News

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan kepada seluruh prajuritnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. TNI, kata Agus, harus netral dan tidak condong kepada pasangan calon mana pun.

“Kita koridornya UU TNI nomor 34 Tahun 2004 di mana kita tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus saat ditemui usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut, Agus Subiyanto pun mempersilakan prajuritnya untuk keluar dari TNI jika ingin terlibat dalam politik praktris. Jika tidak, maka Agus tidak segan-segan untuk memberlakukan sanksi disiplin.

“Demikian juga UU Pemilu tahun 2017 kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi, apabila melanggar UU tersebut akan ditindak pidana,” katanya.

“Ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinan, dan sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI akan mentaati UU tersebut,” sambungnya.

Di sisi lain, Agus mengungkap bahwa pihaknya mengamankan serta menyukseskan Pemilu 2024. Bahkan, kata Agus, TNI AD mengerahkan sekitar 115.000 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

“Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut,” kata Agus.
Agus mengatakan, setiap kotama dan kodam mempunyai rencana kontijensi dengan kerawanan-kerawanan yang akan dibuat direncanakan pascapemilu.

“Jadi sebelum, pada saat pemilu, dan setelah pemilu itu kita rencanakan. Dan tiap-tiap kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya apa, biasaya kan kalau kita kerawanannya alam atau non-alam,” katanya.

“Alamnya bencana alam, non-alamnya kerawanan konflik sosial, kita sudah punya mapping setiap Kodam. Satu putaran atau dua putaran kita siap untuk mengamankan pemilu,” tambahnya.(*/Mu)

JAKARTA – Serangan Israel ke Palestina hingga saat ini menyebabkan ribuan masyarakat sipil tewas. Bahkan, mayoritas dari mereka yang harus merenggang nyawa, ialah anak-anak, wanita, hingga masyarakat lanjut usia (Lansia).

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengecam keras tindakan yang dilakukan zionis Israel tersebut. Sebab, banyak pula fasilitas seperti masjid hingga gereja, ikut porak-poranda.

“Saya juga ingin sekali menyerukan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil, dan mentargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit, masjid, dan gereja,” kata Retno dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Oleh sebab itu, Retno meminta Israel mematuhi humaniter Internasional. Sebab, dalam perang sekali pun, ada aturan keras terkait hukum.

“Patuhi hukum humaniter internasional. Sekjen PBB pernah mengatakan, di dalam perang pun ada hukumnya,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta maaf terkait adanya kesulitan mengevakuasi satu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza.

“Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan, kembali belum berhasil,” ujar Retno , Senin (6/11/2023).

Hal ini, kata Retno, dikarenakan akses bantuan menuju Gaza telah ditutup. Bahkan, sudah dua hari tidak ada proses evakuasi di Gaza akibat penutupan tersebut.(*/Ag)

JAKARTA – Berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) akan menggelar aksi damai bela Palstina di Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Minggu (5/11/2023).

Demo itu akan diikuti oleh jutaan massa yang merupakan bentuk solidaritas atas dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menegaskan acara itu tidak hanya dihadiri oleh umat muslim saja, melainkan seluruh ormas keagamaan juga ikut berpartisipasi. Mereka hadir atas dasar rasa kemanusiaan.

“Alhamdulillah sudah ada sambutan yg sangat baik, beragam bahkan seluruh ormas keagamaan muslim maupun non muslim satu kata mendukung agenda aksi damai akbar, aliansi rakyat Indonesia membela Palestina menolak kejahatan dan penjajahan Israel,” ucap Hidayat dalam konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Nantinya para peserta akan hadir di kawasan Monas menyuarakan, agar Israel menghentikan gencatan senjata kepada rakyat Palestina. Acara ini sudah mendapatkan izin dan akan dilaksanakan di monas dengan kehadiran insyaallah tidak kurang dari dua juta peserta,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa demo ini sebagai bentuk keseriusan rakyat Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan penjajah di atas dunia harus dihapuskan.

