News

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan, kerja pimpinan lembaga antirasuah menganut sistem kolektif kolegial. Sehingga menurut dia, jika ada satu pimpinan yang diduga menerima suap, maka tidak akan memengaruhi proses penyidikan suatu kasus.

Pernyataan ini Alex sampaikan usai diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dia juga diklarifikasi soal pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan SYL.

“Pimpinan itu kan lima (orang), kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu,” kata Alex di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Alex menyebut, suap terhadap dua Pimpinan KPK juga tidak akan menghentikan pengusutan kasus korupsi. Dia justru berkelakar, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, maka harus menyuap kelima pimpinan.

“Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat atau paling enggak tiga lah, menang kan,” ujar Alex.

Ia menjelaskan, mekanisme kolektif kolegial sengaja diterapkan di KPK agar menghindari adanya intervensi dalam penanganan perkara. Selain itu, juga dapat meminimalisasi kuasa terhadap satu orang.

“Kalau toh, ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung,” ujar Alex.

Disamping itu, Alex mengeklaim tak mengetahui adanya pertemuan Firli dengan SYL seperti dalam foto yang beredar ditengah masyarakat. Dia pun mengaku, koleganya tak pernah menceritakan hal ini.

“Ya, saya kalau ketemu siapa-siapa kan enggak harus sampaikan, pimpinan ketika pertemuan itu tidak membicarakan perkara. Kalau sekadar ngopi, ngobrol ngalur-ngidul, ngapain juga kami laporkan,” ungkapnya.(*/Mu)

YOGYAKARTA – Pengajar Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (UGM) Riza Noer Arfani meyakini potensi konflik pada Pemilu 2024 relatif lebih kecil jika dibandingkan Pemilu 2014 dan 2019. Polarisasi ekstrem seperti yang terjadi pada dua pemilu sebelumnya diprediksi tidak akan terulang.

“Polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level akar rumput,” ujar Riza Noer Arfani melalui keterangan di Yogyakarta, Minggu (29/10/2023).

Kendati suasana politik mulai memanas, ia menilai polarisasi serta konflik horizontal maupun vertikal pada Pemilu 2024 kemungkinan besar tidak akan sedahsyat dua pemilu sebelumnya. Kecilnya potensi konflik, menurut dia, antara lain disebabkan semakin meningkatnya literasi masyarakat terhadap teknologi dan media digital sehingga lebih bisa memilah informasi yang mereka peroleh melalui media sosial.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, menurut dia, euforia masyarakat terhadap digitalisasi saat ini sudah cukup stabil. Pendapat serupa disampaikan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Abdul Gaffar Karim.

Menurut Gaffar, pada pemilu pada 2014 dan 2019, pertarungan dukungan dan polarisasi mulai tampak memanas jauh hari sebelum pemilu berlangsung. “Sekarang tidak seperti itu. Jadi mungkin akan lebih tenang dibandingkan tahun 2014,” ucap dia.

Gaffar mengakui munculnya isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun demikian, ia memandang potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat pun relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Menurut dia, minimnya konflik memang perlu disyukuri, namun alasan di baliknya cukup miris karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik. “Negara sangat terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” ungkapnya.(*/D To)

JAKARTA – Bakal calon presiden Anies Baswedan menyampaikan berbagai hal dibicarakan dalam jamuan makan siang dengan Presiden Joko Widodo dan dua bacapres lainnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023). Anies menyebut, pembicaraan dalam jamuan makan selama kurang lebih 1,5 jam itu lebih banyak santai.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyampaikan pesan masyarakat soal netralitas kepada Jokowi. “Tidak ada sesuatu yang berat makanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka mereka yang sayang ini menitip pesan untuk Pak presiden bisa menjaga netralitas,” ujar Anies kepada wartawan.

Anies melanjutkan, masyarakat juga berpesan kepada Presiden Jokowi agar mengintruksikan seluruh aparat keamanan menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Karena itu, bacapres dari koalisi Perubahan ini menyambut baik respon Presiden Jokowi yang mengumpulkan pejabat, kepala daerah, aparat baik TNI/Polri untuk memastikan netralitas dalam Pemilu.

“Kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral dan profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespon positif baik,” kata Anies.

Jamuan makan siang bersama tiga capres ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies menyebut undangan ini sudah dilayangkan pekan lalu dan semula direncanakan pada Minggu. (29/10/2023) kemarin.

“Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir,” ujarnya.

