Pendidikan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, banyak guru berstatus honorer hingga purnatugas, khususnya di DKI Jakarta. Kontrak kerjanya akan berakhir di usia pensiun tanpa menerima uang tunjangan.

“Mamang banyak tahun ini, tahun yang akan datang, dan tahun berikutnya. Mereka itu di usia-usia guru honorer, honor KKI (kontrak kerja individu) yang kelahiran 1961-1966, yang 1961 ini memasuki purnatugas,” ujar Heru dalam diskusi interaktif daring, Sabtu (27/11).

Dia mencontohkan, di SMPN 52 Jakarta yang pernah dipimpinnya, ada guru honorer yang purnatugas per 1 November. Guru tersebut telah mengabdi sejak sekitar 2003, tetapi statusnya tak ada perubahan, masih honorer KKI sampai purnatugas.

Karena honorer, guru itu pun tidak akan mendapatkan uang tunjangan pensiun layaknya guru pegawai negeri sipil (PNS). Para guru honorer tersebut, kata dia, selama ini tidak diam saja. Mereka juga telah berjuang agar diangkat menjadi PNS dengan ikut serta dalam seleksi calon PNS (CPNS).

Namun, kata Heru, mereka mengalami berbagai kendala. Mulai dari faktor usia sehingga tidak masuk kategori, sampai kondisi rekrutmen CPNS yang lambat. Guru honorer di DKI Jakarta, khususnya di sekolah negeri, sedikit beruntung, karena rata-rata telah menerima upah sekitar Rp 4,2 juta.

Guru honorer itu menjadi bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berstatus kontrak/KKI. Akan tetapi, nasib guru-guru honorer di daerah lain, terutama di pelosok-pelosok masih jauh dari kata sejahtera, bahkan mendapatkan upah yang tidak layak.

“Kalau di DKI cenderung lebih sejahtera, mereka sebagai honor KKI setiap bulan bisa menerima Rp 4,2 juta, tetapi kalau di daerah lain yang ada di jaringan kami yang ada di pelosok-pelosok sana itu kan memang sangat memprihatinkan,” kata Heru.

Salah satunya, Guru SD Negeri 20 Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Mariana (38 tahun). Selama belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer, ia hanya menerima honorarium Rp 300 ribu per bulan.

“Saya bertahan menjadi guru honorer karena kecintaan terhadap pekerjaan yang sudah saya jalani sejak 2007,” kata Mariana yang dihubungi dari Lhokseumawe, Jumat (26/11).

Mariana mengatakan, meski upah diterima jauh dari kata layak, semangatnya dalam mengajar peserta didik sangat tinggi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melahirkan generasi yang cerdas.

Baca Juga:
Kementan: Sumber Karbohidrat Lokal Selain Beras Perlu Digali Puluhan Santri di Sampit Keracunan Makanan Pemerkosa dan Pembunuh Anak Dijerat Pasal Berlapis

“Saya senang mengajar anak-anak. Honorarium itu pastinya tidak cukup, apalagi saya memiliki empat anak. Tapi, tidak apa-apa karena saya cinta pekerjaan guru. Mungkin dengan ketulusan ini nanti saya bakal lulus pegawai negeri sipil,” kata Mariana.

Warga Kemukiman Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, ini mengaku semangat mengajarnya tidak terlepas dari dukungan sang suami yang yang berdagang mi Aceh. “Kalau saya sedang mengajar, anak-anak dijaga suami. Suami buka usaha di rumah, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Gaji saya hanya cukup untuk biaya transportasi saja, malahan terkadang kurang,” kata Mariana.

Sebelumnya, kata Mariana, ia merupakan guru honorer dengan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Namun sejak, Juli 2021, ia tidak pernah mendapatkan gaji lagi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Utara, Sarjan mengatakan, saat ini Kabupaten Aceh Utara masih sangat kekurangan guru PNS. Bahkan, ada beberapa sekolah di pedalaman hanya memiliki dua guru negeri, dan selebihnya guru honorer.

