News

BOGOR – Demi mengawali karirnya sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023 sejak dilantik pada 31 Desember 2018 lalu oleh Gubernur Jawa Barat, Ade Yasin bakal menerapkan beberapa program. Salah satunya, melakukan konsolidasi internal dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor.

“Untuk pertama dalam tugas saya sebagai Bupati Bogor, saya akan melakukan konsolidasi internal guna memberitahukan program-program kepada seluruh SKPD,” kata Bupati Ade Yasin saat ditemui usai menggelar pertemuan dengan seluruh wartawan Bogor di RM Bumi Aki, Jumat (04/1) malam lalu.

Bupati melanjutkan, pemaparan program dalam rapat internal itu dimaksud agar seluruh kepala SKPD dapat mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi program andalan dirinya sewaktu kampanye di pilkada 2018.

“Saya sosialisasikan dulu program saya ini agar semua unsur muspida dan masyarakat Kabupaten Bogor bisa paham, bahwa program-program itu harus berkaitan dengan program yang saya kampanyekan kepada masyarakat Kabupaten Bogor kaitan program pancakarsa,” jelas Bupati Ade.

Wanita yang kerap disapa AY ini juga menambahkan, sebagian program Pancakarsa itu telah diterapkan kepada masyarakat saat kampanye. Program lainnya akan dilanjutkan setelah dirinya dilantik, karena tentu saja membutuhkan kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin.

Adapun, maksud program Pancakarsa yakni: Bogor Membangun, meliputi Pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi, penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), satu kecamatan satu taman/ruang terbuka hijau dengan fasilitas internet gratis.

Bogor Cerdas, meliputi sarana dan operasional pendidikan gratis melalui Kartu Bogor Cerdas, sertifikasi daerah dan insentif untuk guru honorer, termasuk guru Madrasah dan guru PAUD.

Bogor Maju, meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan public, penciptaan Iklim Investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, dan pemberdayaan petani dengan bantuan permodalan melalui kartu tani.

Selanjutnya Bogor Sehat yang meliputi, Pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Bogor Sehat, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan RSUD, pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku layanan sosial dan kesehatan.

Kemudian Bogor Beradab, meliputi peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, mushola, ormas islam dan majelis ta’lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan Insentif bagi para pelaku pembangunan RT/RW, amil, linmas, kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan Kerukunan hidup antar umat beragama.

“Jadi ada 5 program yang dimaksud dalam program Pancakarsa, dan setelah saya menjadi Bupati diawal tahun, satu persatu akan saya terapkan apa yang telah menjadi visi misi kami sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023,” tegasnya.

Tak lupa, sambung AY, pihaknya mengajak seluruh unsur serta insan pers untuk mengawal seluruh programnya dalam seratus hari kerja dirinya sebagai Bupati Bogor.

“Ayo saya mengajak semua seluruh lapisan, mulai dari Muspida, para tokoh, dan rekan-rekan media dalam mengawal program 100 hari kerja saya kedepan,” tandasnya. (*/Wid)

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, mengajukan anggaran tambahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Pasalnya, pemilu serentak tahun 2019 ini, melalui APBN pemerintah pusat menyamaratakan anggaran yang digelontor untuk perhelatan akbar tersebut ke KPU tingkat daerah.

Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, dalam dana yang di peroleh KPUD Kabupaten Bogor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perhelatan Pemilu nanti, dinilai masih tak mencukupi dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat diawal tahun 2019 kemarin.

Untuk itu, KPUD Kabupaten Bogor mengajukan kembali anggaran tambahan kepada Pemkab Bogor dalam waktu dekat dengan mendatangi Bupati Bogor, serta meminta dukungan pemerintah daerah terkait anggaran dan fasilitas bagi lembaganya dalam penyelenggaran pemilu serentak tersebut.

“Dimana, dalam persiapan pemilu serentak pada 17 April nanti, KPUD sangat butuh dukungan dari pemkab Bogor demi terlaksananya perhelatan akbar ini, seperti dukungan secara moral maupun moril,” ujar Umi kepada wartawan, di Cibinong, Selasa (08/1).

