Newsflash

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut eskalasi kekerasan di Jalur Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga PBB harus mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Berbicara dalam pertemuan darurat Sidang Majelis Umum PBB untuk membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang digelar di New York pada Kamis (26/10/2023), Retno meminta kekerasan di Gaza segera dihentikan, warga sipil dilindungi, dan bantuan kemanusiaan segera diberikan.

“Saya berdiri di sini tidak hanya sebagai Menlu Indonesia, tetapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek. Saya mohon tolong hentikan pembunuhan, lindungi warga sipil, dan beri akses ke bantuan kemanusiaan. Gunakan hati kalian untuk keadilan dan kemanusiaan,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Retno menyoroti begitu banyak pertemuan yang telah diselenggarakan PBB untuk membahas isu Palestina, tapi tak pernah berhasil karena kepentingan politik sempit. Retno mengatakan dunia menolak melihat petaka di Gaza, padahal sampai hari ini, serangan dan pembantaian di Gaza masih terus terjadi.

Retno sangat menyayangkan bagaimana Dewan Keamanan PBB tak bisa mengambil langkah yang diperlukan, merujuk sejumlah rancangan resolusi konflik Israel-Palestina yang gagal disepakati karena diveto oleh anggota tetap DK PBB. Untuk itu, kata Retno, Majelis Umum PBB harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB.

Majelis Umum PBB harus membuktikan penduduk PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia. “Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza,” kata dia.

“Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional,” ujar Retno.

Pada Rabu (24/10/2023), Rusia dan China memveto rancangan resolusi yang diusulkan AS agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan terhadap konflik Israel-Hamas dengan menyerukan jeda pertempuran untuk bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, serta penghentian mempersenjatai Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya.

AS mengajukan rancangan resolusi Sabtu pekan lalu setelah dunia semakin murka atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk dan korban sipil yang terus bertambah di Gaza. AS mengambil langkah tersebut beberapa hari setelah memveto rancangan yang diusulkan Brasil yang fokus kepada bantuan kemanusiaan, dengan dalih upaya diplomasi yang dipimpin AS memerlukan waktu lebih banyak lagi.

Teks awal dari rancangan AS itu mengejutkan banyak diplomat karena blak-blakan menyatakan Israel berhak membela diri dan menuntut Iran berhenti memasok senjata kepada kelompok-kelompok perlawanan Palestina, serta tidak mencakup seruan jeda kemanusiaan untuk akses bantuan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh AS mengajukan rancangan resolusi yang mendorong Dewan Keamanan mengotorisasi serangan darat di Gaza oleh Israel ketika saat bersamaan membiarkan ribuan anak-anak Palestina mati.

Setelah dua veto itu, Dewan Keamanan kemudian melakukan voting pada naskah resolusi yang dirancang Rusia. Naskah resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pencabutan perintah Israel kepada warga sipil di Gaza agar pindah ke selatan sebelum serangan darat.

Rusia gagal mendapatkan jumlah dukungan minimum yang diperlukan karena hanya mendapatkan empat suara. Agar sebuah resolusi lolos, diperlukan setidaknya sembilan suara dan tidak diveto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan China.

Setelah Dewan Keamanan menemui jalan buntu, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menggelar pemungutan suara Jumat untuk rancangan resolusi gencatan senjata yang diajukan negara-negara Arab. Tidak ada negara yang mempunyai hak veto di Majelis Umum PBB. Resolusi dalam Majelis Umum tidak mengikat, tetapi mempunyai bobot politik.(*/Ky)

JAKARTA – Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusung Asta Cita atau delapan misi yang hendak diwujudkan apabila memenangkan Pilpres 2024. Penamaan Asta Cita itu serupa dengan Nawa Cita (sembilan agenda prioritas) yang diusung bapaknya Gibran, Presiden Jokowi, ketika maju pada Pilpres 2014.

Asta Cita bertujuan untuk mewujudkan visi Prabowo-Gibran, yakni ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

Misi 1. mereka adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. memperkokoh sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa dengan mewujudkan swasembada pangan, energi, hingga air.

3. Prabowo-Gibran hendak meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

4. memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan. Termasuk memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” bunyi misi kelima Prabowo-Gibran, dikutip dari dokumen visi-misi mereka, Jumat (27/10/2023).