Ia pun meminta pemerintah menyejahterakan para guru honorer. Dengan begitu, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer, gaji guru honorer di Aceh Utara jauh dari kata sejahtera. Jika guru bekerja dengan nyaman, maka hasilnya juga akan lebih maksimal,”jelasnya.(*/Ind)

BANDUNG – Sebanyak 206 SMK Negeri dari 2.952 SMK di Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, hal ini sebagai upaya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi kemajuan teknologi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pun sudah melakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum ekonomi digital untuk diterapkan di SMK Negeri sejak Juni 2021. Dedi mengatakan, selain itu ada 406 Guru SMK di Jabar diberikan pelatihan kurikulum digital.

“Jadi, kurikulum itu sudah dilakukan (sosialisasi) dari Juni sampai September ini dan Shopee juga sudah melakukan pelatihan dengan bapak ibu gurunya sebanyak 406 orang, hari ini penandatanganan MOU untuk pelatihan terhadap siswanya,” ujar Dedi saat peluncuran program pengembangan bisnis digital untuk SMK di kampus Shopee, Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa petang (23/11/2021).

Menurutnya, saat gurunya mendapatkan pelatihan, dibuka link bagi siswa yang ingin mendaftar untuk mengikuti pelatihan kurikulum digital Shopee yang telah disusun. “Dari target 20 ribu, sampai hari ini sudah 26 ribuan yang mendaftar. Di posisi yang lain kita dari Juni pun juga punya inovasi sekolah pencetak wirausaha,” katanya.

Dedi Supandi menilai, selama ini SMK selalu dikaitkan dengan industri, sehingga lebih banyak mendidik menjadi karyawan. “Makanya dari Juni, kita juga program sekolah pencetak wirausaha digital ujungnya sama untuk ekonomi digital juga,” katanya.

Kerja sama ini, kata dia, akan terus diperbanyak untuk menyasar SMK swasta. Perlu diketahui, sebanyak 26 ribu siswa SMK di Jabar akan belajar bisnis menggunakan kurikulum ekonomi digital guna bisa bersaing dan diserap industri kekinian.

Siswa yang menjadi target pelatihan tersebar di 27 kabupaten/kota dan akan mulai dilatih pada 2022. Kurikulum ekonomi digital dikembangkan Pemda Provinsi Jawa Barat bersama perusahaan e-commerce Shopee.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penerapan kurikulum shopee di SMK merupakan respons cepat Pemprov Jabar mengantisipasi era industri 4.0 dan disrupsi pandemi Covid-19. Penyiapan SDM yang bisa beradaptasi dengan keadaan menjadi penting. “206 SMK akan menggunakan kurikulum shopee, ini komitmen kongkret bahwa Jabar siap dalam ekonomi digital,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Lulusan SMK kurikulum shopee ini, kata dia, akan langsung diserap berbagai perusahaan e-commerce terutama Shopee. Siswa juga akan diberikan jalan menjadi pengusaha lokal mandiri yang memahami tren ekonomi digital. “Lulusannya diserap langsung oleh perusahaan e-commerce atau menjadi pengusaha karena sudah punya bekal,” kata Emil.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jabar masih didominasi lulusan SMK. Menurut Gubernur, hal tersebut disebabkan kurikulum yang tidak sesuai dengan pasar yang kini sudah bergeser. Padahal di era industri 4.0 saat ini akan hadir 100 juta lapangan pekerjaan baru. “Market sudah bergeser tapi kurikulum kita masih merespons wajah lama ekonomi,” katanya.

Selain Shopee, rencananya kurikulum hyundai dan samsung juga akan diterapkan di SMK. “Ke depan ada kurikulum lain yang sedang disiapkan bekerja sama dengan perusahaan, misalnya kurikulum hyundai, samsung dan teknologi lainnya. Sehingga lulusan SMK Jabar semua terserap oleh industri 4.0,” ungkapnya.(*/He)

DEPOK – Siswa di Depok yang belum divaksin dilarang belajar tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Secara praktis siswa tingkat SD dan sederajat yang belum divaksinasi oleh pemerintah memang diwajibkan belajar dari rumah.

Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, terjadi peningkatan kasus Covid-19 cukup signifikan di kalangan anak sekolah. Kasus bermunculan ketika dilakukan swab keliling khususnya di Kecamatan Pancoran Mas.

“Untuk itulah kami keluarkan kebijakan ini dalam rangka proses mitigasi dan antisipasi terhadap penyebaran yang lebih luas lagi,” ujarnya, Minggu (21/11/2021).

Kemudian, PTMT dihentikan sementara dan diganti dengan belajar dari rumah untuk seluruh jenjang pendidikan di Pancoran Mas. Di kecamatan tersebut kasusnya sangat tinggi sehingga sangat perlu untuk dilakukan penghentian sementara PTMT.

“Untuk SMP dan SMA di kecamatan-kecamatan selain Pancoran Mas, mereka yang belum divaksin dalam surat edaran kami agar belajar dari rumah. Selainnya masih bisa PTM terbatas dengan menerapkan prokes sesuai arahan dari Inmen dalam PPKM,” ungkap Idris.

Dia beharap siswa jenjang SD atau usia di bawah 12 tahun dapat segera divaksin untuk mencegah penyebaran yang lebih luas di kalangan siswa. Diingatkan juga agar siswa memerhatikan PHBS dan protokol kesehatan 5M sehingga penularan dapat dicegah.(*/Id)

SURABAYA – Surabaya akan dijadikan percontohan nasional dalam uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, rencana tersebut, disampaikan tenaga ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Andani Eka Putra, pada Senin (15/11).

Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas mengenai pelaksanaan PTM di Surabaya. “Salah satunya ketika Surabaya ini sudah 100 persen vaksinnya, sudah level satu, (vaksin) lansia sudah 94 persen. Maka ada kesepakatan bersama empat menteri, itu akan 100 persen sekolahnya Surabaya,” kata Eri di Surabaya, Rabu (16/11).

Baca Juga
Prinsip Pelaksanaan PTM Terbatas Percepatan Vaksinasi Lansia Tulungagung Libatkan Tiga Pilar Wisata Urban Cikini Segera Disosialisasikan ke Agen Wisata
Eri mengatakan, pada intinya pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan nasional menuju penyelenggaraan PTM 100 persen. Sebab, pemerintah pusat menilai, Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu.

“Kota Surabaya dijadikan acuan. Karena selama ini asesmennya, cek lapangan, setelah itu melakukan (surveilans) 10 persen di sekolah tadi itu ternyata Surabaya yang paling siap,” ujarnya.

Eri menyampaikan, yang terpenting adalah PTM di Surabaya dapat berjalan. Sebab, ketika para pelajar hanya mengikuti pendidikan melalui daring, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk lebih intens memahami pembelajaran yang diberikan.

“Yang penting pendidikan ini berjalan. Karena bagaimanapun kalau tidak bertemu (PTM), ini agak susah. Yang kedua selalu saya katakan minta izin orang tua,” kata Eri.

Eri kembali menegaskan, sekolah bukanlah satu-satunya tempat penularan Covid-19. Sebab, bisa saja anak itu tertular Covid-19 ketika bermain atau beraktivitas di luar sekolah. Artinya, kata dia, kalaupun sekolah dilarang tapi anaknya di rumah dibiarkan tidak pakai masker bukan tidak mungkin bakal tertular Covid-19.

Eri pun berpesan kepada seluruh masyarakat agar saling introspeksi diri, saling menjaga dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) di manapun berada. Dengan gotong-royong dan kerja sama, ia meyakini pandemi Covid-19 bisa terlewati.

“Saya berharap semua yang ada di Surabaya selalu introspeksi diri, menjaga prokes, tidak saling menyalahkan. Inilah Surabaya, yang penuh gotong-royong, Insya Allah Covid-19 bisa dilewati,” kata dia.

