Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Muhammad Adi Kurnia terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor periode 2023-2028. Adi terpilih sebagai Ketua KPUD setelah dilantik pada Sabtu (30/12/2023) dinihari dan dilanjutkan dengan rapat pleno komisioner keesokan harinya untuk pemilihan ketua.

Setelah dilantik, Adi sapaan akrabnya akan langsung bekerja melaksanakan program-program sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap para pemilih.

“Bersama para komisioner akan segera melaksakan program-program sosialisasi terhadap pemilih pemula dan memiliki target agar jumlah golput dapat makin ditekan,” kata Adi dalam keterangannya , Senin (1/1/24).

Dia menambahkan, saat ini menghadapi Pemilu 2024 harus gerak cepat agar masyarakat bisa memberikan yang terbaik di pemilu nanti .

Namun sebelum melaksanakan program tersebut, Adi lebih dahulu akan melakukan konsolidasi internal kepada PPK & PPS Se-Kabupaten Bogor. Konsolidasi dimaksud berkaitan Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Logistik, serta Penguatan Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

“Konsolidasi internal merupakan ujung tombak demi kekompakan dan kesuksesan kinerja KPUD Kabupaten Bogor kedepan,” tandasnya. (*/Jun)

SUMEDANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan rumah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Sumedang akan diganti sebesar Rp 60 juta. Tercatat 188 rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang hingga berat.

“Bapak Presiden sudah menetapkan bahwa yang menderita bencana yang rumahnya rusak berat, hancur, tadi juga kita lihat salah satu contoh itu diganti oleh pemerintah Rp 60 juta,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Sumedang, Senin (1/1/2024).

Ia menuturkan pemilik rumah yang rusak berat diperbolehkan untuk membangun rumah sendiri. Namun, apabila membutuhkan bantuan pihak ketiga maka akan difasilitasi.

“Bagaimana kalau punya tabungan lebih? Boleh, Rp 60 juta kan dari pemerintah kalau dia punya Rp 70, Rp 80, Rp 100 juta silakan. Tapi paling tidak yang tidak punya sama sekali rumahnya hancur kena gempa ini bisa dibangun kembali,” kata dia.

Suharyanto mengatakan, bangunan yang didirikan nanti harus merupakan bangunan tahan gempa. Mereka apabila membangun sendiri akan didampingi oleh Dinas PUPR untuk membuat rumah tahan gempa.

Kepala BNPB melanjutkan bangunan rumah yang mengalami rusak sedang akan mendapatkan bantuan Rp 30 juta. Pihak PUPR akan melakukan asesmen terhadap bangunan rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang atau berat.

“Yang rusak sedang, tadi kita lihat depan rumahnya bagus belakangnya ternyata ambruk plafonnya. Itu masuknya rusak sedang, itu dapat bantuan Rp 30 juta, kemudian ada yang rusak ringan mungkin gentengnya jatuh, terus retak-retak,” kata dia.

Suharyanto melanjutkan rumah yang rusak dengan kategori ringan akan mendapatkan bantuan Rp 15 juta. Kepala BNPB berharap bantuan tersebut segera terealisasi secara cepat dan tepat.

Ia menambahkan apabila para pengungsi masih ada maka harus dipastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Selain itu, pengungsi yang berada di tenda ditargetkan hanya sampai 3 hari dan sudah dapat kembali ke rumah masing masing atau dititipkan.

“Kalau punya saudara ya tinggal dengan saudara, seperti tadi rumah rusak ternyata ada rumah orangtuanya. Dan itu mendapat hak dibantu oleh pemerintah namanya dana tunggu hunian Rp 500 ribu per bulan,” ungkapnya.(*/Dang)

SERANG – Jalan menuju objek wisata pantai Anyer Kabupaten Serang, Banten, pada liburan Natal dan tahun baru 2024 terpantau macet pada Senin (1/1/2024). Masyarakat terjebak macet hingga lebih dari satu jam.

