Pendidikan

JEMBER – Sejumlah siswa di Jember, Jawa Timur, terpaksa belajar online di pinggir sawah. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan jaringan internet saat para siswa mengerjakan tugas sekolah.

Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh secara daring di tengah pandemi Covid-19, dirasa memberatkan bagi sejumlah siswa di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Jember.

Pasalnya, mereka susah mendapatkan sinyal internet di rumah, sehingga harus berjalan kaki menuju persawahan sejauh 500 meter dari rumah demi mendapatkan jaringan internet yang bagus.

Mau tidak mau, belajar di pinggir sawah pun terpaksa dijalani oleh para siswa yang duduk di kelas dua madrasah tsanawiyah ini, agar dapat mengerjakan tugas sekolahnya.

Sebelum menuju ke sawah, mereka biasanya kumpul di rumah temannya untuk membahas tugas kelompok bersama sama. Selanjutnya anak-anak harapan bangsa ini menuju ke sawah dengan berjalan kaki mencari sinyal.

“Sudah sampai saya kami kerjakan soal di pinggir sawah,” jelas salah satu siswa, Wilda.

Wilda dan teman-temannya berharap, Pandemi Covid-19 ini segera berakhir, agar bisa kembali belajar di sekolah secara normal.

Sementara itu, salah satu orangtua siswa, Tipyani, sistem pembelajaran jarak jauh secara daring telah menimbulkan sejumlah masalah baru, mulai dari sinyal internet, hingga biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh orang tua demi membelikan kuota internet untuk anaknya.(*/Gio)

CIREBON – Pemkot Cirebon akan membuka seluruh akses wifi yang ada di kantor pemerintahan bahkan hingga tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan untuk membantu para siswa yang kesulitan akses internet selama belajar daring.

Aplikasi juga dibuat untuk menunjang proses belajar mengajar secara daring di masa pandemi Covid-19. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, menjelaskan, pembukaan akses wifi itu rencananya akan mulai dilakukan pada 20 Agustus 2020. Saat ini, pihaknya tengah melakukan proses pembenahan.

‘’Akses wifi nantinya dibuka selama hari kerja dan jam kerja,’’ kata Ma’ruf, Selasa (4/8/2020).

Ma’ruf mengatakan, pembukaan akses wifi itu diharapkan bisa membantu para siswa yang saat ini melakukan pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19. Para siswa bisa mengakses internet secara gratis.

Ma’ruf menambahkan, pembukaan akses wifi itu juga sekaligus akan digunakan Pemkot Cirebon untuk sosialisasi mengenai Covid-19 kepada para siswa di Kota Cirebon. Terutama sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

‘’Tentang pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta jaga jarak,’’ tutur Ma’ruf.

Selain membuka jaringan wifi di kantor pemerintahan hingga tingkat kelurahan, DKIS Kota Cirebon juga sudah membuat aplikasi untuk membantu para siswa yang tengah melakukan pembelajaran daring. Untuk itu, aplikasi tersebut tengah dibuat. Selanjutnya, akan diserahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk dikelola.

‘’Selama ini anak-anak kita belajar dengan panduan dari salah satu televisi lokal. Kalau tidak lihat, mereka akan tertinggal,’’tukasnya.(*/Dang)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pertemuan tatap muka sekolah disesuaikan dengan rekomendasi Satgas Penanganan Covid. Dimana Satgas Pusat memberikan secara umum, kemudian Satgas Daerah mengatur yang lebih spesifik.

“Mengenai masalah penentuan zona yang diperbolehkan adanya pertemuan tatap muka, saran kami agar gugus tugas pusat memberikan rekomendasi secara umum. Tapi secara spesifik gugus tugas masing-masing (daerah) yang memberikan rekomendasi. Namun diskresinya tetap kepada dinas (pendidikan) daerah masing-masing,” kata Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (4/8/2020).

Dia mengatakan bahwa kunci dari pertemuan tatap muka di sekolah ada di Satgas Daerah dan Dinas Pendidikan. Pasalnya kedua pihak inilah yang paling tahu kondisi masing-masing wilayah.

