Pendidikan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencairkan dana bantuan sosial (bansos) kepada pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ini merupakan pencairan tahap dua untuk periode November 2022.

“Pencairan dana KJP Plus tahap II tahun 2022 bulan November dilaksanakan mulai 11 November 2022,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Waluyo Hadi di Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Jumlah penerima KJP Plus tahap II tahun 2022 sebanyak 803.121 peserta didik. Rinciannya, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) jumlah penerima mencapai 367.280 orang, dengan total dana yang dapat digunakan Rp250.000. Tambahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SD/MI swasta selama enam bulan sebesar Rp130.000 per bulan.

Jenjang SMP/MTs sebanyak 222.120 pelajar dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp300.000. Adapun tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta untuk enam bulan sebesar Rp170.000 per bulan.

Jenjang SMA/MA jumlah penerima mencapai 79.636 orang dengan total dana yang dapat digunakan sebesar Rp420.000. Tambahan SPP untuk SMA/MA swasta untuk enam bulan sebesar Rp290.000 per bulan.

Sedangkan untuk SMK, jumlah penerima mencapai 131.529 orang dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp450.000. Tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp240.000 per bulan selama enam bulan.

Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada 2.556 peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan total dana sebesar Rp300.000. “Bagi penerima baru KJP Plus Tahap II tahun 2022 silakan menunggu undangan pengambilan buku tabungan dan ATM,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk KJMU diberikan kepada 16.708 mahasiswa dengan total bantuan selama satu semester mencapai Rp9 juta.(*/Ind)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diduga membuat kegaduhan dengan upaya penghapusan tunjangan profesi guru.

Lebih lanjut, upaya Kemendikbudristek soal tunjangan profesi guru mendapat suara penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mendesak Kemendikbudristek menjelaskan secara terbuka soal tunjangan profesi guru.

Menurut Unifah, penghapusan tunjangan profesi guru adalah suatu yang memprihatinkan.

Terlebih, upaya Kemendikbudristek dianggap serupa dengan menjatuhkan 3,1 juta orang yang berprofesi sebagai guru.

Dijelaskan Unifah bahwa penghapusan tunjangan profesi guru artinya menihilkan pengabdian dan kerja keras guru selama ini.

“Tunjangan profesi bukan sekadar persoalan uang, tetapi sebuah penghargaan dan penghormatan negara terhadap profesi guru,” katanya.

“Guru merasa bangga karena profesinya diakui dan dihormati negara,” ujarnya mengungkapkan, dikutip dari ANTARA News.Sedangkan saat ini, pemberian tunjangan guru tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas.

Dengan ketiadaan poin itu, kalangan guru menjadi khawatir pada komitmen Kemendikbudristek tentang pemberian tunjangan fungsional.

“Jika besaran tunjangan profesi diikat oleh undang-undang sebesar satu kali gaji, bagaimana dengan tunjangan fungsional?” katanya.

“Selama ini tidak pernah ada penjelasan dari Kemendikbudristek, apalagi dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru,” ujarnya menjelaskan.

Bahkan, kebijakan soal guru-guru sekolah swasta akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan penghasilannya dengan buruh,” ujarnya menambahkan.

Untuk itu, PGRI mendesak Kemendikbudristek tetap mencantumkan pemberian tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas.(*/Ind)

SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi masih banyak kekurangan Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri. Kabupaten Sukabumi memiliki 47 kecamatan, tetapi hanya ada 27 SMA yang berstatus negeri.

“Jika satu kecamatan minimal ada satu SMA negeri maka masih kurang 20 SMA negeri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022).

Menurut Ade, Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali. Jumlah SMA negeri yang terbatas tidak bisa menjangkau seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA negeri.

Dengan kondisi yang seperti itu, banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA negeri harus menempuh jarak yang cukup jauh. Namun, Kabupaten Sukabumi masih terbantu dengan keberadaan yayasan, pondok pesantren, dan SMA swasta.

Karena itu, untuk mengatasi keterbatasan SMA berstatus negeri ini perlu adanya koordinasi antar-lembaga seperti dengan anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan (dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi yang beberapa hari lalu sempat bersilaturahim untuk mencari terobosan untuk membangun dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

“Tambahan satu SMA negeri yang saat ini masih dalam tahap pembangunan baru Kecamatan Kalapanunggal. Pembangunan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintahan pusat, Provinsi Jabar hingga Kabupaten Sukabumi dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tambahnya.

