Newsflash

JAKARTA – Proyek Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai pembangunanya. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama untuk proyek tersebut, kemarin.

Jokowi meyakini kehadiran RS akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk tinggal dan berinvestasi di IKN.

“Groundbreaking rumah sakit ini akan makin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu-ragu lagi untuk tinggal di IKN, tidak ragu-ragu berinvestasi dan mengembangkan usahanya di IKN Nusantara,” ujar Presiden, Kamis (2/11/2023).

Menurut Presiden, ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik merupakan hal pertama yang selalu ditanyakan masyarakat yang ingin menjadi warga IKN. Oleh karena itu, kehadiran berbagai RS bertaraf internasional di kawasan IKN diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut.

“Jawabannya, sekarang sudah jelas, (yaitu) sudah ada dan segera di mulai konstruksi yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara. Karena hari ini kita akan melakukan groundbreaking rumah sakit yang bertaraf internasional, berbasis eco green dan smart hospital.

Dan, rumah sakitnya ramah lingkungan berkonsep green building, memanfaatkan energi terbarukan dan didukung digitalisasi smart hospital,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa investasi yang dikucurkan untuk pembangunan RS Hermina Nusantara mencapai Rp650 miliar.

Kepala Negara pun berharap pembangunan RS tersebut dapat segera selesai sehingga masyarakat IKN dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul.

“Dengan adanya Rumah Sakit Hermina Nusantara ini masyarakat di IKN dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul seperti pelayanan gawat darurat, trauma center, dan ortopedi, (pelayanan) ibu dan anak, perinatologi, tumbuh kembang anak, dan neurologi,” jelasnya.

“Tadi juga disampaikan oleh dr. Hasmoro bahwa ini tidak hanya melayani pasien VVIP tetapi juga pasien BPJS dan non-BPJS, ini sangat bagus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.(*/Ta)

PADANG PARIAMAN – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku tak gentar saat ditanya mengenai fakta pesaingnya, Prabowo Subianto selalu menang telak di Sumatra Barat pada Pilpres 2014 dan 2019. Anies menyebut pilihan ada di tangan rakyat yang akan memilih di TPS Februari 2024 mendatang.

Anies mengaku bersama bakal cawapresnya, Abdul Muhaimin Iskandar, membawa konsep perubahan. “Kami tawarkan kepada masyarakat Sumbar mau melanjutkan yang sekarang ada atau mau perubahan. Mau keberlanjutan atau perubahan. Kami menawarkan perubahan,” kata Anies di kompleks Makam Syekh Burhanuddin Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (1/11/2023).

Anies memperjelas perubahan yang akan ia bawa bersama Gus Muhaimin adalah untuk membuat kehidupan semua keluarga yang sejahtera. Yakni memiliki banyak lapangan pekerjaan, biaya pendidikan murah, dan harga-harga kebutuhan rumah tangga yang terjangkau.

Anies menyebut selama ini biaya kebutuhan pokok dan pendidikan sangat mahal. Sehingga ia menawarkan perubahan agar rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, Anies ingin mengembalikan kehidupan bernegara yang memiliki etika dan asas kemuliaan. Anies ingin semua penyelenggara negara kembali kepada prinsip-prinsip trias politika.

Diketahui bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, diagendakan akan berkunjung ke sejumlah titik di Provinsi Sumatra Barat. Anies akan berada di Sumbar selama dua hari, yakni sejak Rabu (1/11/2023) sampai Kamis (2/11/2023).
Ketua DPW Partai Nasdem Sumatra Barat, Fadly Amran, mengatakan agenda Anies adalah berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

“Bapak Anies bakal akan landing di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian setelah itu ia akan langsung bertolak ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Padang Pariaman sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Fadly, Selasa (31/10/2023).

Fadly menjelaskan Anies akan berziarah ke makam ulama-ulama besar Sumbar itu sampai Maghrib. Setelah itu, Anies akan ikut makan Bajamba di Nagari Ulakan bersama warga. Makan Bajamba adalah makan bersama duduk bersila.

Selanjutnya kata Fadly, Anies meneruskan perjalanan ke Kota Bukittinggi. Di Bukittinggi, Anies akan berkumpul bersama warga melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina yang kini menderita akibat serangan biadab zionis Israel.

