi,” jelasnya.

Sedangkan untuk sistem pembelajaran melalui daring, Dinas Pendidikan sebelumnya telah menerapkan hal itu. Namun begitu, pihaknya yakin, jika nantinya Kemendikbud memberikan aturan tentang dimulainya sistem pembelajaran tatap muka di sekolah, pastinya mereka juga memberikan guidance atau pedoman-pedoman apa saja yang harus dilakukan dan diantisipasi.

“Karena saat ini masih dalam kondisi COVID-19, maka kita juga harus sangat peduli dengan kondisi (kesehatan) anak-anak,” ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya ini pun mencontohkan, sebelum ada pandemi COVID-19, anak-anak biasa berangkat ke sekolah beramai-ramai, bahkan ketika bermain juga bersama. Namun, ketika dalam perjalanannya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, siapa yang bisa memastikan anak-anak itu menerapkan protokol kesehatan.

“Begitu sampai di sekolah kita terapkan protokol, tapi pada waktu berangkat dan pulang sekolah siapa yang bisa menjamin anak-anak itu menerapkan protokol kesehatan sebagaimana disiplin. Mungkin kendala-kendala seperti itu kalau (diterapkan) belajar secara fisik (tatap muka),” kata Supomo.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan tidak akan mengizinkan sekolah dibuka meskipun daerah tersebut sudah masuk dalam zona biru.

“Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali, walaupun sudah zona biru,” kata pria yang kerap disapa Emil ini dalam konferensi pers Evaluasi PSBB Jabar, Jumat 29 Mei 2020 yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Humas Jabar.

“Kami akan meneliti lebih mendalam karena jumlahnya jutaan, anak-anak harus kita utamakan keselamatannya,” tambahnya.

Emil menjelaskan bahwa zona biru di Jabar sudah boleh melakukan new normal atau disebut adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Menurutnya, pemerintah harus yakin tidak ada ancaman luar biasa terhadap anak-anak sekolah dulu, sebelum akhirnya memutuskan sekolah dibuka kembali.

“Jadi, sekolah itu mungkin terakhir, sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa baru wacana sekolah kembali dibuka,” jelasnya.

Sebelumnya Emil menjelaskan di Jabar sendiri sekarang sudah ada 15 daerah yang masuk zona biru.Wilayah yang masuk dalam zona biru tersebut akan diizinkan melakukan new normal atau AKB.

Dari semua kabupaten/kota di Jabar saat ini sudah tidak ada lagi yang masuk dalam daftar zona merah.

Adapun daerah yang tidak lagi masuk zona merah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi. Ketiga daerah ini masuk ke dalam zona kuning.

Terdapat 12 daerah yang masih zona kuning dan direkomendasikan untuk melaksanakan pembatasan sosial berkala besar (PSBB).

Untuk wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), Emil mengatakan PSBB dilanjutkan sampai tanggal 4 Juni 2020.
Adapun 7 daerah lainnya di luar Bodebek, PSBB akan dilanjutkan hingga tanggal 12 Juni 2020.(*/Hend)

JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengadakan survei kepada orang tua, guru dan peserta didik di 34 provinsi.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 85,5 persen orang tua khawatir jika sekolah dibuka kembali.

Melalui keterangan resminya, PGRI melakukan survei kepada 61.913 orang tua, 19,296 guru, dan 64.386 peserta didik. Survei disebar melalui jaringan organisasi di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Hanya 14,5 persen orang tua yang tidak khawatir jika putra putrinya kembali ke sekolah,” kata Unifah, Selasa (2/6).

Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran dilanjutkan dengan cara dalam jaringan (daring). Orang tua merasa khawatir apabila sekolah dibuka kembali di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum memperlihatkan penurunan signifikan.

Berdasarkan survei tersebut juga, sebanyak 72,2 persen orang tua 72,2 persen sementara sisanya 27,8 persen tidak setuju. Mereka juga menyatakan, siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan baik sebanyak 68,5 persen dan 31,5 persen menyatakan belum baik.

Sementara kesiapan guru dalam menghadapi new normal adalah 53,5 persen menyatakan siap, sisanya 46,5 persen menyatakan belum siap. Di sisi lain, terkait perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, sebanyak 42,6 persen siswa menyatakan setuju sementara 57,4 persen manyatakan tidak setuju.

