Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Asmawa Tosepu, dipastikan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, menggantikan Bupati Iwan Setiawan yang jabatannya habis besok, 30 Desember 2023.

“Iya betul (Asmawa Tosepu),” ungkap
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin, Jumat (29/12/2023).

Burhan mengatakan, Asmawa Tosepu akan dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin tepat di hari masa jabatan Iwan habis besok.

Rencananya, kata dia, pelantikan dilaksanakan di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 10.00 WIB.

“Pelantikan besok (Sabtu) di Bandung jam 10 pagi,” kata Burhan.

Setelah pelantikan, selanjutnya adalah prosesi serah terima jabatan (Sertijab) antara Asmawa Tosepu dengan Iwan Setiawan.

Untuk sertijab ini rencananya dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu 31 Desember 2023.

Burhan berharap, Pj Bupati Bogor nantinya dapat mengomandoi pengamanan malam tahun baru 2024. Burhan pun menegaskan, seluruh kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dilarang mengambil cuti.

“Pj Bupati nanti pasti langsung bekerja. Perangkat daerah juga harus tetao bekerja. Membantu Pj Bupati. Tidak boleh cuti hingga pelaksanaan Pemilu 2024 selesai,” tegas Burhanudin.

Sekedar informasi, Asmawa Tosepu lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 15 Oktober 1974. Dia sempat menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri serta Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pada 10 Oktober 2022, Asmawa ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri) sebagai Penjabat Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menggantikan Sulkarnain Kadir yang telah habis masa jabatannya.

Kursi Pj Walikota Kendari itu pun saat ini diisi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Yusup pada Rabu 27 Desember 2023. ( Asep Syahmid)

BOGOR – Indonesia membutuhkan pemilu yang berkualitas dan kaya akan gagasan. Ini agar pemilu Indonesia bisa menghasilkan pemimpin substansial yang dibutuhkan rakyat. Bukan sekadar pemimpin elektoral yang hanya berbasis pemenangan suara terbanyak.

Hal ini disampaikan Rektor IPB University Prof Arief Satria dalam Diskusi Refleksi Dinamika Perjalanan Bangsa Tahun 2023 dan Proyeksi 2024, Kamis (28/12/2023) pagi.

Turut berbicara dalam diskusi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Dr Irfan Syauqi Beik, ekonom senior IPB University yang juga anggota Dewan Pakar ICMI Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar FEM IPB University Prof Yusman Syaukat, dan Ketum Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia Dr Adian Husaini.

Prof Arif Satria membawakan pidato utama dalam diskusi. Secara khusus ia menyoroti dampak perubahan global dan Pemilu Legislatif – Pemilu Presiden 2024 yang amat penting. Ia mengakui demokrasi di Indonesia belum matang. Ini mengacu pada fenomena sekadar berebut suara dengan pertarungan gagasan antar calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Mengutip dari pengalaman negara lain, demokrasi bisa dianggap matang setelah melewati tujuh kali pemilu. “Indonesia dengan Pemilu 2024, baru lima kali. Butuh dua kali pemilu lagi,” kata dia.

Perubahan yang substansial, ia menekankan, penting bagi rakyat Indonesia. Apalagi dengan kondisi saat ini, kata dia, di mana dunia amat cepat berubah. Perubahan yang tadinya berdampak besar di dunia saban 2.000 tahun, sekarang makin singkat.

“Perubahan dalam 10 tahun ke depan akan dahsyat,” kata pria yang juga menjadi Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karena perubahan teknologi dan situasi makin cepat terjadi, maka akan berdampak langsung pada sumber daya manusia. Arif menganalogikan, skill digital yang saat ini menjadi amat penting, bisa berubah dalam lima tahun ke depan.

Sehingga, ia menyebut, butuh pemimpin yang mampu cepat merespons situasi tersebut. Pemimpin itu harus bisa menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat sistemik ke seluruh level masyarakat, mampu menelurkan kebijakan yang membawa efek berantai yang besar ke publik, serta berdampak dahsyat.

Ekonom senior IPB, yang juga anggota Dewan Pakar ICMI, Prof Didin S Damanhuri juga membicarakan perubahan di Indonesia. Ia mengatakan, seluruh komponen bangsa harus waspada.