Keesokan harinya, pada Kamis, Anies akan berkunjung ke Museum Bung Hatta yang lokasinya tidak jauh dari Jam Gadang. Lalu setelah itu, Anies bertolak ke Kota Padang Panjang untuk mengikuti perayaan 100 tahun atau 1 abad Perguruan Diniyyah Puteri.(*/Gint)

MOJOKERTO – Sebanyak 4.731 guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membacakan ikrar netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, Rabu mengatakan pembacaan ikrar tersebut dilaksanakan secara bertahap pada 30 Oktober hingga 3 November di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

“Hari ini terdapat 937 ASN dari Kecamatan Bangsal, Dawarblandong, Trawas, dan Gedeg yang melaksanakan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas,” katanya.

Isi ikrar deklarasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang meliputi menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di antara masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum selama maupun sesudah pemilihan tahun 2024.

Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan,tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong serta, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

“Kenapa anda untuk netral, karena tugas anda semua sebagai ASN memberikan pelayanan publik. Tugas kedua mempertahankan kesatuan bangsa, apabila anda tidak netral, maka layanan publik yang anda lakukan tidak terkendali,” ucap Ikfina.

Bupati Ikfina juga menjelaskan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, sedangkan Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Dia menambahkan, netralitas ASN juga telah diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Pelanggaran terhadap netralitas ASN ini akan diberikan sanksi tegas, baik sanksi moral maupun sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia juga meminta seluruh guru agar selalu mematuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, karena guru wajib mengedepankan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serta selalu fokus pada pemberian pelayanan pendidikan yang optimal dan berkualitas.

“Kami berharap semua ASN memahami dan melaksanakan yang semestinya. Pemilu biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Bapak atau Ibu tetap fokus memberi pelayanan di bidang pendidikan. Anda semua punya kewajiban menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara saja,”ujarnya.(*/Gi)

JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya dugaan tindakan berbohong yang dilakukan hakim MK. Hal itu didapati Jimly dalam penelusuran kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK.

MKMK sudah memeriksa hakim MK Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. MKMK juga telah mendengar aduan para pelapor. Dugaan kebohongan yang didapat MKMK menyangkut ketidakhadiran hakim MK dalam sidang perkara pro pencawapresan Gibran.

“Tadi ada yang baru soal kebohongan. Ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak,” kata Jimly kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Jimly merasa ada kejanggalan dari ketidakhadiran hakim MK tersebut. Kejanggalan inilah yang coba didalami MKMK dengan mengklarifikasi dan mendalaminya.

“Kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit,” ujar Jimly.

“Ini kan pasti salah satu bener, dan kalau satu bener berarti satunya tidak bener,” lanjut Jimly.

Jimly menyebut dugaan kebohongan ini pantas ditelusuri lebih lanjut. Dari catatan Republika, Guntur Hamzah merupakan hakim MK yang tak hadir saat putusan gugatan batas maksimal usia capres 70 tahun dibacakan pada 23 Oktober 2023 dengan alasan sakit. Guntur dijadwalkan diperiksa MKMK esok hari.

“Nah pada mempersoalkan ‘oh ini bohong nih’ itu yang tadi,” ujar Jimly.

Diketahui, MK akhirnya menyatakan pembentukkan MKMK guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Deretan pelaporan terhadap MK merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Ag)

AMBON – Direktorat Reskrimsus Polda Maluku melakukan patroli siber di media sosial (Medsos) untuk mengantisipasi terjadinya penyebar hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Patroli siber dilakukan oleh personel Ditreskrimsus yang tergabung dalam tim Subsatgas Gakkum Siber Operasi Mantap Brata (OMB) Salawaku Polda Maluku 2024.

“Selama 14 hari tim siber sudah melakukan OMB di sejumlah media sosial. Sejak 1 Oktober 2023 sampai hari ini belum ditemukan akun yang menyebar hoaks dan ujaran kebencian serta pelanggaran UU ITE lainnya,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat, di Ambon, Rabu (1/11/2023).

Ia mengatakan, semua media sosial dijelajahi, termasuk YouTube dan Snack Video.