Maulana, salah seorang wisatawan asal Tangerang mengatakan telah terjebak macet hingga satu jam lebih untuk menuju wisata pantai Anyer. “Iya mau ke Anyer. Sudah satu jam lebih ini terjebak macet. Padahal lewat sini untuk menghindari macet ternyata macet juga di sini,” katanya.

Maulana mengaku sengaja berkunjung ke pantai Anyer, untuk mengisi waktu liburan bersama dengan keluarga. “Sengaja ke sini, main saja sama keluarga mumpung libur, besok kan udah mulai masuk sekolah lagi anak-anak,” katanya.

Pantuan saat di lokasi, nampak kendaraan wisatawan terpantau macet mengular di sepanjang jalan menuju kawasan wisata pantai Anyer. Antrean kendaraan ini terjadi mulai dari Jalan Raya Mancak hingga Pasar Anyer Kabupaten Serang, Banten.

Kepadatan kendaraan didominasi oleh roda empat, serta kendaraan roda dua yang melintas menuju lokasi wisata pantai. Kemacetan ini terpantau telah terjadi sejak pukul 15.00-16.44 WIB. Di lokasi juga nampak Babinsa yang bertugas di lokasi untuk membantu mengurai kemacetan.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Banten telah menerapkan satu jalur atau one way di jalur menuju Anyer. Hal itu untuk mengantisipasi puncak liburan Natal dan Tahun Baru 2024.

Dengan melakukan rekayasa lalu lintas di jalur wisata seperti Jalur Cilegon – Anyer dan Cinangka. Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kondisi kemacetan parah di jalur wisata.(*/Dul)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp 30 miliar yang bersumber dari APBD 2024 untuk memperbaiki longsor area Jembatan Cipamingkis di Jalan Cibarusah-Loji, Kecamatan Cibarusah.

“Penanganan longsor di area tersebut sangat mendesak dan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah tahun depan,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (31/12/2023).

Dia mengatakan, semula kegiatan penanganan bencana longsor di area tersebut belum mampu diwujudkan awal tahun depan. Hal itu mengingat kemampuan keuangan daerah serta nominal pembiayaan yang relatif besar.

Kemudian pemerintah daerah beberapa hari lalu mendapatkan penambahan dana bagi hasil sektor pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan hasil evaluasi pj gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan APBD 2024. Alhasil, Pemkab Bekasi pun segera memperbaiki jembatan tersebut.

“Hasil evaluasi Pak Gubernur ada penambahan dana bagi hasil senilai Rp 79 miliar sehingga kita bisa menambahkan beberapa kegiatan, salah satunya penanganan longsor di bantaran sungai dekat Jembatan Cipamingkis sebesar R p30 miliar,” kata Dani.

Dia mengaku, telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera merealisasikan kegiatan dimaksud. Caranya melalui skema percepatan pembangunan dalam setiap tahapan sebelum pelaksanaan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, penanganan longsor akan dilakukan dengan membangun ambang tanah (ground sill) terlebih dulu. Hal itu berfungsi untuk menahan deras arus sungai sekaligus tebing agar tidak longsor.

“Kita akan bangun semacam turap karena kalau dibiarkan, saat hujan lebat dan debit arus sungai tinggi, bantaran ini akan terus tergerus dan jembatan juga bisa terdampak. Sekarang pun kondisi jalan pendekat di sisi timur jembatan sudah ambrol sehingga yang seharusnya dua ruas hanya satu ruas saja yang bisa digunakan,” kata Henri.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holiq Qodratullah menambahkan, penanganan longsor di Bantaran Sungai Cipamingkis merupakan salah satu usulan prioritas Pemkab Bekasi dan dewan. “Kenapa? Karena kalau sampai jembatan ini putus, anggaran perbaikan akan jauh lebih besar sehingga ini lebih efektif dan harus menjadi prioritas,” paparnya.(*/El)

CIBINONG – Penjabat ( Pj ) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu langsung tancap gas melakukan kinerja hari pertamanya usai dilantik dan melakukan Sertijab dengan Bupati Bogor 2018-2023, H Iwan Setiawan, SE

Asmawa Tosepu melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi jelang pergantian malam tahun baru di Kabupaten Bogor.