6. melakukan pembangunan dari bawah dan dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

7. memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. “Serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” kata mereka.

Misi terakhir adalah memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Juga meningkatkan toleransi antarumat beragama.

Selain visi dan misi, Prabowo-Gibran juga punya 17 program prioritas. Salah satunya adalah melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam dokumen setebal 88 halaman itu, Prabowo-Gibran juga mengungkapkan delapan ‘program hasil terbaik cepat’. Satu di antaranya adalah meningkatkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

Prabowo dan Gibran telah didaftarkan sebagai pasangan capres-cawapres di Kantor KPU RI pada Rabu (25/10/2023). Politisi senior dan junior itu juga sudah melakukan tes kesehatan menyeluruh yang merupakan syarat agar bisa ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.(*/Na)

JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshiddique menanggapi peluang adanya perubahan putusan undang-undang (UU) yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres), yang memicu kontroversi di masyarakat.

Jimly menyampaikan, semua pembuktian terkait putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, yang tidak lain adalah paman Gibran, akan ditelaah lebih lanjut dalam sidang MKMK perdana pada Selasa pekan depan. Agendanya mendengar keterangan pelapor.

“Jadi, sidangnya itu mulai Selasa. Dia buktikan dulu bahwa pendapat dia benar, nanti argumennya apa. Yakin bisa dibatalin itu gimana? Apa alasannya, nanti dicari dulu,” kata Jimly kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/10/2023).

Jimly belum bisa memastikan apakah putusan MK yang memuluskan jalan Gibran tersebut dapat berubah jika nantinya ditemukan pelanggaran kode etik hakim MK. Jimly bakal mendengar lebih dulu argumentasi pelapor dan tak mau berandai-andai. “Ya belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa,” ujar eks ketua MK tersebut.

Jimly menyebut, para pelapor dibolehkan membawa ahli dalam sidang atas dugaan pelanggaran etik hakim MK. MKMK juga bakal mendengar argumentasi dari para saksi pelapor. Perdebatan itulah yang menjadi ruang MKMK mengkaji kemungkinan perubahan putusan itu.

“Jadi, si pemohon itu bisa bawa ahli. Cari ahli yang paling ahli. Silahkan. Terus saksi juga, nanti argumennya kita dengar, kenapa dia minta begitu,” ujar Jimly.

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) tersebut menyampaikan, MKMK hadir guna menyelesaikan laporan pelanggaran etik para hakim MK. “Maka MKMK harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu,” kata Jimly dikutip dari republika.

MK akhirnya menyatakan pembentukan MKMK guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukan MKMK disahkan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Tercatat, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK. Di antaranya, Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), serta Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).

Deretan pelaporan itu merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023). Enam gugatan ditolak.

Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Ag)

JAKARTA – Sebanyak 16 akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman karena dugaan pelanggaran etik. Ini merupakan laporan kesekian kalinya menyasar Anwar Usman pascaputusan MK yang mengizinkan seseorang di bawah 40 tahun maju jadi capres asal pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Kuasa hukum pelapor, Violla Reininda menyampaikan para pelapor melihat rangkaian conflict of interest dan pelanggaran etik oleh Anwar Usman bahkan dimulai sebelum putusan dibacakan. Yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung putusan pro Gibran dalam “Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.” pada 9 September 2023 yang tayang di kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung.

“Para pelapor melihat Anwar Usman terlibat konflik kepentingan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan hakim terlapor,” kata Violla saat ditemui di Gedung MK, Kamis (16/10/2023).

Violla mendukung pembentukkan Majelis Kehormatab MK (MKMK) guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik para hakim MK, termasuk Anwar Usman. Violla berpesan agar MKMK dapat bekerja sesuai prinsip objektif dan independen.

“Oleh karena itu agar MKMK dapat memeriksa secara objektif, independen sesuai hukum yang berlaku,” ujar Violla.

Violla juga menyinggung agar para hakim MK mengikuti proses pemeriksaan di MKMK. Violla tak ingin ada hakim MK yang diistimewakan oleh MKMK hingga memolorkan proses pemeriksaan.
“Dan para hakim MK harus kooperatif untuk diperiksa dalam perkara ini,” ujar Violla.

