Latest

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Dia pun mendesak pemerintah melakukan hal yang sama guna menyuarakan protes umat Islam Indonesia.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) dan membela nasib umat Islam di sana,” katanya.

BACA JUGA: 1 Juta Orang China Pindah ke Rumah Muslim Uighur untuk Jadi Mata-Mata

Hal itu disampaikan Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Senin (17/12/2018). Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Kepada umat Islam sedunia, Din Syamsuddin mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan.

Dia menjelaskan, penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib Umat Islam Uygur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.(*/Im)

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Dia pun mendesak pemerintah melakukan hal yang sama guna menyuarakan protes umat Islam Indonesia.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) dan membela nasib umat Islam di sana,” katanya.

BACA JUGA: 1 Juta Orang China Pindah ke Rumah Muslim Uighur untuk Jadi Mata-Mata

Hal itu disampaikan Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Senin (17/12/2018). Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Kepada umat Islam sedunia, Din Syamsuddin mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan.

Dia menjelaskan, penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib Umat Islam Uygur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.(*/Im)

CIANJUR – Dua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendopo Cianjur, menjadi lokasi yang didatangi penyidik lembaga anti rasuah itu.

Di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, tim KPK melakukan penggeledahan sekitar pukul 09.00 WIB. Dari pantauan di lapangan, terdapat tiga kendaraan KPK yang memasuki area kantor tersebut.

Para penyidik terlihat membawa sejumlah koper, untuk mengumpulkan berkas dari ruangan kepala dinas dan kepala bidang SMP. Proses penggeledahan berlangsung lama, karena baru selesai sekitar 19.00 WIB.

Pada saat penggeledahan berlangsung, sejumlah aparat kepolisian berjaga di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur Asep Saepurohman mengatakan, tim membawa sejumlah dokumen setelah menyelesaikan penggeledahan.

“Mereka membawa sebanyak empat dus dan satu koper berisi berkas. Yang dibawa adalah data dari seluruh dokumen awal, proposal pengajuan, tata cara pencairan, bukti fisik, dan berita acara,” ujar Asep, Sabtu 15 Desember 2018.

Asep dan enam orang staf menjadi perwakilan dinas yang diperbolehkan masuk oleh tim penyidik. Sejak penggeledahan dimulai, prosesnya dijaga ketat oleh kepolisian bersenjata lengkap.

Tidak ada pihak lain yang diperkenankan masuk, sehingga pintu gerbang kantor pun ditutup rapat selama proses berlangsung. Ia pun menjelaskan, selama berada di dalam gedung, tim penyidik menggeledah sejumlah ruangan, seperti ruang kepala bidang SMP, sarana prasarana SMP, dan kepala dinas.

“Setelah penggeledahan selesai, tim menyerahkan penyertaan barang yang disita. Termasuk kunci kantor,” kata dia.

Proses penggeledahan di kantor dinas berakhir dan aktivitas dapat dilakukan seperti biasa. Terhitung mulai Senin pekan depan, sejumlah ruangan yang digeledah sudah bisa dimasuki atau digunakan lagi.

Tidak banyak pernyataan yang diungkapkan Asep usai penggeledahan berlangsung. Setelah tim penyidik meninggalkan lokasi, perwakilan dinas pun tidak memberikan keterangan apapun lagi.

Sementara di Pendopo Cianjur, tim kedua dari penyidik KPK tiba sekitar pukul 09.37 WIB usai berkumpul di Mapolres Cianjur. Pada penggeledahan di lokasi tersebut, anggota tim berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari enam laki-laki dan tiga perempuan.

Sama seperti tim yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, tim KPK di pendopo juga membawa beberapa koper untuk mengumpulkan berkas. Pergerakan tim terpantau di mulai dari ruang utama pendopo.

