Pendidikan

CIANJUR – Pendidikan begitu penting namun juga banyak kendala untuk anak dan orang tua sebagian besar ekonomi dan lainnya .Sepanjang tahun ajaran 2020-2021, ribuan siswa di berbagai wilayah Cianjur mulai dari SD hingga SMP putus sekolah yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka putus sekolah dengan berbagai alasan.

Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saepurohman mengatakan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP tahun ajaran kali ini mencapai 3.374 orang. Kondisi ini terjadi akibat berbagai alasan. Mulai dari putus di tengah jalan hingga tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2020-2021 jumlah siswa putus sekolah terdiri dari SD dan SMP. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD sebanyak 959 siswa, sedangkan untuk SMP sebanyak 2.415 siswa. Berbagai alasan membuat mereka putus sekolah atau tidak melanjutkan terutama alasan ekonomi orang tua,” katanya, Rabu.

Pihaknya juga mencatat jumlah siswa tingkat SMA yang putus sekolah di Cianjur sebanyak 1.689 siswa dan SMK sebanyak 2.688 siswa. Total siswa putus sekolah sebanyak 4.377 siswa dengan berbagai alasan yang didominasi faktor ekonomi. Tingginya angka putus sekolah tersebut, membuat Dinas Pendidikan putar otak untuk mencari solusi agar angka tersebut dapat ditekan.

“Kami masih mencari solusi terbaik untuk menekan angka tersebut dengan mendirikan kelas jauh agar siswa yang kesulitan untuk mencapai sekolah lanjutan yang dekat dari rumah. Dengan demikian tidak perlu biaya tambahan serta mendirikan kelompok belajar hingga pelosok Cianjur,” katanya.

Admin Dapodik Cianjur Uus Rukmana mengatakan pihaknya masih belum mengetahui alasan pasti para siswa putus sekolah. Ini karena sebagian besar data tidak mencantumkan alasan yang membuat siswa berhenti menuntut ilmu. Hingga saat ini, tutur dia, jumlah siswa SD, SMP, dan SMA aktif di Cianjur sebanyak 441.335 siswa.

“Untuk jumlah sekolah di Cianjur, tingkat SD sebanyak 1.246, SMP 364, SMA 94, dan jumlah SMK sebanyak 186 sekolah. Jumlah siswa yang keluar atau putus sekolah dilaporkan melalui web Dapodik. Jumlah tersebut merupakan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya,”ungkapnya.(*Yan)

PURWOKERTO – Setelah menggunakan metode daring sekitar 6 bulan, kegiatan pendidikan di Kabupaten Banyumas mulai dilonggarkan. Sejak Senin (20/10), tiga sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA, melakukan ujicoba PTM (Pembelajaran Tatap Muka).

Ketiga sekolah yang terpilih melaksanakan PTM, terdiri dari SD Negeri Panembangan Kecamatan Cilongok, SMP Negeri 6 Purwokerto dan SMA Negeri 3 Purwokerto.

”Sementa tiga sekolah ini dulu yang uji coba. Kita tunggu seminggu atau dua minggu. Kalau tidak ada masalah selama dua minggu, kita tambah lagi sekolah yang melaksanakan PTM,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein, saat meninjau pelaksanaan PTM di SD Negeri Panembangan, Selasa (20/10/2020).

Dia menyebutkan, untuk melaksanakan kegiatan PTM, ada banyak syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah. Selain persetujuan orang tua, pihak sekolah juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sekolahnya.

”Ini semua kita lakukan agar jangan sampai muncul klaster sekolah,” jelasnya.

Namun dia menyebutkan, persoalan menjaga kesehatan siswa didik, tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Menurutnya, peran orang tua justru lebih penting dalam menjaga anaknya agar tidak sampai terjangkit Covid 19.

Yang pertama, kata Bupati, setiap orang tua siswa harus memastikan anaknya masuk sekolah dalam kondisi sehat. ”Jangan sampai anaknya bila sedang sakit tetap diizinkan masuk sekolah, karena bisa menularkan penyakit pada teman-temannya,” katanya.