Pertemuan sendiri berlangsung hangat antara tiga capres yang dimulai pukul 12.00 WIB dan selesai sekitar 13.30 WIB.

Jokowi yang mengenakan baju batik bercorak biru menjamu tiga bacapres dengan berbagai menu makanan Nusantara di meja bundar di salah satu ruangan Istana Merdeka. Menu diantaranya Nasi Putih, Soto Lamongan, Ayam Kodok, Sapi Lada Hitam, Bebek Panggang, Cumi Goreng, Udang Goreng Telur Asin, Kaylan Cah Sapi, Es Laksamana Mengamuk (es mangga kuini yang dicampur dengan santan dan gula) dan Jus Jeruk.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menceritakan awal mula permintaan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal tersebut diawali oleh salah satu menteri yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden berlandaskan big data miliknya.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, (27/10/2023).

Namun, PDIP tegasnya taat pada konstitusi dan sejak awal menolak permintaan yang melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut. Meskipun ia tak menampik, adanya upaya-upaya pihak tertentu agar permintaan tiga periode masa jabatan presiden disuarakan oleh partainya.

“Karena PDI Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto.

“Bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” sambungnya menegaskan.

Sebelum itu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan awal masalah antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

Permasalahan tersebut bermula dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan.

“Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Alquran Bolehkan Nepotisme dari Kisah Nabi Musa Tunjuk Nabi Harun Asisten? Ini Kata Pakar

PDIP menolak perpanjangan masa jabatan presiden, karena hal tersebut melanggar konstitusi. Sebab dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini, menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,”tambahnya.(*/Ag)

JAKARTA – Terdapat tiga pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftarkan diri ke KPU dan melalui tahapan tes kesehatan. Pengamat politik, Yusak Farchan menilai, kehadiran tiga pasangan ini akan menyehatkan iklim demokrasi.

Ia menerangkan, dari perspektif kinerja demokrasi kehadiran tiga pasang calon ini sangat bagus. Bahkan, Yusak menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tiga pasang capres-cawapres karena tidak menciptakan atmosfer politik yang ekstrem.

“Ekstrem karena hanya hadir dua pasang calon ya, saya kira lebih dari dua pasang calon ini berpotensi akan menyehatkan demokrasi,” kata Yusak, Minggu (29/10/2023).

Apalagi, ia menuturkan, masyarakat sudah belajar dari pemilu-pemilu periode sebelumnya. Pada Pilpres 2004, masyarakat disuguhi lima kandidat pasangan capres-cawapres yang pada akhirnya pemilu berlangsung dalam dua putaran.

Lalu, pada Pilpres 2009 menghadirkan tiga pasang capres-cawapres. Sedangkan, pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 cuma ada dua pasang capres-cawapres yang melahirkan potensi terjadinya polarisasi sangat tinggi sampai hari ini.

“Dengan hadirnya lebih dari dua pasang calon ya saya kira ini baik, karena pada akhirnya masyarakat dihadapkan kepada banyak alternatif, kepada banyak pilihan,” ujar Yusak yang merupakan Dekan Fisip Universitas Pamulang (Unpam) tersebut.

Peneliti Citra Institute itu mengingatkan, tahapan kampanye capres-cawapres nantinya akan dimulai pada 28 November 2023 dan berlangsung selama 75 hari. Ia berharap, masyarakat bisa disuguhi pertarungan gagasan masing-masing kandidat.

Saat ini, masyarakat sudah bisa mulai mempelajari dan mengkritisi visi-misi dari tiga pasang capres-cawapres. Menurut Yusak, masyarakat sedang menanti penjelasan operasional dari gagasan-gagasan inovatif yang disampaikan capres-cawapres itu.

“Kita membayangkan semua bicara tentang gagasan-gagasan inovatif ke depan karena tantangan bangsa kita yang cukup kompleks,” kata Yusak.

Tiga pasang capres-cawapres sudah mendaftar KPU. Dimulai Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendaftar KPU pada hari pertama, ditutup Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang mendaftar pada hari terakhir.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyinggung pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Pencalonan tersebut dianggap sebagai political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujar Hasto lewat keterangannya, Minggu (29/10/2023).

“Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” tuturnya menambahkan.

Hasto mengaku saat ini, PDIP saat ini dalam suasana yang sedih, serta berpasrah kepada Tuhan dan rakyat. Sebab, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu sangat tidak percaya apa yang terjadi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto.

Pada awalnya, PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, tetapi realistas berkata lain saat ini. Ia pun menyinggung seluruh elemen partai yang berhasil memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam lima pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan dua pemilihan presiden (Pilpres).