“Gugus Tugas daerah dan dinas ini menjadi penting, menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka atau tidak,” ungkapnya.

Apalagi menurutnya tidak semua hal bisa hanya dilihat dengan warna zonasi saja. Tapi harus dilihat dari hal spesifik di daerah.

“Mereka yang tahu persis juga masalahnya. Tidak semua daerah yang dilihat (zonasi) warna kuning atau hijau betul-betul menggambarkan situasi yang terjadi. Karena bisa saja di daerah testingnya sangat kuat, sehingga penentuan zona warna ditentukan dari kacamata nasional,” paparnya.(*/Tya)

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.

Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan.

Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota.

“Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” kata Himmatul, dalam keterangannya,(31/7).

Sementara itu, Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariyah, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi. Sebab, ia menilai selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota.

Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.(*/Ind)

CIBINONG – Diduga menggelapkan dana tur yang tak jadi dilakukan karena pandemi Covid-19, SMA Plus PGRI Cibinong mendapat banyak komplain dari orang tua siswa kelas XII.

Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Basyarudin Thayib membantah komplain tersebut. Bahkan, mereka sendiri terkejut melihat somasi para orang tua yang bakal berlanjut ke ranah hukum.

Ia sekaligus kecewa dengan komitmen para orang tua bersama pengacara yang sempat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pada kenyataannya, komplain-komplain itu telah menyebar melalui media televisi. Padahal, para orang tua beserta pengacaranya telah mendapatkan penjelasan selengkap-lengkapnya dari pihak sekolah. Setelahnya, mereka sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

“Tidak benar kalau sekolah tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Kami sudah kirimkan surat edaran ke orang tua, empat halaman, yang isinya menjelaskan sedetail-detailnya permasalahan tersebut,” bebernya melalui kanal Youtube resmi SMA Plus PGRI Cibinong, Selasa yang lalu (28/7/2020).

Bahkan, ia mengklaim pihak sekolah juga telah menyiapkan pilihan bagi orang tua yang kecewa itu. Di antaranya dengan meminta solusi atas permasalahan uang study tour yang sebagian besar sudah terserap tersebut.

Solusi pertama, mengangsurkan proposal yang merincikan pengembalian dana yang tersisa.

“Kami nyatakan bahwa apabila pihak orang tua sependapat dengan proposal yang diajukan sekolah, maka silakan datang ke sekolah untuk mencairkan dana sesuai dengan tabel yang kami buat di dalam surat itu. Bagi yang tidak setuju dan akan melanjutkan proses hukum, kami siap mengikuti langkah berikutnya,” ungkapnya.(*/Ind)

BOGOR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta saran dan masukan dari para guru dan kepala sekolah terkait kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Permintaan itu disampaikan Nadiem saat mengunjungi sejumlah sekolah di Bogor Raya (kota dan kabupaten), Kamis (30/7/2020)

Sejak pagi hingga siang, Nadiem mengunjungi tiga sekolah di Kota Bogor dan dua sekolah di Kabupaten Bogor. Tiga sekolah di Kota Bogor itu adalah SDN Polisi 1, Regina Pacis, dan SMP Al Ghazaly.

Sedangkan sekolah yang dikunjungi di Kabupaten Bogor adalah SMK Ma’arif Kabupaten Bogor dan SMP Muhammadiyah Bogor.

Nadiem mengaku alasannya memantau kegiatan belajar mengajar PJJ secara daring dan luring, karena hingga saat ini Bogor Raya berada di zona kuning penularan Covid-19.

“Tentunya kami mengharapkan rekomendasi atau saran-saran ke Kemendikbud. Masukan dari teman-teman atau dari kepala sekolah saya sangat apresiasi,” katanya.

Nadiem juga mengecek kesiapan sejumlah sekolah terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Mulai dari protokol pencegahan Covid-19 hingga fasilitas penunjang dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor Radite berharap setelah mengunjungi sekolah, Mendikbud bisa lebih memahami tantangan yang dihadapi pengelola sekolah dan para guru dalam melaksanakan kegiatan PJJ semasa pandemi. “Semoga ke depannya ada tindak lanjut dari pemerintah, kementerian, untuk lebih banyak intervensi dalam meningkatkan pelayanan pembelajaran jarak jauh,”tukasnya.(*/Ad)

SEMARANG – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Padmaningrum mengatakan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa untuk membeli kuota internet bagi pelajar dan guru. Hal ini terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring.