Sebab sejarah memperlihatkan, perubahan lewat pemilu selalu memiliki dua sisi pada negara. Bisa menjadi lebih demokratis dan makmur, atau justru mengoyak negara tersebut.
“Pemilu harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga pemerataan ekonomi,” ungkap Prof Didin.(Republika)

PANGANDARAN – Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Pangandaran terus berpatroli pada libur akhir tahun untuk mengingatkan larangan bagi wisatawan berenang di zona berbahaya agar tidak terjadi kecelakaan seperti terseret ombak di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

“Kalau mau ke pantai lihat kanan kiri ada rambu-rambu bahaya atau tidak,” kata Ketua Balawista Pangandaran Dodo Taryana saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (27/12/2023).

Ia menuturkan sepanjang Pantai Pangandaran terdapat zona yang diperbolehkan untuk wisatawan berenang atau bermain di pantai dengan tetap selalu memperhatikan keselamatan dengan tidak terlalu jauh berenang.

Kawasan Pantai Pangandaran, lanjut dia, terdapat area yang dilarang bagi wisatawan untuk berenang karena memiliki arus yang kuat dan bisa membahayakan pengunjung apabila berenang di kawasan zona bahaya.

“Sepanjang pantai berbahaya berarus kita selalu memasang rambu-rambu berbahaya,” katanya.

Ia menyampaikan selama ini masih ada wisatawan yang nekat berenang di pantai meski kawasan tersebut zona berbahaya.

Kondisi itu, katanya, karena kawasan pantai yang diperbolehkan untuk berenang cukup terbatas. Sedangkan pantai yang zona bahaya memang cukup luas sehingga banyak yang memilih berenang di tempat berbahaya.

“Lokasi yang boleh berenang itu relatif sempit, lahan parkir juga tidak mendukung, sementara di zona berbahaya itu lahan parkir cukup panjang, kadang mereka parkir langsung beraktivitas,” katanya.

Terkait kasus kecelakaan laut menimpa wisatawan selama libur panjang Natal tidak ada. Semua dalam kondisi aman meski pengunjung pantai saat itu cukup banyak.

“Alhamdulillah untuk kecelakaan laut dari H-2 atau 23 Desember sampai sekarang tidak ada,” kata Dodo.

Ia menambahkan kejadian yang menonjol saat musim libur panjang Natal yakni banyak anak-anak yang terpisah atau tidak terawasi oleh orang tuanya. Tercatat kejadian itu, kata dia, sebanyak 35 kasus dan semuanya berhasil dipertemukan kembali anak dan orang tuanya.

“Sejauh ini anak yang terpisah dengan orang tua jumlahnya sampai 35 orang, namun semua alhamdulillah bisa dipertemukan kembali,” ungkapnya.(*/Dang)

JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Bratanata Perdana, mengungkapkan lima program ekonomi yang ditawarkan oleh capres-cawapresnya. Dalam upaya mencapai kemajuan dan perbaikan itu, sangat penting bagi individu maupun masyarakat untuk mengambil tindakan.

“Kita harus membangunkan yang tidur, memberi energi pada yang lesu, dan mengingatkan yang lalai. Perubahan adalah suatu keharusan jika kita ingin maju. Dan, program yang ditawarkan oleh AMIN bertumpu pada program ekonomi yang nyata,” kata Brata dalam keterangan tertulisnya, (27/12/2023).

Brata menyatakan hal itu dalam menanggapi debat cawapres yang dihelat 22 Desember lalu. Dia mengatakan, Cak Imin tak hanya mampu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi program-program tersebut juga berlandaskan solusi terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

“Jika diimplementasikan dengan efektif, kami yakin bahwa ekonomi Indonesia akan menuju keadilan dan kemakmuran untuk semua,” tegas Brata.

Brata menerangkan, setidaknya ada lima program ekonomi yang ditawarkan oleh AMIN. Pertama, yakni mengembangkan investasi padat karya. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan perhatian pada investasi padat karya; bukan hanya investasi padat modal, merupakan bentuk prioritas yang penting.

Menurut Brata, investasi padat karya memiliki potensi untuk dapat mengangkat masyarakat lebih cepat. Pasalnya, mampu menyerap tenaga kerja yang memiliki ketrampilan, meskipun tidak sepopuler investasi padat modal berbasis teknologi tinggi. “Investasi padat karya masih relevan dan dibutuhkan dalam masyarakat kita,” ujar dia.