Selain itu, saat akan berangkat dan pulang sekolah, orang tua siswa juga harus memastikan anaknya langsung pulang sekolah. ”Saat berangkat dan pulang sekolah, sebaiknya diantar dan dijemput keluarganya. Dengan demikian, siswa tidak main-main lebih dulu,” katanya.

Lebih dari itu, Bupati juga meminta agar pihak sekolah mendata siswa yang memiliki anggota keluarga yang masuk kalangan Komorbid. ”Misalnya, bila ada siswa yang orang tuanya memiliki penyakit penyerta. Pihak sekolah harus betul-betul memperhatikan siswa yang anggotanya keluarganya masuk kelompok Komorbid,” katanya.

Bupati menyatakan, dalam pelaksanaan ujicoba PTM ini, pihak Gugus Tugas Covid 19 akan memantau dan melakukan evaluasi terus menerus. Salah satunya, dengan melakukan tes swab secara acak terhadap siswa dan guru yang melaksanakan PTM.(*/D Tom)

TASIKMALAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya belum berani mengizinkan sekolah untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Kasus Covid-19 yang masih terus bertambah menjadi alasan utama KBM tatap muka belum bisa dilakukan.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya masih akan melakukan evaluasi kebijakan untuk KBM tatap muka. Ia juga telah meminta Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk terus memantau perkembangan kasus untuk bisa menggelar KBM tatap muka. Namun, ia tak mau mengambil risiko jika kasus Covid-19 masih terus meningkat.

“Sekarang (Covid-19) masih tinggi, masih naik. Kalau dua minggu tak ada kasus, baru bisa dipertimbangkan. Tapi kalau saya rasa, paling aman (KBM tatap muka baru dilakukan) awal tahun,” kata dia, Selasa (20/10).

Ia mengaku tak mau ambil risiko. Menurut dia, pertimbangan utama KBM tatap muka baru dapat dilakukan pada awal tahun adalah pada saat itu, kemungkinan vaksin Covid-19 sudah dapat ditemukan. Artinya, anak-anak sekolah dapat divaksin terlebih dahulu agar kebal virus corona.

Apalagi, lanjut dia, tak ada keharusan pemerintah harus terburu-buru untuk mengizinkan sekolah menggelar tatap muka. Sebab, menurut dia, hingga saat ini belum banyak daerah di Jabar yang mengizinkan sekolah menggelar KBM tatap muka.

Budi menambahkan, hingga saat ini tak ada masalah berarti untuk melakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, pemerintah sudah banyak memfasilitasi para guru dan siswa dalam melakukan PJJ. “Pulsa diberikan oleh pemerintah. Guru juga diberikan pelatihan untuk belajar daring. Jadi saya rasa sementara ini daring tak ada masalah,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah akan mengizinkan sekolah menggelar KBM tatap muka secara terbatas sejak beberapa bulan lalu. Segala persiapan sudah dilakukan. Apalagi, lanjut dia, ketika itu status Kota Tasikmalaya sudah masuk ke dalam zona kuning.

“Kita sudah melakukan persiapan dan beberapa sekolah sudah mengajukan. Tinggal assessment ke lapangan oleh gugus tugas untuk menentukan kelayakan sekolah, dari segi fasilitas dan sebagainya,” kata dia.

Namun, lanjut dia, ketika itu Kota Tasikmalaya mengalami gelombang kedua (//second wave) kasus Covid-19. Alhasil, Kota Tasikmalaya kembali menjadi daerah zona oranye penyebaran Covid-19, sehingga KBM tatap muka tak jadi dilakukan.

Menurut dia, saat ini Kota Tasikmalaya sudah kembali menjadi zona kuning. Namun, lantaran kasus Covid-19 belum stabil, Wali Kota Tasikmalaya menyarankan agar KBM tatap muka tak dulu dilakukan untuk sementara waktu. “Ini //kan menjadi kebijakan daerah. Pusat pun tidak memaksa,”tandasnya.(*/Dang)

MALANG – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa telah menyerahkan 1,1 juta kartu internet untuk pelajar SMA/SMK dan SLB se-Jatim. Penyerahan kartu internet pada tahap pertama ini bertujuan memudahkan pelajar melakukan pembelajaran daring.