“Perlu evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PJJ agar ke depan lebih baik dan siswa merasa nyaman,” kata Sekjen PB PGRI, Ali Rahim.(*/Ind)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperpanjang lagi masa belajar di rumah bagi siswa pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas (SMA) hingga 18 Juni 2020. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Depok, perpanjangan masa belajar di rumah untuk mencegah penularan Covid-19.

“Masa belajar di rumah diperpanjang lagi sampai dengan 18 Juni 2020 karena keadaan belum kondusif untuk siswa belajar di sekolah,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Sabtu (30/5/2020).

Pemkot semula memberlakukan kebijakan belajar di rumah bagi siswa selama 16 sampai 28 Maret 2020. Lalu memperpanjang penerapannya hingga 11 April. Setelah itu, masa belajar diperpanjang hingga 30 April dan kini diperpanjang lagi hingga 18 Juni.

Wali Kota Depok menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Depok membenahi sistem pembelajaran jarak jauh dan mengimbau orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah. “Saya ingatkan tidak ada siswa-siswi di Kota Depok berada di luar rumah dalam masa sekarang ini,” kata Idris.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohamad Thamrin mengatakan bahw amekanisme pembelajaran dari rumah secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) akan dijalankan lagi hingga 18 Juni 2020.

Thamrin mengatakan, selama ini kegiatan belajar daring dilakukan menggunakan aplikasi seperti Rumah Belajar, Google G Suite for Education, dan Kelas Pintar. Sedangkan kegiatan belajar luring dilakukan dengan mengandalkan buku pelajaran.

“Pemberian tugas secara terstruktur dengan memanfaatkan media sosial grup WhatsApp sekolah atau kelas. Nanti ada semacam laporan yang harus disampaikan kepada sekolah,” jelas Thamrin.(*/Idr)

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga pemerhati pendidikan dan anak Fahira Idris menegaskan apapun skenario pembukaan sekolah tidak akan efektif dan tetap berisiko selama wabah ini belum bisa dikendalikan. Sekolah dan aktivitas belajar mengajar yang dirancang sebagai medium membangun komunikasi tidak akan berjalan efektif jika tetap dipaksa dilakukan di tengah pandemi yang belum terkendali saat ini.

“Untuk pembukaan sekolah, saya sangat memohon kepada semua para pengambil kebijakan untuk benar-benar memikirkan secara matang,” pinta senator asal DKI Jakarta dalam pesan singkatnya, Jumat (29/5).

Fahira juga menegaskan, selama penyebaran virus ini belum bisa kita kendalikan dan suasana belum kondusif dan aman, jangan coba-coba membuka kembali aktivitas belajar di sekolah. Menurutnya, risikonya terlalu besar dan dikhawatirkan membuat kerja keras menanggulangi Covid-19 akan semakin berat.

Selain faktor keamanan dan kondusifitas, faktor psikologis dan kesiapan orang tua dan siswa juga perlu menjadi perhatian sebelum sekolah di buka. “Selama masa penanggulangan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir tiga bulan ini hampir semua lapisan masyarakat mengalami dampak ekonomi serius terutama masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Fahira.

Fahira mengatakan, bagi orang tua yang anaknya tahun ini naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, atau SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK tentunya harus menyiapkan banyak hal. Namun, kata Fahira, itu tidak mudah dilakukan di tengah pandemi masih berlangsung. Kondisi-kondisi seperti ini tentu berpengaruh kepada faktor psikologis orang tua dan siswa.

Fahira mengatakan, jika pun nanti kondisi sudah benar-benar aman, bagi Fahira, harus ada prakondisi dan jeda waktu bagi orang tua, siswa, guru, dan sekolah untuk bersiap kembali ke sekolah.

Prakondisi ini penting sebagai tahapan pemulihan bagi semuanya agar siap terutama secara ekonomi dan psikologis menjalani kehidupan baru yang tidak sepenuhnya normal (new normal) seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

“Selama vaksin belum ditemukan dan didistribusikan secara merata, maka kehidupan kita tidak akan pernah normal kembali seperti sebelum pandemi ini datang,” kata Fahira.