Salah satu contoh perhatian yang diberikan pada investasi padat karya adalah program peningkatan UMKM melalui literasi digital dan dukungan pemasaran. “Dengan aksesibilitas kredit melalui Kredit Usaha Milik Anak Muda (KAMU), UMKM dapat menjadi kuat, siap untuk berkembang, dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi negara,” kata Brata.

Program kedua, pendekatan sistematis menuju kemajuan. Konsep pendekatan itu, kata Brata, berfokus pada sistem daripada masalah sporadis, dan sangat menggembirakan. Cak Imin dalam paparan debat cawapres lalu dia sebut tidak hanya mengejar investasi sektoral atau proyek spesifik, tetapi juga berfokus pada perbaikan sistem yang komprehensif.

“Ini termasuk penekanan pada kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas pemerintah, meningkatkan kapasitas teknologi, dan menyederhanakan izin usaha,” jelas dia.

Brata pun meyakini, jika dilakukan dengan benar, investasi akan secara alami memiliki nilai agregat yang lebih besar daripada hanya fokus pada satu atau dua industri atau proyek. “Berinvestasi dalam industri padat karya di Indonesia adalah langkah rasional, mengingat ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan terampil,” ucap Brata.

Pogram berikutnya, yakni mengurangi ketimpangan melalui peningkatan kemakmuran. Menurut Brata, Cak Imin akan mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia, di mana kekayaan 100 orang terkaya melebihi kekayaan 100 juta warga lainnya. Angka itu dia sebut dangat jelas tidak adil. Untuk mengurangi ketimpangan ini, kata Brata, perlu diciptakan melalui investasi padat karya.

“Dan kita harus terus mendukung pengusaha Indonesia agar mereka dapat maju dan bersaing secara global,” terang dia.

Program keempat, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Brata, setelah melaksanakan semua program di atas, AMIN berharap kesejahteraan rakyat akan meningkat, dan jumlah warga miskin dapat dikurangi. Namun harus diakui, kata dia, mengangkat seluruh penduduk dari kemiskinan dalam waktu singkat adalah tantangan besar.

“Oleh karena itu, bantuan sosial (bansos) tetap relevan. Program Bansos Plus yang ditawarkan oleh AMIN menarik karena tidak hanya menjamin keberlanjutan bantuan sosial, tetapi juga berupaya meningkatkan efektivitas program tersebut,” jelasnya.

Program kelima, yakni menuju kesejahteraan yang adil dan makmur. Program peningkatan aktivitas ekonomi dan bantuan sosial yang diadvokasi oleh AMIN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi AMIN, yakni adil dan makmur untuk semua. “Hal ini sejalan dengan aspirasi Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

Pada titik itulah, Brata menyakini program-program tersebut adalah upaya tulus oleh AMIN untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Program Rakyat Anti Miskin” (PAK AMIN) menjadi platform yang menyatukan semua program ini. “Dengan dukungan dan mandat dari rakyat, AMIN berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan terbaik bagi Indonesia,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taiwan menimbulkan polemik. Peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu kegaduhan yang lebih besar di Tanah Air karena bisa menurunkan kredibilitas sekaligus kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dosen hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai manajemen kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedodoran sehingga terjadi kelalaian yang membuat PPLN di Taiwan melaksanakan pencoblosan. Menurut dia, pengiriman logistik pemilu lebih awal harus jadi evaluasi serius karena berkaitan dengan pengelolaan surat suara yang apabila tidak dilakukan secara benar akan sangat rentan dimanfaatkan untuk kecurangan pemilu.

“Hal tersebut juga bisa menimbulkan kegaduhan serta menimbulkan keraguan atas kecakapan petugas dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. KPU harus memiliki tim kerja yang solid yang secara intensif memonitor perkembangan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi apabila sistem teknologi informasi yang memonitor distribusi logistik atau SILOG benar-benar digunakan secara tertib,” kata Titi, (27/12/2023).

Diketahui, pelaksanaan pencoblosan baik di dalam maupun luar negeri harus merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Jadwal Pengiriman surat suara baru bisa dimulai pada 2-11 Januari 2024. Sementara batas pengiriman kembali surat suara dari pemilih ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024.

Titi menjelaskan, kelalaian PPLN Taiwan yang mengirimkan surat suara pos di luar jadwal yang sudah ditentukan merupakan tindakan yang sangat fatal karena merupakan indikasi mismanajemen yang mencerminkan ketidakprofesionalan. “Hal itu juga menunjukkan ada masalah dalam pengawasan oleh jajaran pengawas pemilu yang membuat prosedur distribusi logistik berjalan tidak sesuai aturan,” ucap Titi.