“Memang diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk pembelian kuota internet, bagi siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi anggarannya disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Di samping itu juga, ada peruntukan dana BOS yang lain sesuai aturannya,” katanya di Semarang, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan biaya kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 yakni diperbolehkan menggunakan dana BOS. Ia mengungkapkan sejauh ini belum ada sumber anggaran khusus yang lain untuk pembelian kuota internet sebagai sarana pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar.

“Belum ada anggaran lain, tapi masih kita musyawarahkan untuk mencari solusi-solusi,” ujarnya.

Terkait kendala yang dihadapi bagi siswa yang berada di lokasi yang sulit akses internet, ia mengambil langkah guru kunjung, yakni guru mengunjungi siswa-siswi untuk memberikan pelajaran. “Guru bisa mengirim materi pelajaran ke siswa dan tugas, nanti dikirim ke gurunya jika sudah selesai.

Memang ada daerah yang susah sinyal, tapi kami berupaya proses pembelajaran tetap bisa dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mendorong penggunaan dana BOS dari pemerintah untuk membeli gawai dan kuota internet yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan KBM secara daring saat pandemi Covid-19.

“Anggaran sarana prasarana pendidikan berupa seragam dibelikan saja telepon seluler, anggarannya bisa diambilkan dari dana BOS, kuota internet dibebaskan tanpa harus membeli agar tidak memberatkan orang tua para pelajar,” ujarnya.

Menurut dia, usulan penggunaan dana BOS untuk membeli gawai dan kuota internet bagi para pelajar, terutama yang mengalami keterbatasan ekonomi, saat pandemi Covid-19 itu wajar dan masuk akal dalam kondisi seperti sekarang.

Selain itu, dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut mencukupi untuk pembelian gawai dan kuota internet bagi para pelajar.(Antara)

SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menerapkan zona hijau berbasis kecamatan dalam penerapan sekolah tatap muka. Hal ini disampaikan disela-sela touring Hari Bhakti Adhyaksa di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Sabtu (25/7).

”Ada kebijakan baru zona hijau berbasis kecamatan,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau sering disapa Kang Emil kepada wartawan.

Misalnya di Kota Sukabumi kalau ada satu kecamatan ditemukan kasus, akan tetapi yang lain tidak maka di wilayah (yang tidak kasus-red) itu bisa buka sekolah.

Kebijakan baru ini kata Emil, harus ada persiapan dan sudah dilakukan di Kota Sukabumi yang jadi contoh persiapan sekolah tatap muka. Terlebih Kota Sukabumi telah dikunjungi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Di sisi lain ungkap Emil, ekonomi saat ini sudah dibuka dan investasi di Jabar tidak terpengaruh sebesar Rp 57 triliun. Padalah sebelumnya dianggap akan turun.

Namun ungkap Emil, warga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Terutama dengan memakai masker dan menjaga jarak.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pemkot akan mengikuti arahan dari provinsi dan pemerintah pusat terkait sekolah tatap muka. Sebelumnya direncanakan sekolah tatap muka akan dilakukan pada Agustus mendatang bagi sekolah yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan dan diverifikasi satgas penanganan Covid-19.(*/Ind)

LEBAK – Siswa Sekolah Dasar (SDN) di Kabupaten Lebak, belajar di rumah guru karena pembelajaran secara dalam jaringan dirasakan tidak efektif.

“Kami lebih baik siswa belajar di sini,” kata Heti, seorang guru SDN 4 Muara Ciujung Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Jumat (24/7/2020).

Pembelajaran secara online itu dinilai tidak efektif karena siswa belum memahami benar penggunaan aplikasi gadget android. Bahkan beberapa siswanya mengalami kesulitan untuk membaca dan berhitung. Selain itu juga banyak orang tua anak tidak mampu membeli gadget android dan paket internet.