Di Kulon Progo, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat memastikan bahwa pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan di wilayah itu sejak awal Oktober 2021 tidak menyebabkan klaster penyebaran Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Baning Rahayujati, mengatakan dari 54 sekolah, terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 94 siswa atau empat persen dari sampel yang ada sebanyak 2.221 siswa yang terdiri dari 55 SD, 11 SMP, dan 28 SMA serta satu SLB yang tidak ada yang positif.

“Dari hasil skrining epidemiologi, kami tidak menemukan adanya penularan dari satu kasus ke kasus lain atau belum ada klaster sekolah dari kegiatan pembelajaran tatap muka,” kata Baning.

Dia mengatakan, dari sekolah yang dihentikan pelaksanaan PTM selama 15 hari, ada 19 sekolah, yakni 15 SD, satu SMP dan tiga SMA. Kemudian yang diberhentikan PTM kelas saja ada 11 sekolah, yakni lima SD, dua SMP dan empat SMA, sedangkan lainnya sekolah masih melanjutkan pembelajaran tatap muka.

Untuk tambahan kasus dari hasil pelacakan sudah terperiksana 976 sampel untuk tes antigennyang semuanya negatif. Untuk PCR hari pertama dan kedua, petugas menemukan dua kasus terkonfirmasi Covid-19, satu teman kelas, dan satu anggota keluarga. Pihaknya menduga, terkonfirmasi positif satu kelas bukan karena tertular, tapi karena tidak tersampling.

“Kami melakukan pengambilan berdasarkan acak, tidak semua satu kelas dites, hanya 10 persen saja. Yang di rumah satu keluarga terkonfirmasi hasil tracing masih kami kaji apakah ada hubungan penularan ini atau tidak,” katanya.

Baning menyebut program surveilans PTM juga rencananya akan dilanjutkan pada Desember sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo masih melakukan evaluasi apakah program surveilans PTM bakal dilaksanakan pada Desember atau Januari 2022.

“Kalau pedoman Kemenkes, maka diupayakan untuk tahapan kedua. Ini tahap pertama 10 persen, lalu satu bulan berikutnya dari tatap muka selanjutnya juga dilakukan hal yang sama dengan sasaran sekolah yang belum dilakukan skrining,” kata Baning.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan temuan kasus positif Covid-19 pada sejumlah siswa yang telah mengikuti kegiatan PTM di Kulon Progo menjadi tolok ukur penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 di wilayah itu. “Kami harus lebih mengoptimalkan protokol pencegahan penularan Covid-19. Terlebih, nanti ada libur Natal dantahun baru. Upaya sosialisasi kepada masyarakat akan kami tingkatkan agar kasus positif Covid-19 di Kulonprogo tidak melonjak tajam,” ungkapnya.(antara/Gi)

BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan sebanyak 466 guru dan tenaga pendidikan non-PNS di Jawa Barat berhak mendapatkan tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per bulan. Keputusan tersebut dihasilkan setelah mengantongi SK Penugasan Guru yang diserahkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi secara simbolis di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/8/21).

SK tersebut diserahkan kepada Guru non-PNS di Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) yang dinyatakan memiliki persyaratan dan lulus tes PPG (pendidikan profesi guru). Dedi Supandi mengatakan penyerahan SK ini sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Adapun salah satu strateginya yaitu menyasar guru maupun tenaga pendidikan. “Tadi kami sudah memberikan secara bertahap dari tahun kemarin, tahun kemarin ada 1.461 guru tenaga kependidikan non PNS yang kita berikan SK dan hari ini kita berikan 466 orang,” ujar Dedi Supandi.

Dedi menyampaikan terdapat sejumlah kriteria mulai dari persyaratan administrasi maupun subtansi dan dari mulai ijazah, pengalaman belajar, kalian baik hingga mengikuti tes. “Untuk seleksinya dilaksanakan oleh kemendikbud. Tapi pada saat mereka dinyatakan lulus, SK itu harus diketahui juga oleh Menpan, karena tambahan sertifikasi Rp 1,5 juta flat itu adalah penggajian APBN,” katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat 18.465 guru non-PNS di Jabar. Pihaknya akan terus meningkatkan kuota guru non-PNS yang mendapatkan SK. Sementara untuk yang tidak lulus dalam tes maupun seleksi, dia memastikan, dapat kembali mengikutinya untuk tahun depan dan pihaknya akan memberikan pengarahan agar mereka dapat lolos dalam seleksi tersebut.