Titi menyarankan supaya KPU segera berbenah dan mengevaluasi koordinasi kerja di internal mereka. Demikian pula dengan Bawaslu. Bawaslu, kata dia, harus mengecek pada jajarannya di luar negeri apakah benar sudah bekerja melakukan pengawasan atau mereka memang tidak dilibatkan dan ada keterbatasan akses dalam proses distribusi logistik oleh jajaran KPU.

“Pemilu di luar negeri dilakukan lebih awal. Kalau ada masalah profesionalitas pengelolaan, maka itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik di dalam negeri terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dampaknya bisa melebar ke mana-mana, bahkan mungkin dikaitkan dengan spekulasi atau disinformasi kecurangan,” kata Titi.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Bahkan, kasus kelalaian PPLN Taiwan ini sudah beberapa hari terkuak, tapi belum terdengar ada respons atau reaksi dari Bawaslu.

“Ini Bawaslunya ke mana? Kan sudah membentuk pengawas pemilu luar negeri. Harusnya setelah kejadian begini Bawaslu cepat bereaksi. Ini malah kita belum dengar apa komentarnya,” kata Ray.

Ray mendesak Bawaslu segera bertindak karena ia melihat KPU terkesan menganggap kelalaian PPLN Taiwan ini sebagai persoalan enteng. Menurut Ray, keteledoran PPLN Taiwan tak dapat dianggap enteng. Ia menduga bisa saja ini bukan kelalaian biasa karena harusnya bila ingin menggelar pemungutan suara di luar jadwal yang ditetapkan KPU, PPLN Taiwan harus berkoordinasi dulu dengan KPU RI.

Bila tidak berkoordinasi lebih dulu, artinya, kata Ray, anggota PPLN Taiwan tidak profesional dan harus diberikan sanksi tegas. Serta dilarang untuk masuk ke dalam bagian penyelenggara pemilu berikutnya. “Ini ada apa dengan KPU? Ada penyelenggara yang tak profesional, tapi dianggap kelalaian biasa,” ucap Ray.

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menilai bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan KPU terhadap PPLN tidak efektif karena masih ada kelalaian yang dilakukan seperti yang terjadi di PPLN Taiwan. Fadli merasa bimtek yang diberikan KPU tidak berdampak apa-apa karena baru pada tahapan distribusi logistik, PPLN sudah melakukan kesalahan.

“Ini mengherankan juga sebab yang kami tahu KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN. Kalau kualitas dan timeline kerja PPLN yang seperti itu, mengherankan juga. Artinya tidak berdampak bimtek yang diberikan KPU,” kata Fadli kepada Republika.

KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN
FADLI RAMADHANIL, Manajer Program Perludem
Fadli mengatakan, kesalahan yang dilakukan PPLN Taiwan sangat mengagetkan karena ini kecolongan besar bagi KPU. Dan ini, kata dia, sangat mengkhawatirkan karena baru pada tahapan distribusi logistik, kontrol, dan pengawasan KPU sangat longgar.

Setelah hal ini terjadi, Fadli meminta KPU secara transparan dalam proses pengembalian sekitar 6.000 surat suara yang sudah lebih dulu dikirimkan ke pemilih tersebut. Karena dikirim tidak sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku, KPU kemudian menganggap sekitar 6.000 surat suara tersebut rusak.

“Proses pengembalian administrasi yang menyatakan itu surat suara rusak juga harus dilakukan secara transparan. Bila tidak publik akan tidak percaya terhadap pengelolaan dan manajemen logistik,” ujar Fadli.

Migrant CARE, sebuah organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia sekaligus lembaga pemantau pemilu di luar negeri menilai KPU RI sembrono menggelar Pemilu 2024 di mancanegara. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menjelaskan, peristiwa itu diketahui setelah viral sebuah video yang memperlihatkan pemilih di Taiwan menerima amplop berisi surat suara Pemilu 2024.

Migrant CARE sendiri juga mendapatkan informasi dan gambar mengenai peredaran amplop berkop PPLN Taiwan dari beberapa pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wahyu mengatakan, KPU RI memang sudah menjelaskan perkara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Selasa (26/12/2023). KPU menjelaskan bahwa amplop yang berisi surat suara itu adalah metode pemungutan suara via pos, salah satu metode pemungutan suara yang berlaku di luar negeri.