Umi menjelaskan, anggaran yang digulirkan pemerintah pusat terhadap KPU tingkat kota/Kabupaten dianggap tak cukup karena anggarannya disamaratakan dengan daerah yang jumlah PPS nya jauh lebih sedikit dari jumlah pps di Kabupaten Bogor.

“Kalau anggaran murninya dari Pusat sudah cair, tapi untuk anggaran kami masih alami kekurangan, lalu saat ini kami ajukan lagi ke Bupati Bogor bersifat segera. Dengan catatan tidak duplikasi,” kata dia.

Menurutnya, dari total anggaran yang diperoleh pihaknya jika KPUD Kabupaten Bogor masih kekurangan anggaran sebesar kurang lebih Rp15 miliar rupiah dari target jajarannya. Lantaran, mengingat jumlah PPS di kabupaten Bogor mencapai hingga 14000 lebih.

“Iya, APBN yang kami terima diawal tahun yang telah kami terima, masih tidak mencukupi dari total target biaya anggaran pemilu yang telah kami perhitungkan. Maka dari itu kami mencoba pengajuan dana tambahan kepada Bupati Bogor,” tandasnya. (*/DP Alam)

SURABAYA – Prostitusi online yang dibongkar Polda Jatim ternyata bukan saja melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila. Masih ada 45 artis dan 100 model yang dijajakan melalui media sosial.

Polda Jatim menyebutkan saat ini ada sekitar 45 artis selain Vanessa yang berada dalam jaringan yang sama. Sebanyak 45 artis tersebut terhubung dengan dua mucikari yang juga menyediakan jasa artis Vanessa maupun Avriellia yakni ES, 37, dan TN, 28.

“Dari pengakuan dua mucikari disebutkan ada 45 oknum artis serta 100 model yang terlibat langsung dengan mereka. ES berhubungan dengan si artis dan TN dengan selebgram,” jelas Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan, di Mapolda Jatim, (7/1/2019).

Menurut Luki, jaringan prostitusi online ini cukup besar. Karena itu, setelah mengamankan Vanessa dan Avriellia, pihaknya akan memanggil satu persatu artis yang terlibat dalam jaringan ini.

ES dan TN sejauh ini telah dijadikan tersangka terkait kasus prostitusi online. Modus operandinya adalah dengan menawarkan jasa prostitusi melalui media sosial.

Kedua muncikari berasal dari Jakarta. Mereka terancam dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 27 dan 45 UU ITE dan pasal 296 dan 506 KUHP.

Vanessa dan Avriellia itu hanya sebagian kecil dari artis yang tergabung dalam jaringan prostitusi online yang baru-baru dibongkar Polda Jatim.

Menurut Luki, tersangka ES yang berhubungan langsung dengan oknum artis. Sedangkan TN yang berhubungan langsung dengan model majalah FHM.

“Ada 100 nama dari majalah, iklan, dan lainnya. Ini terungkap dari pengakuan kedua mucikari itu,” terang Luki.

Polda Jatim menyebut pelanggan transaksi seks Vanessa rata-rata dari kalangan pengusaha.
Hanya saja Kasubdit V Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Jatim, AKBP Harissandi tidak tahu persis apakah ada juga pelanggan prostitusi online Vanessa dari kalangan pejabat.

Saat ini status hukum Vanessa di kasus prostitusi online sebagai saksi korban. Polisi menetapkan dua mucikari Vanessa l sebagai tersangka. “Mereka ditahan, sementara Vanessa tidak,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menghadiri istigotsah dan doa bersama dalam memperingati hari lahir (harlah) ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung DPP PPP, Jalan P Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.

Ma’ruf yang tiba di lokasi sekitar pukul 20:00 langsung disambut Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani juga tampak mendampingi Romi menyambut Ma’ruf.

Selain di hadiri jajaran pengurus DPP PPP, peringatan harlah juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman memang kader dari partai berlambang Ka’bah itu.