Ade berharap ke depan pembangunan SMA negeri baru juga bisa dilaksanakan di kecamatan lainnya khususnya yang belum ada SMA berstatus negeri. Dengan semakin dekatnya dunia pendidikan ke permukiman warga, kata dia, bisa meningkatkan kemampuan pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(*/Ya)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan baru saja meresmikan empat sekolah berkonsep net zero carbon pada Rabu (28/9). Empat sekolah tersebut, di antaranya adalah SDN Ragunan 08, SDN Grogol 09, SDN 14 Duren Sawit dan SMAN 96 Jakarta.

Dengan adanya empat sekolah pertama itu, dia berharap, bisa semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. “Nah dengan adanya empat contoh ini, tahun 2023 ada 20 sekolah lagi,” kata Anies saat meresmikan empat sekolah itu di SDN Ragunan 08 pagi.

Mantan mendikbud itu menjelaskan, dengan adanya pembangunan berkala pada sekolah net zero ini, bisa diketahui kebutuhan sekolah masa depan. Dia berharap, jumlah-jumlah sekolah serupa nantinya bisa terus meningkat.

“Harapannya, tahun-tahun berikutnya bisa lompat lebih tinggi. Kalau lompat 20 kan lima kali ya, mudah-mudahan nanti bisa 100, bisa 500 (sekolah net zero)” ucapnya.

Anies mengatakan, biaya pembangunan dan renovasi satu sekolah net zero itu mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, dengan total senilai Rp 126 miliar. Menurutnya, meski tahap awal kali ini baru mencakup empat sekolah, pembangunan serupa ke depannya akan ditingkatkan.

“Seperti SMP 41 Jakarta, nantinya sekolah ini akan direhab total dan bangunannya terintegrasi. Jadi antar anak bisa berinteraksi,” katanya.

Dia menuturkan, tujuan dari pembangunan ini adalah konsep pembelajaran baru. Anies melanjutkan, konsep ini mengubah bangunan yang digunakan sejak lama, agar bergerak ke abad 21.

“Termasuk gurunya, dengan pemanfaatan teknologi mereka siap menjadi pengajar dengan konsep abad 21,” paparnya.(*In)

BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi memberikan perhatian serius pada kasus perudungan. Disdik akan mengoptimalkan peran sekolah ramah anak agar kasus perundungan tidak terulang.

Salah satu kasus perundungan terjadi pada MZ, siswa berkebutuhan khusus yang menjadi korban perundungan baru-baru ini. Disdik Jabar pun, telah memberikan pendampingan terhadap korban.

“Dari laporan, tim TPPA telah melakukan pendampingan psikologis terhadap kondisi traumatis korban. Kantor Cabang Dinas Wilayah X juga sudah melakukan asesmen, termasuk melakukan jangkauan jarak antara korban dan pelaku,” ujar Dedi Supandi, dalam siaran persnya, Jumat (23/9/2022).

Dedi Supandi mengakan, berdasarkan laporan, traumatis MZ atas kejadian tersebut sudah sembuh. Agar tak terulang, pihaknya akan mengoptimalkan peran sekolah ramah anak.

“Sudah jelas, indikator ramah anak indikatornya tentang bersih, aman, nyaman, inklusif, dan lainnya. Termasuk, sekolah melakukan pendampingan terhadap aktivitas siswa,” katanya.

Pengawas sekolah pun, kata Dedi, akan terlibat dalam mengawasi keberlangsungan sekolah ramah anak. Berdasarkan data, persentase penerapan sekolah ramah anak di SMA sudah mencapai 68 persen, sedangkan SMK masih di angka 28,23 persen.

“Evaluasinya akan kita tingkatkan melalui pendampingan dari DP3AKB di wilayah setempat,” katanya.

Selain itu, Dedi pun mendorong satuan pendidikan untuk berinovasi menciptakan program yang mampu menggugah rasa toleransi.

“Misal, coba lakukan kunjungan siswa SMA atau SMK ke SLB sambil memberikan bunga atau apa saja. Sehingga, mereka tahu situasi dan hal apa saja yang harus dilakukan terhadap anak SLB,” katanya.

Selain memberikan pendampingan, Dedi juga memberikan sarana pembelajaran berupa sepeda listrik untuk MZ. Sebab, berdasarkan hasil asesmen cerita dari tim pendamping, siswa penyandang tunagrahita tersebut menginginkan sepeda listrik.

“Sebetulnya, orang tuanya sudah membelikan sepeda. Namun karena keterbatasan, hanya bisa didorong. Jadi, kita beri sepeda listrik,” katanya.

Sedangkan bagi pelaku, Kadisdik menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga dan kepolisian. “Jadi, fokus kita lebih ke menjadikan sekolah ramah anak,” katanya.