“Itu wujud rasa sayang kami, pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lain-lain, beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” ujar Hasto.

Indikator Politik Indonesia merekam bahwa elektabilitas PDIP masih yang teratas pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Elektabilitas partai berlambang kepala banteng itu sebesar 25,2 persen.

Mereka kemudian merekam alasan responden memilih PDIP. Alasan pertama pemilih PDIP adalah karena terbiasa memilih partai tersebut, yakni sebesar 28,4 persen. Menariknya, alasan terbesar kedua responden memilih PDIP adalah karena sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di PDIP menarik lagi ini PDIP, 23,9 (persen) karena suka dengan Pak Jokowi. Jadi magnet PDIP di sini mengapa pilih PDIP, Pak Jokowi ini kuat,” ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo lewat rilis daringnya, Kamis (26/10/2023).

Namun, pemilih PDIP yang memilihnya karena sosok Megawati Soekarnoputri justru cenderung sangat kecil, yakni sebesar 2,2 persen. Padahal, Megawati notabenenya adalah ketua umum partai berlambang kepala banteng itu.

Karenanya, ia menilai wajar jika ada anggapan publik yang menyebut bahwa partai politik adalah kelompok pendukung sosok tertentu. Namun yang terjadi di PDIP justru menarik, ketika Megawati justru kalah pamor dari Jokowi yang notabenenya adalah kader biasa di partai.

“Jadi Pak Jokowi di sini memang asosiasinya memang masih PDIP di sini ya,”katanya.(*/Mu)

JAKARTA – Partai Golkar menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh jajaran koalisi terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya menegaskan, Jokowi juga tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk memperpanjang atau menambah periodisasi presiden menjadi 3 periode,” kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi.

“Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode,” ujarnya.

Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pasalnya, kata Suryawijaya, yang paling penting adalah dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024, diharapkan para elite untuk menjaga kondusivitas keadaan supaya tidak memperkeruh suasana.

“Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi dan mau dibawa ke mana Indonesia ke depan,” katanya.(*/Mu)

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir pihak-pihak yang mengungkit kembali isu usuang soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Pihak yang mengungkit isu tersebut diketahui adalah PDIP usai putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Bahlil mengaku, tidak tahu alasan Sekjen Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Adian Napitupulu mengungkit isu tersebut. Kendati begitu, dia menduga, PDIP sudah kehabisan isu yang bisa disuguhkan ke publik sehingga membangkitkan kembali isu perpanjangan masa jabatan Jokowi.

“Enggak tahu deh, mungkin enggak ada isu lain yang laku kali ya,” kata Bahlil ketika ditanya mengapa PDIP mengungkit isu tersebut, saat konferensi pers usai acara deklarasi relawan Penerus Negeri dukung Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Dalam pidatonya saat acara deklarasi, Bahlil menegaskan, isu penundaan pemilu berawal darinya dan murni hasil pemikirannya sendiri, bukan atas arahan orang lain. Eks ketua umum Hipmi tersebut heran usulan yang sudah berlalu itu diungkit-ungkit kembali oleh PDIP.

“Sekarang sudah terjadi (Pemilu 2024), sudah berlalu, kok masih ada yang bilang bahwa (usulan) tiga periode itu dari seseorang,” kata Bahlil dikutip dari republika.

“Isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” ujar pembantu Jokowi itu menambahkan.

Menteri Bahlil Lahadalia menyebut, Prabowo Subianto adalah capres yang paling memahami kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang kini dilakukan Presiden Jokowi. Bahlil menarik kesimpulan tersebut setelah mencermati pidato-pidato Prabowo, Anies Rasyid Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

“Yang sering bicara soal hilirisasi, yang betul-betul detail untuk menuju Indonesia Emas 2045, ya mohon maaf, saya harus berani mengatakan itu hanya capres Pak Prabowo Subianto,” kata Bahlil di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu.

Menurut Bahlil, wajar Prabowo dianggap sama dengan Jokowi karena keduanya punya program yang sama. Adapun capres yang lain, kata dia, tidak mengetahui detail konsep hilirisasi yang digagas Jokowi.

Dia mengatakan, kebijakan hilirisasi hanya bisa dieksekusi oleh sosok yang punya jiwa nasionalisme dan integritas yang kuat. Figur itu harus pula berani untuk tidak takut apabila ditekan pihak asing.