Bagi PPP, Ma’ruf bukan orang asing. Ketua MUI itu pernah bernaung di PPP. Pada periode 1973-1977, Ma’ruf merupakan anggota DPR RI dari PPP.

Kemudian pada 1977-1982, Ma’ruf menjadi anggota DPRD DKI dari fraksi PPP. (*/Nia)

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung, yang salah satu isinya adalah mewajibkan setiap bangunan atau gedung komersil menyediakan tempat ibadah yang layak.

Perda ini untuk mengingatkan pemilik dan pengelola gedung komersil di Kota Bandung karena selama ini masih banyaknya penempatan musala di basement gedung.

“Jadi, gedung-gedung komersil jangan sampai menempatkan tempat ibadah di ruangan-ruangan yang sumpek dan tidak memiliki kemuliaan, misalnya ditempatkan di basement dan yang lainnya. Kita harus bisa menjaga kenyamanan ibadah masyarakat,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Arif Hamid Rahman di Kota Bandung, (4/1/2019).

Diketahui, DPRD Kota Bandung telah menetapkan Perda Bangunan Gedung pada Kamis 27 Desember 2018. Perda baru ini merupakan revisi atas aturan sebelumnya yang tercantum dalam Perda No 5/2010 tentang Bangunan Gedung.

Arif menjelaskan, penetapan Perda Bangunan Gedung yang baru mengamanatkan kewajiban penyediaan fasilitas di gedung-gedung komersial, seperti pusat perbelanjaan, hotel, rumah susun, hingga apartemen.

Salah satu fasilitas yang harus disediakan, yakni mushala.

Dia mengatakan, masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam tentu akan lebih nyaman dalam beribadah jika gedung-gedung komersial menyediakan musala di tempat yang layak. “Pemerintah di sini memberikan jalan untuk membangun tempat-tempat ibadah yang nyaman,” tegas Arif.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengimbau para pengelola gedung komersil untuk melengkapi fasilitas tempat ibadah yang nyaman dan layak. “Kalau tempat belanja, seharusnya pengelola berpikir dengan memberikan kenyamanan karena orang datang ke situ.

Ketika ditempatkan di basement, saya terus terang malas untuk datang lagi,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Mang Oded itu, beberapa waktu lalu.

Karenanya, Mang Oded meminta para pengelola dan pemilik gedung komersil di Kota Bandung untuk mengikuti aturan tersebut. “Semua pembangunan di Kota Bandung, terutama tempat-tempat shopping harus mematuhi itu,” tandasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Keberadaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) makin diperhitungkan sejak dipilihnya secara aklamasi Abdul Aziz sebagai ketua umum DPP KNPI pada Kongres ke-XV Pemuda/KNPI.

DPP KNPI yang dinahkodai Abdul Aziz menemui KH Ma’ruf Amin selaku calon wapres. Kedatangan pengurus DPP KNPI disambut hangat Kiai Ma’ruf.

“Saya turut berbahagia, para pemuda penggerak bangsa ini mau berkunjung ke kediaman saya,” kata Kiai Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (5/1).

Pertemuan ini diadakan dalam rangka untuk melaporkan hasil kongres KNPI yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu lalu (1/12). Dan tentunya untuk menjalin silaturahmi dengan Kiai Ma’ruf.

“Saya sangat mengapresiasi dan merespon positif atas terpilihnya Abdul Aziz sebagai ketua umum DPP KNPI. Untuk terus mengawal kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depannya,” jelas Kiai Ma’ruf.

Dalam kesempatan itu, Abdul Aziz menyampaikan bahwa DPP KNPI akan ikut menyukseskan Pilpres 2019, dan mengawal pemerintahan selanjutnya.

“Kami akan ikut menyukseskan Pilpres 2019, mendukung dan mengawal pemerintah berkelanjutan. Acara pertemuan ini sebagai tanda komitmen untuk mengawal pemerintah Indonesia yang berdaulat serta profesional,” tandasnya. (*/Adyt)

BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Pangandaran mengimbau kepada seluruh warga agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat atau informasi dari BMKG.