Ibunda korban, Maesunah pun berterima kasih atas kunjungan Kadisdik ini. Ia mengungkapkan, buah hatinya itu sangat bersemangat sekolah. “Anaknya semangat sekolah. Walau sampai sekarang belum bisa, tapi ia selalu semangat. Disuruh libur pun tetep mau berangkat,” katanya.

Maesunah berharap, siswa berkebutuhan khusus bisa mendapatkan perhatian hingga dewasa. “Mudah-Mudahan anak saya adalah korban terakhir. Jangan ada korban-korban disabilitas lainnya,” katanya.(*/He)

LAMPUNG – Sarana pendidikan sangat perlu untuk menunjang belajar dan mengajar namun sangat di sesalkan masih ada sekolah yang butuh perhatian dan sangat memperhatikan seperti terjadi di Lampung . Sudah satu bulan, siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Tridarma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, belajar di area parkir sekolah.

Ironis, sebanyak 24 siswa dan siswi terpaksa harus belajar di tempat yang tak layak dan harus berhimpitan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Mereka belajar di tempat yang hanya beratap asbes dan berdinding plastik.

Tak ada tempat duduk, dan mereka juga harus belajar di lantai. Tempat tersebut merupakan area parkir sekolah yang kini disulap menjadi ruang kelas.

Para siswa, salah satunya Wahyu mengaku tak nyaman dan merasa terganggu apabila cuaca dan suhu yang panas. Selain itu, jika hujan turun, kegiatan belajar mengajar terpaksa di hentikan.

Menurut Kepala SDN 02 Tridarma Wirajaya, Nur Elia, hal ini terjadi lantaran sekolah hanya memiliki lima ruang kela. Sehingga siswa harus menggunakan ruang kelas secara bergantian lantaran ruang kelas tidak cukup menampung jumlah siswa yang ada di sekolah.

Guru dan siswa berharap pemerintah terkait agar segera melakukan pembangunan menambah ruang kelas untuk mereka.(*/Ya)

CIREBON – Sebuah sekolah di Kota Cirebon dikabarkan diliburkan sementara karena penularan Covid-19. Secara umum, kasus Covid-19 di Kota Cirebon mengalami kenaikan.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui adanya salah satu sekolah di Kota Cirebon yang ditutup sementara akibat Covid-19. Azis pun nampak terkejut saat mendapat pertanyaan dari para wartawan mengenai hal tersebut. Apalagi, Kota Cirebon saat ini berada pada level 1 PPKM.

“Saya belum dapat infonya, belum menerima laporan” ujar Azis, Jumat (5/8/2022).

Untuk itu, Azis menyatakan akan memanggil kepala Dinas Pendidikan. Dia akan menanyakan langsung mengenai kondisi di sekolah yang dikabarkan ditutup sementara itu.

“Saya akan panggil kadisnya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Apakah sudah separah itu sehingga sekolah itu harus diliburkan?” kata Azis.

Meski demikian, Azis mengaku setuju jika langkah meliburkan sekolah itu untuk melokalisasi paparan Covid-19. “(Tapi) jangan sampai menangkap tikus, lumbungnya yang dibakar, baik (sekolah) negeri maupun swasta,” tukas Azis.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Kota Cirebon mengalami kenaikan cukup signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid 19 Kota Cirebon, pada Jumat, 5 Agustus 2022, tercatat ada 59 kasus terkonfirmasi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan delapan kasus dibandingkan sehari sebelumnya.

Dengan penambahan tersebut, maka total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Cirebon sejak awal pandemi mencapai 16.194 kasus. Sedangkan kasus sembuh dari Covid-19 mencapai 15.567 kasus dan meninggal dunia 568 kasus. (*/La)

CIBINONG – Guru honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor, mengucap syukur karena nominal insentif atau kesejahteraan pegawai (kespeg) resmi mengalami kenaikan mulai Senin (4/7/2022). Kenaikan insentif tersebut sudah dijanjikan oleh Bupati Nonaktif Bogor, Ade Munawaroh Yasin.

“Alhamdulilah, Senin kemarin insentif yang bulan Juni sudah cair dan angkanya naik seperti yang dijanjikan oleh Bu Ade Yasin (Bupati nonaktif Bogor),” ujar Ketua PGH Kabupaten Bogor, Tohirudin, Selasa (5/7/2022).

Ia menyebutkan, nominal kenaikan insentif tahun ini untuk masing-masing guru honor yang mengajar di sekolah negeri tingkat PAUD, SD, dan SMP senilai Rp 700 ribu, dibayarkan selama tujuh kali pada insentif bulan Juni hingga Desember.