“Banyak ditemukan komunikasi yang bersifat pendapat maupun tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 tentang batas umur minimal Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Pendapat lain yang banyak ditemukan juga terkait adanya Sidang Mahkamah Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran Kode Etik para Hakim MK mengenai putusan batas umur minimal Presiden dan Wakil Presiden.

“Adapun dalam pelaksanaan patroli medsos oleh subsatgas siber sampai saat ini tidak ditemukan komunikasi yang bermuatan pidana, baik penghinaan, sata, maupun ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Roem mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam penggunaan medsos terutama komunikasi – komunikasi elektronik terkait dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Bijak dalam bermedsos penting untuk terus diperhatikan demi menciptakan situasi yang aman dan nyaman di Maluku,”harapnya.(Republika)

JAKARTA – DPD RI mengecam dan mengutuk tindakan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Anggota DPD RI, Muhammad Gazali meminta, Indonesia memperkuat upaya-upaya dalam menghentikan agresi Israel itu.

Ia mengingatkan, agresi Israel telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina. Karenanya, seluruh anggota DPD RI mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel, dan agresi harus segera dihentikan.

Apalagi, ia menegaskan, agresi Israel tidak sesuai Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan. Karenanya, ini menjadi isu yang sangat penting.

“DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Gazali lewat rilis Selasa (31/10).

Ia mengingatkan, Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karenanya, seluruh yang dirasakan dan diderita oleh rakyat Palestina harus menjadi derita bangsa Indonesia.

Bagi Gazali, orang Indonesia tidak peduli apapun latar belakang agama, harus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab, konstitusi Indonesia mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya.

“Membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan,” ujar Gazali.

Sebelumnya, konflik kembali memanas antara kelompok militan Hamas dan Israel. Anehnya, Israel menargetkan serangan kepada masyarakat sipil Palestina, bahkan menargetkan rumah sakit, sekolah dan rumah ibadah.

Bahkan, per 31 Oktober 2023, Israel dikabarkan telah memperluas target serangan sampai ke bagian utara Jalur Gaza. Perang yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 itu telah menewaskan lebih dari 8.000 rakyat Palestina.(*/Fa)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku heran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diam saja melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot di Jakarta, Selasa.

“Posisi Indonesia sangat jelas. Masalah kemanusiaan harus menjadi fokus kita semua saat ini,” kata Retno dalam konferensi pers setelah pertemuan itut.

“Dan Indonesia tidak akan mundur dalam membela keadilan dan kemanusiaan rakyat Palestina,” tegas dia.

Sejak serangan 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina.

Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetap dewan tersebut, yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia.

Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai “jeda kemanusiaan” gagal disahkan karena diveto China dan Rusia, sedangkan draf Rusia tentang “gencatan senjata kemanusiaan” tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia ini.

DK PBB kembali mengadakan pertemuan di New York pada Senin sore (30/10) waktu setempat untuk mendengarkan laporan dari lembaga-lembaga PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk konflik di Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), dan Badan PBB untuk Anak-Anak (UNICEF) melaporkan bahwa situasi di Gaza kian memburuk.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sejauh ini sudah lebih dari 8.000 warga Palestina tewas, sedangkan puluhan ribu lainnya luka-luka.

Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengungkapkan lebih dari 420 anak terbunuh dan terluka setiap hari. “Saya memohon kepada Dewan Keamanan agar segera mengadopsi resolusi yang mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, menyerukan gencatan senjata, menuntut semua pihak mengizinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan,” kata Russell dalam laman PBB.

Sementara itu, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan tingkat kehancuran dan tragedi kemanusiaan di seluruh Gaza sudah sangat “tak tertahankan”.(*/Ky)

JAKARTA – DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang akan pensiun pada akhir November ini. Nama yang diusulkan Jokowi adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto.

“Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan isi surpres tersebut, Selasa (31/10/2023) dikutip dari republika.

Setelah surpres diterima, DPR akan menugaskan Komisi I untuk menjalankan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Agus. Mekanisme tersebut maksimal harus dilaksanakan 20 hari setelah surpres diterima pihaknya.

“Karenanya sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses mekanisme di DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon panglima tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR,” ujar Puan.

“Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga dengan demikian panglima TNI yang akan datang bisa berjalan baik dan tidak akan ada kekosongan panglima TNI yang akan datang,” katanya.