Menurut KPU RI, seharusnya amplop berisi surat suara untuk dicoblos baru boleh didistribusikan mulai tanggal 2 Januari 2024. Karena itu, KPU menyatakan bahwa peredaran surat suara lebih cepat dari jadwal itu adalah bentuk kelalaian PPLN Taiwan. Sebagai solusinya, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telanjur tersebar adalah surat suara rusak, sehingga tidak dihitung saat penghitungan suara.

Menurut Migrant CARE, kata Wahyu, penjelasan KPU RI mengenai peredaran amplop berisi surat suara Pemilu 2024 di Taiwan masih sangat normatif dan prosedural. Seharusnya, lanjut dia, KPU RI memberikan perhatian lebih serius karena persoalan ini telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon pemilih di Taiwan dan juga di negara-negara lainnya.

“Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional,” ujar Wahyu.

PPLN di Taiwan diketahui telah lebih dulu menggelar pemungutan suara. KPU memastikan, pembagian surat suara Pemilu 2024 kepada pemilih di Taiwan itu melanggar aturan. Semua surat suara yang telah tercoblos di Taipei pun akan dianggap sebagai surat suara rusak.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui hal ini adalah sebuah kelalaian karena ada PPLN yang menggelar pemilu tidak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pencoblosan di Taipei diketahui karena adanya unggahan video yang memperlihatkan surat suara pemilihan capres untuk Pemilu 2024.

“Jadi, kalau boleh dikatakan, terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU. Kami pastikan suara yang sudah tercoblos tidak dihitung dan akan dikategorikan sebagai surat suara rusak,” kata Hasyim di kantor KPU, Selasa (26/12/2023).(Republika)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kaum buruh di Bumi Tegar Beriman tidak ngotot meminta kenaikan upah di atas kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu demi mencegah perusahaan atau pabrik keluar dari Kabupaten Bogor dan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

“Tetangga kita, Kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Upah Minimum Regional (UMR) jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Bogor. Kalau kaum buruh minta upah yang terlalu tinggi, pabrik bisa pindah ke sana dan ada PHK massal,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 27 Desember 2023.

Iwan Setiawan menuturkan bahwa Bupati, Wali Kota dan Gubernur saling bersaing menawarkan daerahnya ke pengusaha untuk berinvestasi, dengan memberikan karpet merah dengan perizinan yang mudah.
Sementara itu, akses jalan tol menuju Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah bagus, apalagi, di Kota Semarang dan Kota Surabaya juga ada pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas dan Tanjung Perak.

“Kita harus berpikir makro, sehingga Kabupaten Bogor menawarkan bukaan baru kawasan industri dengan sebelumnya merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan tentunya dipermudah izinnya serta sambil berharap besar UMR dan UMKnya terkendali,” tutur Iwan Setiawan.

Ia pun berharap, Gubernur maupun Pemprov Jawa Barat serta pemerintah pusat mengambil langkah melindungi kluster kawasan industri yang ada di Jawa Barat.

“Saat ini persaingan sangat ketat, harus ada treatment dan perlindungan kawasan industri yang ada di Jawa Barat, jangan sampai mereka pindah berinvestasi ke provinsi lain,” harapnya. (Rez )

CIBINONG – Turnamen bola voli Bupati Bogor Cup 2023 di GOR Cibinong, Karadenan, Selasa (26/12) tanpa kehadiran Bupati Iwan Setiawan. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor Asnan AP dan

Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Dedi Bachtiar yang berhalangan hadir hingga turnamen dibuka Sekretaris Umum KONI Fitri Putra Nugraha alias Nungki dan dihadiri sejumlah camat seperti Camat Cibinong, Pamijahan dan Parungpanjang.

Ketua Panitia Naotalia Apapyo memastikan turnamen bola voli Bupati Bogor Cup 2023 untuk menjaring talenta-talenta pemain yang akan disiapkan untuk kejuaraan tingkat Provinsi Jawa Barat sehingga turnamen dibuat antarkecamatan untuk melihat potensi pemain yang ada di wilayah.

“Event ini bagian dari peningkatan kompetensi olahraga, khususnya bola voli,” kata Nao, panggilan akrabnya.
Ketua PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita tak mempermasalahkan tidak hadirnya bupati.