“Bukan program main-main ini menandakan bahwa bangsa indonesia tidak main-main dengan permasalahan yang sangat serius. wajah dunia merusak kemanusiaan dan bakal melanggengkan penjajahan ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan acara itu nantinya akan dihadiri oleh menteri luar negeri, Retno Marsudi. Sejumlah tokoh lintas agama juga akan menyampaikan orasi dihadapan jutaan orang.

“Ibu menteri luar negeri kemudian ketua DPR ketua MPR dan ketua DPD, tentu nanti tokoh-tokoh lintas agama masing-masing menyampaikan orasinya. Ini yang saya sebutkan sebagai ungkapan nurani bangsa dan kemanusiaan,” kata Sudarnoto.

Pihaknya mengutuk keras tindakan Israel yang dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Oleh sebab itu, aksi ini diharapkan sebagai tekanan kepada Israel agar sesegera mungkin menghentikan gencatan senjata.

“Israel memang melakukan genosida dan kejahatan perang yang jumlah korbannya lebih dari 8.000. Sehingga harus ada langkah penting. Tekanan publik ya. Insyallah ini jadi kekuatan penekan penting. Insyallah dua juta akan kita hadirkan,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Pahala Mansury mengemukakan pengiriman bantuan kemanusiaan dari Pemerintah RI untuk warga Palestina di Gaza dibagi atas dua gelombang. “Hari ini batch (gelombang) pertama yang utamanya berasal dari masyarakat, Kemenkes dan TNI,” kata dia menjelang agenda pelepasan bantuan kemanusiaan di Base Ops Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023).

Pengiriman bantuan gelombang pertama yang akan diterbangkan ke Gaza, kata dia, berupa alat-alat kesehatan, sanitasi, makanan, kantong tidur, dan perlengkapan musim dingin seberat total 51 ton. Bantuan kemanusiaan itu diangkut menggunakan dua pesawat C-130 Hercules bernomor ekor A-1327 dan A-1328 berasal dari Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32 TNI AU.

Pesawat tersebut juga membawa total 42 kru pesawat dan dua perwira menengah TNI dari Kementerian Pertahanan yang bertugas sebagai penghubung. Selain TNI, Mabes Polri juga memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza menggunakan satu pesawat sewa Boing 737 Garuda Indonesia.

Sebanyak tiga pesawat itu diberangkatkan dari Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu pagi, dengan didampingi dua pesawat Hercules cadangan. Rute penerbangan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza itu melintasi Lanud Halim Perdanakusuma (Jakarta)-Aceh-Yangon (Myanmar)-New Delhi (India)-Abu Dhabi (Uni Emirat Arab)-Jeddah (Arab Saudi)-El Arish (Mesir).

Bantuan gelombang kedua diperoleh melalui sumber pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Pahala mengatakan bantuan gelombang kedua berupa obat-obatan dan alat kesehatan.

“Kami harap bantuan ini akan bisa meringankan beban dari kebutuhan sehari-hari, meringankan beban masyarakat di Gaza,” katanya.

Ia mengatakan bantuan itu akan diserahterimakan ke Bulan Sabit Merah Mesir, kemudian disalurkan ke Gaza oleh UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

“Rencananya kami akan serahkan bantuan ke Bulan Sabit Merah Mesir. Kita sudah koordinasi intens dengan mereka yang dapat kewenangan dari Pemerintah Mesir,” katanya.

Dia mengatakan Mesir negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, sebagai satu-satunya ruang atau jalur penyaluran bantuan dan jalur perlintasan manusia via Rafah.(*/Nu)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 9.917 orang masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPR Pemilu 2024. Mereka semua diusung oleh 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan (dapil).

“Jumlahnya yang memenuhi syarat untuk masuk DCT, yang kita tetapkan hari ini, adalah 9.917 orang. Ini meliputi 18 partai politik peserta pemilu dan tersebar di 84 daerah pemilihan,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, (3/11/2023).

Hasyim menjelaskan, jumlah calon yang masuk DCT berkurang dua orang dari awalnya 9.919 yang masuk daftar calon sementara (DCS). Satu orang dibatalkan pencalonannya oleh Partai Gelora. Satu orang lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena terdaftar ganda.