Salah satu titik Pos Pam Nataru yang dikunjungi Asmawa Tosepu adalah Pos Pam Nataru Cibinong, Minggu, 31 Desember 2023.

Saat melakukan kunjungan ke Pos Pam Nataru Cibinong, Pj Bupati Bogor langsung disambut Forkopimcam Cibinong seperti Camat Cibinong, Acep Sajidin dan eleme lainnya seperti Danramil Cibinong, Kapolsek Cibinong dan elemen lainnya.

Asmawa Tosepu juga memberikan bantuan makanan kepada para petugas yang melakukan pengamanan malam tahun baru di wilayah Kecamatan Cibinong.

“Terima kasih kepada jajaran forum pimpinan kecamatan (camat, danramil dan kapolsek) dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dlm pengamanan Nataru di wilayah Kecamatan Cibinong,” ujar Asmawa Tosepu, Minggu, 31 Desember 2023

Dia juga sempat berpesan kepada semua petugas yang melakukan tugasnya pada pergantian malam tahun baru untuk tetap menjaga kondisi dan kesehatan jangan sampai sakit.

Selain itu, kata Asmawa Tosepu, dalam melaksanakan tugas pengamanan nataru harus mengacu kepada SOP atau aturan yang ada.

Camat Cibinong, Acep Sajidin mengatakan terimakasih atas kedatangan Pj Bupati Bogor ke Pos Pam Nataru Cibinong.

” Alhamdulilah pergantian malam tahun baru di Kecamatan Cibinong berjalan dengan kondusif dan aman. Pak Pj Bupati Bogor juga memberikan bantuan makanan saat kunjungan ke Pos Pam Nataru Cibinong,” ujar Acep Sajidin. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Pj Bupati Bogor resmi digenggam Asmawa Tosepu usai dilantik Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Bandung. Asmawa Tosepu menggantikan Bupati Bogor Iwan Setiawan yang habis masa jabatannya per 30 Desember 2023.

Berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 sekaligus menandakan masuknya Kabupaten Bogor ke dalam masa transisi pemerintahan sambil menunggu Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor ke-18.

Dengan luasnya wilayah serta memiliki jumlah penduduk terbesar se Indonesia, Kabupaten Bogor mempunyai beragam permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi para stakeholder.

Menanggapi hal tersebut, Calon Anggota DPR dari Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Sulhajji Jompa mengajak kepada seluruh stakeholder Kabupaten Bogor agar memberikan daya dukung terbaik untuk Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

“Pertama saya ucapkan apresiasi kepada bapak Iwan Setiawan, Bupati Bogor yang telah selesai bertugas. Saya juga ucapkan selamat atas dilantiknya Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang akan menjadi ‘komandan’ di Pemkab Bogor hingga terlaksananya Pilbup Bogor mendatang,” ucap Sulhajji Jompa kepada wartawan, Senin 1 Januari 2024.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor itu mengatakan dengan selesainya masa jabatan Bupati Bogor bukan berarti permasalahan di Kabupaten Bogor selesai.

Oleh sebab itu Sulhajji mengajak agar di masa transisi tersebut semua stakeholder bersatu dan memberikan masukan serta daya dukung terbaik kepada PJ Bupati Bogor agar jalannya roda pemerintahan tetap ‘on the track’ dan bisa bermanfaat dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sekarang kita memasuki masa transisi, maka saya mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor baik itu pengusaha, politisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan juga seluruh lembaga baik itu kepemerintahan maupun masyarakat agar bersatu memberikan masukan terbaik serta daya dukung sesuai bidangnya agar bisa menjadi sebuah pondasi dalam mendukung pemkab Bogor hingga mendapatkan Bupati baru pada pilkada mendatang,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut

Sulhajji mengaku akan terus menjadi bagian dari masyarakat dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki guna memberikan daya dukung terbaik dalam dukungan mensejahterakan masyarakat, apalagi jika dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor.

“Ya saya mengajak seluruh komponen masyarakat bersama saya untuk terus memberi bakti terbaik dalam memberikan daya dukung pembangunan Bogor.

