BLT TERLAMBAT,PENGAMAT : MASALAH DATA DAN BIROKRASI

JAKARTA - Penyaluran bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat kepada daerah terkait pandemi virus corona (Covid-19) belakangan menuai polemik.

Banyak daerah protes lantaran distribusi bantuan tersebut rumit dan tak sesuai data di lapangan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai persoalan data sebagai masalah yang klasik yang tak pernah tuntas. Akibatnya distribusi bantuan terbut tidak bisa dengan cepat dilakukan.

"Pertama soal data kedua soal birokrasi. Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu data lama tahun 2015 jadi data itu lama sampai akhirnya jarang diperbaharui," kata Trubus, Sabtu (3/5/2020).

Sebagaimana diketahui, DTKS merupakan data yang digunakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai acuan pemberian bantuan langsung tunai.

Trubus menuturkan, data tersebut tidak valid lantaran jarang dilakukan pembaharuan. Di sisi lain sinkronisasi data antara kementerian terkait untuk bantuan itu juga tidak pernah akur.

"Harusnya kan data itu yang sudah diperoleh dari bottom up, RT, RW, kelurahan disinkronkan dengan data Disdukcapil. Nah itu enggak pernah terjadi. Jadi enggak pernah sinkron karena mereka ada ego sektoral," ujarnya.

"Akibatnya pada saat ada Covid-19 persoalan itu jadi amburadul karena data DTKS yang dijadikan acuan itu kebanyakan data lama tadi," katanya.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya, kata Trubus, adalah SDM pengelola data. Menurutnya, para ASN yang mengelola data tersebut tak responsif.

"ASN itu mereka tidak responsif dan tak profesional soal data ini. Birokrasinya juga bertele-tele. Pada akhirnya soal bansos itu enggak normal," tuturnya.

Trubus juga menyoroti amburadulnya data yang dimiliki Pemprov DKI. Sebagai ibu kota negara, menurutnya DKI Jakarta bisa jadi acuan bagi daerah lain, sayangnya itu tidak terjadi.

"Yang paling sedih itu DKI sebagai ibu kota negara datanya itu amburadul makanya sekarang di-pending kan bansosnya. Itu karena soal data yang enggak karuan harusnya Jakarta bisa jadi contoh ternyata Jakarta enggak bisa jadi contoh,"ungkapnya.(*/Joh)