Jadi, sambung Fahira, walaupun nanti kondisi sudah aman karena transmisi virus dapat dikendalikan, sekolah belum bisa langsung dibuka begitu saja. Selain harus menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang ketat, semuanya, terlebih anak-anak kita dan sekolah harus diberi waktu untuk mempersiapkan diri memulai kembali aktivitas belajar mengajar.(*/Ind)

TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok lagi soal persiapan siswa yang akan kembali belajar di sekolah. Hal ini termasuk mempersiapkan skenario untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang.

“Untuk aturan bagi siswa yang akan kembali bersekolah, kami belum mengeluarkan aturan terkait hal tersebut karena masih menunggu arahan dari pusat,” kata Wali Kota Arief dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020).

Arief menuturkan, sistem pembelajarannya akan diatur menyesuaikan dengan protokol kesehatan, seperti fasilitas bangku dan meja serta penataan murid hanya boleh sebanyak 50 persen dari kapasitas yang ada. “Intinya masih akan kita bahas dan simulasikan ke depan seperti apa,” kata Wali Kota Tangerang.

Ia melanjutkan, Pemerintah Kota Tangerang masih terus mempersiapkan sejumlah skenario untuk PPDB menjelang berakhirnya PSBB di Kota Tangerang. Saat ini Pemkot Tangerang melalui Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan aturan dan skema untuk memudahkan proses PPDB tahun ajaran 2020/2021.

“Sebentar lagi akan ada penerimaan siswa baru. Kita siapkan seluruhnya secara online,” ujar Wali Kota Tangerang.

Menyinggung hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Masyati Yulia menjelaskan bahwa jalur PPDB tahun ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. “Masih kita bagi menjadi empat jalur yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kemudian, bagi siswa SMP ditambah dengan jalur prestasi,” katanya.

Masyati menjabarkan setiap persentase jalur PPDB sebagai gambaran peta penerimaan siswa. “Presentase untuk jalur zonasi pada tingkat SD sebesar 80 persen, namun untuk tingkat SMP hanya 50 persen. Kemudian, pada jalur afirmasi SD dan SMP sebesar 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi bagi PPDB SMP sebesar 30 persen,” ungkap Masyati.

Melengkapi informasi sebelumnya, untuk penerimaan siswa didik baru, masyarakat Kota Tangerang dapat mengakses laman ppdbmandiri.tangerangkota.go.id atau melalui aplikasi Tangerang LIVE.(*/Idr)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor akan kembali dibuka menyusul penerapan normal baru atau “new normal” setelah pencabutan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ade Yasin mengaku sudah menginstruksikan epada camat agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kaitannya dengan persiapan new normal di sektor pendidikan.

Menurutnya, rombongan belajar (rombel) pada masing-masing sekolah akan diperbanyak untuk menjaga jarak di dalam kelas demi mengantisipasi penularan Virus Corona (Covid-19). Hal ini mengingat keterbatasan jumlah kelas di setiap sekolah.

“Saat menerapkan physical distancing (jaga jarak) maka ruangan kelas otomatis tidak akan mencukupi, jadi harus diubah skemanya. Misalkan, masuk sekolah dua hari-dua hari, atau pagi dan siang,” kata Ade Yasin usai memimpin rapat di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah menyusun rencana new normal di tengah pandemi Covid-19 jelang berakhirnya PSBB. “New Normal menjadi suatu keniscayaan, mengingat belum ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir dan vaksin belum ditemukan. Oleh sebab itu, kita harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Ade Yasin.

Ia mengatakan, secara umum konsep new normal, yaitu kembali memberikan kelonggaran sosial setelah dilakukan pembatasan pada masa PSBB. Kelonggaran dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Masyarakat harus sadar dan patuh dalam menjalankan pola hidup sehat, memperkuat kekebalan tubuh, juga harus mampu beradaptasi menjadikan protokol kesehatan sebagai rutinitas sehari-hari,” paparnya.(*/T Abd)

BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tengah merumuskan penerapan belajar di sekolah dengan adanya new normal yang akan segera ditetapkan .