Misalnya kita sebagai warga Kabupaten Bogor melihat ada ketidakberdayaan baik itu masyarakat maupun fasilitas sosial masyarakat yang bisa kita bantu dengan menyisihkan sebagian rezeki, maka akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Bayangkan saja jika seluruh warga Bogor yang punya kelebihan rezeki dan sumber daya potensi lainnya melakukan hal ini betapa luar biasa efeknya,” lanjut Sulhaji.

Baca Juga : Jadi Tujuan Favorit Pesta Tahun Baru 2024, Ini Sejumlah Titik Rawan di Kabupaten Bogor

Apalagi, paparnya jika mereka yang memiliki kekuasaan politik baik itu anggota legislatif maupun pejabat eksekutif yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Leguslatif maupun eksekutif harusnya bisa lebih maksimal lagi berkontribusi untuk masyarakat karena dengan posisi politiknya, mereka punya power yang bisa membawa berbagai program pemberdayaan masyarakat ke Kabupaten Bogor, yang pada akhirnya meringankan beban APBD dan juga pemerintah Kabupaten Bogor,” jelas Sulhaji Jompa. (Rez)

JAKARTA – Perhatian publik tersentak dengan pemilihan pencoblosan awal yang terjadi di Taiwan karena belum saatnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapannya soal distribusi surat suara kepada pemilih di Taiwan. Berdasarkan cerita dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Jokowi menyampaikan, adanya kekhawatiran kantor pos setempat tutup karena bertepatan dengan Tahun Baru 2024.

Hal itu yang membuat surat suara akhirnya didistribusikan lebih awal oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipe. Dampaknya, warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan menerima surat suara lebih awal dari jadwal. Sebagian dari mereka langsung mencoblos surat itu, dan diunggah hingga viral di Tiktok.

“Nanti ditanyakan ke Pak Ketua KPU. Tapi tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana sehingga dikirim mendahului,” jelas Jokowi usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta agar detail masalah itu ditanyakan ke KPU. Pasalnya, yang tahu pendistribusian surat suara adalah KPU. “Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjelaskan, alasan PPLN Taipei lebih dulu mendistribusikan surat suara melalui pos kepada pemilih karena konteks lokal di Taiwan. Menurut Hasyim berdasarkan laporan dari PPLN Taipei, pemilih di Taiwan sebagian besar adalah WNI yang merupakan pekerja migran.

Sehingga, atas alasan demografi serta aturan dari setiap penyedia pekerjaan juga berbeda-beda. Akhirnya, PPLN memutuskan mengirimkan surat suara lebih cepat dari jadwal. Lalu ketakutan PPLN Taipei adalah karena pada 10 Februari 2024 bertepatan dengan Tahun Baru Cina.

Sehingga kantor pos terakhir buka pada 7 Februari 2024. “Berdasarkan pertimbangan tersebut PPLN Taipei mengambil langkah metode pos lebih awal,” kata Hasyim, Kamis (28/12/2023).

Meski sudah memberikan alasan dan kronologi, kata Hasyim, KPU tidak membenarkan tindakan PPLN Taipei. Hasyim mengaku, sudah mengingatkan PPLN Taipei dan PPLN di seluruh dunia agar mematuhi regulasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan ada dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan PPLN Taipe pada saat pengiriman surat suara kepada pemilih di Taiwan untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 dan 25 Desember 2023. Rahmat menduga PPLN Taipei melanggar aturan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, eksplisit telah diatur dalam lampiran I PKPU 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 s.d 11 Januari 2024. Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN Pos dan/atau PPLN Taipei,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu, Kamis (28/12/2023).(*/Ag)

JAKARTA – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, melaporkan sebanyak satu orang relawan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat akibat kekerasan dari oknum TNI, Sabtu (30/12/2023). Dia mengatakan, satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten dan meninggal di rumah sakit.

“Kami mendapatkan laporan dari Klaten dan Boyolali, ini laporan dan tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat,” kata Todung di Djakarta Teater, Jakarta, Sabtu.

“Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oleh oknum pasangan calon yang lain,” ujarnya, menambahkan.

