Newsflash

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan mengganti posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dengan Letjen Agus Subiyanto. Adapun Agus saat ini menjabat Wakil KSAD.

Hal itu berdasarkan nota dinas Asisten Personel (Aspers) KSAD Nomor B/ND-1225/X/2023/Spersad. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari tidak membantah kabar tersebut.

Hanya saja, ia tidak memastikan siapa pengganti Jenderal Dudung.

“Kita tunggu dari Istana saja ya, itu wewenangnya Presiden,” kata Hamim kepada media di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Saat ini, sebenarnya ada dua kandidat pengganti Jenderal Dudung yang akan pensiun pada akhir November 2023.

Selain Letjen Agus, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak disebut sebagai kandidat kuat AD 1. Adapun sumber di Istana, proses serah terima jabatan (sertijab) KSAD dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/10/2023) atau Kamis (26/10/2023).

Letjen Agus dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Dia menjabat Dandim 0735/Surakarta kala Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Agus juga pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Adapun Maruli merupakan menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Selain pernah menjadi Danpaspampres, Maruli juga pernah mengemban jabatan Danrem 074/Warastrama yang bermarkas di Solo.(*/Do)

JAKARTA — Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Selasa (24/10/2023). Ketua KPK itu akan dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan menteri pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Namun, pimpinan KPK meminta pemeriksaan dilakukan di Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Polri bukan di Polda Metro Jaya. Tetapi belum diketahui apa alasan pimpinan KPK enggan diperiksa di Polda Metro Jaya dan meminta agar diperiksa di Mabes Polri.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan KPK kepada pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

“Betul (Permintaan pimpinan KPK untuk diperiksa di Bareskrim Polri),” ujar Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi awak media, Selasa (24/10/2023).

Lebih lanjut, Ade mengaku, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari pimpinan KPK pada Senin (23/10/2023) malam untuk meminta izin agar pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Sehingga kemudian pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan di sana. Rencananya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Telah menerima surat dari pimpinan KPK RI tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya selaku penyidik, yang pada pokok suratnya adalah memohon agar mengizinkan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPK RI, Saudara FB sebagai saksi (merujuk surat panggilan penyidik sebelumnya) dapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bareskrim Polri,” jelas Ade Safri.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, tidak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini, Jumat (20/10/2023). Pihaknya Firli pun meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya yang saat ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi itu. Kepastian tidak bisa hadirnya Firli disampaikan langsung oleh Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron.

“Mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” terang Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, kata Nurul Ghufron, Firli Bahuri juga perlu untuk mempelajari terkait dengan materi sebelum dirinya dipanggil kembali sebagai saksi. Apalagi surat pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya baru saja diterima pada hari Kamis (19/10/2023).(Rep/Jo)

LAMPUNG – AKP Andri Gustami beralasan nekad mengkhianati institusi Polri, dan memilih bergabung dengan jaringan narkotika gembong Fredy Pratama lantaran kecewa tak pernah mendapat penghargaan.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (23/10/2023).

Dalam dakwaannya, AKP Andri disebut mengawali seluruh tindak pidananya dari sebuah peristiwa penangkapan terhadap seorang kurir sabu pada Agustus 2022 lalu.

Kemudian usai penangkapan itu, AKP Andri mulai berusaha menghubungi pimpinan jaringan narkotika tersebut dengan menggunakan Handphone milik sang kurir yang dia sita.

“Dengan memanfaatkan barang bukti berupa Handphone Merk Samsung Z Flip milik pelaku Ical tersebut, kemudian berusaha menghubungi seseorang dengan inisal BNB (Fredy Pratama), dengan tujuan agar Narkotika bisa aman pada saat melintasi Pelabuhan Bakauheni. Namun upaya Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BNB tersebut belum membuahkan hasil,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaannya.

Usai penangkapan pertama tersebut, Andri Gustami yang saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Lampung Selatan kembali memimpin dua penangkapan kurir jaringan Fredy Pratama, dengan barang bukti sabu seberat masing-masing 18 dan 30 kilogram.

Setelah itu, terdakwa Andri Gustami kembali berusaha menghubungi pimpinan jaringan itu dan tangan kanannya yakni Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui aplikasi chat Blackberry Messenger, dengan menggunakan Handphone sitaan dari dua penangkapan yang dilakukan pada Maret dan April 2023 itu.