Di lokasi tersebut, tidak banyak informasi yang berhasil digali. Pasalnya, bila dibandingkan dengan penggeledahan di kantor dinas, proses di pendopo tidak begitu lama. Pada pukul 14.30 WIB tim sudah meninggalkan lokasi.(*/Yan)

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menegaskan tidak akan segan-segan untuk melaporkan siapa pun yang melancarkan fitnah kepada Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu ditegaskan Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.

“Mereka yang melanggar akan langsung kami gugat. Yang memfitnah Pak jokowi akan langsung kami gugat,” ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, salah satu tujuan Rakornas Direktorat Hukum dan Advokasi untuk mengadvokasi Jokowi-Ma’ruf dalam menghadapi serangan di media sosial.

Menurut Hasto, pemilu harus dimanfaatkan untuk membangun keadaban politik. Tidak sebaliknya, dirusak dengan cara-cara menyebar kebencian, hoaks dan fitnah untuk meraih kekuasaan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengajak kepada semua pihak agar mengikuti proses pemilu dengan mengedepankan narasi positif kepada masyarakat.(*/Adyt)

JAKARTA – Tahun depan, Pemerintah Arab Saudi tidak menaikkan kuota haji Indonesia. Karenanya, Ketua Dewan Pembina Pengawas Umrah dan Haji (PPUH), Mahfudz Djaelani, mendesak Presiden Jokowi harus membicarakan dengan Raja Salman.

“Tidak bisa setingkat menteri. Masalah penambahan kuota haji harus dibicarakan dua kepala pemerintahan, Presiden Jokowi bersama Raja Salman,” katanya, (14/12).

Seperti diketahui, sepulang dari Arab Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak mengajukan permohonan tambahan kuota haji Indonesia saat bertemu Kementerian Haji Arab Saudi.

“Saya juga tidak tahu alasan menteri agama tidak mengajukan permohonan tambahan kuota haji kepada menteri urusan haji Arab Saudi,” kata Mahfudz.

Ia menambahkan permohonan kuota haji seharusnya menjadi perhatian khusus, karena antrean panjang antara 20 sampai 30 tahun bagi warga Indonesia akan yang berangkat haji.

Sebab negara lain seperti Pakistan mendapatkan tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Namun, mengapa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tersebut.

“Indonesia masih ada kesempatan untuk mendapatkan kuota haji tersebut dengan syarat Presiden Jokowi agar menelepon Raja Salman, ‘ pungkasnya.(*/Ina)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait banyaknya cacian yang ditujukan kepadanya selama ini. Dia juga mengaku heran dengan banyaknya kata kasar yang muncul di publik.

Kata-kata kasar tersebut, menurut dia, jauh dari etika masyarakat Indonesia. Kata-kata kasar yang dialamatkan kepadanya, dia menambahkan, bukan bagian tata krama sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia.

Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebutkan kata-kata binatang yang ia ketahui dialamatkan kepada dirinya.

“Masa mengatakan kepada Presidennya, maaf, plonga-plongo. Itu bukan sopan santun Indonesia. Sekali lagi itu bukan tata krama Indonesia,” katanya dalam peluncuran buku ‘Jokowi Menuju Cahaya’ di Hotel Mulia, Jakarta,(13/12/2018).

Jokowi mengatakan, setiap kebijakan pemerintah tak akan mungkin membahagiakan semua orang sehingga terdapat pihak yang tak senang dengan kebijakan pemerintah.

Dia juga menyesalkan sering kali penolakan itu disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik. Presiden mengaku sering menerima umpatan tak baik tersebut selama menjadi pejabat negara.

“Enggak senang itu bisa mencela, bisa mencaci. Jadi gubernur juga sama, jadi Presiden juga sama,” tutur Jokowi.

Dia mengungkapkan, kerap bersedih dengan kata-kata kasar, hinaan, hingga makian yang dialamatkan kepada dirinya. Meski begitu, ia mengajak masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik.