“Kami akan terus tingkatkan untuk mendukung para guru sehingga kesejahteraannya semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan sejumlah guru non-PNS yang telah mengantungi SK ini banyak yang ingin memanfaatkan tunjangan Rp 1,5 juta tersebut untuk rumah Bakti Pada Guru (Bataru) yang merupakan program dari Provinsi Jawa Barat. “Nanti ada rapel Januari sampai dengan semester pertama, jadi Rp 1,5 juta dikali 6 bulan, kurang lebih 9 juta. Itu mereka banyak yang ingin dialihkan untuk uang muka Bataru. Sehingga penghasilan mereka tetap tapi seolah-olah cicilan Bataru yang kurang lebih di Rp 900 ribu itu akan bisa menggunakan tunjangan itu,” katanya.

Dedi melanjutkan setiap guru non-PNS yang telah mendapatkan sertifikasi dan SK ini juga akan memiliki poin 10 persen ketika hendak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Di mana pihaknya sudah memperjuangkan sebanyak 16.097 guru PPPK yang disetujui oleh kementerian.

“Jadi guru yang bersertifikasi ini akan ada tambahan nilai 10 persen sehingga kans lulusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang belum bersertifikasi,” katanya.

Sementara itu salah seorang guru penerima SK penugasan, Toni mengaku penyerahan SK ini membuat dirinya lebih termotivasi. “Saya menjadi lebih terpacu dan termotivasi menjadi guru yang lebih kompeten,” ujar guru SMKN Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).(*/And)

JAKARTA – Para guru di sekolah diminta aktif mengusulkan anak didik yang orang tuanya tidak mampu jika namanya belum terdaftar dalam bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Uripasih mengatakan, sedianya pelajar penerima KJP Plus sudah terdata di Dinas Sosial DKI Jakartayang nantinya diverifikasi oleh pihak sekolah.

Ia berkata, jika tidak mampu siswa memang harus didaftarkan. Pemkot Jakarta Pusat meminta adanya kolaborasi dari RT setempat melihat ada siswa yang tidak mampu. “Guru-guru juga kami minta untuk melihat, kalau ada anak yang tidak mampu harap didaftarkan,” kata Uripasih di Jakarta, Kamis (14/7).

Uripasih mengatakan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menentukan pencairan dana tahap 1 dan tahap 2, mengingat dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening siswa. Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan pencairan dana KJP Plus bagi pelajar adalah Rabu, 14 Juli.

Besaran dana KJP Plus 2021 disesuaikan berdasarkan tingkat sekolah, yakni untuk SD/sederajat sebesar Rp 250 ribu, SMP Rp 300 ribu, SMA Rp 420 ribu, SMK Rp 450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp 300 ribu per bulan. Kegunaan KJP Plus selain untuk membiayai pendidikan atau SPP tambahan khusus, juga untuk membeli kebutuhan pangan demi kecukupan gizi serta kebutuhan pendidikan anak, termasuk untuk komunikasi pembelajaran jarak jauh.(*/Ta)

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) memulai pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19. Pembelajaran dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya mengungkapkan, pembelajaran tatap muka terbatas telah dimulai pada 21 April 2021. “Sesuai intruksi Ibu Bupati, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dimulai. Tahap awal 21 April sebanyak 438 SD,” kata Asep melalui keterangan tertulis, Minggu (2/5/21).

Asep menambahkan, kemudian pada tahap keduapad 26 April bertambah menjadi 624 SD. “Insya Allah semua proses pembalajaran tatap muka ini mematuhi protokol kesehatan, dan saat ini resmi sudah diizinkan 624 SD dari 721 SD negeri dan swasta,” ungkapnya.