Violla pun berharap MKMK dapat bekerja maksimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Violla meminta MKMK tegas menjatuhkan sanksi berat manakala pelanggarannya memang di skala berat.

“Ketika ditemukan pelanggaran berat terkait conflit of interest bisa kasih sanksi berat berupa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH),” ujar Violla.

Daftar para pelapor:

1. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum,C.M.C.
3. Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.
4. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
5. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
6. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
7. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.
8. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
9. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.
10. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
11. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
12. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
13. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.
14. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.
15. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
16. Warkhatun Najidah, S.H., M.H.

Seperti diketahui, MK akhirnya menyatakan pembentukkan Majelis Kehormatan MK. Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Tercatat, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK. Diantaranya dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), serta Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).

Deretan pelaporan itu merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Fa)

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI menolak revisi UU Pilkada yang mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengingatkan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar dari sana.

Ia menerangkan, ada beberapa pertimbangan PKS. Pertama, PKS menilai pemilihan gubernur, bupati dan walikota sesuai amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan merupakan pelaksanaan sistem demokrasi dalam Pilkada.

Kedua, PKS melihat penyusunan RUU tentang perubahan keempat UU Pilkada ini dilakukan tergesa-sega dilakukan pembahasaan saat masih Masa Reses DPR. Padahal, tidak ada urgensi sesegera mungkin membahas RUU Pilkada.

“Yang seharusnya digunakan oleh anggota untuk terjun langsung melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat,” kata Mardani, (25/10).

Ketiga, PKS menilai penyusunan RUU tentang perubahan keempat UU Pilkada ini terkesan sangat dipaksakan. Pasalnya, RUU Pilkada ini memang bukan termasuk daftar RUU Prioritas Prolegnas Perubahan 2023 maupun 2024.

Keempat, PKS melihat perubahan jadwal pilkada dapat berdampak terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu. Sebab. rentang waktu pilpres dan pilkada terlalu dekat, terutama bila pilpres mengalami dua kali putaran.

“Hal ini akan berdampak terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu karena rangkaian persiapannya dilakukan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan,” ujar Mardani.

Kelima, PKS berpandangan percepatan jadwal pelaksanaan pilkada berdampak dibutuhkannya biaya penyelenggaraan yang lebih besar. Keenam, PKS merasa percepatan mengurangi waktu persiapan bagi peserta-peserta pilkada.

Ketujuh, PKS berpandangan percepatan jadwal berdampak ke waktu kampanye menjadi sangat singkat yaitu maksimal 35 hari. Sehingga, proses kampanye ide dan gagasan kepada masyarakat jadi lebih terbatas dan tidak optimal.

Kedelapan, PKS bersikap percepatan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya diatur pada November 2024 menjadi pada September 2024 akan menimbulkan prasangka dan kegaduhan. Sehingga, mendorong ketidakpercayaan publik.

“Fraksi PKS menyatakan menolak penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan,”jelasnya.(*/Mu)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjaga situasi kondusif selama Pemilu 2024. Tercatat ada setidaknya 802 ribu tempat pemungutan suara.

“Kita lihat ada 802 ribu tempat pemungutan suara (TPS), nanti saya bersama Polri dan seluruh elemen masyarakat akan mengamankan semua TPS sehingga pada saat pencoblosan itu kita tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Indonesia,” ujar Agus setelah acara pelantikan dirinya sebagai Kasad TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa setiap Komando Daerah Militer (Kodam) telah memiliki rencana kontijensi, termasuk di antaranya untuk mewaspadai potensi kerawanan pemilu mendatang. “Para Pangdam nanti akan memaparkan ke saya tentang rencana kontijensi, demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini,” kata dia.

Agus pun memastikan bahwa TNI akan tetap menjaga netralitas selama Pemilu 2024. “Kita akan netral,” kata dia, menegaskan.

Jenderal Agus Subiyanto dilantik sebagai Kasad untuk menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang akan purna bakti pada 19 November 2023.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 yang meniti kariernya sebagai seorang perwira pertama di lingkungan Korps Baret Merah (Kopassus) itu sebelumnya mendampingi Jenderal Dudung sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD pada 2022 sampai dengan 25 Oktober 2023.

Pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta (2009–2011) dan menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020–2021, Agus merupakan salah satu perwira TNI yang berada di lingkaran dekat Jokowi sejak dia masih menjadi Wali Kota Surakarta sampai akhirnya Presiden RI.(*/Co)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat pada Rabu ini, menurut peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Situs BMKG, Rabu, menyatakan potensi hujan lebat berpotensi terjadi yakni di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

BMKG mengemukakan daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin (konvergensi) terpantau memanjang dari perairan barat Aceh hingga Aceh, Lampung hingga Sumatera Barat, dari Perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara, dan dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat.

Kondisi tersebut, kata BMKG, mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan prediksi musim kemarau akan berakhir di sebagian besar wilayah Indonesia mulai akhir Oktober ini, dan awal musim hujan secara bertahap dimulai awal November 2023.

Namun, akibat tingginya keragaman iklim, maka awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sementara puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2024.

Awal musim hujan sendiri, kata dia, berkaitan erat dengan peralihan Monsun Australia menjadi Monsun Asia. Saat ini, Monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Indonesia sehingga diprediksi bulan November akan mulai turun hujan.

“Artinya pengaruh El Nino akan mulai berkurang oleh masuknya musim hujan sehingga diharapkan kemarau kering ini segera berakhir secara bertahap,” ungkapnya.(*/Na)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pelantikan pejabat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/10/2023).

“Besok memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara,” kata Ari kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Kendati demikian, ia enggan menyampaikan siapa yang akan dilantik pada esok hari oleh Presiden Jokowi. “Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi,” ujar dia.

Sebelumnya beredar surat Sekretariat Umum Mabes TNI AD menggelar Rapat Koordinasi Serah Terima Jabatan KSAD pada Selasa (24/10/2023).

Seperti diketahui, Jenderal Dudung Abdurrachman akan memasuki masa pensiun pada pertengahan November 2023. Dudung menjabat sebagai KSAD sejak 17 November 2021.

Sementara itu, usai menghadiri Investor Daily Summit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada pekan ini. Saat ini, calon pengisi jajaran kabinetnya sedang disiapkan.

“Hmmm mungkin minggu ini. Baru disiapkan,” kata Jokowi.

Ia menyebut, perombakan kabinet akan dilakukan untuk mengisi posisi Menteri Pertanian setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dan tersandung kasus hukum. Saat ini, posisi Mentan dijabat oleh Plt Arief Prasetyo Adi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. “Menteri Pertanian,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku sudah menyadari perubahan nama lembaga negara itu menjadi Mahkamah Keluarga di mesin pencarian Google Maps. Walau demikian, MK untuk sementara belum berencana mengambil tindakan apapun.
Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria menyampaikan perubahan nama itu tengah dikaji di internal MK. Langkah MK bakal ditentukan pasca tuntasnya pembahasan tersebut.

“Kami sudah tahu, kami sedang bahas dulu, apa akan kami sikapi, nanti setelah pembahasan itu,” kata Mutia kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Berdasarkan pantauan terhadap Google Maps pada Selasa (24/10/2023) siang, nama gedung MK masih disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Adapun alamat lengkapnya tertulis Mahkamah Keluarga, Kantor Pemerintah, 2, Jalan Medan Merdeka Barat No 6, RT2 RW3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110.

Diketahui, sebutan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga viral saat lembaga negara itu malah mengubah peraturan batas usia pencalonan Presiden/Wakil Presiden RI. Laman media sosial MK pun ramai dihujani kritik warganet.

“Ngapain sidang segala kalau hasilnya udah bisa ditebak, itu bocah PAUD mau karnaval dimana pake baju toga,” ujar akun muly_anananang di kolom komentar Instagram resmj MK yang dilihat pada Selasa (24/10/2023).

“Sampai jumpa di pengadilan akhirat,” ujar akun radytya_97.

“Saya mau jadi cawapres usia saya masih 30thn, pengalaman saya sudah jadi RT/RW di kampungku,” tulis akun gajahduduk1992.

Sebelumnya, MK memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.