Karena itu, ia lebih memilih proses pembelajaran di rumah dengan berkelompok antara lima dan tujuh siswa/hari dari 30 siswa kelas 3 tersebut. Pembelajaran itu juga menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak guna mencegah pandemi Covid-19.

“Kami sediakan tempat pembelajaran itu di teras halaman rumah dilengkapi papan tulis serta buku pelajaran,” katanya menjelaskan.

Rosita (40 tahun), orang tua siswa SDN 4 MC Rangkasbitung Timur mengaku sangat senang belajar di rumah guru dibandingkan secara daring. Sebab, ia bersama orang tua lain sangat keberatan jika diterapkan pembelajaran secara daring karena tidak memiliki gadget android itu.

Di samping itu juga anaknya yang kini kelas 3 SD belum mampu membaca dan berhitung, apalagi empat bulan lalu kegiatan belajar di sekolah libur akibat Covid-19.

“Kami datang ke rumah guru dengan jarak tempuh 1,5 kilometer bersama anak untuk belajar di sini,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak,Wawan Ruswandi mengapresiasi inovasi guru dapat menjalankan proses pembelajaran meski rumahnya dijadikan tempat belajar. Pemerintah daerah akan menerapkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) jenjang SD dan SMP pada Agustus mendatang bertatap muka.

Namun, pembelajaran bertatap muka itu di daerah-daerah yang sudah dinyatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak yang sudah dinyatakan zona hijau.

“Kami minta semua sekolah tetap belajar di tengah pandemi Covid-19,namun tetap memperhatikan protokol kesehatan,”tukasnya.(*/Dul)

CIBINONG – Sekolah menjadi salah satu pusat keramaian yang ditutup sementara oleh pemerintah. Tujuannya yakni agar tidak adanya klaster penyebaran di lingkungan siswa tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan, akan memanggil pihak sekolah yang melanggar hal tersebut. Untuk sekolah negeri akan mendapat sanksi administratif dan swasta akan mendapat sanksi pembinaan.

“Kalau ada laporan, sekolah mana langsung kita panggil. Kalau ada sanksi administratif untuk negeri, kalau swasta ada pembinaan. Karena yang berwenang itu ketua yayasannya, tetapi tetap nanti berbenturan dengan Peraturan yang dikeluarkan Bupati,” kata Entis, Rabu (22/7/2020).

Entis menjelaskan, sekolah hanya boleh melakukan pengenalan di sekolah, hanya Sekolah Menengah Akhir (SMA) atau SMK. Siswa yang datang ke sekolah juga harus dibarengi protokol kesehatan yang ketat dan hanya didatengi 50 persen dari jumlah maksimal kelas.

Hal tersebut sudah diatur oleh Perbup Nomor 42 Tahun 2020. Maka untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) belum diperkenankan untuk datang ke sekolah.

Entis menjelaskan permasalahan memang masih terjadi, seperti contoh pendaftaran sekolah yang tidak bisa 100 persen hanya bertumpu pada website. Ia menjelaskan bukan hal yang tidak mungkin pembelajaran di beberapa wilayah tidak maksimal karena keterbatasan.

“Ada beberapa sekolah yang mungkin bisa semua pakai daring. Tapi ada beberapa sekolah yang tidak bisa seperti itu, bisa ada masalah di jaringan atau seperti yang terjadi di lapangan mereka hanya daftar nama saja. Nomor dan kelengkapan data tidak ada, jadi memang ada yang harus secara luring,” kata dia.

Maka pemanggilan orang tua ke sekolah bisa terjadi demi pendaftaran siswa baru, atau ada masalah pendaftaran. Seperti contoh dari Madrasah Ibtidaiah (MI) ke sekolah SMP biasa karena beda lembaga maka perlunya pengurusan yang tidak sebentar dan perlunya komunikasi langsung orang tua dan sekolah.

Walaupun tidak ada Perbup-nya namun hal tersebut bisa dilakukan dengan pembinaan dan penerapan protokol. “Namun jika kedatangan murid ke sekolah untuk pelaksanaan KBM tentu tidak dibenarkan,” ungkapnya.(*/T Abd)