Dindikbud Kabupaten Serang juga sudah berkirim surat kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang perihal monitoring pembelajaran tatap muka. Kebijakan ini pun diambil setelah dilakukan vaksinasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. “Kita kuatkan koordinasi dengan Dinkes Kabupaten Serang untuk monitoring kegiatan di sekolah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah mengeluarkan surat bernomor 420/1063-Disdikbud.2021 perihal percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Serang. Pembelajaran tatap muka dimulai sejak 21 April dengan berbagai syarat ketat, mulai dari izin pemerintah daerah hingga persetujuan orangtua.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta pendidik dan tenaga kependidikan menjalankan semua protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka. “Peran serta orangtua juga cukup penting. Termasuk pembelajaran tatap muka harus persetujuan komite sekolah dan orangtua,” ujarnya.

Menurut Tatu, pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap sesuai kebijakan pemerintah pusat, sesuai kewenangan pemerintah daerah. “Mari kita disiplin bersama, menjalankan protokol kesehatan. Mari juga menguatkan doa agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” jelasnya.(*/Dul)

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan duka cita yang mendalam dan terhadap keluarga awak KRI Nanggala 402. Ia juga menyampaikan komitmen kementerian untuk mendukung pendidikan putra putri 53 awak KRI Nanggala.

Nadiem mengatakan, keluarga besar di kementerian sangat berduka cita atas wafatnya para patriot penjaga kedaulatan negara tersebut. “Negara ini berhutang budi, bahkan nyawa kepada awak KRI Nanggala 402. Membantu anak-anak para patriot ini agar dapat mengenyam pendidikan adalah setidaknya yang dapat kami lakukan,” kata Nadiem, dalam keterangannya, Kamis (29/4).

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, Abdul Kahar menyampaikan arahan Menteri Nadiem terkait pemberian beasiswa. Ia menegaskan, seluruh anak keluarga KRI Nanggala akan diberikan beasiswa pendidikan.

Presiden Jokowi menyampaikan kesedihan mendalam dan mengajak masyarakat Indonesia memanjatkan doa bagi seluruh kru KRI Nanggala-402 yang mengalami musibah tenggelam.

“Beasiswa pendidikan diberikan bagi seluruh anak keluarga KRI Nanggala 402. Pada tahap awal akan diberikan beasiswa kepada 51 anak yang terdiri dari 34 anak jenjang SD, 5 anak jenjang SMP, 4 anak jenjang SMA, dan 8 anak jenjang pendidikan tinggi,” kata dia menjelaskan.

Kahar menambahkan, tahun ini, beasiswa diberikan bagi anak keluarga yang sudah masuk pendidikan formal. Nantinya beasiswa akan diberikan juga bagi mereka yang saat ini masih balita. Ia menjelaskan, semuanya akan diberikan secara bertahap.

Kapal selam buatan Jerman pada 1977 itu hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu (21/4). Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian besar-besaran, termasuk dengan mendatangkan bantuan dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura.Pada Ahad (25/4), KRI Nanggala-402 dinyatakan berstatus subsunk (tenggelam) di kedalaman 838 meter, dan 53 awak KRI Nanggala dinyatakan gugur.(*/Ind)

CIBINONG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor akan melanjutkan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah se-Kabupaten Bogor. Dilanjutkannya uji coba PTM itu menyusul keputusan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yang memperbolehkan PTM pada perpanjangan ke-15 PPKM di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengatakan, uji coba PTM akan diperpanjang hingga 3 Mei 2021. Tak hanya memperpanjang uji coba PTM, Disdik Kabupaten Bogor juga berncana menggelar PTM di sejumlah wilayah. Khususnya wilayah yang sulit terjangkau sinyal internet atau blank spot.

Namun, Atis mengatakan, rencana tersebut akan dirumuskan terlebih dahulu bersama pihak terkait.