Menurut Khofifah, pembagian kartu internet merupakan bagian dari menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran daring. Sebab, selama ini para pelajar sering terkendala sinyal untuk melaksanakan proses tersebut.

“(Semoga bantuan kartu internet) dapat menjadi penyemangat siswa dalam belajar,” kata Khofifah di Kota Malang, Senin (7/9/2020).

Khofifah akan berusaha bantuan internet kepada para pelajar bisa bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, para siswa tidak lagi singgah di warung kopi untuk memperoleh kuota internet. Sebab, melakukan kegiatan di tempat-tempat tersebut berpotensi menimbulkan klaster baru di Jatim.

Di kesempatan serupa, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim, Wahid Wahyudi berharap, program CSR yang diberikanTelkomsel bisa mengakomodasi keluhan masyarakat terkait biaya internet selama pembelajaran. Kapasitas kuota yang diberikanpun cukup besar, yakni 10 giga byte (GB) untuk masing-masing siswa dan guru. Bantuan pulsa internet untuk SMA/SMK dan SLB mempunyai masa aktif selama satu bulan.

Menurut Wahyu, bantuan kuota internet Telkomsel terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama, 1,1 juta kartu internet telah disalurkan kepada para siswa dan guru tingkat SMA/SMK serta SLB, baik negeri maupun swasta. Bantuan ini telah terdistribusi ke 3.700 SMA/SMK dan SLB per 7 September 2020.

Tahap kedua, Pemprov akan kembali membagikan 100 ribu kartu internet di dua pekan berikutnya. Bantuan internet ini akan diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan, baik ASN, GTT atau PTT. Untuk sementara, data GTK yang telah masuk sudah 96.122 orang.

Menurut Wahid, besaran kuota 10 GB bisa digunakan untuk berbagai aplikasi media belajar termasuk video conference. Jika masih membutuhkan kuota tambahan, siswa atau guru bisa menambah Rp 5 ribu untuk 11 GB.

Persoalan yang masih perlu dipecahkan, yakni daerah yang belum terjangkau internet dengan baik. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim telah meminta bantuan kepada Telkomsel untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) mini untuk daerah yang jaringannya kurang bagus. “Dan ini sudah dibicarakan oleh pihak telkom dengan manajemen,” katanya.

Di sisi lain, Disdik Jatim juga telah menyiapkan platform aplikasi pembelajaran yang dinamakan Ruang Belajar. Aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengisi materi ajar dan soal ujian serta mengajar daring. Guru juga bisa melakukan video conference saat dalam pembelajaran di aplikasi tersebut.

Saat ini, aplikasi Ruang Belajar sedang diujicobakan di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya aplikasi tersebut, sekolah bisa mengelola dan memanfaatkan
Learning Management System (LSM). Kemudian kuota kuota internet yang terserap bisa diminimalisasi.(*/Gio)

SUKABUMI – Puluhan sekolah tingkat SMA sederajat di Kota Sukabumi mulai menggelar uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, Senin (7/9). Namun sekolah tersebut membatasi jumlah murid yang masuk dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Data dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyebutkan, ada sebanyak 28 sekolah SMA dan SMK baik negeri maupun swast yang melakukan ujicoba pembelajaran tatap muka. “Mulai Senin ada sebanyak 28 sekolah yang mulai menerapkan ujicoba pembelajaran tatap muka,” ujar Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah V, Nonong Winarni kepada wartawan.

Di mana setiap sekolah hanya tiga hingga enam rombongan belajar setiap hari. Dalam setiap rombongan belajar (kelas) maksimal siswa yang masuk hanya 12 orang.

Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini lanjut Nonong, dilakukan selama empat jam setiap harinya. Rinciannya per hari 4 jam mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

Selain itu siswa diharuskan diantar jemput oleh orang tua. Sebab hal ini jadi salah satu persyaratan dalam pembelajaran tatap muka, disamping sebelumnya ada izin dari orang tua.