Namun dengan catatan bahwa semua tenaga pendidik harus terbebas dari Covid-19.

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan rapid test kepada seluruh guru dan tenaga pendidik. Hal itu dilakukan untuk menjamin para siswa bisa terbebas dari Covid-19

“Kita masih membahas di lingkup Disdik. Ini juga harus disampaikan dengan Dinkes, harus diskusi dengan gugus tugas juga,” ujarnya , Kamis (28/05/2020).

Fahmi juga mengungkapkan Disdik tengah membuat formulasi tentang skema Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Selain tetap menganut protokol kesehatan, banyak hal yang harus dimodifikasi. Seperti jumlah siswa yang masuk, jam sekolah, persiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah, serta sarana dam prasarananya.

Artinya, sambung Fahmi, dalam satu kelas akan diisi oleh kurang lebih 50 persen dari total siswa perkelas. Bahkan, bisa jadi hanya ada 25 persen dari total yang ada.

“Metode pembelajaran baru juga harus diadaptasikan. Meskipun belajar dengan daring masih tetap diberlakukan. Tapi semua itu, memang tak sesederhana yang dibayangkan,”ungkapnya.(*/Iw)

BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan skenario normal baru terkait masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Hal itu agar wabah Covid-19 tetap dapat ditekan dengan protokol kesehatan maksimal bagi pelajar SMA/SMK/SLB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika, Disdik Jabar akan mengadaptasi protokol kesehatan di sekolah terutama SMA/SMK/ SLB kabupaten/kota yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jabar. Protokol kesehatan ini akan menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak tertular virus.

Disdik Jabar, kata dia, akan mengacu pada data terbaru https://pikobar.jabarprov.go.id/ dalam menentukan SOP di kabupaten/kota dengan zona Covid-19 yang berbeda- beda.

Ike menyatakan, protokol kesehatan di sekolah pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, yakni jaga jarak (physical distancing) dan pola hidup sehat dan bersih.

Namun pada beberapa poin, ada penyesuaian seperti alat pelindung diri tambahan. Hal yang perlu diwaspadai, menurut dia, interaksi siswa sejak dari rumah, dalam perjalanan ke sekolah, di kelas bersama guru, serta interaksi dengan teman-temannya.

“Kita tidak tahu siswa berinteraksi di rumah dengan siapa saja, terus pergi sekolahnya pakai angkot ketemu siapa saja kita tidak tahu. Ini yang harus diantisipasi,” kata Dewi yang akrab disapa Ike, Rabu (26/5/2020).

Di sisi lain, dia mengatakan, Disdik sebetulnya tidak terlalu khawatir siswa SLTA tertular Covid-19 karena berdasarkan data kelompok usia sekolah paling tahan. Hal yang menjadi atensi, yakni siswa berpotensi menjadi pembawa virus bagi orang sekitar yang berusia lanjut.

Siswa dapat menularkan virus ke guru sepuh, orang tua di rumah, atau “teman” perjalanan saat menggunakan transportasi publik. “Anak-anak SMA itu pada kuat, tapi dia bisa menjadi carrier virus. Ini juga perlu jadi perhatian, “ kata Ike.

Hal lain yang perku diantisipasi, kata Ike, SOP penanganan jika di sekolah ternyata ada yang positif Covid-19. Meskipun protokol kesehatan Covid-19 di SLTA yang menyusun adalah Pemerintah Provinsi Jabar, tetapi yang melaksanakan kabupaten/kota.

“Jika misalnya ada kasus di sekolah, Provinsi tidak mungkin datang langsung ke sekolah, harus dari kabupaten/kota karena sekolahnya ada di daerah,” kata Ike.

Kendati demikian, Disdik Jabar akan membuat keputusan tergantung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19. “Pak Menteri Nadiem ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tetapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas Covid Pusat,” ujar Ike.

Ike berharap, adaptasi protokol kesehatan di SMA/SMK/SLB ini dapat rampung secepat mungkin agar dapat disosialiasasikan ke kabupaten/kota. “Kementerian Pendidikan sudah ada plan A, plan B, plan C tapi belum sampai ke kita (Disdik). Insyaallah Jum’at ini sudah jelas,”terangnya. (*/Hend)