Sebelumnya, Agus dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Staf Angkatan darat (KSAD) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Agus menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun pada akhir November 2023.

Agus bukan orang baru bagi Jokowi. Abituren Akademi Militer (Akmil) 1991 tersebut merupakan Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada 2009-2011. Jokowi dan Agus merupakan bagian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solo kala itu. Termasuk bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kala itu menjabat kapolresta Surakarta pada 2011.

Adapun Danlanud Adi Soemarmo pada 2010-2011, yaitu Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sudah lebih dulu menjadi Panglima TNI periode 2017-2021. Hadi kini menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang Indonesia.

Kembali ke Agus, kedekatan dengan Jokowi kembali terjalin ketika mengemban posisi sebagai Danrem 061/Suryakancana pada 2020. Bermarkas di Kota Bogor, Agus bertugas memastikan keamanan teritorial Bogor dan sekitarnya, khususnya Istana Bogor yang menjadi tempat tinggal Jokowi.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan, kerja pimpinan lembaga antirasuah menganut sistem kolektif kolegial. Sehingga menurut dia, jika ada satu pimpinan yang diduga menerima suap, maka tidak akan memengaruhi proses penyidikan suatu kasus.

Pernyataan ini Alex sampaikan usai diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dia juga diklarifikasi soal pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan SYL.

“Pimpinan itu kan lima (orang), kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu,” kata Alex di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Alex menyebut, suap terhadap dua Pimpinan KPK juga tidak akan menghentikan pengusutan kasus korupsi. Dia justru berkelakar, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, maka harus menyuap kelima pimpinan.

“Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat atau paling enggak tiga lah, menang kan,” ujar Alex.

Ia menjelaskan, mekanisme kolektif kolegial sengaja diterapkan di KPK agar menghindari adanya intervensi dalam penanganan perkara. Selain itu, juga dapat meminimalisasi kuasa terhadap satu orang.

“Kalau toh, ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung,” ujar Alex.

Disamping itu, Alex mengeklaim tak mengetahui adanya pertemuan Firli dengan SYL seperti dalam foto yang beredar ditengah masyarakat. Dia pun mengaku, koleganya tak pernah menceritakan hal ini.

“Ya, saya kalau ketemu siapa-siapa kan enggak harus sampaikan, pimpinan ketika pertemuan itu tidak membicarakan perkara. Kalau sekadar ngopi, ngobrol ngalur-ngidul, ngapain juga kami laporkan,” ungkapnya.(*/Mu)

YOGYAKARTA – Pengajar Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (UGM) Riza Noer Arfani meyakini potensi konflik pada Pemilu 2024 relatif lebih kecil jika dibandingkan Pemilu 2014 dan 2019. Polarisasi ekstrem seperti yang terjadi pada dua pemilu sebelumnya diprediksi tidak akan terulang.

“Polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level akar rumput,” ujar Riza Noer Arfani melalui keterangan di Yogyakarta, Minggu (29/10/2023).

Kendati suasana politik mulai memanas, ia menilai polarisasi serta konflik horizontal maupun vertikal pada Pemilu 2024 kemungkinan besar tidak akan sedahsyat dua pemilu sebelumnya. Kecilnya potensi konflik, menurut dia, antara lain disebabkan semakin meningkatnya literasi masyarakat terhadap teknologi dan media digital sehingga lebih bisa memilah informasi yang mereka peroleh melalui media sosial.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, menurut dia, euforia masyarakat terhadap digitalisasi saat ini sudah cukup stabil. Pendapat serupa disampaikan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Abdul Gaffar Karim.

Menurut Gaffar, pada pemilu pada 2014 dan 2019, pertarungan dukungan dan polarisasi mulai tampak memanas jauh hari sebelum pemilu berlangsung. “Sekarang tidak seperti itu. Jadi mungkin akan lebih tenang dibandingkan tahun 2014,” ucap dia.

Gaffar mengakui munculnya isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun demikian, ia memandang potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat pun relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Menurut dia, minimnya konflik memang perlu disyukuri, namun alasan di baliknya cukup miris karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik. “Negara sangat terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” ungkapnya.(*/D To)