Tim voli kecamatan yang ikut bertanding sebanyak 12 tim telah menunjukkan eksistensi klub-klub bola voli.
“Saya yakin yang hadir disini karena rasa tanggungjawab terhadap cabang olahraga khususnya voli,” kata Kang Dechans.

Dia juga mengagendakan Kabupaten Bogor akan mengajukan tuan rumah Kejurda Jabar 2024 dan sasarannya adalah meraih prestasi terbaik untuk Porda Jabar 2026 di Kota Bogor.

“Dari turnamen ini akan disaring dan nanti direncanakan untuk latihan dengan tim Lavani B,” jelasnya.

Sementara Fitri Putra Nugraha menyatakan respek dengan PBVSI karena Dede Chandra Sasmita dinilai memiliki niat memajukan dunia voli Kabupaten Bogor. KONI kata dia memiliki tekad Kabupaten Bogor di Porda Jabar 2026 ingin juara umum.

“Harus sama-sama punya tekad, kalau Kabupaten Bogor ingin kahiji (nomor satu) semua cabor harus kahiji termasuk bola voli kita harus support,” kata dia.

KONI juga menyatakan terimakasih kepada panitia dan PBVSI telah menggarap turnamen dengan serius seperti yang telah ditunjukkan SBY di Lavani sehingga bisa bersinar di Livoli Divisi Utama dan SEA League. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, mengatakan ada tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

“Pelanggaran yang dilakukan ada tiga,” kata Tumpak usai Sidang Kode Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan,(27/12/2023).

Tumpak mengatakan, pelanggaran kode etik yang pertama adalah mengadakan hubungan langsung dan tak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pelanggaran kedua adalah tidak melaporkan ke sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, meski Firli punya kewajiban untuk melaporkan soal pertemuan tersebut.

Sedangkan pelanggaran kode etik yang ketiga adalah soal harta yakni valuta asing dan bangunan serta aset yang tidak dilaporkan di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Dewas kemudian menyatakan, Firli telah melakukan pelanggaran kode etik berat atas ketiga pelanggaran tersebut. Serta mengatakan perbuatan tersebut tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sebagai pimpinan KPK.

Lebih lanjut Tumpak menjelaskan perbuatan Firli juga dinyatakan telah melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Pasal 4 ayat (2) huruf a Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e.

Atas pertimbangan tersebut Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat bagi insan KPK yakni diminta mengundurkan diri.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Tumpak.

Pembacaan putusan Sidang Kode Etik tersebut juga dilakukan secara in absentia tanpa kehadiran Firli Bahuri.(*/Jo)

CIBINONG – Tim bola voli Kecamatan Cibinong berhasil menjadi juara Grup D turnamen bola Voli Bupati Cup 2023 yang dilangsungkan di GOR Karadenan, Cibinong, 24-27 Desember 2023.

Skuad bola voli Cibinong yang dimanageri Juman Pelupessy berhasil meraih tiga kali kemenangan yakni menang lawan Bojong Gede 3-0. Selanjutnya menang lawan Leuwiliang 3-0 dan mengalahkan Parung Panjang 3-0

Pada babak 8 besar yang akan dilangsungkan Rabu, 27 Desember 2023, Tim Voli Kecamatan Cibinong akan meladeni Tim Ciampea selaku runner up B.

” Mudah mudahan kami akan kembali meraih kemenangan pada babak 8 besar,” ujar Juman Pelupessy, Selasa, 26 Desember 2023.

Juman menegaskan, semua pemain voli Cibinong sangat on fire dalam menatap laga 8 besar Bupati Cup 2023.

Ia juga sangat bangga dengan support yang diberikan Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Tim Voli Cibinong.

Bahkan, kata Juman, Camat Cibinong datang langsung dan memberikan suport kepada Tim Voli Cibinong.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Cibinong, Acep Sajidin sangat mengapresiasi turnamen bola voli antar Kecamatan se Kabupaten Bogor yang dilakukan Dede Chandra Sasmita selaku Ketua PBVSI Kabupaten Bogor.