Dalam pesan tersebut, Andri mengaku kecewa dengan institusi yang menaunginya. Sehingga terdakwa Andri Gustami menawarkan diri untuk membantu pendistribusian narkotika, dengan kesepakatan upah Rp8 juta per kilo, ditambah honor sejumlah Rp120 juta.

“Setelah melakukan serangkaian penangkapan tersebut, Terdakwa Andri Gustami kemudian mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi BBM kepada Muhammad Rivaldo, dengan kalimat ‘(Saya sudah setahun di Lampung Selatan, sudah banyak penangkapan besar yang dilakukan tapi tidak ada penghargaan. Kalo begini mending saya cari duit saja untuk masa depan)’,” lanjut JPU.

Usai negosiasi tersebut berlangsung, Andri Gustami akhirnya resmi masuk menjadi kurir spesial jaringan Fredy Pratama. Andri kemudian terlibat dalam 8 pengiriman narkotika dari pulau Sumatera ke pulau Jawa melalui pelabuhan penyebrangan bakauheni, sebelum akhirnya diamankan jajaran Polda Lampung.(*/Ti)

JAKARTA – Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, angkat bicara soal isu politk dinasti yang kembali ramai diperbincangkan setelah dirinya menjadikan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Prabowo mengatakan praktik dinasti politik sudah biasa terjadi di Indonesia.

Dia mengatakan ayahnya, Soemitro, dan kakeknya, Margono, pun telah lama berjuang untuk Indonesia.”Saya juga dinasti,” kata Prabowo, Senin, 23 Oktober 2023.

Prabowo mengatakan pihaknya mendukung dinasti politik yang ingin mengabdi untuk rakyat. Dia menyebut hal itu sebagai dinasti patriot.

“Kita dinasti, (tapi) kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat,” kata Prabowo.Sama seperti yang dibangun keluarganya, Prabowo pun menilai dinasti yang dibangun Jokowi sebagai dinasti patriot.

“Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?” kata dia dikutip dari tempo.

Minta publik untuk tak mencari sisi negatif dinasti politik
Prabowo meminta publik untuk tak mencari sisi negatif dari dinasti politik. Dia meminta publik untuk terus berpikir positif.

“Orang ingin berbakti, apa salahnya?” kata dia.

Tudingan adanya dinasti politik Jokowi mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi membuka celah bagi Gibran Rakabuming untuk berkompetisi pada Pilpres 2024. MK pada pekan lalu memutuskan untuk menerima sebagian gugatan uji materi soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru.

Dalam putusannya, MK menyatakan batasan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Artinya seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan itu membuat Gibran yang masih berusia 36 tahun bisa ikut bertarung pada Pilpres 2024 karena saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Putusan ini dinilai kontroversial karena posisi Ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi. Apalagi, dua Hakim Konstitusi, Saldi Isra dan Arief Hidayat, yang menyatakan dissenting opinion membongkar perubahan arah suara para hakim setelah Anwar ikut memutuskan perkara tersebut.

Enam hari setelah putusan itu, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presidennya. Ketua Umum Partai Gerindra ini mendeklarasikan Gibran usai pertemuan dengan para petinggi partai koalisi di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Ahad malam kemarin, 22 Oktober 2023.

“Ini aklamasi bulat, konsensus,” kata Prabowo ditemani semua pemimpin partai koalisi pengusungnya. Prabowo pun menyatakan mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 25 Oktober 2023.(*/nU)

JAKARTA – Sekjen DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengaku optimistis atas peluang kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Ia meyakini, pasangan Amin akan meraup banyak suara di Jawa maupun luar Jawa.

Ia berpendapat, mesin partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan akan bekerja secara maksimal dalam rangka mendulang suara di Jawa maupun di luar Jawa. Baik mesin-mesin partai dari Partai Nasdem, PKB maupun PKS.

Untuk potensi suara di luar Jawa, ia menerangkan, pasangan Anies dan Muhaimin memiliki banyak ceruk suara. Misalnya, mereka memiliki potensi yang besar di Papua yang bisa dilihat dari hasil Pemilu 2019 lalu.

Aboe menekankan, penggabungan suara antara PKB dan Partai Nasdem sangat besar, bahkan berada di peringkat pertama untuk wilayah Papua. Gabungan PKB dan Nasdem menjadikan keduanya menguasai 41,68 persen suara Papua.