“Yang bersangkutan ini di tingkat pusat (DPR RI) dicalonkan oleh Partai Perindo dan kemudian ternyata dia juga dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk DPRD provinsi Kalimantan Barat, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat,” ujar Hasyim.

Dalam data yang dipaparkan Hasyim, tampak jumlah calon yang diusung 11 partai politik masing-masing adalah 580 atau jumlah maksimal. Tujuh partai lainnya jumlah calonnya tak mencapai 580.

Partai Gelora, misalnya, hanya 396 calon. Lalu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 525 calon, Partai Hanura 485 calon, Partai Garuda 570 calon, Partai Bulan Bintang (PBB) 470 calon. Selanjutnya Partai Perindo 579 calon dan Partai Ummat 512 calon.

Dari total 9.917 calon anggota DPR yang masuk DCT, 6.241 di antaranya adalah laki-laki. Calon anggota DPR perempuan tercatat sebanyak 3.676 orang atau 37,13 persen dari total keseluruhan.

Dalam kesempatan itu, KPU RI juga menetapkan 668 orang masuk DCT anggota DPD. Jumlah tersebut terdiri atas laki 535 laki-laki dan 133 perempuan. Mereka tersebar di 38 dapil/provinsi.(*/Mu)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta para ulama mengambil peran dalam menyejukkan situasi politik yang menghangat jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Kiai Ma’ruf saat menerima jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Nomor 6, Jakarta Pusat, (3/11/2023).

“Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Wapres, Masduki Baidlowi seusai mendampingi RI 1 pada pertemuan tersebut.

Menurut Masduki, memasuki tahun politik potensi terjadinya pembelahan di tengah masyarakat akan semakin meruncing. Dia mencontohkan, salah satu perhatian Wapres adalah berbagai perdebatan di masyarakat yang kerap terjadi di dunia maya yang semakin meresahkan.

“Misalnya di medsos banyak sekali perdebatan-perdebatan yang seakan-akan silaturahmi tidak lebih penting ketimbang sebuah pilihan politik praktis yang jangka pendek,” ujarnya.
Masduki menyebut, menjelang Pemilu 2024, Kiai Ma’ruf juga berharap para pimpinan MUI harus tetap membawa lembaga yang menaungi para ulama untuk tetap mengambil sikap netral. Hal itu tanpa mengesampingkan pilihan politik individu.

“Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silakan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Masduki mengungkapkan, dibahas juga mengenai rencana Rapat Paripurna MUI yang segera akan digelar dengan agenda utama pengesahan Kiai Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI. Sebelumnya, posisi itu ditempati KH Miftachul Akhyar.

“Kiai Anwar Iskandar yang sudah diputuskan sebagai Ketua Umum pengganti KH Miftachul Akhyar dalam rapat pleno, tinggal disahkan dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan yang sekaligus adalah Wapres KH Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Adapun jajaran pimpinan MUI yang diterima Wapres dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua Umum KH Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Buya Basri Bermanda, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama KH Abdulah Jaidi, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.(*/Ad)

JAKARTA – Polisi menegasakan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Tadi materi penyidikan ya, tapi yang jelas ada,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Kendati demikian, Ade Safri tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi penyidikan tersebut, termasuk kapan pertemuan keduanya terjadi.

Adapun rumah tersebut diperbincangkan setelah diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo dengan adanya penggeledahan oleh kepolisian.

Rumah tersebut yang dimiliki oleh seseorang berinisial E ternyata disewa oleh seorang pengusaha bernama Alex Tirta.

“Pemilik rumah Kertanegara adalah E. Yang menyewa rumah Kertanegara dari E adalah Alex Tirta,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Selasa 31 Oktober 2023.

Alex Tirta diketahui merupakan seorang pengusaha yang memiliki Hotel Alexis. Ia juga saat ini menjabat sebagai Ketua Harian PP PBSI periode 2020-2024.

Lebih lanjut, Ade Safri mengungkapkan rumah tersebut disewakan kepada Alex Tirta dengan nilai lebih dari setengah miliar rupiah per tahunnya.

“Sewanya sekira Rp650 juta setahun,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Aslog Panglima TNI Laksda TNI Budi Sulistyo, dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Militer I-07 dan Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis 2 November 2023.