Oleh karena itu, kata dia, masing-masing guru honor menerima insentif senilai Rp 1,2 juta setiap bulannya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, setelah beberapa tahun tidak mengalami kenaikan insentif di angka Rp 1,1 juta per bulan.

Tohir menyebutkan, kenaikan insentif guru honor itu menjadi kabar baik yang disampaikan oleh Ade Yasin saat melantik pengurus PGH Kabupaten Bogor periode 2021-2025 di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Bogor, pada Desember 2021.

“Saat pelantikan pengurus PGH ibu (Ade Yasin) bilang ada kenaikan insentif, beliau perjuangkan itu. Kami guru-guru honor intinya berterima kasih kepada ibu Ade Yasin dan Pemkab Bogor,” kata Tohir.

Selain menaikkan insentif 1.635 guru honorer, saat itu Ade Yasin juga menaikkan insentif sebanyak 8.447 orang tenaga pendidik PNS. Kemudian, Pemkab Bogor juga mengubah pola pembayaran insentif, yaitu melalui Program Kartu ATM Pancakarsa hasil kerja sama dengan BJB.

Penerbitan kartu ATM Pancakarsa tersebut mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat, yakni Inpres nomor 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 910/1867/SJ DAN NO. 910/1867/SJ tentang Implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah.

Di samping itu, selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Bogor telah menetapkan guru honorer untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada 2020 sebanyak 1.112 orang dan pada 2021 sebanyak 1.319 orang.

“Banyak kepala daerah yang mengembalikan kembali berkasnya karena tidak sanggup untuk membayar PPPK. Kalau saya sih maju terus, demi perbaikan kualitas pendidikan Kabupaten Bogor,” kata Ade Yasin saat pelantikan pengurus PGH, 8 Desember 2021.(*/Ind)

CIBINONG – Pendidikan begitu penting untuk meningkatkan sumber daya manusia namun pendidikan juga saat ini di indikasikan banyak kecurangan dalam nilai raport untuk menuju jenjang berikut .Dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akhirnya disikapi serius jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang langsung menjadwalkan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1, 2 dan 3 Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepastian ini diungkap langsung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi melalui sambungan telepon dengan wartawan, Kamis (23/6/2022).

“Kita akan segara melakukan cek dan ricek ke sekolah-sekolah yang diduga melakukan kecurangan dalam proses PPDB,” kata politisi Partai Golkar ini.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Bibih ini juga menyebut akan minta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan pengecekan ulang nilai-nilai para siswa yang diduga di mark up untuk dapat lolos dalam sistem komputerisasi standar masuk sekolah.

“Kita minta Disdik Kabupaten Bogor menindak lanjutinya. Jika benar ditemukan adanya upaya mark up nilai, maka kita akan dalami dan tidak menutup kemungkinan jika masuk ranah pidana maka akan kita usulkan untuk diproses secara hukum,” paparnya.

Ditanya terkait sanksi terhadap sekolah, Kang Bibih menyebut akan berkoordinasi dengan Disdik untuk melihat secara detail duduk permasalahannya.

“Kalau memang di sengaja, bukan tidak mungkin kita rekomendasikan untuk dibekukan sementara izin operasionalnya,” tegas Kang Bibih.

Terkait nasib para siswa, jika ditemukan adanya dugaan mark up nilai, Bibih juga meminta kepada Disdik untuk mencarikan sekolah bagi para siswa tersebut.

“Memang untuk jenjang SMA dan SMK itu rananhnya provinsi, tapi para siswa itu adalah warga kami, Kabupaten Bogor yang harus dijamin tetap bisa bersekolah. Anak-anak itu dalam hal ini tidak bisa disalahkan,” ucapnya.

Sementara itu, ketika melakukan konfirmasi langsung ke Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Elis Nurhayati, yang bersangkutan ditengarai enggan untuk menemui tanpa alasan.

Padahal sebelumnya Elis, sempat bertemu selewatan yakni ketika dia mengantar tamu dari Kanwil Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I dan I.

Namun hingga pukul 13.45 WIB, Elis tak juga menunjukan batang hidungnya. Begitu juga dengan petugas di front office sekolah tersebut yang awalnya sempat menerima , tiba-tiba juga hilang tanpa jejak.

Ditempat terpisah, media mencoba lanjut untuk konfirmasi ke Humas SMP Negeri 2 Cibinong, Eris.