“Partai Nasdem memperoleh 544,8 ribu suara dan PKB 267,2 ribu suara,” kata Aboe,Minggu (22/10/2023).

Aboe menyatakan, Badan Pekerja Anies-Muhaimin sudah membagi-bagi tugas untuk strategi pemenangan pasangan Amin. Ada kelompok pemilih yang digarap oleh partai dan ada pula yang digarap oleh relawan-relawan.

Jadi, fokus pergerakan Amin tidak lain menguatkan loyalis-loyalis yang sudah jelas memilih. Kemudian, mereka akan mengarahkan pemilih-pemilih yang masih bisa berganti dukungan (swing) agar bergeser memilih Amin.

Terkait itu, ia mengungkapkan, memang akan ada tokoh-tokoh yang nantinya akan difungsikan dalam rangka menggaet swing voters. Nanti, mereka akan difungsikan menggarap wilayah-wilayah non-basis partai koalisi Amin.

“Misal, di relawan ada La Ode Ida, Robert Keytimu, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lain sebagainya. Banyak nama-nama yang akan membantu kita untuk menjadi vote getter-nya pasangan Amin,” ujar Aboe.

Untuk menggaet suara generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, Aboe menambahkan, Amin dan relawan telah menyiapkan tokoh-tokoh dan strategi khusus. Ada pula simpul-simpul relawan kepemudaan yang memperjuangkan.

“Dari PKS ada dr Gamal Albinsaid yang akan menggarap kalangan Milenial dan Gen Z. Ada program yang dibawa yaitu Pemuda Pahlawan Demokrasi dan mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.(*/Mu)

JAKARTA – Meskipun pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto yang resmi diusulkan partai Golkar belum dideklarasikan oleh seluruh partai pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun hampir dipastikan tidak akan ada kejutan lainnya.

Pada Sabtu 21 Oktober 2023, dalam rapimnas Golkar telah menetapkan walikota Solo ini sebagai Cawapres yang akan mendampingi ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjadi kandidat calon presiden koalisi tersebut.

Analis komunikasi Politik Hendri Satrio mengungkap ada satu hal yang signifikan untuk disimak. “Bila jadi deklarasi Prabowo-Gibran, salah satu sikap partai politik yang menarik untuk diperhatikan selain PDI Perjuangan adalah partai Demokrat,” ujarnya Sabtu, (21/10/2023).

Hensat menyebut arah sikap presiden ke enam Indonesia, yakni SBY akan menarik untuk ditunggu dan dicermati.

Pasca keluar dari koalisi yang mengusung Capres Anies Baswedan, partai Demokrat memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden.

KIM sendiri terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Gelora, Prima, Demokrat dan PBB. Sebelumnya PKB keluar dari koalisi tersebut dan bergabung dengan Anies Baswedan.(*/Nu)

TANGERANG – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan nama calon wakil presiden (cawapres) pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan diumumkan Ahad (22/10/2023) malam ini. Zulhas, sapaan akrabnya, menegaskan Prabowo Subianto telah mengantongi satu nama cawapres, meski dia tidak menyebut namanya.

“Jadi kita soal wapres, nanya wapres kan ini? Wapres sudah ada satu nama di kantong Pak Prabowo. Nanti malam akan diumumkan. Nanti malam. Nanti malam,” kata Zulhas ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 di Tangerang, Banten, Minggu (22/10/2023)

Diketahui Prabowo telah mengantongi satu nama bakal cawapres yang disepakati partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Koalisi itu merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Adapun, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengatakan koalisinya berencana mendeklarasikan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Senin (23/10).

“Insyaallah besok deklarasi. Di Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia,” kata Prabowo yang hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di acara puncak Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Prabowo tidak menampik menguatnya nama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pendampingnya. Meski demikian, dia menyebut keputusan tersebut akan diputuskan pada rapat para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada Minggu sore ini.

“Iya, Anda akan melihat perkembangan partai-partai koalisi banyak sudah mencalonkan dan mengusung beliau (Gibran) dan ya nanti sore rapat ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Rapatnya nanti sore. Final-nya nanti sore,” ungkapnya.(*/Idr)

SURABAYA – Ketua Umum Gerindra sekaligus Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan menggelar deklarasi cawapres yang akan mendampinginya.
Deklarasi itu, kata dia, akan digelar di DKI Jakarta, Senin (23/10). Namun soal lokasi, dia belum menyampaikan secara rinci.