Sekolah yang mulai tatap muka terbatas itu di antaranya SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, SMA 2 Sukabumi, SMA 3 Kota Sukabumi, SMA 4 Kota Sukabumi, SMA 5 Kota Sukabumi, SMA Islam Al-Azhar, SMA Islam Nurul Karomah, SMA Islam Terpadu Insani, SMAS Advent Sukabumi. Selain itu SMA IT-Alizzah SMA Mardi Yuana Sukabumi, SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah, SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, SMK Negeri 2 Kota Sukabumi, SMK Negeri 3 Kota Sukabumi, SMK Negeri 4 Kota Sukabumi, SMK IT Amal Islam, SMK Kesehatan Tunas Madani, SMK Pasim Plus, SMK Pelita YNH, SMK Persada, SMK PGRI 1 Sukabumi.

Terakhir SMK Plus An-Naba, SMK Terpadu Ibaadurrahman, SMKS Komputer Adi Bangsa Sukabumi, SMKS Plus Bina Teknik YLPI Sukabumi, SMKS Priority, dan SMKS Teknologi Plus Padjadjaran Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pemkot akan mengontol terhadap sekolah yang melakukan ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas. Harapannya sekolah tersebut komitmen dalam menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Pengontrolan juga sebagai bahan selanjutnya untuk pembelajaran tatap muka SMP sederajat,” ujar Fahmi. Sebelum melakukan ujicoba pembelajaran sekolah tersebut telah lolos verifikasi tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Sukabumi dan para gurunya menjalani tes swab.(*/Yan)

BOYOLALI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menunda kegiatan belajar mengajar secara tatap muka (KBM) untuk sekolah menengah pertama (SMP). Keputusan itu diambil karena peta penyebaran Covid-19 di Boyolali tinggi sehingga banyak zona merah atau risiko terjadi penularan.

“Kami melihat perkembangan peta sebaran Covid-19 di Boyolali yang tidak zona merah hanya Kecamatan Selo saja, sehingga Disdikbud tidak mengizinkan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMP,” kata Kepala Disdikbud Boyolali Darmanto di Boyolali, Jumat.

Semula, Disdikbud Boyolali akan mengizinkan KBM tatap muka mulai Senin (7/9), hingga perkembangan kondisinya memungkinkan.

“Kami berharap masyarakat juga lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, sehingga ikut mencegah penyebaran Covid-19 di Boyolali,” kata Darmanto.

Kegiatan belajar mengajar secar tatap muka untuk tingkat SMP di Boyolali rencananya dimulai pada Senin (7/9), sesuai keputusan bersama, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan.

Dalam keputusan tersebut, menurut Darmanto, ada empat syarat mutlak yang harus penuhi ketika akan diadakan KBM tatap muka, yakni daftar pemeriksaan tentang fasilitas dan infrastruktur protokol kesehatan sekolah, persetujuan dari orang tua siswa, sekolah masuk zona kuning hingga hijau Covid-19 , dan izin dari pemda melalui Disdikbud setempat.

“Namun, perkembangannya hampir semua wilayah di Boyolali masuk zona merah, kecuali Selo, sehingga kegiatan tatap muka siswa SMP ditunda hingga membaik,” katanya.

Sebelumnya, Disdikbud Boyolali menyebutkan 54 SMP di wilayah itu siap melaksanakan KBM secara tatap muka, saat adaptasi kebiasaan baru pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021, mulai Senin (7/9). Ia mengatakan, dari hasil verifikasi ke sekolah-sekolah di Boyolali, 97 sekolah yang terdiri atas 52 SMP negeri dan 45 SMP swasta, 54 sekolah di antaranya sangat siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, 25 SMP siap, 12 SMP kurang siap, empat SMP tidak siap, dan dua kurang terverifikasi.

“Kami targetkan 54 SMP yang sangat siap pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dapat dimulai pada Senin (7/9),”tukasnya.(*/D Tom)

PEKALONGAN – Para siswa dan orang tua wali murid mengapresiasi adanya program guru mengajar melalui radio dan televisi lokal yang digagas Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, karena mereka terbantu memperoleh pelajaran sekolah yang dapat disimak di rumah.