“Untuk rencana PTM bagi daerah susah sinyal atau blank spot, akan kami rumuskan bersama dengan pihak-pihak terkait. Tapi karena PPKM diperpanjang, kami juga akan memperpanjang uji coba PTM,” kata Atis, Sabtu (24/4).

Lebih lanjut, Atis mengatakan, jika di uji coba PTM nanti ditemukan kasus positif Covid-19 seperti yang terjadi pada sebuah SMA di Leuwiliang beberapa waktu lalu, maka PTM hanya akan dihentikan di sekolah yang terdapat kasus positif Covid-19 saja. Sedangkan, sekolah lainnya masih dapat melanjutkan pembelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Disdik dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 1 Kabupaten Bogor yang menaungi SMA sederajat.

Untuk itu, Atis meminta pihak sekolah untuk memastikan betul kondisi para peserta didiknya. Dia juga meminta agar seluruh siswa dipastikan untuk segera pulang ke rumah setelah belajar di sekolah.

“Kalau ada yang positf, yang dihentikan di sekolah hanya yang positif saja. Makanya anak-anak juga diharuskan langsung pulang ke rumah setelah dari sekolah. Ini smeua demi menjaga agar peserta didik tidak terpapar Covid-19,” tuturnya.

Dia menambahkan, meski uji coba PTM diperpanjang, namun numlah sekolah yang melaksanakan uji coba PTM tidak bertambah. Yakni sebanyak 170 sekolah mulai dari SD, SMP sederajat, dan SMA sederajat.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna memaparkan ada 170 sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, sudah siap untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Entis mengatakan, sekolah yang dinilai siap merupakan sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Namun, pembelajaran tatap muka nantinya tetap dilakukan secara terbatas.

“Secara keseluruhan di Kabupaten Bogor ada 170 sekolah diizinkan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Terdiri atas 29 SD, 24 MI, 28 SMP, 18 MTS, 7 MA, 32 SMA dan 32 SMK,”tandasnya.(*/Ind)

CIBINONG – Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di 170 sekolah di Kabupaten Bogor terhitung sudah sepekan dilaksanakan. Selama sepekan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor belum menemukan adanya kasus atau klaster penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan.

Sebab, sebelumnya Sekretaris Disdik Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengatakan, simulasi PTM akan dihentikan jika ditemukan adanya kasus positif Covid-19 di sekolah. Berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis simulasi PTM di Kabupaten Bogor.

“Mudah-mudahan ini berjalan mulus sehingga kita bisa evaluasi dan kita tingkatkan nanti untuk sekolah lain yang ingin melakukan PTM. Tentunya kami dengan tim harus memverifikasi dan validasi juga,” kata Atis, Senin (22/3/21).

Di sisi lain, Atis menerangkan, antusias dari siswa dan guru pun dinilai cukup tinggi. Mengingat sudah setahun lebih pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan akibat pandemi Covid-19.

Dengan kondisi yang terbilang terkendali ini, Atis menuturkan, ada 100 sekolah lagi yang mengajukan permohonan digelarnya simulasi PTM untuk sepekan kedepan. Namun, Disdik Kabupaten Bogor belum bisa mengizinkan sekolah-sekolah tersebut untuk langsung melaksanakan simulasi PTM.

Sebab, ujar Atis, pihak Disdik Kabupaten Bogor masih harus melakukan verifikasi dan validasi kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Sebelum benar-benar menggelar simulasi PTM. Bahkan, angka tersebut masih bisa bertambah. “Di saya yang sudah disposisi ada 100 sekolah, kelihatannya masih nambah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna memaparkan ada 170 sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, sudah siap untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Entis mengatakan, sekolah yang dinilai siap merupakan sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Namun, pembelajaran tatap muka nantinya tetap dilakukan secara terbatas.

“Secara keseluruhan di Kabupaten Bogor ada 170 sekolah diizinkan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Terdiri atas 29 SD, 24 MI, 28 SMP, 18 MTS, 7 MA, 32 SMA dan 32 SMK,”katanya.(*/De)