“Insya Allah besok deklarasi. Di Jakarta Ibu Kota Republik Indonesia,” kata Prabowo saat ditemui dalam peresmian RS Tingkat III Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10).

Meski belum merinci sosok cawapresnya itu, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Insya Allah [Gibran] kita undang. Saya kira panitia pasti juga mengundang [Erick] juga,” ujarnya.

Nama Gibran belakangan diusulkan menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Hal itu salah satunya lahir dari keputusan Rapimnas Golkar beberapa hari lalu.

Sore nanti, kata Prabowo, para pimpinan Partai Politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menggelar rapat finalisasi.

“Iya, Anda akan melihat perkembangan partai-partai koalisi banyak sudah mencalonkan dan mengusung beliau (Gibran) dan nanti sore rapat ketua umum koalisi Indonesia maju. Rapatnya nanti sore. Finalnya nanti sore,” tegasnya.(*/Gi)

JAKARTA – Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan Strategis, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara menolak keputusan partainya yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di 2024.

Arman mengaku sedih dan heran dengan keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tersebut. Ia pun mempertanyakan mekanisme kaderisasi Partai Golkar, sehingga mengusulkan orang di luar partai.

“Pertanyaan saya yang juga menjadi pertanyaan kader Partai Golkar seluruh tanah air, apakah sudah tidak ada lagi stok kader yang bisa diusung sebagai cawapres RI. Di mana mekanisme sistem kaderisasi Partai Golkar,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10)dikutip dari CNN.

Arman mempertanyakan arah perjuangan partainya dengan mengusung Gibran yang notabene baru di dunia politik dan belum genap tiga tahun menjadi wali kota. Menurutnya, Gibran juga tak memiliki rekam jejak aktif di organisasi kepemudaan.

“Mau dibawa kemana arah perjuangan Partai Golkar ketika mengusung Gibran yang baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun delapan bulan. Itu pun endorse dari yang mulia tuan Presiden Jokowi dan sebelumnya tidak ada rekam jejak aktif di organisasi kepemudaan manapun,” ujarnya.

Arman menyerukan kader Golkar yang lain untuk mengambil sikap atas keputusan partai. Menurutnya, kader Golkar memiliki dua pilihan, diam terhadap keputusan partai yang dibelenggu dan dirusak penguasaan atau bersikap tegas menolak.

“Kepada saudara saudara saya selalu kader Partai Golkar baik yang termasuk muda, milenial, maupun senior dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita harus sikapi dengan tegas keputusan Ketum Airlangga dalam mengusung Gibran sebagai cawapres, ” kata Arman.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengaku tak mengenal Arman Garuda Nusantara yang mengklaim sebagai kader Golkar. Ia mengingatkan keputusan mengusung Gibran sebagai bakal cawapres telah diputuskan melalui mekanisme partai.

“Keputusan partai telah melalui proses yang benar dan disepakati oleh seluruh elemen pimpinan partai se-Indonesia. Maka semua kader yang setia terhadap partai harus berjuang bersama-sama,” kata Dave.(*/Nu)

SURABAYA – Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan 20 kiai sepuh atau kiai khos di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

“Sejak awal kami nyatakan pertemuan ini tertutup, kalau ditanya apa yang jadi agenda, tidak ada. Kecuali silaturahim antara Presiden dan para kiai sepuh,” kata Ketua PCNU Surabaya, Habib Umarsyah kepada wartawan.

Terkait hal yang dibahas selama pertemuan, Umar tak mau menjelaskan. Dia kembali menegaskan kalau pertemuan berlangsung tertutup. Namun yang jelas, dalam pertemuan ia menekankan, tidak ada pembahasan politik.

“Tidak ada yang bisa dibahas, kecuali silaturahim, pembicaraan tertutup jadi saya tidak bisa memberikan statement apa pun, kecuali menyatakan itu adalah silaturahim,” ucap dia.

“Saya nyatakan itu tertutup, tidak disinggung masalah politik,” tambah Umar menegaskan.

Umar tidak menampik kalau dalam pertemuan itu kiai memberikan masukan dan pesan kepada Jokowi selagi masih memimpin Indonesia. Hanya saja, dia menegaskan tidak mau mengungkapkannya lebih jauh.

“Ya sebagai forum silaturahim isinya saling memberikan pesan. Bisa menyelesaikan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan, harapannya itu,” katanya.(*/Gi)