“Itulah yang saya sampaikan bagaimana ubah pola pikir dari konsumsi ke produksi, dari negative thinking ke positive thinking.
Perlu membangun SDM yang selalu berpikiran ke depan dan positive thinking,” tandasnya.(*Dav)

BEKASI – Kotak dan bilik suara di Pemilu 2019 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Bila selama ini berbahan dasar alumunium, pada pemilu mendatang menggunakan kardus tebal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin kekuatan kotak suara dari kardus sama dengan alumunium.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, kotak dan bilik suara dicetak di tiga tempat, yakni Bekasi, Surabaya, dan Serang. Khusus Serang akan mencetak dalam jumlah relatif sedikit dibandingkan dua tempat lainnya.

“Sekarang karena di undang-undang menggunakan kotak suara transparan maka kita sudah pilih seperti ini bentuknya transparan dan sudah disetujui,” jelas Komisioner KPU Ilham Saputra menunjukkan contoh kotak suara untuk Pemilu 2019 di di PT Karya Indah Multiguna, Bekasi, (30/9/2018).

Kotak tersebut warna putih dari kardus tebal. Bagian transparan dihasilkan dari plastik mika di bagian depan. “(Mika transparan) untuk dapat dilihat, bahwa suratnya masuk di kotak yang bersangkutan. Sekali lagi saya sampaikan, dengan (pengadaan) menggunakan e-katalog ini kita bisa berhemat sampai 30 persen anggaran,” ujar Ilham.

Dia menjelaskan, estimasi biaya produksi satu kotak Rp57.500 sampai Rp62.500 termasuk untuk distribusi. Mengenai kekuatan kotak suara ini, dia menegaskan bahwa bahan kardus tebal sama baiknya dengan alumunium.

Ilham meminta kekuatan itu tak perlu diragukan karena dirinya telah membuktikan dengan menduduki kotak suara tersebut. Menurut dia, kotak suara akan mampu menerima beban sampai 16 kilogram (kg).

“Karena surat suara itu kalau kita hitung, misalnya presiden satu TPS itu 300 kertas, belum lagi jika nanti dimasukan item-item formulir, ketika hari H, mungkin bisa sampai 10 kg sampai 15 kg,” ujarnya.

Selain memiliki kekuatan sepadan dengan kotak alumunium, kotak suara juga punya kelebihan lain, yakni tidak butuh gudang atau tempat penyimpanan luas dan tidak perlu pemeliharaan khusus.

Mengenai tingkat keamanan kotak, dia menerangkan bahwa kotak suara bisa menggunakan kunci, gembok, maupun kabel. Namun soal ini belum diputuskan karena masih harus dibicarakan lebih lanjut di KPY.

“Nanti kita liat peraturannya, nanti akan disempurnakan apakah gembok atau kabel tis, tapi pengalamana kita, kalau menggunakak gembok ada saja yang hilang, tertukar atau sebagainya,” kata dia.

Untuk diketahui, pencetakan kotak dan bilik suara Pemilu 2019 dilakukan oleh empat perusahaan pemenangan tender, yaitu PT Karya Indah Multiguna di Kota Bekasi, PT Cipta Multi Buana Perkasa di Tangerang, PT Asada Mitra Packindo Serang Banten, dan PT Intan Ustrix di Surabaya.(*/Al)

JAKARTA – Peningkatan curah hujan yang terjadi pada musim hujan, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah Indonesia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, selama pertengahan Desember 2018 telah terjadi rentetan bencana antara lain bencana longsor, kejadian puting beliung, dan banjir di beberapa lokasi.

“Bulan November lalu, tercatat 72 kejadian banjir, 74 bencana longsor, dan 77 kejadian puting beliung,” demikian rilis Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (13/12/18).

Deputi Bidang Klimatologi, Herizal mengutarakan bahwa curah hujan tertinggi yang tercatat November sebesar 400 mm yang turun dalam sehari di Karang Nunggal, Tasikmalaya.

Sementara pada bulan November, lanjut Herizal, akumulasi tertinggi curah hujan mencapai 1.325 mm juga di lokasi yang sama.