Soal keberanian, Bahlil mencontohkan bagaimana Dana Moneter Internasional (IMF) sempat mengintervensi Indonesia karena Presiden Jokowi melarang ekspor nikel. Untungnya, Presiden Jokowi adalah sosok yang berani sehingga punya nyali memerintahkan Bahlil untuk melawan IMF.

“Pak Jokowi yang sipil saja udah keras begitu, apalagi Pak Prabowo yang jenderal, mantan Danjen Kopassus,” kata Bahlil.

Dia menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang hanya sering baca buku dan pidato. Bahlil menyebut, nangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan secara mandiri seperti Prabowo.

“Bukan (pemimpin yang) tanya-tanya dulu kiri-kanan, nanti yang kiri nanya lagi bagaimana ee, atau tanya yang kasih tiket sudah setuju apa belum, kalau belum setuju nanti pikir-pikir dulu,” kata Bahlil menyindir capres lain. Salah satu relawan yang hadir di acara itu sontak meneriakkan kata ‘petugas partai’.(*/Ag)

DEPOK – Bakal Calon Presiden (Bakal Capres) Anies Baswedan menyatakan untuk memenangkan perubahan perlu membangun kekuatan spiritual dan semangat yang pantang menyerah.
Demikian disampaikan Anies saat memberikan sambutan dalam acara senam dan jalan sehat di GDC Depok, Sabtu.(28,10.2023)

“Dengan datang ke sini (senam dan jalan sehat di GDC) berarti menunjukkan ikut bertanggung jawab terhadap keadaan bangsa ini,” kata Anies.

Mantan Gubernur DKI itu bertanya kepada para peserta jalan sehat, apakah ketimpangan akan didiamkan untuk jalan terus atau perlu diadakan perubahan? serentak massa menjawab perubahan.

Dengan datang ke sini, kata Anies, berarti menunjukkan masyarakat Depok menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. “Dari Depok telah pancarkan perubahan untuk Indonesia,” kata Anies.

Untuk itu, Anies mengajak warga untuk memenangkan AMIN. Ia menilai apabila di Jawa Barat bisa dikuasai, maka AMIN bisa menang.Anies meminta kader untuk mendatangi warga 40 rumah ke depan, belakang samping kiri dan samping kanan, untuk memenangkan AMIN.

Sementara itu, bakal Cawapres Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya melihat semua yang hadir di sini bergairah dengan energi perubahan.”Saat ini, kita saksikan masyarakat ingin perubahan untuk memenangkan Pilpres 2024,” kata Cak Imin.

Untuk itu, kata Cak Imin, lakukan perubahan dengan mulia dan adil. “Mari kita bersatu untuk AMIN (Anies – Imin) yang tak bisa dibendung dan dikalahkan,” katanya.

Acara jalan sehat dan senam ini dibanjiri oleh ribuan masyarakat yang datang dari wilayah Kota Depok.(*/Ry)

JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun, mengatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen memperkuat KPK dalam memberantas korupsi jika menang dalam Pilpres 2024.

“KPK perlu diperkuat untuk bisa menghadapi korupsi dengan skala besar. Begitu juga kepolisian dan kejaksaan,” kata Tama kepada wartawan, Sabtu (28/10)/2023).

Tama menyebut, Ganjar dan Mahfud juga akan memperkuat kejaksaan dan kepolisian. Menurutnya, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus berkolaborasi dalam memberantas korupsi.

“Jadi tidak bisa ketiga lembaga ini sendirian memberantas korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, pasangan itu ingin memperkuat sinergi dan harmonisasi dari ketiga lembaga penegak hukum. Apalagi, baik kejaksaan maupun Polri mempunyai infrastruktur hingga tingkat daerah.

“Maka dari itu fungsi koordinasi monitoring harmonisasi ini menjadi penting. Yang ingin ditekankan adalah kolaborasi penegak hukum dalam memberantas korupsi,” katanya.

Tama mengungkapkan, Ganjar-Mahfud menempatkan pemberantasan korupsi sebagai fondasi visi-misi mereka, selain digitalisasi birokrasi dan ketersediaan anggaran. Menurutnya, ini yang membedakan dengan dua pasangan capres-cawapres lainnya.

“Ganjar-Mahfud juga ingin mempercepat dukungan teknologi dan informasi hubungan dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan Polri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ganjar dan Mahfud MD telah resmi mendaftar sebagai pasangan bakal capres-cawapres ke KPU. Mereka diusung oleh koalisi partai politik, PDIP, PPP, Perindo, Hanura.(*/Mu)