Saat diminta tanggapannya terkait hanya satu siswa SMP Negari 2 Cibinong yang diterima di SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor, melalui jalur prestasi raport, dia mengatakan tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut secara detail.

“Maaf bukan kapasitas saya untuk memberikan tanggapan soal itu, pimpinan lah yang berhak memberikan keterangan. Namun sayang pimpinan lagi ada kegiatan di Puncak, Cisarua,” ujar Eris.

Menurut Eris, SMP Negeri 2 Cibinong sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pihaknya positif thinking saja.

Kendati begitu, ia mengaku hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan ini menjadi pembelajaran .
“Untuk ke depannya semoga saja yang diterima melalui jalur prestasi akademik bisa lebih banyak lagi,” ujar Eris.

Sementara itu, Humas Satgas Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat meminta masyarakat yang merasa dicurangi dalam PPDB, khususnya dalam hal pungutan liar (pungli) untuk melaporkan segera apa yang dialami dan ini sangat penting untuk dunia pendidikan.(*/Jun)

“Laporkan saja, kita lindungi pelapornya,” singkat Yudi tegas.

Pernyataan Yudi ini dibuktikan dengan penangkapan terhadap lima orang oknum tenaga pendidik termasuk sang kepala sekolah dan wakilnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli di SMKN 5 Bandung pada Rabu (22/6/2022).

Sekolah tersebut diketahui meminta uang iuran uang pramuka kepada orang tua murid yang anaknya lolos PPDB 2022.

“Ini bermula dari dumas orang tua murid yang merasa keberatan tekriat adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal kan pramukanya masih lama tanggal 20 Juli 2022, tapi kok sudah ada (iuran),” ucap Yudi.

Atas pengaduan ini, kata Yudi, tim bergerak ke SMKN 5 yang terletak di Jalan Bojong Koneng pada Rabu (22/6/2022) kemarin siang pukul 13.00 WIB. Saat dilakukan sidak, tim menemukan barang bukti duit puluhan juta.

“Barang bukti yang didapat ada sekitaran uang Rp 40 juta lebih,” tutur dia.

Dalam OTT tersebut, tim turut mengamankan kepala sekolah berinisial DN, Wakasek berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak segera TS selaku operator.

“Mereka tergabung dalam panitia PPDB,” tutur Yudi.

Yudi menambahkan modus para pelaku melakukan aksi itu dengan menginformasikan kepada orang tua murid adanya uang sumbangan berkisar Rp 3 juta dan uang pramuka Rp 550 ribu. Informasi itu disampaikan saat daftar ulang.

“Nah Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Tapi belum semuanya bayar,” pungkasnya.(*/Nu)

JAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2022 Jawa Barat (Jabar) Tahap 1 telah memasuki proses daftar ulang untuk jenjang SMA dan SMK. Proses daftar ulang dimulai sejak hari ini, Selasa 21 Juni 2022 dan ditutup Rabu, 22 Juni 2022. “Ingat-ingat! Buat calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal TANPA PEMBERITAHUAN, DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI” tulis Instagram Dinas Pendidikan DKI Jabar di @disdikjabar, dikutip Selasa (21/6/2022).

Daftar ulang tahap 1 ini dilakukan oleh orang tua langsung di sekolah-sekolah tujuan. Daftar ulang tahap 1 jenjang SMA dan SMK ini juga bisa dilakukan online ke alamat website sekolah.

Sains Nasional Tingkat SMA Orang tua atau wali bisa melihat petunjuk daftar ulang pada prosedur operasional satuan pendidikan tujuan di website PPDB. Proses daftar ulang akan berlangsung dinamis dengan menyesuaikan perkembangan masa pandemi/protokol Covid-19.

Perlu diketahui, bagi calon peserta didik yang tidak mndaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri. Oleh karena itu dokumen persyaratan perlu disiapkan segera untuk melakukan daftar ulang.

Selain itu, bagi calon peserta didik yang diterima di tahap 1 tetapi tidak diambil, untuk mendaftar ke tahap 2 harus mengundurkan diri di sekolah penerima agar tidak dikunci di pendaftaran tahap

2. Jangan lupa, siapkan dokumen persyaratannya, ya,” Dinas Pendidikan Jabar mengingatkan di akun Instagram resminya.

Berikut ini persyaratan dokumen yang harus dibawa saat daftar ulang seperti dikutip dari Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang SOP PPDB 2022:
1. Menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/print out dari laman PPDB saat pendaftaran online)
2. Menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/print out dari laman PPDB setelah pengumuman)
3. Membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
4. Menunjukkan dokumen persyaratan asli.(*/Ind)