BUPATI BOGOR MINTA KUOTA BANSOS DITAMBAH TAHUN 2021

BOGOR - Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta memerlukan perhatian dari Pemerintah pusat dan daerah dalam hal bantuan sosial .

Didepan pengungsi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Bupati Bogor Ade Yasin tak malu  meminta tambahan kuota bantuan sosial (Bansos) baik itu program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS.

Hal itu dikatakan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini, karena masih banyak calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan 'perhatian' dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Ada 54 ribuan kepala keluarga calon KPM yang membutuhkan Bansos melalui program DTKS, sementara melalui program non DTKS ada 117 ribuan lagi KPM yang membutuhkan bansos hingga saya hari ini meminta langsung tambahan kuota penerima Bansos ke Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara," kata Ade kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Wanita berusia 52 tahun ini menambahkan banyaknya calon KPM yang membutuhkan perhatian pemerintah ini karena dampak dari penyebaran atau pandemi virus corona (covid 19).

"Saat ini KPM program DTKS ada 8.600an dan 200 ribuan KPM mendapatkan Bansos dari program non DTKS, mungkin ini terlihat banyak atau besar namun jika dibandingkan jumlah penduduk sebesar 5,8 juta jiwa, masih banyak masyarakat kami yang membutuhkan Bansos dari pemerintah pusat maupun daerah," tambahnya.

Juliari P Batubara yang 'ditembak' oleh Bupati Bogor Ade Yasin untuk diminta tambahan kuota Bansos mengaku akan memperbesar kuota Bansos tersebut pada tahun 2021 mendatang.

"Apabila anggarannya memungkinkan Kementerian Sosial (Kemensos) akan menambah kuota Bansos untuk program DTKS seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya pada tahun depan," ujar Juliari.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan alasan dikabulkannya permintaan Bupati Bogor Ade Yasin karena jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman yang hampir 6 juta jiwa.

"Saya kira wajar apabila Bupati Bogor atau Pemkab Bogor membutuhkan tambahan kuota penerima Bansos karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Kabupaten dan kota lainnya yang jumlah rata - rata penduduknya hanya 1 hingga 2 juta jiwa," paparnya.(*/T Abd)