Saat berada di Pengadilan Militer (Dilmil) I-07 Balikpapan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono disambut oleh Kepala Dilmil Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, yang dilanjutkan meninjau sejumlah ruangan, di antaranya ruang kepala, ruang kepaniteraan, tata usaha, ruang sidang, dan ruang hakim,

Usai melihat berbagai ruangan, Panglima TNI berkesempatan memberikan pernyataan secara tertulis bahwa “Pengadilan Memang Buta Tetapi Dapat Melihat Dalam kegelapan,” hal ini mengandung makna bahwa pengadilan tidak dapat melihat saat proses terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran, namun dapat melihat kegelapan yang diartikan bahwa suatu perkara saat menjalani proses persidangan peradilan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mencari alat bukti dari saksi-saksi atau barang bukti, sehingga putusan suatu perkara dapat memberikan rasa keadilan secara obyektif, jujur dan adil.

Sedangkan saat berada di Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, Panglima TNI juga memberikan pernyatan secara tertulis bahwa “Tegakkan Hukum Dengan Cara Yang Bermartabat dan Tidak Melanggar Hukum”. Sehingga Panglima TNI berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan jujur dan adil.

Laksamana TNI Yudo juga menyoroti penilaian masyarakat terkait sistem peradilan militer, yang dinilai seolah-olah apabila kasus militer diselesaikan secara militer, pasti dilindungi dan ditutup-tutupi.

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dalam penanganan tindak pidana prajurit di peradilan militer, karena tidak ada impunitas dan imparsial bagi prajurit TNI yang sedang melanggar hukum.

“Peradilan Militer harus bersikap adil dan jujur, penyidikan di militer sampai penuntutan peradilan itu digelar secara umum dan terbuka. Sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi, penyidikan pun silahkan dimonitor dan ditanyakan, tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI, kalau salah, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Laksamana TNI Yudo.

Sebagaimana diketahui, dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan prajurit, TNI mengacu pada UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.(*/Jo)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama tokoh lintas agama akan menggelar Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Rencananya aksi ini akan digelar di Monas, Ahad (5/11/2023). Ketua Acara Aksi KH Bachtiar Nasir mengatakan acara ini akan melibatkan tokoh-tokoh lintas agama, baik Kristen, Budha, dan Hindu.

“Besok adalah aksi Kemanusiaan, dan Palestina milik semua umat beragama. Maka kita semua harus bergerak,” ujar UBN sapaan akrabnya dalam Konferensi Pers di Gedung MUI, Kamis (2/11/2023).

Diperkirakan massa yang akan hadir dalam aksi mendatang sekitar dua juta orang. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim pun mengatakan ormas-ormas keagamaan dijadwalkan akan hadir pada aksi tersebut untuk memberikan orasinya.

“Kami di-support oleh pemerintah dan telah mendapat ijin dari Setneg, Insya Allah akan dihadiri oleh MPR, DPR, dan Menteri Luar Negiri Retno Marsudi,” ujar Prof Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan aksi di Monas pada akhir pekan ini bertujuan sebagai tekanan publik untuk melawan penjajahan Israel. Bagi pihaknya, Israel telah melakukan genosida dan kejahatan perang terhadap warga Palestina.

“Sehingga harus ada langkah penting, tekanan publik. Insya Allah ini jadi kekuatan penekan penting. Dan MUI sudah sampaikan surat resmi ke OKI soal kekejaman Israel. Dan saya juga mendesak menyeret Netanyahu ke Mahkamah Internasional,” kata dia.

Sementara itu Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan aksi gabungan itu menunjukkan solidaritas dan kecaman rakyat Indonesia terhadap agresi Israel ke Palestina.

“Besok kita akan kumpul di Monas, bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah, rakyat mengutuk dan marah terhadap apa yang dilakukan Israel di Palestina,” kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil mengatkan aksi ini untuk mengutuk tindakan keji Israel terhadap rakyat Palestina baru-baru ini. Menurut dia, tindakan tersebut sudah menyangkut kemanusiaan dan bukan lagi persoalan agama.