Berdasarkan pemutakhiran data BMKG tanggal 13 Desember 2018, sebanyak 62% wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki musim hujan, relevan dengan prakiraan musim hujan yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Terdapat beberapa wilayah mendapatkan curah hujan tinggi ( > 150 mm/dasarian) yang terjadi di Sumbar, Riau bagian Tengah, Jambi bagian barat, Muko-muko, Pekanbaru, Kampar, Kerinci, Belitung, Cilacap, Semarang, Kapuas Hulu, Samarinda, Flores, Sorong, Nabire, dan Mimika,” imbuh Herizal.

Sementara itu, lanjutnya untuk curah hujan kategori rendah (0-50 mm/dasarian) masih dialami Sumut bagian tengah, pesisir utara Jabar, DKI, Situbondo, Banyuwangi, sebagian besar Sulteng, Bombana, Kolaka, Ambon, Kairatu, dan Merauke.

Herizal mengutarakan curah hujan untuk 10 hari ke depan, akumulasi curah hujan sangat tinggi (>150 mm/dasarian) terjadi di bagian barat Sumatra/Pesisir barat mulai Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Sumsel bagian barat sampai Bengkulu, Bangka bagian utara, Belitung, Kalimantan Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian Papua sekitar Pegunungan Jayawijaya.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat mewaspadai daerah-daerah yang diprediksi berpotensi curah hujan tinggi, khususnya di daerah yang rawan banjir di sebagian besar Sumatra, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil Papua.

Peta potensi banjir 10-harian yang lebih detail kini sudah disiapkan BMKG bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Sumber Daya Air (DJSDA-PU).

Hingga akhir Desember 2018, pada umumnya terjadi sirkulasi monsoon angin Baratan di Indonesia Sedangkan, daerah lainnya didominasi angin timuran mulai dari Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara Di selatan ekuator didominasi angin dari selatan.

Herizal menambahkan Pola siklonik terbentuk di perairan Sumatra bagian Barat dan perairan bagian barat Kalimantan Barat dan Wilayah pertemuan massa udara yang terdapat di perairan Kalimantan bag. Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku, dan bagian utara Papua berpotensi dalam pembentukan awan-awan hujan.

Umumnya daerah bagian barat Indonesia akan mendapatkan penambahan supply uap air karena aktifnya MJO (Madden-Julian Oscillation)/massa udara basah sehingga awan-awan hujan lebih mudah terjadi.

Terkait fenomena global El Nino, sambungnya Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan bahwa kondisi El Nino telah terpenuhi dari sisi menghangatnya lautan Pasifik, namun interaksi antara lautan dengan atmosfer belum terjadi di antara keduanya.

“Pergerakan atmosfer belum menunjukkan situasi yang biasa terjadi pada kondisi El Nino,” katanya.

Menurut Herizal, berdasarkan pantauan BMKG, penghangatan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur telah mengindikasikan El Nino Lemah yaitu >0,5 – 1,0℃.

Sementara itu, tambah Herizal, Samudra Hindia pada bulan akhir November 2018 menunjukkan kondisi dipole mode positif yang tidak berkontribusi dalam penambahan uap air di wilayah Indonesia bagian Barat.

“Sementara suhu Perairan Indonesia dalam kondisi Normal, dengan pendinginan atau penghangatan suhu permukaan laut antara 0.5 s/d 1°C dari rata-rata normalnya,” ujarnya.

Sementara Suhu muka laut mendingin, tambah Herizal, terjadi di sekitar selatan Bali sampai Nusa Tenggara Barat, dan selat Makasar.

Wilayah dengan suhu permukaan laut lebih hangat, sambung Herizal, terdapat di perairan barat sekitar Sumatra bagian utara, Laut Timor, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Herizal mengimbau bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui call center 021-6546315/18;- http://www.bmkg.go.id; serta melalui media sosial twitter, Instagram, dan facebook @infobmkg.