Imbauan tersebut terkait gempa berkekuatan 5 skala richter yang mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Selasa (1/1/2019) malam sekitar pukul 19.25 WIB.

“Kepada warga masyarakat dan wisatawan supaya tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasa dan tidak usah khawatir,” kata Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran, Nana Ruhena, Selasa (1/1/2019), malam.

Nana mengatakan, bagi pengunjung yang telah mempunyai jadwal tujuan wisata ke Pangandaran, agar tidak menunda apalagi hingga membatalkan rencana wisata.

Menurutnya, mengenai gempa yang terjadi, pihaknya mengaku langsung melakukan koordinasi dengan relawan penanggulangan bencana, penggiat wisata, TNI, POLRI dan masyarakat.

“Kami sampaikan bahwa kondisi wilayah Kabupaten Pangandaran pada umumnya berjalan lancar, seluruh obyek wisata tidak ada masalah,” ungkapnya.(*/Hend)

JAKARTA – Masih banyak terjadi pelanggaran registrasi kartu HP SIM prabayar dengan menggunakan identitas pihak lain. Karena masih bisa diakali, maka SMS dan telepon spam pun masih beredar di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna Murti, Jumat (28/12/2019). Padahal, lanjutnya, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa salah satu tujuan registrasi kartu SIM prabayar adalah untuk mencegah penipuan bagi konsumen.

Untuk itu, BRTI bersama dengan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) bekerja sama untuk mengevaluasi skema registrasi kartu SIM prabayar. “Setelah tahun baru nanti kita minta data-data dari operator, berapa jumlah pelanggannya, berapa jumlah pelanggan yang registrasi lebih dari tiga nomor dengan satu NIK dan KK,” tandas Ketut.

Dari data tersebut, nomor-nomor yang dinilai melanggar ketentuan registrasi akan diblokir. “Tapi sebelum diblokir, diberi notifikasi dulu untuk registrasi ulang,” lanjut Ketut.

Menurutnya, BRTI sudah keluarkan ketetapan Seperti diketahui, penyelenggaran registrasi kartu SIM prabayar resmi berakhir Mei lalu. Namun, tujuh bulan berselang, SMS dan telepon spam masih banyak dikeluhkan.

Ketut mengatakan bahwa masalah ini juga masih menjadi perhatian Kominfo melalui BRTI. November lalu, BRTI mengeluarkan Ketetapan BRTI (TAP BRTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan Melawan hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasas Telekounikasi.

Aturan ini ditujukan untuk mempertegas penyelenggaran registrasi agar tidak multitafsir. Ketut menjelaskan bahwa aturan tersebut juga melarang registrasi kartu secara masif.

“Jadi misalnya ada perangkat yang digunakan untuk registrasi masif di lapak atau gerai mitra operator, sekarang itu dilarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penggunaan perangkat untuk registrasi masif hanya dilakukan oleh operator melalui gerai resmi dan hanya berlaku machine to machine, bukan perorangan.

Ketut menegaskan bahwa akan ada sanksi pidana menunggu bagi pihak-pihak yang menggunakan identitas orang lain tanpa hak untuk registrasi SIM prabayar.

“Kalau orang lain menggunakan identitas orang lainnya untuk registrasi, bisa dikenakan undang-undang ITE karena memanipulasi data elektronik atau undang-undang kependudukan,” paparnya.

Aduan spam Ketut juga menyarankan masyarakat untuk melaporkan spam SMS dan telepon ke akun Twitter @aduanBRTI. Masyarakat bisa melaporkan nomor yang mengirim SMS spam dengan mengirim tangkapan layar.

Sedangkan untuk telepon spam, pelapor akan diminta untuk mengirimkan rekaman telepon yang diduga spam tersebut ke akun @aduanBRTi melalui pesan langsung.

Ketut mengatakan bahwa Kominfo menggunakan pihak ketiga untuk mengelola aduan spam, dan akan ada tim verifikasi untuk menyortir apakah nomor yang diadukan tergolong spam atau tidak.