Gibran sempat berkali-kali menghindar ketika ditanya dampak putusan yang menguntungkannya itu. Tapi pada akhirnya memang putusan itu terbukti membuat Prabowo Subianto menggandeng Gibran sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Setelah didesak publik, MK akhirnya resmi menyatakan pembentukkan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Tercatat, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK. Diantaranya dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), serta Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).((*/Na)

JAKARTA — Musim hujan tak lama lagi akan tiba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekomendasikan masyarakat untuk melakukan pembersihan saluran-saluran air di lingkungan terdekat. Hal itu dinilai perlu dilakukan di samping terus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Yang paling sederhana adalah pembersihan saluran-saluran air di lingkungan terdekat, dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di lingkup RT/ RW,” ujar Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada media, Selasa (24/10/2023).

Selain itu, kata dia, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai, got, dan saluran air lainnya tidak kalah penting. Kemudian, daerah-daerah resapan air juga perlu dipastikan agar tak terjadi dampak tak diinginkan dari air hujan di musim hujan mendatang.

“Lalu juga tentu tetap menjaga lingkungan, seperti buang sampah tidak ke sungai, got, saluran air lainnya, dan tentu memastikan tersedianya daerah-daerah resapan air,” kata dia.

Hujan akhirnya turun di wilayah Jabodetabek bagian Selatan. Melihat itu, BMKG mengungkapkan, di wilayah tersebut memang sudah mulai memasuki masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan.

“Memang di Selatan Jabodetabek, seperti Bogor dan Depok bagian Selatan, sudah mulai transisi dan beberapa waktu terakhir terjadi hujan di sana. Saat ini memang belum sampai ke Jakarta bagian selatan. Akan terus kami pantau update-nya,” kata Andri.

Andri menjelaskan, prediksi BMKG soal waktu masuknya musim hujan di DKI Jakarta dan Jabodetabek secara umum masih sama dengan prediksi sebelumnya, yakni pada dasarian II November. Dasarian merupakan satuan waktu meteorologi di mana dalam satu dasarian berjumlah 10 hari. Dengan demikian, musim hujan diprediksi akan masuk sekiranya pada pertengahan November.

“Untuk DKI Jakara dan Jabodetabek pada umumnya akan masuk mulai di bulan November di dasaran II, dan tiap wilayah bervariasi. Dan yang terlebih dulu masuk di wilayah bagian Selatan,” ujar dia.

Dia menyatakan, BMKG secara terus-menerus memonitor dinamika atmosfer terbaru. Di mana, prediksi tersebut akan terus dipantau dan diperbahraui dengan prediksi cuaca harian Jabodetabek tiga sampai 10 hari ke depan berdasarkan analisis dan data terbaru.

“Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar selau mengikuti dan update terkini infoCuaca BMKG melalui berbagai media, dan kanal informasi resmi BMKG,” kata dia.
Sebelumnya, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukan, El Nino mempunyai efek terhadap musim hujan. Di mana, El Nino menunda musim hujan selama dua hingga tiga dasarian, satuan waktu dalam meteorologi dengan periode 10 hari dalam satu dasarian.

“Kami sudah melakukan berbagai kajian apakah El Nino ini punya efek dalam menunda awal musim hujan. Dan ternyata hasil kajian kami menunjukkan, El Nino menuda musim hujan,” ujar Erma kepada Republika, Rabu (11/10/2023).

Erma menjelaskan, efek serupa juga terjadi pada La Nina, yang membuat awal musim hujan menjadi lebih maju dari yang semestinya. Maju dan mundurnya musim hujan akibat El Nino maupun La Nina tersebut, kata dia, terjadi sekitar dua hingga tiga dasarian. Sebab itu, berdasarkan hasil riset yang pihaknya lakukan di Pulau Jawa, musim hujan akan tertunda di wilayah Jawa.

“Merujuk dari hasil riset yang kami lakukan ini, musim hujan berarti akan tertunda di wailayah Jawa, kita telitinya di Pulau Jawa ya, karena ada El Nino ini. Meskipun tidak seragam. Ada di wilayah-wilayah di Selatan yang dekat pegunungan yang justru dia mengalami hujan-hujan lokal,” ungkapnya.(*/Ya)