Beberapa siswa di Pekalongan, Kamis (3/9), mengatakan bahwa para siswa merasa senang dan terbantu mendapatkan pelajaran sekolah di tengah masa pandemi Covid-19 karena selama kegiatan belajar mengajar ditiadakan sementara.

“Kami sangat senang dapat memperoleh pelajaran dari guru-guru yang bisa didengarkan melalui radio di rumah. Alhamdulillah, senang sekali ditemani bunda dapat menyimak ibu guru atau bapak guru menyampaikan materi pelajaran melalui radio,” kata Rara, siswa teman kanak-kanak (TK).

Dia yang didampingi ibunya mengatakan selama masa pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan sementara dan hanya dapat belajar dari rumah.

“Setiap hari, saya dapat tugas pelajaran dari ibu guru dan bapak guru untuk dikerjakan di rumah. Namun, terkadang ada pelajaran yang tidak dimengerti sehingga harus minta tolong pada bundanya,” katanya.

Orang tua siswa Rosyanti mengaku selama ini, anaknya hanya bermain setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Namun, kata dia, karena tugas guru yang diberikan pada anaknya hanya monoton sehingga menimbulkan kejenuhan.

“Oleh karena, kami sangat menyambut positif adanya program guru mengajar melalui radio dan TV lokal karena anaknya dapat mendengarkan pelajaran itu dengan baik. Kami senang dengan metode pelajaran ini karena anak-anak pada pukul 08.00 WIB sudah menyiapkan buku-buku pedoman dan buku tulis serta kelengkapan lainnya untuk menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui radio,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan Yos Rosidi mengatakan inovasi pembelajaran jarak jauh melalui radio dan TV ini mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan PGRI setempat. Pembelajaran jarak jauh ini, kata dia, sudah dapat dinikmati oleh para siswa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dengan masing-masing durasi per materi pembelajaran selama 25 menit.

“Kami berharap pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang secara interaktif dan menyenangkan melalui radio dan TV lokal ini dapat diakses dari rumah dengan pendampingan orang tua,”jelasnya.(*/D Tom)

SURABAYA – Guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur, tersisa empat orang yang dalam perawatan. Sebelumnya, jumlah guru terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 394 orang.

“Hari ini guru yang terkonfirmasi hanya tinggal empat orang saja. Mereka dari Kecamatan Wonocolo. Saat ini karantinanya di Hotel Asrama Haji,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita di Balai Kota Surabaya, Kamis (3/9).

Menurut dia, berdasarkan data terbaru per Kamis, data kumulatif guru yang telah dilakukan swab test 4.460 orang. Dari jumlah tersebut, hasil yang sudah keluar berjumlah 3.686 orang dengan rinciannya, yakni pasien terkonfirmasi ada 394 orang dan negatif berjumlah 3.280 orang.

Ia menjelaskan pasien-pasien yang terpapar tersebut sebagian besar statusnya sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan tidak memiliki komorbid (penyakit penyerta) sehingga proses kesembuhan mereka bisa berlangsung cepat.

“Treatmennya tidak ada bedanya dengan pasien yang lain. Bahkan hingga hari ini kami terus melakukan tes swab kepada para guru-guru,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia mengatakan salah satu strategi agar pasien yang terpapar dapat lekas pulih, yakni dengan cara masif melakukan deteksi dini. Dari situlah saat diketahui hasilnya kemudian Dinkes langsung bergerak cepat untuk melakukan penanganan.

“Kenapa harus dilakukan pemeriksaan masif? Karena kita harus menemukan dari awal deteksi, begitu mengetahuinya langsung kita terapi. Ini salah satu cara kita, agar pasien banyak yang sembuh,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan, bagi para guru yang memiliki komorbid (penyakit penyerta) diwajibkan untuk ekstra menjaga kondisinya agar tidak kambuh. Misalnya, lanjut dia, penyakit diabetes harus tetap mengkonsumsi obat-obat yang dianjurkan agar diabetesnya tetap terkendali.