Acep Sajidin berharap event voli ini harus menjadi event tahunan yang dilakukan PBVSI Kabupaten Bogor. ( Asep Syahmid)

Skuad Voli Kecamatan Cibinong:

Rakka langgeng
Henrikus rianaditya
Muhammqd Yudha Setiyawan Putra
Putra Kusma Raharjo
Mayckel Bimas Prama Darwan
Danu Adi Kuncoro
Moehammad Ariyadh Hafizh Dwi Haryfaiq
Fadlan Nur Faiq

CIBINONG – Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj Elly Rachmat Yasin mentargetkan raihan suara PPP di Dapil VI Kabupaten Bogor harus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Anggota DPR RI Fraksi PPP ini berharap suara PPP di Dapil VI bisa mencapai pada angka 80 ribu suara dari total 500 ribuan lebih hak pilih di Dapil VI

” Semua caleg di Dapil VI harus kerja keras supaya PPP bisa meraih 2 kursi dari Dapil VI yang terdiri dari Ciseeng, Gunung Sindur, Parung, Ranca Bungur, Bojong Gede, Kemang dan Tajur Halang,” ujar Elly Rachmat Yasin dalam sambutannya pada saat pengukuhan dihadapan 1200 relawan dan timses Sugara salah aatu caleg PPP No 1 Untuk DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil VI di Ranca Bungur, Senin, 26 Desember 2023

Apalagi, kata Elly Rachmat Yasin, Sugara merupakan mantan Caleg PPP pada Pileg 2019.

” Minimal Sugara harus bisa evaluasi hasil Pileg 2019 untuk jadi motivasi pada Pileg 2024. Insya Allah kalau semua caleg PPP di Dapil VI kerja keras maka PPP bisa meraih 2 kursi DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil VI,” paparnya.

Tokoh PPP Kabupaten Bogor, H Rachmat Yasin yang hadir dalam acara pengukuhan relawan dan timses Sugara mengatakan tanpa kerja keras semua caleg PPP, timses, relawan dan struktur partai maka suara PPP akan sulit mengalami kenaikan yang sangat signifikan di Kabupaten Bogor.

Makanya, kata Bupati Bogor 2 periode dari PPP ini menegaskan, semua caleg PPP di Dapil VI ataupun Dapil lainnya serta elemen relawan, timses dan simpatisan pendukungnya harus all out door to door melakukan sosialisasi ke masyarakat.

RY melihat dalam Pileg 2024 ini semua caleg dari PPP berpeluang besar menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut, pelopor insentive RT/ RW, Guru Ngaji dan Amil di Kabupaten Bogor ini meminta semua Caleg PPP harus bisa memperhatikan dan membahagiakan semua timses dan relawannya yang ada di tingkat Korcam, Kordes dan TPS.

” Saya apresiasi apa yang telah dilakukan Sugara dan para caleg PPP lainnya di Dapil VI yang telah membentuk timses dan relawan. Saya yakin ikhtiar para caleg PPP ini akan berdampak positif pada raihan suara PPP di Kabupaten Bogor,” kata RY yang juga mantan Ketua DPW PPP Jabar.

Namun, tambah RY, ia minta Sugara ataupun caleg PPP lainnya pada semua Dapil harus tetap kerja keras lagi sampai pada pelaksanaan Pileg 2024 tanggal 14 Pebruari 2024

Dalam kesempatan yang sama, H Masduki Isa alias Docklay salah satu timses Sugara mengatakan siap all out bagi pemenangan Sugara di Dapil VI.

Docklay mengaku siap berkonstribusi minimal 6 ribu suara atau lebih dari Kecamatan Bojong Gede.

” Pada Pileg 2019 saya juga ikut jadi Caleg dan mendapatkan suara sekitar 5000 an di Kecamatan Bojong Gede. Sekarang saya berada dalam barisan Sugara. Maka suara saya pada Pileg 2019 tentunya akan satu arah dengan langkah saya yang sudah mendukung Sugara,” bebernya

Doklay menambahkan, ketika Sugara memintanya untuk jadi Timses dalam Pileg 2024 ia hanya berkata singkat kepada Sugara.

” Ketika Sugara minta saya jadi Timses saya hanya mengatakan saya siap jadi Timses ente, asalkan Ente jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Alhamdulilah Sugara nurut apa yang saya katakan ,” tutur Docklay

Sugara ketika ditanya target suara dalam Pileg 2024 secara tegas mengatakan mentargetkan 25 ribu suara.

” Saya sudah bergerak 5 bulan dan sudah membentuk 1200 timses pemenangan di tingkat Korcam, Kordes dan TPS dan saya juga sudah melakukan evaluasi hasil Pileg 2019,” pungkas Sugara.( Asep Syahmid)