Dia berharap ada respons dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) maupun negara lainnya untuk bergerak membantu Palestina. “Kita suarakan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia semua lapisannya menolak, marah dan mengutuk penjajahan Israel itu,” tegas dia.

Kiai Cholil juga mengimbau setiap ormas baik keagamaan maupun sosial bisa hadir pada aksi tersebut. Dia juga tidak mempersoalkan tiap-tiap ormas membawa atribut masing-masing, asal tak bertentangan dengan NKRI dan tak memprovokasi.

“Kami tak mau ada bendera atribut yang bertentangan dengan NKRI kita. Tak boleh ada yang provokasi,” kata dia.

Sekretaris Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jimmy Sormin sekaligus Sekretaris Korlap Aksi juga mendukung digelarnya Aksi Bela Palestina ini. Ia mengatakan PGI selama ini sudah menjadi penggerak secara global yang menolak penjajahan terhadap bangsa Palestina.

“Persoalan ini bukan persoalan keagamaan yang disampaikan sebagian kelompok. Padahal di Gaza sendiri ada gereja tertua yang dibom oleh rudal oleh Israel warga Kristen juga banyak meregang nyawa atas serangan Israel tersebut,” kata Jimmy.

Dalam Konferensi Pers di MUI hadir pula Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin, dan perwakilan dari tokoh-tokoh lintas agama.(*/Mu)

JAKARTA – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nostalgiawan Wahyudi melihat standar ganda negara Barat begitu terang-terangan dalam menyikapi pengeboman militer Zionis Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Bukannya mengutuk, negara Barat malah membela tindakan biadab Israel.

Dia juga melihat adanya peran Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam salah satu konflik tertua sejak berakhirnya Perang Dunia II tersebut. “AS dan sekutunya memberi dukungan besar kepada Israel dalam persenjataan dan politik. Sikap standar ganda Barat juga begitu terang-terangan,” ujar Nostalgiawan dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Hal itu dia sampaikan dalam seminar ‘Membaca Geopolitik Konflik Israel-Palestina’ di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Seminar nasional itu digagas oleh lembaga riset dan pengkajian Sino-Nusantara Insitute bekerja sama dengan Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang.

Direktur Sino-Nusantara Institute Ahmad Syaifudin Zuhri mengatakan, sikap dukungan AS dan Barat terhadap Israel, bahkan dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang mendapat sokongan dana Barat, seperti World Uighur Congress (WUC).

Padahal, menurut Zuhri, WUC merupakan LSM internasional yang selama ini getol mengeklaim mengampanyekan hak asasi manusia (HAM) etnis Uighur Xinjiang di Cina kepada masyarakat seluruh dunia. “WUC yang berpusat di Jerman, juga terang-terangan mendukung Israel,” kata Zuhri.

Menurut Zuhri, apa yang dilakukan WUC sungguh ironi. WUC melakukan pernyataan resminya pada 9 Oktober 2023. Kala itu, WUC tidak menyinggung sama sekali korban tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina. Hal itu juga diunggah oleh Presiden WUC Dolkun Isa melalui akun X @Dolkun_Isa pada 10 Oktober 2023.

Pernyataan WUC sebagaimana disinggung Zuhri juga diperkuat sikap Rushan Abbas dan Omer Kanat, aktivis Uighur Human Right Program (UHRP) yang beberapa kali datang ke Indonesia dan Malaysia untuk berkampanye mencari dukungan organisasi dan kelompok muslim untuk aktivitasnya.

“Saya berharap tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Israel-Palestina jangan sampai berkepanjangan. Konflik kemanusiaan ini harus segera dihentikan dengan upaya bersama,” kata Zuhri.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Unwahas Semarang Andi Purwono menyebut, kependudukan Israel di tanah Palestina merupakan persoalan yang rumit. Dia menjelaskan, penjajahan itu merupakan pertikaian tertua sejak berakhirnya Perang Dunia II, meski telah banyak dilakukan jalur-jalur damai.

“Sejarah mencatat, terdapat keberpihakan AS khususnya terkait kepentingan nasionalnya. Antara lain menjaga kelangsungan impor minyak, serta menjaga eksistensi Israel,” ungkapnya.(*/Ma)