“Jadi seperti diabetes itu tidak mungkin sembuh. Tetapi dia bisa terkendali,” kata dia.

Bahkan, ia mengimbau kepada para guru agar memperketat dalam menjaga protokol, terutama menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin cuci tangan, olahraga rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan berjemur sebelum pukul 09.00 WIB. Jika nantinya para guru datang ke sekolah maka dilarang untuk makan bersama-sama tanpa memperhatikan jarak.

“Apalagi ngobrol tanpa mengenakan masker. Jangan sampai itu terjadi karena kita tidak tahu virus itu ada dimana,” kata dia.

Selain itu, Febria mengatakan hingga Rabu (3/9) jumlah pasien kumulatif yang dinyatakan sembuh mencapai 9.989 orang. Angka itu merupakan bagian dari jumlah kumulatif pasien konfirmasi sebanyak 12.436 orang.

“Untuk yang dalam perawatan yakni 1.501 terdiri dari rawat jalan 692 orang, rawat inap rumah sakit 569 orang, Hotel Asrama Haji 163 orang dan RS lapangan 77 kasus,” tukasnya.(*/Gio)

BEKASI – Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menunda pembukaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.

Sebab, Kabupaten Bekasi kembali berstatus zona merah akibat munculnya penularan corona di klaster kawasan industri.

Padahal sebelumnya, Gugus Tugas telah merekomendasikan agar KBM tatap muka di sekolah setingkat SMA sederajat pada tujuh kecamatan Kabupaten Bekasi kembali berjalan. Itu juga sesuai keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperbolehkan kegiatan KBM Tatap Muka.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, untuk kegiatan KBM tatap muka di sekolah yang berada di Kabupaten Bekasi ditunda sementara hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kami tunda demi kebaikan bersama dan menekan angka penyebaran Covid-19,” katanya.

Menurut dia, pihaknya beberapa waktu lalu menyampaikan telah merekomendasi 43 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di tujuh dari 23 kecamatan Kabupaten Bekasi. Rincian 43 sekolah itu berada di Kecamatan Muara Gembong dengan jumlah sebanyak lima SMA.
Kemudian, Kecamatan Tambelang tiga sekolah, Sukakarya tiga sekolah, Kedungwaringin 11 sekolah, Suka Wangi delapan sekolah, dan Cabangungin tujuh sekolah. Keluarnya rekomendasi itu, gugus tugas juga telah melakukan persiapan dan langsung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kemarin itu ada sekitar 4 sekolah yang sudah mengajukan permohonan untuk kembali melaksanakan proses KBM tatap muka, namun sekarang kami tunda,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan penanganan kluster Industri yang tersebar di wilayahnya.

Sebagaimana diketahui, penularan virus corona di Kabupaten Bekasi kembali melejit. PT LG Electronic Indonesia terdapat 242 karyawannya terpapar Covid-19, pabrik Suzuki ada 71 karyawannya terpapar Covid-19, dan PT Nippon Oilseal Kogyu Indonesia ada 88 karyawan terpapar Covid-19.(*/Eln)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, setelah seorang guru teridentifikasi positif terjangkit Covid-19. Pemkab Lebak menutup sementara sekolah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami menghentikan semua kegiatan belajar di sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi di Lebak, Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya, guru yang positif Covid-19 tersebut bekerja di SDN 1 Rangkasbitung Timur, Jalan Siliwangi Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah kini menutup sementara sekolah agar tidak melaksanakan kegiatan belajar untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami minta guru dan siswa agar menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak dr Firman Rahmatullah mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan tes usap kepada siswa dan guru yang diduga kontak erat dengan penderita. Saat ini, pihaknya melaksanakan tes usap kepada guru setempat sebanyak 27 orang dan 21 siswa.

“Kami melakukan tes usap untuk pencegahan Covid-19 agar tidak menyebarkepada orang lain dan hasilnya bisa diketahui 12 hari,” tukasnya.(*/Dul)