Masyarakat pun dapat men-download aplikasi android infobmkg di playstore dan appstore atau menghubungi kantor BMKG terdekat. (*/Ag)

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 8.112.477 pemilih. 1.380 pemilih diantaranya penyandang tuna grahita atau orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

Berdasarkan data, jumlahnya sebanyak 1.380 pemilih tuna grahita tersebar di 8 daerah di Banten, di Kota Cilegon sebanyak 89 jiwa, Kota Serang 48 jiwa, Kota Tangerang 207 jiwa dan Kota Tangerang Selatan 58 jiwa.

Kemudian, Kabupaten Lebak 216 jiwa, Kabupaten Pandeglang 175 jiwa, Kabupaten Serang 471 jiwa dan Kabupaten Tangerang 116 jiwa.

“Kita juga melakukan pendataan ODGJ berdasarkan surat edaran, rekomendasi Bawaslu dan undang-undang tentunya,” kata Komisioner KPU Banten Agus Sutisna. (13/12/2018).

Dia menjelakan, pendataan dilakukan dengn cata mendatangi rumah warga, panti rehbilitasi dan yayasan yang mengobati penderita gangguan kejiwaan.

“Yang jelas saat datang ke TPS harus membawa surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan dan kemudian akan didampingi saat masuk ke bilik suara,” ujar Agus.

Secara keseluruhan, jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam DPT sebanyak 7.351 pemilih yang nantinya akan diperlakukan khusus di TPS.(*/Al)

JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II DPR mulai muncul terkait kasus tercecernya Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang tercecer di beberapa wilayah.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai, hal itu baru wacana individu saja. Komisinya tidak akan membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus tercecernya e-KTP. Persoalan itu terlebih dulu diupayakan melalui rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Zainudin menilai, belum perlu ada pembentukan pansus untuk menuntaskan silang sengkarut kasus e-KTP. Dia cenderung menyerahkan hal tersebut kepada aparat kepolisian.

“Jangan sedikit-sedikit pansus. Kalau masih bisa diselesaikan dengan mekanisme pengawasan yang lain jangan didorong-dorong ke arah pansus,” kata Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,(13/12/2018).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, yang menyatakan usulan pembentukan pansus baru datang dari pribadi anggota.

“Walaupun ada, itu pribadi. Usulan bentuk panja belum pernah dibahas di Komisi II. Kami lihat masalahnya. Kalau selesai dan clear di tingkat raker, ya tidak perlu pansus,” ucapnya di Gedung DPR.

Menurutnya, penyelidikan terhadap kasus itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pemanggilan pihak terkait melalui rapat dengar pendapat dan tidak serta merta harus menggunakan instrumen pansus.

“Karena kita tahu bersama persoalan e-KTP persoalan sensitif, bisa dipelesetkan bisa digoreng-goreng kemana isu-isunya. Meskipun sebenarnya tidak secara langsung tupoksi dari Kemendagri,” paparnya.

Temuan sejumlah e-KTP yang tercecer, sambungnya, merupakan ranah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di bawah pemerintah daerah. Pilihan penyelesaian kasus ini dapat dengan menggelar rapat dengar pendapat atau rapat kerja, termasuk membentuk panitia kerja di tingkat komisi.

Kata Dia, hal ini bisa mengurangi potensi kegaduhan baru dalam politik nasional. “Kalau itu sudah selesai di tingkat raker, RDP ngapain harus panja. Kalau sudah di tingkat panja, ngapain bentuk pansus kan gitu,” ujar Baidowi.

Sebeumnya Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan mempertimbangkan usulan pembentukan pansus untuk mengusut kasus e-KTP yang tercecer. Usulan itu sebelumnya datang dari Ketua DPR Bambang Soesatyo yang kemudian disambut baik Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Di internal DPR juga kami akan bahas secara khusus. Memang belum kami rapatkan di Komisi II atau di Bamus belum pernah dibahas, tapi saya kira ide pansus dari Ketua DPR dan disambut oleh Wapres saya kira perlu kami pertimbangkan dengan baik,” tandasnya.(*/Ag)