“Begitu masuk ke Twitter, langsung diterima pihak ketiga, nanti ada tim verifikasi, lalu pihak ketiga tersebut mengirim e-mail ke operator untuk melakukan pemblokiran nomor (yang diadukan),” terang Ketut.

Menurutnya, penggunaan jasa pihak ketiga tidak akan membahayakan data pengguna. “Sumber daya Kominfo tidak cukup untuk melakukannya sendiri, karena perlu perangkat, perlu server, dan sebagainya,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi, Rahmat Triyono menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih cukup signifikan dan berpotensi bisa timbulkan longsor. Terkait hal itu, BMKG pun memanfaatkan sensor-sensor seismograf untuk mencatat aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut.

“Pada saat kejadian 22 Desember sensor-sensor ini juga merekam tetapi merekamnya bukan gempa bumi, dan sangat kecil memang, tidak ada manusia yang rasakan getaran itu,” kata Rahmat saat konferensi pers di gedung BMKG, Selasa, (25/12/2018) malam.
Menurut dia, dengan memanfaatkan seismograf tersebut diharapkan dapat memberikan peringatkan kepada masyarakat di sekitar Selat Sunda.

“Karena itu dengan seismograf yang dimiliki BMKG, dengan mengepung Gunung Anak Krakatau diharapkan bisa mencatat kalau satu sensor mencatat itu setelah diatur dia akan mengeluarkan alarm. Kalau dua minimal tiga kita bisa mengetahui di mana posisi, sumber getaran itu tadi. Apalagi kalau enam-enamnya mencatat,” jelasnya.

Dia menyatakan bahwa cara tersebut kemungkinan yang paling efektif untuk saat ini karena potensi longsor Gunang Anak Krakatau masih mungkin terjadi.

“Sehingga dengan kami bisa memonitor gerakan itu tadi. Katakanlah pada 22 Desember kemarin setara dengan magnitudo 3,4. Kalau ini mungkin 3,4 sampai 3,5 ke atas bisa jadi BMKG memberikan peringatan untuk sekitar Selat Sunda,” ucap Rahmat.

Selama ini, kata dia, peringatan BMKG dengan magnitudo yang cukup signifikan di atas 7.

“Karena ini goncangan tidak begitu besar bisa menimbulkan longsor maka dengan sekitar 3,4 sampai 3,5 kami akan berikan peringatan untuk sekitar Selat Sunda,” ujarnya.

Kemudian setelah memberikan peringatan sekitar satu jam kalau tidak ada air laut masuk atau tidak ada tsunami maka BMKG akan segera menyatakan peringatan dinyatakan berakhir, tandasnya.(*/Adyt)

BOGOR – Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi, 26 Desember 2018, meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi yang terletak di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

“Ini salah satu upaya mengantisipasi banjir di Jakarta yang dikerjakan di hulu,” kata Presiden di lokasi peninjauan.

Bendungan ini difungsikan untuk menahan debit air dan mengurangi potensi banjir saat musim hujan khususnya di Jakarta karena Bendungan Sukamahi dan satu bendungan lainnya (Ciawi) diperkirakan akan mampu mengurangi potensi banjir di hulu Ciliwung hingga 30 persen.

Berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan konstruksi Bendungan Sukamahi telah mencapai 15 persen dari keseluruhan. Sementara untuk pembebasan lahan akan sepenuhnya diselesaikan pada bulan Januari 2019. Bendungan tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada 2019 mendatang.

“Saya kira perkembangannya ini baik,” kata Presiden.

Selain melakukan pencegahan banjir di sisi hulu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan upaya pencegahan dari sisi hilir dengan mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung dan lainnya. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena lebar sungai yang semakin menyempit.

“Di hilirnya (dilakukan dengan upaya) memperlebar Ciliwung, (membangun) sodetan Ciliwung ke BKT (banjir kanal timur), kemudian yang dilakukan Pak Gubernur sekarang membuat sumur-sumur besar resapan, dan drainase-drainase dibersihkan. Saya kira kalau itu berjalan semuanya insyaallah akan mengurangi banyak (potensi banjir),” tuturnya.

Saat melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.(* /Wido)