Sementara empat korban yang mengalami luka-luka ini akibat dianiaya oleh oknum TNI, di pos TNI setempat. Sehingga pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.

“Kalau itu benar kami ingin minta ke Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini,” jelas Todung.

Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena rakyat menginginkan pemilu yang damai, tertib, dan sesuai aturan. Dengan demikian, semua tindakan kekerasan yang dilakukan itu jelas melanggar hukum.

“Itu tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Brutalitas ini membahayakan, kekerasan ini membahayakan pemilu kita karena ini menimbulkan iklim ketakutan dan kita tidak boleh membiarkan ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar semua kontestan di Pilpres 2024 dapat menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Todung menegaskan pihaknya meminta investigasi lebih lanjut dari Kepolisian dan TNI.

“Kami ingin minta investigasi kepada Kepolisian dan TNI, karena kami sangat prihatin dan sangat sedih dan tidak bisa membayangkan. Apakah kita akan punya pemilu dan pilpres yang damai kalau keadaan semacam ini terus berlanjut apalagi bereskalasi? Jadi ini tidak bisa dibiarkan,” tandasnya.(antara)

JAKARTA – Kekerasan yang terjadi pada sukarelawan Ganjar menjadi perhatian publik karena dilakukan oknum TNI . PDI Perjuangan mengecam kekerasan oleh oknum TNI terhadap sejumlah sukarelawan Ganjar seperti yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan pasangan calon tertentu karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu, (31/12/2023).

Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan oleh oknum TNI terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. “Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan dari paslon bersangkutan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut,” katanya.

Hasto yakin kedua instansi dapat menempatkan diri demi kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya sebab muruah baik TNI maupun Polri serta aparatur negara lainnya kini sedang dipertaruhkan di depan rakyat Indonesia.

“Jangan sampai karena ulah segelintir oknum dengan ambisi pribadi merusak nama baik lembaga TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda depan penjaga keamanan dan penegak hukum di Republik Indonesia,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI. Dengan tujuan, menjaga nama baik aparatur negara dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan hal tidak bertanggung jawab.

Penindakan tersebut, kata dia, untuk menegaskan kembali netralitas yang ada di instansi TNI/Polri.

“Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu sebab struktur TNI/Polri itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis melaporkan seorang sukarelawan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat akibat dugaan kekerasan oleh oknum TNI pada hari sabtu(30/12).

Sukarelawan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut berasal dari Klaten dan diduga mengalami kekerasan serta brutalitas dari pendukung pasangan calon lain. Empat korban yang mengalami luka-luka akibat penganiayaan oleh oknum TNI berada di pos TNI setempat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.(*/Bi)

JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Hamdan Zoelva pada Kamis (28/12/2023) lalu mengungkap ada enam kali pembatalan acara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di beberapa daerah, yakni di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anies pun meminta ketegasan dari pemerintah pusat terkait hal ini.

Berikut beberapa pencabutan izin kegiatan yang dialami oleh Anies:

1. Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh.

2. Pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan.

3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau.

4. Upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan Ciamis dan Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan.

5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar.

6. Pencabutan izin acara ‘Desak Anies’ di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court.

Anies geram atas banyaknya pencabutan izin yang dialaminya dalam proses kegiatan kampanye di berbagai daerah. Dia meminta integritas pemerintah daerah dan ketegasan pemerintah pusat dalam menanggapi hal itu.

“Kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalankan tugas konstitusional di dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye,” kata Anies kepada wartawan saat melakukan kegiatan kampanye di wilayah Tuban, Jawa Timur, (29/12/2023).

Anies meminta agar pemerintah daerah bisa memahami bahwa kampanye merupakan kegiatan konstitusional atau kegiatan bernegara yang tidak harus diminta. Dia pun mengecam aksi pembatalan izin kegiatan kampanyenya.

“Kegiatan kampanye itu bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain justru harus difasilitasi. Yang melakukan itu (pembatalan izin) harus dipahamkan, aktivitas pemilu itu justru pemda harus memfasilitasi, bukan bahwa netralitas itu adalah semua difasilitasi yang sama,”ungkapnya.(*/Ag)